<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/0HgGFNGDprfkIPcmx4fnLU054gezEQIpleXJDMuA-1-1932629615.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono berdialog dengan masyarakat Desa Bibis, Magetan. Dia menekankan pentingnya program MBG dan BSPS untuk masyarakat desa. (Tim Media Edhie Baskoro Yudhoyono)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono berdialog dengan masyarakat Desa Bibis, Magetan. Dia menekankan pentingnya program MBG dan BSPS untuk masyarakat desa. (Tim Media Edhie Baskoro Yudhoyono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab dipanggil Ibas menemui warga Magetan dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur (Jatim). Dalam kesempatan itu, Ibas mengunjungi warga Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Lewat dialog dengan warga, Ibas memastikan beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sampai kepada masyarakat desa.&nbsp; Melalui keterangan resmi pada Jumat (19/12), Ibas menyampaikan bahwa BSPS, Rumah Layak Huni, dan Penguatan Keluarga Mandiri merupakan program yang disiapkan negara untuk masyarakat. Demikian juga program MBG, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi desa.&nbsp;Dia ingin memastikan program itu turut dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.&nbsp; Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut, kehadiran negara diukur dari seberapa cepat kepedulian dan harapan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata. Untuk itu, Ibas menyatakan bahwa dirinya terus mendengar aspirasi dari masyarakat dan mengawal pelaksanaan program-program tersebut. &rdquo;Saya terus mendengar dan mengawal agar program-program dan bantuan benar-benar sampai ke desa yang sama-sama kita cintai ini. Indonesia yang hadir, pemerintahan yang hadir, itu dinilai dari seberapa cepat kepedulian dan harapan itu sampai ke hadapan masyarakat,&rdquo; terang Ibas. Khusus program BSPS, Ibas mengungkapkan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bagian penting dalam ikhtiar menghadirkan kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia. Di Desa Bibis, lanjut dia, sudah ada 18 rumah menerima bantuan BSPS dengan nilai bantuan sekitar Rp 20 juta untuk setiap unit.&nbsp; &rdquo;Kalau masih ada rumah yang belum layak, tolong diajukan. Kita kawal bersama agar masyarakat bisa tinggal dengan lebih aman dan nyaman,&rdquo; ujarnya. Selain perumahan, legislator asal Dapil Jatim VII itu turut menekankan pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak melalui program MBG. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung penuh salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dia menyatakan akan terus mengawal agar program MBG &nbsp;tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.&nbsp; &rdquo;Ini adalah cara kami memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga,&rdquo; ujarnya. Menurut Ibas, pemenuhan gizi masyarakat juga bisa diperkuat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi desa, khususnya pada sektor perkebunan. Dia melihat Desa Bibis memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas jeruk sebagai sumber pangan sekaligus salah satu sumber pendapatan masyarakat.&nbsp; &rdquo;Kalau setiap rumah tangga bisa menanam dan mengelola jeruk dengan baik, bisa menambah penghasilan masyarakat,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kunjungi warga Magetan, pastikan program MBG dan BSPS tepat sasaran.

Wakil Ketua MPR Ibas Temui Warga Bibis Magetan, Pastikan Program MBG dan BSPS Sampai ke Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/ibas-kmp-3194661386.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berdialog dengan para pengrajin batik di Desa Sukowidi, Magetan, Jatim. (dok. PD)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berdialog dengan para pengrajin batik di Desa Sukowidi, Magetan, Jatim. (dok. PD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program pemerintah mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono. Tidak hanya itu, politisi yang akrab dipanggil Ibas tersebut mendorong agar setiap desa di Indonesia memiliki satu produk unggulan.&nbsp; Menurut Ibas, satu desa satu produk penting sebagai salah satu ikhtiar untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu sejalan dengan peran dan fungsi Koperasi Desa Merah Putih untuk mengembangkan usaha dan produk UMKM. Untuk itu, dalam kunjungan ke wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim), Ibas turut mendorong agar UMKM yang berada di Desa Sukowidi terus dikembangkan. Salah satunya Batik Wijayakusuma yang berasal dari daerah tersebut.&nbsp; Melalui kunjungan itu, Ibas tidak hanya berdialog dengan para ibu yang bekerja sebagai pengrajin batik. Dia juga ikut menyampaikan beberapa hal terkait ikhtiar yang dilakukan untuk terus mengembangkan UMKM seperti Batik Wijayakusuma asal Magetan. &rdquo;Ibu-ibu bisa membantu ekonomi rumah tangga, menambah kreativitas, dan tetap menjaga budaya kita lewat batik,&rdquo; kata dia dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (18/12). Dalam kesempatan tersebut, legislator Partai Demokrat tersebut turut memberikan masukan kepada para pengrajin batik di Magetan. Menurut dia, ciri khas daerah seperti bambu dan Bunga Wijayakusuma harus terus dipertahankan dan dikembangkan.&nbsp; Termasuk diantaranya permainan warna dan kerapatan motif pada batik tersebut. Tujuannya agar produk semakin diminati pasar. Menurut Ibas, batik Magetan memiliki keunggulan tersendiri. Apalagi saat ini produksinya sudah menggunakan pewarna alam yang ramah lingkungan dan tetap kental dengan budaya lokal. &rdquo;Kalau kegiatan di daerah terus berjalan dan banyak yang memesan, itu akan membuka kesempatan lebih besar bagi ibu-ibu Sukowidi untuk terus berkarya,&rdquo; imbuhnya.

Wakil Ketua MPR Ibas dorong setiap desa di Indonesia miliki produk unggulan, dukung UMKM Batik Wijayakusuma di Magetan.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Kampanyekan 'Satu Desa Satu Produk' guna Dukung Kopdes Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/12-115366511.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan keterangan di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan keterangan di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lawatan ke Pacitan, Jawa Timur (Jatim) dimanfaatkan oleh Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono untuk menemui para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif (ekraf). Dalam kesempatan itu, politisi yang akrab dipanggil Ibas tersebut berjanji akan mengawal UMKM dan ekraf agar lebih mudah mengakses bantuan permodalan.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Selasa (2/12), Ibas menyampaikan bahwa hari ini pelaku UMKM dan ekraf sangat dibutuhkan untuk membantu menjawab tantangan perekonomian global. Untuk itu, harus ada yang mengawal agar para pegiat UMKM dan ekraf di Indonesia mendapat akses bantuan permodalan yang lebih mudah.&nbsp; &rdquo;Kami mengawal agar bapak dan ibu yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk ekonomi kreatif, mendapatkan permodalan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terlalu banyak persyaratan yang membebani,&rdquo; ungkap dia. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut melihat semangat yang luar biasa dari para pelaku UMKM dan ekraf di Pacitan. Dia yakin hal serupa juga ada pada pegiat UMKM dan ekraf di daerah lainnya. Meski tidak mudah, mereka tetap berjuang di tengah situasi sulit. Menurut Ibas, itu menandakan bahwa UMKM dan ekraf di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang.&nbsp; Karena itu, perlu bantuan banyak pihak untuk mendorong perkembangan UMKM dan ekraf di Indonesia, termasuk yang berada di berbagai daerah. Ibas menyampaikan bahwa dukungan penuh pemerintah dibutuhkan oleh UMKM dan ekraf. Dia tegas menyatakan bakal terus mengawal agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berupaya menghadirkan kebijakan yang memajukan ekonomi rakyat.&nbsp; Dalam dialog yang dia lakukan bersama pelaku UMKM dan ekraf di Pacitan, mayoritas memanfaatkan pinjaman bank seperti KUR untuk modal usaha. Menurut dia, &nbsp;KUR adalah salah satu program yang terus dilaksanakan oleh pemerintah dan masih terus berlanjut sampai saat ini dengan mempertahankan suku bunga yang tetap terjangkau.&nbsp; &rdquo;Itu adalah cara formal yang disediakan negara untuk memudahkan kita berusaha. Jadi, tidak ada istilah tidak punya modal, dengan catatan kita tahu betul ingin menjalankan usaha apa,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Ibas mengajak pelaku usaha di Pacitan ikut menggenjot sektor pariwisata di daerah tersebut. Sebagai The 70 Miles of Sea Paradise dan Kota 1001 Goa, ada potensi wisata alam yang luar biasa besar di kampung halaman Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Dia yakin, sektor wisata bisa menjadi motor penggerak UMKM dan ekraf, termasuk di Pacitan.&nbsp; &rdquo;Kalau pariwisata Pacitan maju, usaha-usaha lain pun ikut terdorong. Mulai dari kuliner, souvenir, jajanan, transportasi, penginapan, wastra, dan berbagai produk lainnya akan hidup,&rdquo; ujarnya.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono berjanji akan mengawal UMKM dan ekonomi kreatif di Pacitan agar lebih mudah mengakses permodalan.

Ibas Janjikan Akses Permodalan Mudah bagi Pelaku UMKM dan Ekraf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT-1-GIBRAN-BERTEMU-MPR-FED-9JPG-3342813353.jpg" alt="Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Perwakilan DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman memberikan keterangan kepada wartawan usa" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Perwakilan DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman memberikan keterangan kepada wartawan usa</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, belum ada rapat pimpinan (rapim) MPR RI untuk membahas dan menindaklanjuti surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;Dia pun enggan memastikan apakah surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah masuk ke meja Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI. "Begini kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim, rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada," kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6). Dia menyebut nantinya rapim MPR RI untuk menindaklanjuti surat yang masuk tersebut sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada akan diserahkan kepada Ketua MPR RI.&nbsp;"Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatib-nya ketua yang menentukan. Jadi, kau tanya ke Pak Muzani (Ketua MPR RI Ahmad Muzani)," tuturnya. Dia menilai, penting-tidaknya suatu surat yang masuk untuk ditindaklanjuti pimpinan MPR RI, salah satunya, dapat dipertimbangkan berdasarkan asal lembaga yang mengirimkan surat tersebut, salah satunya bila berasal dari lembaga resmi.&nbsp;"Soal lembaga resmi itu dirapatkan, terutama adalah (bila berasal dari) lembaga-lembaga tinggi. Kalau lembaga-lembaga tinggi pasti segera ditanggapi," ucap mantan Ketua Komisi III DPR RI itu. "Kemudian pada level DPR dan kementerian, lembaga tinggi negara. Di level kedua pasti segera ditanggapi," lanjutnya. Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 - 2029. Surat tersebut diantaranya ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

MPR RI belum mengadakan rapat pimpinan untuk membahas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bambang Pacul Tegaskan Belum Ada Rapat Pimpinan MPR Bahas Pemakzulan Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/ibas-1603017027.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam acara di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa (25/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam acara di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa (25/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ia memastikan, akan terus mendorong dan mengawal program MBG untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Hal itu disampaikan Ibas saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam acara di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa (25/3).&nbsp;"Kalau biasanya tentara itu pasti ada membuat tenda dapur umum ketika bencana, dapur umum untuk relokasi, kita hari ini punya program melalui Badan Gizi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," kata Ibas. "Pemerintah pusat telah mencanakan Makan Bergizi Gratis dengan penerima manfaat sebanyak 82 juta se-Indonesia untuk anak-anak usia di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, diberikan makan gratis setiap harinya berkerja sama dengan ahli gizi, dengan masyarakat, dengan badan gizi nasional, SPPG," sambungnya. Ibas menjelaskan, tujuan dari program MBG agar anak-anak Indonesia mendapatkan makan secara gratis, secara berkelanjutan dari tingkat TK, SD, SMP dan setaranya. Ia menekankan, kebutuhan gizi seimbang untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan, dan pendidikan yang lebih. "82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia itu sangat besar, Rp 171 triliun anggaran itu sangat tinggi sekali. Tapi, kalau kita ukur secara kebutuhan masyarakat, sangat berarti. Betul ya?" ucap Ibas. Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Demokrat itu juga menekankan program MBG mempunyai dampak yang nyata bagi keluarga-keluarga sederhana.&nbsp;"Saya tahu betul dampaknya untuk keluarga. Tidak hanya sekadar mendapat Rp 10.000-15.000 per porsi MBG, tetapi setiap bulan jika punya dua anak misalkan, bisa dapat sekitar Rp 400.000-Rp 600.000. Dengan cukup makan yang baik dan gizi yang baik, Insya Allah itu juga mengurangkan beban rumah tangga," pungkasnya.

Ibas berharap program MBG dari pemerintah dapat dirasakan merata, meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.

Program MBG Tak hanya Beri Gizi Seimbang, Ibas Klaim Ringankan Biaya Makan Rumah Tangga hingga Rp 600 Ribu per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/kunjungan-wakil-mpr-3JPG-1774092891.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (dua dari kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PLTSa Benowo, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (dua dari kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PLTSa Benowo, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya, menuai apresiasi dari&nbsp;Wakil Ketua&nbsp;MPR Eddy Soeparno. Dalam kunjungan kerjanya ke&nbsp;Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, Surabaya, Rabu (18/3), Eddy mengaku ingin melihat proses penguraian sampah menjadi energi terbarukan di Kota Pahlawan. "Kita tahu&nbsp;permasalahan sampah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apabila tidak terkelola dengan baik, akan berakhir menjadi sampah di bantaran sungai dan lainnya," tutur Eddy dalam keterangannya. Ia menilai pengolahan sampah di PLTSa Benowo yang mengubah sampah menjadi listrik sangat bermanfaat dalam mengurangi volume sampah secara drastic. Tentunya tanpa menghasilkan limbah tambahan. Eddy lantas menyebut Surabaya sebagai satu-satunya kota yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengapresiasi inovasi tersebut.&nbsp; "Saya sudah melihat beberapa pengolahan sampah, baik di dalam maupun di luar negeri. Terobosan ini patut diacungi jempol karena bisa menjadi model pengelolaan sampah di kota-kota besar lainnya," imbuhnya. Eddy mengungkapkan bahwa hasil kunjungan ke PLTSa Benowo akan dibahas secara nasional bersama berbagai elemen pemerintah. MPR dapat melakukan perubahan atau evaluasi terkait permasalahan sampah. "Ini adalah bagian dari manajemen sampah yang akan kami dalami dan tindak lanjuti untuk menjadi pembahasan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menko Pangan," imbuh Politikus PAN itu. &nbsp;

Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang diterapkan pemkot Surabaya menuai apresiasi dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Apresiasi PLTSa Benowo Surabaya, Bisa Ubah Sampah Jadi Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AHY.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas menjadi Pimpinan MPR 2024-2029. AHY memastikan, keluarga besar Partai Demokrat siap mendukung secara lahir dan batin Ibas menjadi tugas sebagai pimpinan MPR 5 tahun mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tentu mengirimkan doa, sekaligus memberikan support lahir batin kepada Mas Edhie Baskoro yang kami tetapkan sebagai pimpinan, salah satu pimpinan MPR RI mewakili fraksi Partai Demokrat," kata AHY saat menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan MPR 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY menyebut, adiknya itu memiliki rekam jejak yang tidak lagi diragukan untk menjadi salah satu pimpinan MPR. Dia optimistis, Ibas bisa mengkawal isu-isu kebangsaan dan konstitusi di MPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015156427/dulunya-diremehkan-kini-8-weton-ini-banyak-rezeki-disegani-dan-dihormati-menurut-primbon-jawa">Dulunya Diremehkan, Kini 8 Weton Ini Banyak Rezeki, Disegani dan Dihormati Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu sepak terjang, rekam jejak, dan pengalaman politik di parlemen selama ini menurut kami Mas Ibas bisa menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya. Mengawal isu-isu kebangsaan yang selama ini dikelola MPR RI dan tentunya kita ingin mengawal 5 tahun ke depan Indonesia bisa semakin maju," ucap AHY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ibas mengaku bersyukur dipercayakan menjadi pimpinan MPR 5 tahun ke depan. Dia berkomitmen menjaga MPR menjadi rumah kebangsaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tentunya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas AHY, MPR RI adalah rumah bersama, rumah kebangsaan kita, wadah kebangsaan kita. Semoga kita sebagai anggota MPR RI dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat memperkuat dan memperkokoh idealisme kita tentang kebangsaan tapi sekaligus juga kita harus aktif dan bekerja keras memastikan kesejahteraan keadilan dapat dirasakan di seluruh tanah air," pungkas Ibas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015156406/apakah-anda-ingin-jadi-jomblo-yang-bahagia-dan-ceria-tinggalkan-9-kebiasaan-buruk-berikut-ini">Apakah Anda Ingin Jadi Jomblo yang Bahagia dan Ceria? Tinggalkan 9 Kebiasaan Buruk Berikut Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ahmad&nbsp;Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Hal itu setelah Muzani mengucap sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Paripurna ke-3 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidyaat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.</div>

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjadi pimpinan MPR.

Hadiri Pelantikan MPR, AHY Dukung Ibas jadi Wakil Ketua MPR 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG_9909-3610484820.jpg" alt="Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili PDIP. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili PDIP. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah mengatakan bahwa Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili partai-nya. "Dalam rangka&nbsp;tour of duty, maka yang akan melanjutkan pimpinan MPR berikutnya dari fraksi PDIP adalah senior partai yang sudah cukup lama berdinamika dan berdialektika di DPR ini ya. Sudah lebih 20 tahun, dan saatnya beliau hijrah ke lembaga MPR menjadi Wakil Ketua MPR," kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). Sementara itu, dia menyampaikan bahwa dirinya tidak melanjutkan sebagai pimpinan MPR RI sesuai dengan DPP PDIP. "DPP PDIP sudah memutuskan, setelah menugaskan saya sebagai Wakil Ketua MPR RI selama dua periode berturut-turut, yakni Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 dan 2019-2024, maka saatnya berlaku asas bergiliran," jelasnya. Bambang Pacul akan mendampingi Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang telah disepakati sebagai Ketua MPR RI dalam Rapat Pimpinan Gabungan Sementara MPR RI. "Rapat Paripurna 3 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin Ahmad Muzani, didampingi 8 Wakil Ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai kelompok dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah),"&nbsp;ujarnya. Sebelumnya, Basarah mengatakan bahwa akan mengungkapkan nama calon pimpinan MPR RI pada Kamis (3/10) pagi. "Semua kader-kader PDI Perjuangan di MPR ini potensial untuk menjadi pimpinan MPR, tetapi keputusannya akan kami umumkan besok pagi saat Sidang Paripurna," ujarnya. Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda penetapan dan pelantikan pimpinan MPR RI dijadwalkan pada Kamis (3/10) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Sebelum agenda tersebut, MPR RI mengagendakan penyampaian bakal calon pimpinan dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD.

Bambang Pacul akan mendampingi Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang telah disepakati sebagai Ketua MPR RI.

Dapat Tugas dari PDI Perjuangan, Bambang Pacul jadi Wakil Ketua MPR RI Dampingi Ahmad Muzani

<div id="m#msg-f:1796319886862557605" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/14/Images-20240414-1911802696.jpg" alt="Suasana acara Halal Bihalal yang digelar oleh Wakil Ketua MPR RI di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Sidayu, Gresik." width="100%">
<figcaption>Suasana acara Halal Bihalal yang digelar oleh Wakil Ketua MPR RI di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Sidayu, Gresik.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Salah satu tradisi yang selalu hadir setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri yaitu&nbsp;"Halalbihalal". Biasanya tradisi Halalbihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, maupun kerabat. Pada acara halalbihalal, tiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Halalbihalal menjadi tradisi yang terus berkembang di Nusantara hingga saat ini. Halalbihalal juga berkembang menjadi ajang&nbsp;"Open House", di mana sebuah rumah atau instansi mengundang&nbsp; untuk datang bersilaturahmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bernama Dr. H. Jazilul Fawaid SQ, MA (Gus Jazil) sekaligus Pembina Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Beliau menggelar acara halalbihalal pada momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara Halal bihalal dengan tema&nbsp;&ldquo;Silaturrahim dan Sambung Seduluran&rdquo;&nbsp;ini berlangsung di pendopo pondok pesantren Modern Sunanul Muhtadin Desa Kertosono Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik pada hari Sabtu, 13 April 2024. Masyarakat dari wilayah kabupaten Gresik dan sekitarnya turut hadir dan memanfaatkan moment&nbsp;Silaturrahim dan Sambung Seduluran&nbsp;&nbsp;ini bersama Gus Jazil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beliau menyampaikan beberapa program Sunanul Muhtadin yang mendukung pondok pesantren Modern Sunanul Muhtadin dengan metode penguasan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan juga dilengkapi dengan unit pendidikan formal mulai jenjang SMP, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) Al-Qur&rsquo;an.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk pembina pimpinan cabang (PC) Jam&rsquo;iyyatul Qurra&rsquo; wal Huffadzh Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik (JQHNU Gresik) masa khidmat dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Dan beliau juga menyampaikan, melalui pondok pesantren Modern Sunanul Muhtadin ini, diharapkan generasi mendatang mendapat bekal pengetahuan kitab Suci Al-Qur&rsquo;an.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Jazil juga menginginkan suatu moment halalbihalal di pondok pesantren Modern Sunanul Muhtadin desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ini dapat terus berjalan tahun depan. Selain itu, beliau juga berharap pondok pesantren Modern Sunanul Muhtadin yang beliau citakan menghasilkan generasi Qur&rsquo;ani, terus maju dan berkembang pada masa depan.</div> </div> </div> </div> </div>

Halalbihalal menjadi tradisi yang terus berkembang di Nusantara hingga saat ini. Halalbihalal juga berkembang menjadi ajang "Open House".

Wakil Ketua MPR RI Gelar Halalbihalal di Pondok Pesantren di Kabupaten Gresik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti penanganan pelaporan dugaan pemalsuan akta CV Lestiani dan PT Blue Bird yang ditangani Polri. Apalagi, penegakan hukum yang adil merupakan cita-cita dari kemerdekaan Indonesia. "Harusnya persoalan ketidakadilan di negeri ini bisa diatas. Karena secara filosofis, kata adil itu muncul dua kali kan, dari sila kelima kepanjangannya karena kita sudah berada di posisi 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya ada grafik yang kalau pun ada masalah tapi grafiknya menunjukkan naik gitu," kata kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (25/8). Untuk itu, dia mengingatkan agar penanganan hukum yang adil harus dirasakan semua pihak. Termasuk, pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief, yang tengah mencari keadilan ke kepolisian. "Sehingga rakyat percaya bahwa kita berada di alam merdeka dengan penegakan keadilan yang terlihat setiap tahun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ucap dia. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Salah satunya yang dilaporkan Mintarsih ke Bareskrim Mabes Polri. Dia mengadukan persoalan tersebut dengan didampingi kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak. "Kalau terkait masalah pidana pada umumnya mereka, penegak hukum itu masih timbang-timbang (menimbang), karena kalau diproses harus memerlukan biaya dan biaya yang keluar dari negara juga itu besar. Kalau tidak diproses juga itu kadang-kadang juga itu, apa namanya itu juga (hak) warga negara, jadi di situ dilematis," ujar Mudzakkir. Dia mengamini soal hukum pidana memang tidak didesain untuk memulihkan kembali kerugian aset atau keuangan yang diderita oleh korban. "Tapi adil itu parameternya adalah memasukkan ke penjara," kata dia. Sehingga, kata Mudzakkir, uang atau aset tidak kembali tapi kompensasi dalam bentuk masuk penjara. Namun, seiring waktu tujuan memenjarakan agar kapok itu bergeser dengan lahirnya, restoratif justice. Artinya, jika persoalan bisa diselesaikan dengan cara memulihkan kerugian korban dalam hal ini Mintarsih maka tujuan dari restoratif justice terwujud. "Kalau orang berbuat kejahatan harus nanggung kerugiannya yang terjadi itu kan juga memberi efek jera kepada yang pelakunya, kan begitu. Memulihkan kembali itu yang lebih bagus, itu yang diutamakan," tegas Mudzakkir. Sebelumnya, Mintarsih menekankan dirinya telah memberikan semua bukti terkait laporannya ke polisi. Bukti itu dia serahkan saat ke Bareskrim. "Pada waktu itu sudah saya berikan semua bukti, jadi itu semua bukti asli saya perlihatkan, lalu fotocopy saya berikan dan disitu mulai saya beberkan mulai dari awal sampai akhir dan terkena pasal 266, 372 dan 374, hubungannya adalah dengan masalah awal," kata Mintarsih. "Di mana saya keluar sebagai pengurus, tetapi kenapa kok harta saya dihilangkan, jadi bagi saya itu tidak masuk akal, tapi sekarang pengacara notaris yang membuat akte itu pada saat dipanggil oleh pak Kamarudin, mengatakan sebetulnya harta saya tetap ada, dengan penekanan seharusnya saya sebagai persero bukan semua habis karena saya mundur sebagai pengurus," ucapnya.

Berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua mpr

Berita Terkini