<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1811392724750415665" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3JPG-2842805469.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya mengkonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Aduan ini terkait pertemuan Alex dengam eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto.</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015136829/pertemukan-arsjad-rasjid-dan-anindya-bakrie-bahlil-lahadalia-sebut-kadin-indonesia-tetap-satu-dan-solid">Pertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, Bahlil Lahadalia Sebut Kadin Indonesia Tetap Satu dan Solid</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berupa hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK (Alexander Marwata) dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade mengatakan, aduan ini sudah didalami oleh penyelidik. Sejauh ini sudah 17 saksi yang dimintai keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 17 orang saksi dalam penanganan perkara aquo," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, kasus ini belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses penyelidikan masih dilakukan penyidik guna menentukan langkah selanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," urainya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Polda Metro Jaya mengkonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

Polisi Periksa 17 Saksi untuk Dalami untuk Dalami Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3JPG-2842805469.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penolakan keras publik terhadap revisi Undang-Undang Pilkada berimplikasi pada banyak hal. Termasuk sorotan tajam terhadap penggunaan jet pribadi oleh anak serta menantu Presiden Joko Widodo: Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah memerintah anak buahnya menelisik persoalan penggunaan jet pribadi untuk pelesir ke Amerika Serikat itu. Dia memerintah tim untuk melakukan klarifikasi mengenai informasi yang beredar di media dan publik tersebut.</p> <p>"Tolong dong informasi itu diklarifikasi," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin (27/8).</p> <p>Dia menyemangati timnya di komisi antirasuah agar tak takut melakukan klarifikasi persoalan itu. Salah satunya, proaktif dalam membedah dan menjernihkan persoalan tersebut.</p> <p>"Toh, nggak masalah juga kemudian nanti KPK yang menjelaskan. Tapi, jangan sampai pertanyaan di masyarakat itu menggantung," katanya.</p> <p>Dia mencontohkan, persoalan jet pribadi itu harus terang. Misalnya, publik pasti akan bertanya, apakah fasilitas tersebut termasuk gratifikasi? Atau pertanyaan lanjutan, siapa yang memberikan fasilitas itu?</p> <p>Ditanya apakah persoalan tersebut bisa ditangani KPK, meski Kaesang bukan penyelenggara negara, Alex menjawab secara umum bisa. Utamanya patut diduga jika pemberian fasilitas tersebut ada hubungannya dengan jabatan orang tuanya.</p> <p>"Tapi, jika yang bersangkutan bisa membuktikan, misalnya bayar sendiri, dengan bukti kuitansi pembayaran, tidak masalah," tuturnya. <strong>(idr/mia/tyo/mha/c7/ttg)</strong></p>

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah memerintah anak buahnya menelisik persoalan penggunaan jet pribadi untuk pelesir ke Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK Instruksikan Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang Saat Pelesir dengan Erina Gudono ke AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-7JPG-3465254430.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara (Malut), pada Senin (18/12). Dalam giat tangkap tangan ini, tim penindakan KPK disinyalir menangkap pejabat di Maluku Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya tangkap tangan tersebut. Namun, Alex belum bisa menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barusan ada informasi dari staf yang membenarkan ada giat di Maluku Utara," kata Alexander Marwata dikonfirmasi, Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini masih enggan membeberkan identitas para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Alex juga belum mengungkap konstruksi perkara dan barang bukti yang disita.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, para pihak yang ditangkap diduga tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK akan memberikan informasi lebih lanjut terkait OTT tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan," pungkas Alex.</div>

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, Alex belum bisa menjelaskan secara rinci pihak yang tertangkap

KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Maluku Utara

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-7JPG-3465254430.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mengantongi bukti yang cukup mengenai keterlibatan pengusaha Muhamad Suryo dalam kasus dugaan suap terkait proyek rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut Alex, bukti-bukti tersebut menjadi dasar penetapan Suryo sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi kenapa KPK menetapkan seseorang itu menjadi tersangka itu karena perbuatan bukan karena orangnya teyapi karena perbuatannya yang memenuhi alat bukti cukup itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana itu rumusan undang-undang seperti itu," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menekankan, KPK tidak pernah menargetkan seseorang sebagai tersangka. Ia menyebut, seseorang menjadi tersangka karena perbuatannya memenuhi unsur pidana bukan karena status dan latar belakangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013555263/tepis-intervensi-icw-minta-kpk-umumkan-m-suryo-tersangkar">Tepis Intervensi, ICW Minta KPK Umumkan M Suryo Tersangkar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi KPK tidak bicara tentang orang tetapi berbicara tentang perbuatan karena perbuatan diatur didalam undang-undang pemberantasan korupsi," ucap Alex.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan pihaknya telah menetapkan Muhamad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013527557/polisi-konfirmasi-sita-beberapa-barang-bukti-dari-apartemen-firli-bahuri">Polisi Konfirmasi Sita Beberapa Barang Bukti dari Apartemen Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah diputus dalam ekspose dan perkaranya ditetapkan naik ke penyidikan. Suryo sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengusaha M Suryo yang merupakan Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS) disebut menerima uang sleeping fee sejumlah Rp 9,5 miliar dari janji Rp 11 miliar. Sleeping fee itu terkait pemberian sejumlah uang dari peserta lelang yang dimenangkan kepada peserta yang kalah sebagai kebiasaan dalam pengaturan lelang proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lelang dimaksud berkaitan dengan paket Pembangunan Jalur Ganda Ka Antara Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso KM96+400 sampai dengan KM104+900 (JGSS 6) Tahun 2022, Pembangunan Jalur Ganda Ka Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro KM104+900 sampai dengan KM106+900 (JGSS 4) Tahun 2022, dan Track Layout Stasiun Tegal (TLO Tegal) Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sejauh ini telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya&nbsp;Direktur PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika; Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi;&nbsp;Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah; PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat; Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagian dari mereka tengah menjalani proses persidangan. KPK terus mengusut perkara ini dengan memeriksa para saksi, dari mulai anggota DPR, pihak DJKA Kemenhub hingga pihak swasta.</div> </div> </div> </div> </div>

Pengusaha M Suryo yang merupakan Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS) disebut menerima uang sleeping fee sejumlah Rp 9,5 miliar.

KPK Pastikan Kantongi Bukti Dugaan Keterlibatan M Suryo Dalam Kasus Korupsi DJKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kinerjanya sepanjang 2022. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya berhasil menetapkan 149 orang sebagai tersangka, penentapan kali ini diklaim meningkat 38 tersangka dari pada 2021 lalu.<br /> <br /> "Dari perkara peyidikan KPK telah menetapkan 149 orang tersangka, atau meningkat 38 tersangka dari tahun sebelumnya," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).<br /> <br /> Pimpinan KPK dua periode ini menjelaskan, dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi kata Alex, KPK telah melaksanakan sejumlah kegiatan penindakan. Alex menyebut, KPK telah melakukan 113 penyelidikan, 120 penyidikan atau penerbitan 12 surat perintah penyidikan (sprindik), 121 penuntutan, 121 perkara perkara inkracht dan mengeksekusi 100 putusan<br /> <br /> "KPK terus berkomitmen bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera," tegas Alex.<br /> <br /> Alex memastikan, lembaga antirasuah juga sangat konsen dalam mengembalikan kerugian negara atau asset recovery melalui pidana tambahan, berupa uang pengganti secara optimal. Bahkan, KPK juga tak segan menjerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pelaku korupsi.<br /> <br /> "Oleh karenanya, KPK juga terus berupaya dalam pengembangan perkara pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," pungkas Alex.

KPK Telah Tetapkan 149 Tersangka Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PENETAPAN-TERSANGKA-IMAM-NAHRAWI_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe, meski telah dua kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga antirasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan.<br /> <br /> “Jadi panggilan kedua itu ada konsekuensi, ya kan. Ketika dia tidak datang, kan harus ada menghadirkan dengan paksa dan kita tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi kita juga harus melihat tidak saja semata-mata penegakan hukum tapi penegakan hukum itu juga harus memperhatikan keselamatan rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu, (16/10)<br /> <br /> Alex mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melihat kondisi soal kemungkinan dilakukannya jemput paksa. Dia menyebut, pihaknya masih terus memantau soal kondusifitas di Papua.<br /> <br /> “Kita akan tetap melihat kondisi di sana seperti apa. apakah kondusif? gitu kan,” ucap Alex.<br /> <br /> KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 26 September 2022 lalu. Namun, ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto sebelumnya menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua untuk kembali memeriksa Lukas Enembe sebagai tersangka. Hal ini dilakukan setelah Lukas tidak hadir dari panggilan KPK, karena alasan sakit.<br /> <br /> "Terkait dengan pemanggilan LE (Lukas Enembe), kami masih dalam fokus pada koordinasi dengan Forkopimda, nanti ada perkembangan situasi dilaporkan, kapan waktu yang tepat," ucap Karyoto, Rabu (5/10) lalu.<br /> <br /> Karyoto mengaku masih menunggu dan melihat terkait dengan upaya pemanggilan terhadap Lukas Enembe. Dia tak menampik, Lukas tak lama lagi akan kembali dipanggil oleh lembaga antirasuah sebagai tersangka.<br /> <br /> Hal ini lantaran pihaknya harus koordinasi dengan Menkopolhukam untuk langkah lanjutan terkait pemanggilan Lukas.<br /> <br /> "Masih wait and see, tapi juga tidak lama-lama karena dalam hal ini kita nanti harus koordinasi dengan Menkopolhukam untuk langkah-langkah berikutnya," demikian Karyoto menandaskan.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi terkait status tersangka Lukas Enembe tersebut.<br /> <br /> Lembaga antirasuah akan menjelaskan konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.

Alasan KPK Belum Juga Lakukan Upaya Jemput Paksa Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-dispensasi-bagi-kader-yang-membelot-demokrat-main-dua-kaki_m_.jpg" alt="Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika dilantik di Istana Negara, Rabu (5/9). Enembe berkomitmen bahwa dalam Pilpres 2019, dia mantap mendukung Jokowi-KH Ma" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika dilantik di Istana Negara, Rabu (5/9). Enembe berkomitmen bahwa dalam Pilpres 2019, dia mantap mendukung Jokowi-KH Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kondisi di wilayah Jayapura, Papua sempat memanas usai ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Meski saat ini kondisi mulai melandai, namun potensi rusuh masih bisa terjadi selama Lukas belum menunjukan sikap kooperatif dan tidak mangkir lagi dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> “Kami juga mengkhawatirkan, jangan sampai terjadi benturan pada saat Pak Lukas Enembe dijemput paksa (oleh KPK), dan yang menjadi korban adalah masyarakat adat,” kata tokoh adat dari Sentani Yanto Eluay kepada wartawan, Kamis (29/9).<br /> <br /> Jika kerusuhan terjadi, maka masyarakat umum yang akan dirugikan. Selain itu, Lukas Enembe sendiri akan dibebani kewajiban adat, berupa membayar ganti rugi.<br /> <br /> “Jika terjadi korban, korban nyawa, Pak Lukas Enembe sendiri yang akan jadi susah, karena kewajiban adat, dia juga akan bayar ganti rugi atas korban-korban itu. Sudah sakit, sudah dalam status tersangka, jangan sampai terbebani tuntutan dari masyarakat yang menjadi korban pada saat itu,” imbuhnya.<br /> <br /> Karena itu, Yanto mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga suasana damai di wilayah adat Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan kabupaten Keerom.<br /> <br /> “Tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, tokoh adat, tokoh masyarakat agar tidak menjadi tameng supaya Lukas Enembe tidak tersentuh hukum, tetapi memberikan pemahaman kepada masyarakat.untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan suasana kondusif,” jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.<br /> <br /> ’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).<br /> <br /> KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka.

Berpotensi Bikin Rusuh, Lukas Enembe Bisa Kena Denda Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Papua, Lukas Enembe didesak kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. Sebab, semua warga negara harus tunduk terhadap hukum.<br /> <br /> Tokoh Adat Papua, Barnabas Nukuboy mengatakan, pihaknya mendukung penuh KPK dapat memproses hukum Lukas Enembe. Dia menyakini penetapan tersangka tesebut memiliki cukup bukti.<br /> <br /> "KPK sudah pasti mempunyai bukti bahwa Lukas Enembe melakukan korupsi uang rakyat" ucap Barnabas kepada wartawan, Rabu (28/9).<br /> <br /> Barnabas menilai, tidak ada seorangpun yang kebal hukum, semua pelanggaran harus di proses. Apalagi sudah ada bukti yang menguatkan jika Lukas menggunakan uang negara untuk berjudi.<br /> <br /> "Lukas Enembe harus Bertanggung jawab dari segi hukum atas perbuatannya sendiri dalam kasus, korupsi dan tidak boleh mengorbankan masyarakat Papua sebagai tamengnya," tegas Barnabas.<br /> <br /> Dia meminta masyarakat tidak boleh ada yang melakukan intervensi karena hal tersebut harus melalui proses hukum.<br /> <br /> "Masyarakat tidak boleh salah melihat kasus tersebut dan percayakan KPK karena memang tugas KPK yang melakukan proses hukum terkait korupsi. Jangan mudah terprovokasi oleh para intelektual yang berpihak kepada Lukas Enembe," tutup Barnabas.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.<br /> <br /> ’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).<br /> <br /> KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka.

Tokoh Adat Papua Minta Lukas Enembe Jangan Merasa Kebal Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan penahanan terhadap konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo dan konsultan pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Veronika Lindawati terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak.<br /> <br /> Sejauh ini, KPK baru menahan dan menyidangkan dua konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantation, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi.<br /> <br /> "Tentu nanti akan menyusul berdasarkan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).<br /> <br /> Berdasarkan putusan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji terbukti ada peristiwa suap yang dilakukan kedua perusahaan dalam hal ini Jhonlin dan Bank Panin melalui Agus Susetyo dan Veronika. Karena itu, KPK menegaskan akan segera menahan Agus Susetyo dan Veronika<br /> <br /> "Tinggal tunggu waktu saja (untuk ditahan)," tegas Alex.<br /> <br /> Dalam keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (22/2) lalu, mantan Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Yulmanizar mengungkapkan sejumlah pejabat pajak menerima suap dari PT. Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Suap itu untuk mengkondisikaan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017.<br /> <br /> Yulmanizar mengatakan, tim pemeriksa pajak bertemu dengan konsultan pajak dari PT. Jhonlin Baratama bernama Agus Susetyo. Nilai wajib pajak dari Jhonlin Baratama pada tahun pajak 2016 sebesar Rp 6.608.976.659 dan tahun pajak 2017 sebesar Rp 19.049.387.750.<br /> <br /> “Saya yang ditugaskan. Saya hubungi Agus, ketemu dulu di sekitar SCBD. Kadang di kantor. Paling banyak SCBD di coffee shop,” ucap Yulmanizar.<br /> <br /> Dalam pertemuan dengan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama, lanjut Yulmanizar, menagih soal komitmen fee pengurangan nilai pajak. Menurutnya, pihak Jhonlin Baratama meminta agar nilai wajib pajak diturunkan menjadi Rp 10 miliar.<br /> <br /> Sebagai upaya pengurangan pungutan, Ditjen Pajak meminta imbalan senilai Rp 40 miliar. Hal ini merupakan fee untuk menurunkan nilai wajib pajak.<br /> <br /> “Realisasi fee itu karena sudah lama Pak Agus minta berbagai macam penundaan, sehingga bertahap. Sekitar lima atau beberapa kali,” ucap Yulmanizar<br /> <br /> Uang suap tersebut, dibayarkan menggunakan dolar Singapura. Setelah dikurangi untuk jatah Agus, tim pemeriksa pajak diduga mendapat jatah senilai SGD 3,5 juta. Kemudian, dari jatah tersebut, sebesar SGD 1,75 juta diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani sebagai Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.

KPK Segera Tahan Konsultan Pajak Jhonlin Baratama dan Bank Panin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander. Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander. Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>) mendus adanya dugaan bagi-bagi kavling terhadap lahan yang berlokasi di Ibu Kota Negara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ikn/">IKN</a>) Nusantara di Kalimantan Timur.<br /> <br /> Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya berencana mengonfirmasi dugaan bagi-bagi lahan tersebut ke Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM).<br /> <br /> "Jadi memang kami menerima informasi-informasi terkait dengan mengenai itu tadi, (bagi-bagi lahan-Red) tanah di IKN. Oleh karena itu tentu KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman dari informasi dimaksud," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (16/3).<br /> <br /> Karena itu, Ali menuturkan, keterangan dan informasi dari Bupati nonaktif Abdul Gafur Mas'ud sangatlah diperlukan oleh KPK ini. Hal ini untuk mengungkap dan menindaklanjuti adanya praktik dugaan bagi-<a href="https://www.jawapos.com/tag/bagi-lahan/">bagi lahan</a> itu.<br /> <br /> "Kebetulan KPK juga sedang menangani perkara yang berhubungan dengan tersangka AGM sebagai Bupati PPU, kan diperpanjang waktu penahannya. Tentu nanti akan dikonfirmasi ke sana, didalami terkait dengan hal itu," katanya.<br /> <br /> Ali juga mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan informasi adanya dugaan bagi-bagi lahan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/ikn-nusantara/">IKN Nusantara</a> tersebut bisa melaporkannya ke KPK. Sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti.<br /> <br /> "KPK berharap apabila masyarakat memiliki data dan informasi atas dugaan misalnya tindak pidana korupsi ada unsur-unsur korupsi terkait dengan persoalan tanah ini di sana, silakan melaporkan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membeberkan, adanya temuan mengenai bagi-bagi kavling di lahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-negara/">Ibu Kota Negara</a> (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.<br /> <br /> Alex juga mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temuan informan lembaga antirasuah.<br /> <br /> "Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Infomasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling," ujar Alex.<br /> <br /> Karena itu, Alex mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota baru ini.<br /> <br /> "Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," katanya.

KPK Terus Bergerak Bongkar Sindikat Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Berita Terkini