<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/hBa7XKuqtXizXarF9yv0c7BqYoVs4AJYxz2idVIp-3632755009.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rusdi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rusdi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rusdi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Politikus Partai NasDem itu menggantikan posisi Ahmad Sahroni yang dicopot oleh Fraksi NasDem DPR RI. Penetapan tersebut diambil dalam rapat DPR yang digelar pada Kamis (4/9). Dasco menjelaskan, keputusan itu merujuk pada Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI. &ldquo;Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Fraksi Partai NasDem tertanggal 29 Agustus 2025 perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR RI,&rdquo; kata Dasco. Dasco menjelaskan, pergantian tersebut membuat posisi pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi NasDem resmi berubah.&nbsp; &ldquo;Yang semula saudara Doktor Haji Ahmad Sahroni digantikan Haji Rusdi Masse Mappassesu,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Dasco menanyakan persetujuan anggota Komisi III DPR terkait penetapan Rusdi sebagai Wakil Ketua. &ldquo;Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi III DPR RI apakah saudara Haji Rusdi Masse dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, setuju?&rdquo; ucapnya.&nbsp; Pertanyaan itu pun dijawab serentak dengan seruan setuju oleh para peserta rapat. "Setuju," jawab para anggota Komisi III. Dengan ditetapkannya Rusdi Masse, susunan pimpinan Komisi III DPR RI saat ini adalah sebagai berikut: Ketua: Habiburokhman (Fraksi Partai Gerindra) Wakil Ketua: Dede Indra Permana Soediro (Fraksi PDIP) Wakil Ketua: Sari Yuliati (Fraksi Golkar) Wakil Ketua: Rano Alfath (Fraksi PKB) Wakil Ketua: Rusdi Masse Mappassesu (Fraksi NasDem) &nbsp;

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rusdi Masse sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Ahmad Sahroni.

Rusdi Masse Resmi Gantikan Ahmad Sahroni Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1JPG-2149569910-2554043232.jpg" alt="Ahmad Sahroni (tengah) baru saja dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR, usai menyebut pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai orang paling tolol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Sahroni (tengah) baru saja dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR, usai menyebut pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai orang paling tolol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fraksi Partai NasDem DPR RI resmi mencopot Ahmad Sahroni dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Pencopotan ini dilakukan, usai pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebutkan bahwa pihak-pihak ingin membubarkan DPR sebagai &ldquo;orang paling tolol sedunia&rdquo; viral dan memicu kemarahan publik. Pencopotan Ahmad Sahroni sebagai Pimpinan Komisi III DPR tertuang dalam surat Fraksi Partai NasDem Nomor 758/DPR-RI/VIII/2025. Pencopotan ini dilakukan setelah pimpinan Fraksi Partai NasDem menggelar rapat, pada Jumat (29/8). "Sesuai Rapat Pimpinan Fraksi Partai NasDem DPR RI, dengan hormat kami sampaikan pergantian nama Anggota Komisi III dan IV terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025 dari Fraksi Partai NasDem DPR RI," sebagaimana surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat. Pria yang dikenal sebagai crazy rich Tanjung Priok itu dipindahtugaskan sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Sementara, posisi Wakil Ketua Komisi III DPR akan digantikan Rusdi Masse Mappasessu. "Semula Anggota Komisi IV menjadi Wakil Ketua Komisi III," tulis surat tersebut. Surat itu ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, III, dan IV DPR RI, Sekjen DPR RI, hingga Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI.

Fraksi Partai NasDem DPR RI mencopot Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III setelah pernyataan viralnya terkait pembubaran DPR.

Ahmad Sahroni Dicopot dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR, Usai Pernyataan Viral "Yang Ingin Bubarkan DPR Orang Paling Tolol"

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0067-3127867735.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instagram pribadi Ahmad Sahroni tengah ramai dikunjungi oleh netizen dari seluruh penjuru Indonesia. Prestasi di panggung parlemen? Jelas bukan. Akademik? Apalagi. Nol besar. Netizen mampir ke Instagram pribadi Ahmad Sahroni dengan akun @ahmadsahroni88 untuk ramai-ramai menghujat pria yang dijuluki sebagai 'Crazy Rich Priok' itu. Sebabnya, Ahmad Sahroni dinilai bertanggung jawab atas rentetan demonstrasi massa menuntut dibubarkannya DPR sejak awal pekan lalu. Puncaknya terjadi Kamis (28/8), demonstrasi pecah dan rusuh karena represi aparat kepolisian membuat warga sipil meregang nyawa. Pengemudi ojol tewas digilas mobil lapis baja Brimob. Aksi demonstrasi masyarakat di gedung DPR yang berubah haluan jadi bentrok antara warga sipil dan kepolisian sedikit banyak dipengaruhi oleh pernyataan Ahmad Sahroni. Sebelumnya, dia menyebut orang-orang yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolol. Bahkan aksi tersebut yang membuat unsur pelajar turun ke jalan juga dilabeli 'brengsek' oleh Ahmad Sahroni. Pernyataan yang keluar dari mulut Ahmad Sahroni itu membuat dia juga disebut sebagai 'bermulut sampah' oleh aktivis dan masyarakat lainnya. Dipantau JawaPos.com di akun Instagram pribadinya, mayoritas unggahan teratas Ahmad Sahroni dimampiri oleh ribuan komentar bernada satir dari netizen. Marah, kecewa bahkan penghinaan terhadap pribadinya juga ada.&nbsp; "PRESTASI @ahmadsahroni88 HANYA MEREPOST BERITA2 DARI MASYARAKAT KALAU INOVASI NYA N00000000000000000000000 000000000000000000000000 00000000000000000000000LLLLLLLLL," komentar netizen yang singgah ke Instagram Ahmad Sahroni. Lainnya masih banyak. Seperti dari akun netizen yang berikutnya ini.&nbsp; "Mirip lah kaya lo bang, diingetin malah marah," komentar netizen lain saat menanggapi unggahan Ahmad Sahroni saat memberikan respons berita viral guru marah-marah ke muridnya beberapa hari lalu. Sebelumnya juga diberitakan, salah satu suara paling lantang datang dari aktivis, selebriti internet sekaligus influencer Ferry Irwandi. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry mengkritik keras Ahmad Sahroni. Ia menilai politikus Partai NasDem itu ikut bertanggung jawab dalam rentetan kekacauan yang berakhir dengan hilangnya nyawa warga sipil. &ldquo;@ahmadsahroni88, mulut sampah anda punya andil besar dari semua rangkaian buruk dan duka ini. Nyawa yang melayang, korban yang terluka, dan keluarga yang ditinggalkan,&rdquo; tulis Ferry dengan nada penuh kemarahan. Ia bahkan menegaskan bahwa status sosial, kekayaan, maupun kekuasaan politik Sahroni tidak dapat menghapus tanggung jawab moral.

Ahmad Sahroni dihujat di Instagram setelah pernyataan kontroversialnya di tengah demonstrasi yang berujung pada kekacauan.

Netizen Ramai-ramai 'Titip Sandal' di Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni: Tuding Bermulut Sampah dan Sebabkan Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, bencana alam itu tergolong sangat besar, hingga menyebabkan puluhan orang meninggal dan infrastruktur lumpuh.  Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak pemerintah segera mengirmkan bantuan yang dibutuhkan dan penanganan yang cepat. Mengingat skala bencana yang besar dan diprediksi akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan.  “Saya juga sudah mengecek ke lapangan dan memang pemerintah daerah, seperti Gubernur dan Bupati sudah bekerja semaksimal mungkin. Namun memang bencananya besar, hingga dibutuhkan bantuan tambahan dari pusat,” ujar Sahroni dalam keterangan persnya kepada JawaPos.com, Senin (5/4).  Sahhroni yang merupakan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu juga menyerukan semua pihak agar berfokus pada upaya menanggulangi bencana banjir di NTT.  “Tolong untuk otoritas terkait dan kita semua, agar berfokus pada upaya penanggulangan serta pemulihan dari bencana banjir bandang dan longsor di NTT. Ini bencana besar yang membutuhkan fokus kita semua. Bukan berarti karena letaknya jauh dari ibu kota, kita jadi abai,” katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/bom-di-katedral-makassar-jk-kita-tidak-toleransi-segala-bentuk-teror/">Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror</a> Sahroni juga meminta kepolisian untuk menurunkan sejumlah personel untuk membantu proses evakuasi para korban di Flores.  “Untuk kepolisian juga agar segera diturunkan sebanyak mungkin personilnya demi membantu proses evakuasi bersama BNPB. Ini penting ya, karena soal bencana gini, kita berkejaran dengan waktu,” pungkasnya.  Seperti diketahui, banjir bandang telah menerjang dua desa di Flores Timur pada Minggu (4/4) pukul 01.00 WITA. Selain itu beberapa wilayah lainnya di NTT juga mengalami hal serupa.  Banjir bandang yang dipicu intensitas hujan tinggi itu, menerjang antara lain Desa Nelelamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.

Sahroni Minta Semua Pihak Terkait Fokus ke Penanganan Banjir NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri disusupi pelaku teror yang diduga berjenis kelamin perempuan. Pelaku teror tersebut sempat mengacungkan sejata sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas polisi.  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan, kegeramannya terkait rangkaian penyerangan oleh para teroris maupun terduga teroris yang terjadi akhir-akhir ini merupakan deklarasi perang terbuka bagi NKRI.  "Melihat peristiwa hari ini, dan beberapa kejadian ke belakang, jelas ini adalah simbol tantangan dan perang terbuka teroris untuk NKRI. Kita sudah tidak bisa menganggap remeh lagi karena jelas, teroris ini tidak main-main dalam melakukan aksinya yang menyerang langsung ke pusatnya kepolisian, yakni Mabes Polri” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (31/3).  Lebih lanjut, politikus Partai Nasdem ini menegaskan agar Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) segera mengungkap, menelusuri, dan memusnahkan jaringan teroris di Indonesia sampai ke akar-akarnya.  "Saya minta dengan sangat agar Polri dan BNPT segera basmi tuntas jaringan ini sampai sel-sel terkecilnya, aliansinya, dan siapapun pendukungnya. Kami rakyat Indonesia mendukung penuh Polri dalam membasmi para teroris ini,” ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/bom-di-katedral-makassar-jk-kita-tidak-toleransi-segala-bentuk-teror/">Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror</a> Diketahui, polisi menembak orang tidak dikenal (OTK) yang diduga teroris. OTK itu memaksa masuk ke dalam salah satu gedung di Mabes Polri, Jakarta, sekitar pukul 16.30 WIB.  Berdasar video amatir, OTK berpakaian serba hitam telah terkapar di tanah. Sejumlah polisi bersenjata lengkap terlihat pula mendekati OTK itu.  Kemudian terdengar suara tembakan dari dalam gedung Mabes Polri. Saat ini Gedung Mabes Polri dijaga ketat. Di lapangan Terdengar suara tembakan sebanyak 6-7 kali di Markas Besar Bareskrim Polri Jakarta.

Mabes Polri Diserang Teroris, Sahroni: Basmi Sampai ke Akar-akarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok menggandeng Anggota DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni untuk menjadi salah satu tokoh masyarakat yang mengkampanyekan pelaporan SPT melalui e-filing.  Dalam channel YouTube KPP Pratama Tanjung Priok, Sahroni hadir dan memberi penjelasan tentang pelaporan pajaknya yang dilakukan secara online melalui e-filling dengan handphone pribadi.  Menurut Sahroni, adanya pelaporan pajak melalui e-filing ini sangat mempermudah masyarakat karena pelaporan pajak jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.  “Dengan adanya e-filing ini, masyarakat jadi dipermudah untuk melaporkan SPT tahunannya, karena mereka tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak secara langsung. Cukup melalui website www.pajak.go.id saja, sehingga melalui e-filing tersebut kita bisa segera melaporkan SPT tahunan kapan saja dan di mana aja.” ujar Sahroni, Selasa (23/3).  Terkait kemunculan Sahroni dalam video SPT Pajak tersebut, kepala KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Dodi Muhtar Affandi menjelaskan, berbagai pertimbangan yang mendorongnya untuk melibatkan Sahroni dalam kampanye SPT. Salah satunya, adalah sosok Sahroni sebagai putra asli Tanjung Priok yang juga taat membayar pajak.  “Ada banyak alasan mengapa kami meminta Pak Sahroni untuk turut mengkampanyekan pelaporan SPT tahunan. Di antaranya beliau adalah tokoh masyarakat yang memiliki tag line sangat bagus sebagai crazy rich Tanjung Priok. Tapi tak hanya rich, namun beliau juga sangat patuh terhadap penyampaian SPT tahunan. Jadi track record beliau dalam pembayaran pajak itu sangat bagus, lancar, enggak pernah bersengketa, dan patuh aturan,” ujar Dodi.  Lebih jauh, Dodi juga menjelaskan bahwa sosok Sahroni yang masih muda juga diyakini mampu menarik anak muda untuk turut disiplin dalam melaporkan SPT pajaknya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> "Dalam hal pelaporan, kami kordinasinya gampang, Pak Sahroni orangnya juga sangat koperatif. Selain itu beliau juga masih muda, melek teknologi, lalu sebagai politisi, pastinya beliau juga punya pengaruh atas konstituennya," ungkapnya.  "Jadi dengan semua alasan ini, saya rasa pas memang beliau buat jadi ikon, terutama di wilayah Tanjung Priok ini. Saya pribadi seneng ada sosok yang bisa kita tonjolkan, karena nggak semua kantor di Jakarta ini punya seperti itu, kalau enggak ada repot kita,” pungkasnya.

KPP Gandeng Crazy Rich Tanjung Priok Kampanyekan e-Filing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja besama Menteri Hukum dan hak asasi manusia (Menkumham), Yasonna Laoly. Salah satu yang dibahas adalah soal memprioritaskan kembali penyelesaian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Kedua RUU ini sudah ditargetkan untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.  Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rencana tersebut. Karena menurutnya, revisi ini penting demi memperbaiki sistem pidana di Indonesia.  “Saya secara pribadi mendukung dan menyepakati upaya Kemenkumham untuk segera menyelesaikan revisi RUU KUHP dan RUU PAS dan memasukannya ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Saya rasa revisi atas kedua RUU ini sudah mendesak, demi penyempurnaan sistem pidana di Indonesia,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (17/3).  Lebih lanjut, Sahroni juga menyebut bahwa RUU KUHP dan Pemasyarakatan yang ada saat ini sudah terlalu tua dan tidak relevan lagi, karena banyak pasal-pasal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> “Apalagi UU KUHP yang sekarang ini bisa dibilang sudah usang ya, bayangin aja UU itu digunakan sejak zaman kolonial Belanda dan belum ada perubahan. Jadi memang sudah waktunya berubah, yaitu melalui pengesahan RUU KUHP itu sendiri," katanya.

Revisi KUHP, Sahroni: Sudah Terlalu Tua, Harus Dibikin Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/uang-mainan.jpg" alt="MODUS: Uang palsu yang dilapisi uang asli untuk menipu korban. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MODUS: Uang palsu yang dilapisi uang asli untuk menipu korban. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satreskrim Polresta Banyuwangi Jawa Timur berhasil membongkar dan menangkap 10 anggota sindikat antarprovinsi yang diduga pengedar uang asing palsu. Nilainya Rp 4,5 tiliun dan hampir beredar di tengah masyarakat.  Terkait dengan penangkapan ini, Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan penghargaannya. Sahroni menyebutkan bahwa peredaran uang palsu ini sangat meresahkan, karena masih banyak masyarakat yang tertipu dan mengalami kerugian karena peredarannya.  “Kami sangat mengapresiasi Polresta Banyuwangi yang telah berhasil membongkar para sindikat uang palsu antarprovinsi. Kehadiran sindikat ini sangat meresahkan masyarakat, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang paham dan tertipu," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (2/3).  Lebih lanjut, Sahroni juga meminta kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas terkait peredaran uang palsu ini, demi menghindari makin banyaknya warga yang tertipu.  “Menurut informasi yang didapat, sindikat uang palsu yang berada di Jawa Timur ini mendapatkan uangnya dari Jakarta. Karenanya, saya meminta kepada para Kapolda untuk berkordinasi demi menelusuri jaringannya hingga tuntas. Sindikat ini harus dibasmi hingga ke akarnya dan diberikan hukuman yang berat agar ada efek jera," katanya.  Sebelumnya, Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, membongkar dan menangkap 10 anggota sindikat antarprovinsi diduga pengedar uang asing palsu dengan barang bukti senilai Rp 4,5 triliun. Sebelumnya, polisi membongkar peredaran uang asing palsu di salah satu hotel di Banyuwangi senilai Rp 2,8 triliun. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> "Pada hari ini, hasil pengembangan polisi kembali mengamankan barang bukti uang asing (diduga) palsu Rp 1,7 triliun. Temuan barang bukti uang asing (diduga) palsu ini berdasarkan hasil pengembangan kasus yang berhasil diungkap sebelumnya," ujar Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Senin (1/3).  Arman merinci, barang bukti uang asing dari hasil pengembangan terkini yakni 100 lembar pecahan 1 juta euro dan 100 lembar mata uang renmin yinhang atau yuan (Tiongkok). Pada mata uang euro tersebut tertera masa berlaku dari Tahun 1999 hingga 2000 di 15 negara.  Barang bukti uang asing palsu senilai Rp 1,7 triliun itu merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Meskipun diduga kuat uang palsu, polisi masih akan mengecek ke konsulat jenderal negara asing yang mata uang-nya digunakan oleh para sindikat itu, apakah bisa digunakan untuk transaksi atau hanya untuk pajangan.  "Kami masih harus mengecek, apakah ini kategori uang yang bisa dibelanjakan atau hanya pajangan, nanti kami akan berkonsultasi kepada Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya," ujarnya.  Arman menyatakan, hingga saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga juga sebagai pengedar atau penjual, karena para tersangka ini mengaku hanya membeli uang asing ini dari seseorang di Jakarta. Sementara itu, ke-10 orang yang ditangkap berasal dari daerah yang berbeda. Selama ini, mereka diduga melancarkan aksinya di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sindikat Upal Rp 4,5 Triliun Dibekuk, Sahroni: Barangnya dari Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Sahroni-DPR.go_.id_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, Polisi meluncurkan  aplikasi Dumas (Pengaduan Masyarakat) Presisi atau E-dumas yang diperuntukkan pada masyarakat untuk membuat laporan langsung secara online.  Terkait dengan aplikasi ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan penghargaannya. Menurut Sahroni, aplikasi Dumas merupakan inovasi yang cemerlang dan akan makin mengedepankan transparansi polisi dalam menindak berbagai kasus.  “Aplikasi e-Dumas ini merupakan inovasi yang cemerlang katena bisa memudahkan masyarkat untuk menyampaikan laporannya terkait kinerja Polri," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (1/3).  "Peluncuran aplikasi ini juga  menunjukkan kesigapan Polri dalam mengikuti perkembangan teknologi dan semangatnya untuk terus mengedepankan transparansi,” katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Lebih lanjut, Sahroni berharap agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengakses aplikasi E-Dumas jika ada berbagai keluhan atau  masukan yang perlu disampaikan terkait institusi kepolisian.  “Sekarang aplikasinya udah ada, warga juga diminta agar tidak ragu dalam melakukan pelaporan di Dumas. Peran serta masyarakat ini juga tentunya akan membantu kepolisian dalam meningkatkan pelayanannya ke masyarakat,” pungkasnya.

Polri Punya Aplikasi e-Dumas, Sahroni: Silakan Rakyat Mengadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyoroti soal informasi ditahannya empat orang ibu rumah tangga yang masih harus menyusui balitanya hanya karena tuduhan pengrusakan. Kejadian itu terjadi di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).  Menurut Sahroni, keputusan untuk memenjarakan para IRT itu tidak bijak karena tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Karena dalam hukum itu ada namanya aspek-aspek humanis yang perlu dipertimbangkan, apalagi para IRT ini masih dibutuhkan oleh anak-anaknya.  "Sangat tidak masuk akal kalau mereka sampai harus menyusui di penjara. Karenanya, saya sudah menelepon pihak kejaksaan dan polisi untuk segera membebaskan mereka,” ujar Sahroni, melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Minggu (21/2).  Sahroni menambahkan, dalam melakukan penegakkan hukum, harusnya para petugas juga melihat latar belakang kasus secara menyeluruh. Dalam kasus ini, tambah Sahroni, jelas-jelas para IRT melakukan pelemparan batu ke pabrik rokok karena dianggap pencemaran lingkungan yang membahayakan warga. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/02/2021/kemenhan-mau-beli-48-jet-tempur-rafale-ini-respons-tni-au/">Baca Juga: Kemenhan Mau Beli 48 Jet Tempur Rafale, Ini Respons TNI AU</a>  “Apalagi sebenarnya ibu-ibu ini hanya memperjuangkan haknya untuk bisa menghirup udara bersih. Jadi tidak bisa dibenarkan kalau tindakan ini harus berakhir di tahanan. Saya dari Komisi III menilai hal ini sudah tidak bisa dibiarkan dan para IRT itu harus dibebaskan,” demikian Sahroni. Diketahui, empat IRT di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendekam di balik jeruji Kejaksaan Negeri Praya. Dua dari mereka harus membawa bayi mereka berada di balik jeruji karena mesti menyusui.  Keempat IRT itu sebelumnya melempar pabrik rokok yang di Dusun Eat Nyiur sebagai bentuk protes karena polusi yang ditimbulkan dan justru pabrik memilih mempekerjakan orang luar dibanding warga setempat.  Masing-masing IRT asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, adalah Nurul Hidayah (38 tahun), Martini (22 tahun), Fatimah (38 tahun), dan Hultiah (40 tahun). Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara 5-tujuh tahun atas tuduhan pengerusakan.

Viral IRT Ditahan Bersama Balitanya, Sahroni: Ia Berjuang untuk Haknya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua komisi iii dpr

Berita Terkini