<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/swzXRB3SaC9gyplSvqslnJXRupSKPwEGIzHT0sGL-2093677944.jpg" alt="Kondisi parkiran minimarket di Surabaya yang disegel karena tak sediakan jukir resmi berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kondisi parkiran minimarket di Surabaya yang disegel karena tak sediakan jukir resmi berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski menuai pro dan kontra, cara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan juru parkir (jukir) liar di minimarket mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Menurut Bachtiyar, meskipun di sejumlah minimarket telah tertera tulisan "Bebas Parkir", masyarakat sekaligus pelanggan sering kali tetap dimintai uang oleh oknum juru parkir liar yang tidak berompi.&nbsp; "Saya berharap para pelaku usaha ini dapat patuh terhadap peraturan Wali Kota Surabaya. Mereka berbisnis di kota ini, sehingga mereka harus mematuhi aturan yang ada," tutur Bachtiyar di Surabaya, Rabu (11/6). Peraturan uang dimaksud adalah pengusaha toko modern atau minimarket wajib menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sehingga tidak ada lagi pungutan kepada pelanggan yang berbelanja. &ldquo;Jika belum ada juru parkir, bisa melibatkan warga sekitar ber-KTP Surabaya untuk membantu mengawasi parkir. Jadi mereka bisa dilibatkan untuk keamanan khususnya parkir," sambungnya. Politikus Partai Gerindra ini berharap, ke depan Pemkot Surabaya tidak hanya menerapkan kebijakan juru parkir gratis di minimarket. Melainkan juga di tempat-tempat usaha lain yang juga membayar pajak parkir.&nbsp; "Saya berharap tidak hanya minimarket, tetapi di seluruh tempat usaha yang mempunyai izin penggunaan jasa parkir. Saya rasa penting bagi Pemkot untuk menegakkan aturan ini agar Surabaya semakin tertata," ucapnya.&nbsp; Selain itu, Bachtiyar juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan yang jelas, agar masyarakat bisa dengan mudah melapor apabila mengetahui atau melihat adanya jukir liar. "Kadang masyarakat bingung harus melapor ke mana. Jika melalui media sosial, tidak semua laporan mendapat respons, terutama jika tidak viral. Harus ada mekanisme khusus untuk menindaklanjuti dengan tegas," ucap Bachtiyar. Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan melakukan sidak ke sejumlah minimarket di Jalan Dharmahusada, Selasa (10/6). Dari sidak tersebut, dua minimarket didapati tidak menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sebagaimana instruksi dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025.&nbsp; "Yang hari ini saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,&rdquo; tutur Eri. Wali Kota Surabaya dua periode itu mempersilakan minimarket yang disegel untuk dibuka kembali. Dengan catatan, sudah ada juru parkir resmi dengan rompi khusus dan tidak menggunakan tepi jalan raya untuk parkir. "Karena sudah tahu kalau itu gratis ya. Jadi nanti mau dibuka lagi terserah kamu (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," tegasnya.&nbsp;

Dukungan DPRD Surabaya untuk penertiban jukir liar, kebijakan parkir gratis, dan pengawasan parkir di minimarket.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai Dorong Kebijakan Parkir Gratis Diperluas ke Tempat Usaha Lain di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/Screenshot_2025-01-22-14-13-41-258_comwhatsapp-edit-853041657.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, mengungkapkan tanggapannya terkait temuan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan wilayah Surabaya-Sidoarjo, yang ramai diperbincangkan. "Alhamdulillah akhirnya terjawab bahwa pemberitaan sebelumnya yang menyatakan bahwa HGB itu berada di laut Timur Surabaya itu berarti tidak terjadi," ujar Fathoni ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (22/1). Sebelumnya, temuan HGB seluas 656 hektare (ha) di atas perairan wilayah Surabaya-Sidoarjo itu diunggah oleh akun X @thanthowy. Melalui aplikasi bhumi.atrbpn.go.id, ia menemukan tiga titik di wilayah tersebut ber-HGB. "Aku nemu sesuatu di PSN Waterfront Surabaya. Ada area HGB kurang lebih 656 ha di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar," tulis pemilik akun yang merupakan Dosen Manajemen di Universitas Airlangga, Minggu (19/1). Adapun tiga lokasi tersebut, diantaranya berada di titik 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 ha; titik 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 ha, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 ha. Tidak lama kemudian setelah unggahan temuan HGB di atas perairan ramai, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur mengklarifikasi bahwa HGB yang ditemukan bukan berada di atas perairan Surabaya. Melainkan di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, tiga lahan ber-HGB itu sudah terbit sejak 1996 dan dimiliki oleh dua perusahaan properti, yakni PT. Surya Inti Permata, dan PT. Semeru Cemerlang. Dengan adanya peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni berharap bisa menjadi pengingat, sehingga pemerintah kota bisa mengintensifkan lagi pengawasan terhadap pantai timur Surabaya. "Agar tidak dimiliki secara tidak patut oleh pengembang-pengembang yang mungkin itu merugikan kepentingan warga Surabaya di masa-masa yang akan datang," imbuh politikus Partai Golkar itu. Selain melakukan pengawasan intensif, Fathoni berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mengirimkan surat permohonan tertulis kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. "(Isi suratnya) agar tidak menerbitkan permohonan HGB di sepanjang kawasan pantai timur Kota Surabaya. Itu lah prinsip kehati-hatian yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, kalau itu kemudian dilakukan," tandas Fathoni. (*)

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, mengungkapkan tanggapannya terkait temuan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan wilayah Sura

Ramai HGB di Atas perairan, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni Desak Pemkot Surati BPN untuk Lindungi Pantai Timur Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/DPRD-708569887.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meninjau kondisi rumah salah seorang warga asal Kecamatan Tegalsari, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meninjau kondisi rumah salah seorang warga asal Kecamatan Tegalsari, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam upaya untuk memperluas jangkauan bantuan kepada warga kurang mampu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, telah mengajukan permintaan kepada pemerintah kota setempat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program "Dandan Omah". Melansir ANTARA, Reni Astuti menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi rumah tak layak huni, atau yang dikenal dengan sebutan Rutilahu. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Surabaya pada Jumat (17/5), Reni menggarisbawahi bahwa tak seorang pun boleh dikesampingkan dalam upaya ini. "Pemerintah Kota punya alokasi anggaran Rutilahu (Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni), prinsipnya adalah tak boleh ada yang tidak tersentuh," kata Reni dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat (17/5). Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan jumlah warga miskin yang mungkin belum tersentuh oleh program tersebut. Menurut Reni, kekurangan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan di kalangan mereka yang rumahnya dalam kondisi memprihatinkan. Untuk mengatasi hal ini, Reni mengusulkan pencarian sumber dana dari berbagai lembaga, termasuk APBD, BAZNAS, dan CSR, guna memastikan bantuan dapat disalurkan secara efisien kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Reni juga membawa perhatian pada kasus Elly, seorang warga yang belum menerima bantuan "Dandan Omah". Rumah Elly, yang berada di Jalan Kaliasin 2/38, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan atap yang bocor dan lapuk. "Memang kami lihat tadi kondisi rumahnya darurat, minimal atapnya perlu diperbaiki dulu dan harus segera dibantu karena khawatir juga roboh," katanya. "Memang kami lihat tadi kondisi rumahnya darurat, minimal atapnya perlu diperbaiki dulu dan harus segera dibantu karena khawatir juga roboh," katanya. Setelah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi rumah Elly, Reni segera melaporkan temuannya ke Kantor Kecamatan Tegalsari. Harapannya, Pemkot Surabaya dapat segera mengambil tindakan untuk mendata dan memperbaiki rumah tersebut, serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan. "Jadi pihak kecamatan melakukan cek ke kelurahan terkait pengajuan dan alokasi bantuan melalui saluran apa dan menjadwalkan pelaksanaannya, jangan menunggu roboh," katanya. Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan sumber daya untuk program "Dandan Omah" atau Rutilahu, dengan target rehabilitasi 1.500 hunian pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk membantu keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hunian di kota tersebut.

Reni Astuti menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi rumah tak layak huni.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dorong Pemkot Optimalisasi Program Dandan Omah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Laila-Mufidah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, menyoroti permasalahan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan kelayakan hunian. Hal itu dikatakan dia, ketika ditemui pada Rabu (16/9).  Ia mengatakan, kekuatan fiskal Surabaya seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatana belanja daerah (APBD) sangat mendukung. "Surabaya adalah kota yang memiliki potensi sangat besar, pusat perdagangan, dekat dengan pelabuhan, dekat bandara, infrastruktur yang lengkap, dan ibu kota Jawa Timur, maka sudah waktunya Surabaya naik kelas," tutur dia.  Politisi PKB ini mengatakan, Surabaya merupakan perlintasan perekonomian dan perdagangan. Sehingga, warga kota pahlawan bukan hanya penduduk asli, namun juga bagi pendatang. Surabaya menurutnya, juga merupakan barometer daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional.  Laila menjelaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya sangat tinggi. Tertinggi baik dari segi PAD atau APBD. Adapun PAD kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD nya sebesar Rp 10,3 triliun.  Dengan besarnya PAD dan APBD nya, maka menurutnya, sudah saatnya Surabaya menunjukkan diri sebagai kota terbaik kedua di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi istilah Jakarta merupakan kota terbaik nomor satu, dua dan tiga. "Surabaya harus benar-benar mewujudkan sebagai kota nomor dua di Indonesia," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/03/08/2020/dprd-mintaperwali-surabaya-33-2020-dicabut/">DPRD MintaPerwali Surabaya 33/2020 Dicabut</a>  Laila menambahkan, menurut data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Surabaya menempati peringkat ke-19 di Jawa Timur. Sementara di tingkat nasional, Surabaya harus berpuas diri di angka 108. Sehingga, sudah waktunya wali kota memperhatikan kota lebih lanjut.  Menurutnya, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, bukan berarti IPKM menunjukkan angka yang sama. Sebab, IPKM merupakan data atas kebutuhan data masyarakat.  "Padahal Surabaya semua wilayah terjangkau oleh infrastruktur. Dari 63 puskesmas hanya 21 yang memiliki sarana untuk rawat inap. Kami di dewan sudah sering mengkritik, tapi tidak ada perubahan," ujarnya menyayangkan.  Dalam kesempatan ini, Laila mengungkapkan, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang Dinas Kebersihan Kota. Tentu kondisi ini layak dipertanyakan, mengingat kondisi ini cukup kontraproduktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat. Apalagi aspek kesehatan menjadi amanat undang-undang No 36/2009. Sehingga, pelayanan kesehatan masyarakat harus dipenuhi.  "Ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan," jelasnya. Ia mengkritisi, seyogyanya tidak boleh ada perbedaan antara pendidikan negeri dan swasta. Ketersediaan sekolah negeri di Surabaya jenjang SMP hanya sejumlah 63 negeri, sedangkan SMP swasta jumlahnya lebih dari 200 sekolah.  "Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekolah negeri, tapi akses jangkauan kepada pendidikan. Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menaikkan kualitas sekolah swasta. Sehingga rakyat bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarakat Surabaya," imbuhnya.  Menurutnya, Wali kota Surabaya saat ini diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga.  Sementara itu, ketika ditanya terkait aspek tempat tinggal, Laila bercerita banyak kampung di tengah kota belum difasilitasi dengan perairan dan jamban yang layak. Hal ini diperparah dengan Covid-19, mengingat kondisi kumuh jauh dari standar kesehatan.  "Rusun yang sudah dibangun baik, tapi harus ditingkatkan kelasnya, karena kapasitasnya hanya 200-300 KK. Padahal yang antri untuk menempati rusun lebih dari 8 ribu KK. Artinya ada desain rusun yang harus diperbaiki," ujarnya iba.  Kondisi ini mendorong Laila dan jajarannya untuk terus memberikan evaluasi dan masukan. Ia mengakui kemampuan fiskal Surabaya cukup besar. Sehingga, kepala daerah wajib menggunakan APBD dengan tepat sasaran.  “APBD harus digunakan dengan skala prioritas yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, dan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mampu mengurangi ketimpangan sosial, pembangunan tidak boleh lagi hanya menyentuh casing di permukaan saja tapi pondasi kebutuhan dasarnya lemah,” tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM  &nbsp;

Wakil Ketua DPRD: Surabaya Harus Naik Kelas

Wakil Ketua DPRD Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua DPRD Surabaya

Berita Terkini

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai Dorong Kebijakan Parkir Gratis Diperluas ke Tempat Usaha Lain di Surabaya

Ramai HGB di Atas perairan, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni Desak Pemkot Surati BPN untuk Lindungi Pantai Timur Surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dorong Pemkot Optimalisasi Program Dandan Omah

Wakil Ketua DPRD: Surabaya Harus Naik Kelas

Download Aplikasi JawaPos.com