<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-182833-3321269159.jpg" alt="Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Anwar Sadad telah dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) kemarin. Rupanya, Anwar Sadad masih tersangkut perkara hukum atau tengah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) itu tersangkut kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019&ndash;2022. Anwar Sadad menyandang status tersangka bersama 20 orang lainnya, yang juga telah dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri. Tak hanya Anwar Sadad, Moch Mahrus juga telah dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra, dan Hasanudin dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP. Merespons itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya sudah memberitahukan siapa saja yang berstatus tersangka, terpilih menjadi anggota DPRD/DPR ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, KPK tidak mempunyai kewenangan, meski mereka tetap dilantik menjadi legislator. "KPK sudah memberitahukan siapa saja yang berstatus tersangka yang terpilih menjadi anggota DPRD/DPR ke KPU," kata Alex dikonfirmasi, Rabu (2/10). Pimpinan KPK dua periode itu menekankan, terkait pelantikan bukan menjadi ranah KPK. Ia menyerahkan soal pelantikan terhadap tersangka korupsi kepada KPU RI. "Pastinya KPU melaksanakan/mengusulkan pelantikan anggota DPR berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku," ujar Alex. Alex menduga, dilantiknya para tersangka korupsi itu karena belum ada kekuatan hukum tetap atau putusan pengadilan, maupun upaya paksa penahanan. "Barangkali karena belum ada putusan pengadilan atau belum ada upaya paksa dari penyidik untuk menahan tersangka, maka KPU masih mengusulkan yang bersangkutan untuk dilantik. Lebih baik ditanyakan ke KPU," tegas Alex. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015152380/dpr-ri-periode-2024-2029-didominasi-wajah-lama-senayan-masih-dikuasai-pendukung-pemerintah">DPR RI Periode 2024-2029 Didominasi Wajah Lama, Senayan Masih Dikuasai Pendukung Pemerintah</a> Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat 21 orang sebagai tersangka. Mereka juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Adapun, 21 orang yang dicegah ke luar negeri itu yakni: 1. Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD) 2. Ahmad Heriyadi (Swasta) 3. Mahhud (anggota DPRD) 4. Achmad Yahya M (Guru) 5. RA Wahid Ruslan (Swasta) 6. Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD) 7. Jodi Pradana Putra (Swasta) 8. Hasanuddin (Swasta) 9. Ahmad Jailani (Swasta) 10. Mashudi (Swasta) 11. Bagus Wahyudyono (Staf Sekwan) 12. Kusnadi (Ketua DPRD) 13. Sukar (Kepala Desa) 14. A Royan (Swasta) 15. Wawan Kristiawan (Swasta) 16. Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang) 17. Ahmad Affandy (Swasta) 18. M Fathullah (Swasta) 19. ABD. Mottolib (Swasta/Ketua DPC Gerindra Sampang) 20. Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo) 21. Moch. Mahrus (Bendahara DPC Gerindra Probolinggo).

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029. Padahal dia tersangkut kasus korupsi di KPK.

Tersangkut Dugaan Korupsi di KPK, Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Tetap Dilantik jadi Anggota DPR RI 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wakil-ketua-dprd-jatim.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan keterangan terkait pemeriksaan oleh KPK. (EDI SUSILO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan keterangan terkait pemeriksaan oleh KPK. (EDI SUSILO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan terkait kasus dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim <a href="https://www.jawapos.com/tag/sahat-tua-simanjuntak/">Sahat Tua Simanjuntak</a>. Kemarin (25/1) penyidik memeriksa pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.  Dengan diantar staf, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar dari kantor pukul 11.37. Dia tidak berkomentar banyak. ”Tanyakan ke penyidik,” ucapnya kepada Jawa Pos.  Kusnadi kembali masuk ke ruang BPKP Jatim pukul 12.55. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 18.52. Kusnadi bergegas keluar tanpa memberikan penjelasan detail mengenai pertanyaan yang diberikan penyidik. ”Ya, itu semua kewenangan KPK. Biar KPK yang menjawab,” katanya.  Disinggung bahwa pemeriksaan terkait dengan kasus dana hibah, Kusnadi tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menyebut banyak pertanyaan yang diajukan penyidik. ”Banyak lah. Saya tidak ngitung pertanyaannya. Tidak hafal,” jelasnya.  Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad juga datang memenuhi panggilan KPK. Dia ditanya beberapa hal terkait penyusunan APBD. ”Terutama perihal penyusunan dana hibah,” ungkapnya setelah menjalani pemeriksaan.  Sadad juga menjelaskan mengenai detail penyusunan jaringan aspirasi masyarakat. Mengenai teknis usulan sampai diparipurnakan dan dijabarkan dalam pergub dan APBD. ”Kami sampaikan apa adanya,” jelasnya.  Selain Kusnadi dan Anwar Sadad, <a href="https://www.jawapos.com/tag/wakil-ketua-dprd-jatim/">Wakil Ketua DPRD</a> Jatim Iskandar juga mendatangi panggilan pemeriksaan KPK kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah tidak tampak. Namun, berdasar informasi yang dihimpun, Anik memenuhi panggilan penyidik.  Dari Jakarta, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah saksi kasus dana hibah Jatim kemarin. Dia belum mau berkomentar secara detail agenda pemeriksaan saksi di kantor BPKP Jatim tersebut. Ali hanya menyebut ada 17 saksi yang dipanggil. Di antaranya, pimpinan DPRD. Yakni, Kusnadi (ketua), Anik Maslachah (wakil ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), dan Iskandar (wakil ketua).  Selain itu, tim penyidik memeriksa beberapa kepala dinas (Kadis) Pemprov Jatim. Yakni, Edy Tambeng Widjaja (Kadis PU dan bina marga), Baju Trihaksono (Kadis perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya), serta M. Isa Anshori (Kadis PU sumber daya air). ”Pemeriksaan saksi (terkait) suap pengelolaan dana hibah untuk tersangka SHTPS (Sahat Tua, Red),” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ketua-dprd-jatim-750x2022.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SAKSI: Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat meninggalkan kantor BPKP Jatim kemarin (25/1). (EDI SUSILO/JAWA POS)

Dari Kasus Sahat, KPK Dalami Penyusunan Dana Hibah di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_648344121.jpg" alt="Pengamanan dilakukan petugas di DPRD Jatim. Meyliana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengamanan dilakukan petugas di DPRD Jatim. Meyliana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim). Tim penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 10 saksi untuk melengkapi berkas perkara Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak.  Mereka yang diperiksa di antaranya, pihak swasta Dhimas Idam Ali, PNS pada Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki, Ajudan Wakil Ketua DPRD Jatim Veri Agung Aprilya, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Della Bonita Anggia Putri, dan Pegawai BPD Jatim Cab. Sampang Maya Dyah Ayu.  Selain itu, KPK juga memanggil pegawai Bank BRI KC Sampang Fahru Rosi, Sekretaris Camat Robatal Samsuri, Kepala Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Jatim Rusmin, Gigih Budoyo selaku staf Wakil Ketua DPRD Sahat Tua P. Simandjuntak, dan Staf Subag Rapat dan Risalah Sekwan DPRD Jatim Djoko Heru Pramono.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur pada hari ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (24/1).  Lembaga antirasuah sebelumnya juga turut melakukan penggeledahan di wilayah Jawa Timur pada 17-18 Januari 2023. Hal ini dilakukan untuk mencari barang bukti dalam kasus ini.  Tiga lokasi yang digeledah yakni rumah kediaman dan kantor swasta milik Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan rumah kediaman Pj Sekda Provinsi Jatim. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan dokumen hingga barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.  "Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jatim.  Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Periksa Staf Wakil Ketua DPRD Jatim dan 9 Saksi Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPK-15-A.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penggeledahan di ruang kerja Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi serta Wakil Ketua DPRD Jatim, Senin (19/12) kemarin. Penggeledahan tersebut dilakukan, setelah KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah.  "Senin (19/12), Tim Penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Meliputi gedung DPRD Jawa Timur yakni ruang kerja Ketua DPRD, ruang kerja Wakil Ketua dan ruang kerja beberapa komisi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (20/12).  Selain itu, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jatim. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci terkait kepemilikan rumah tersebut.  "Kemudian, rumah kediaman dari pihak yang terkait," tegas Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, dari lokasi penggeledahan berhasil mengamankan sejumlah dokumen, alat bukti elektronik dan sejumlah uang. KPK akan menyita, untuk selanjutnya dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini.  "Analisa dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka STPS dkk," tegas Ali.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Pimpinan DPRD Jatim itu menyandang status tersangka bersama tiga pihak lainnya. Mereka di antaranya staf ahli Rusdi (RS), Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Abdul Hamid (AH) dan Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ilham Wahyudi (IW).  Wakil Ketua KPK Johanis menjelaskan, pada periode anggaran 2020-2021 APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah sebesar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana hibah tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan.  "Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang satu diantaranya tersangka STPS," ucap Johanis, Jumat (16/12).  Oleh karena itu, Sahat Simanjundtak yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka (ijon). Lantas, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas Abdul Hamid menerima tawaran tersebut.  "Diduga ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 petsen dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan. Sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10 persen," ungkap Johanis.  Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh Sahat Simandjuntak dan juga dikoordinir Abdul Hamid selaku koordinator Pokmas, pada 2021 telah disalurkan sebesar Rp 40 miliar. Kemudian, pada 2022 telah disalurkan sebesar Rp 40 miliar.  "Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali dipeoleh Pokmas, tersangka AH kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar Rp 2 miliar," papar Johanis.  Menurut Johanis, realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada Rabu (13/12), dimana Abdul Hamid melakukan penarikan tunai sebesar Rp 1 miliar dalam pecahan mata uang rupiah di salah satu Bank di daerah Sampang untuk kemudian menyerahkannya pada tersangka Ilham Wahyudi untuk dibawa ke Surabaya.  Selanjutnya, tersangka Ilham Wahyudi menyerahkan uang Rp 1 miliar tersebut pada Rusdi sebagai orang kepercayaan Sahat Simandjuntak di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, Sahat memerintahkan Rusdi segera menukarkan uang Rp 1 miliar tersebut di salah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD.  "Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada Tersangka STPS di salah satu  ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa Rp 1 miliar yang dijanjikan tersangka AH akan diberikan pada Jumat (16/12)," pungkas Johanis.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Geledah Ruang Kerja Ketua DPRD Jatim, KPK Temukan Sejumlah Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Sahat-Tua-P-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha</figcaption>
</figure>KPK Minta Pemda dan Desa Terlibat Aktif dalam Pencegahan  JawaPos.com – Ijon dana hibah menjadi modus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak untuk mendapatkan uang haram. Praktik tersebut diduga sudah beberapa kali dilakukan Sahat. Caranya, mengupayakan usul dana hibah yang telah diajukan dapat terealisasi dan tersalurkan dengan lancar tanpa hambatan.  Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, modus ijon tersebut kembali disepakati Sahat dan Kepala Desa Jelgung, Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid agar dana hibah 2023 dan 2024 bisa tersalurkan sebagaimana pada 2021 dan 2022. ”Jumlah uang ijon yang disepakati kedua pihak Rp 2 miliar,” kata Johanis di gedung KPK, Jakarta, kemarin (16/12).  KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dana hibah tersebut. Selain Sahat dan Hamid, ada Ilham Wahyudi yang menjadi koordinator lapangan pokmas atau kelompok masyarakat serta Rusdi, staf ahli Sahat di DPRD Jatim.  Modus ijon dana hibah itu merupakan kesepakatan antara Sahat dan pokmas pengusul dana hibah. Nah, dalam konteks perkara itu, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid yang juga merangkap sebagai koordinator kelompok masyarakat (pokmas) menjadi pihak yang bersedia menerima kesepakatan tersebut.  Dengan adanya kesepakatan itu, Sahat lantas meminta Abdul Hamid untuk membayar commitment fee. Bukan hanya itu, Sahat juga meminta jatah 20 persen dari nilai dana hibah yang disalurkan. Sementara itu, Abdul Hamid kebagian jatah 10 persen. Dua tahun berturut-turut, yakni 2021 dan 2022, pokmas di bawah naungan Abdul Hamid tercatat mendapat hibah total Rp 80 miliar.  Pada Rabu (14/12) lalu, Sahat menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk merealisasikan kesepakatan itu. Uang tunai yang ditarik dari salah satu bank di Sampang itu lantas dibawa Ilham Wahyudi alias Eeng dari Sampang ke Surabaya untuk diserahkan kepada Sahat melalui Rusdi.  Penyerahan uang tersebut dilakukan di salah satu mal di Surabaya. Johanis menjelaskan, setelah menerima uang pecahan rupiah tersebut, Rusdi pergi ke salah satu money changer di Surabaya untuk menukarkannya dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD.  Setelah itu, barulah Rusdi menyerahkannya kepada Sahat yang menunggu di salah satu ruangan di DPRD Jatim.  Johanis mengatakan, sejatinya Abdul Hamid akan menyerahkan sisa uang ijon Rp 1 miliar kepada Sahat kemarin (16/12). Namun, penyerahan tahap kedua itu urung terealisasi seiring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu malam.  ”Diduga tersangka STPS (Sahat, Red) telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar (dari pengurusan dana hibah, Red),” ujar Johanis.  KPK terus melakukan penelusuran untuk mendalami berapa banyak uang yang diterima Sahat dari praktik culas tersebut. Termasuk penggunaan uang Rp 5 miliar yang diduga telah diterima Sahat dari Abdul Hamid. ”Tim penyidik akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan (penyidikan suap dana hibah, Red),” terangnya.  KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Sahat dan Rusdi sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap disangka dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Para tersangka resmi ditahan sejak kemarin. Sahat dkk dijebloskan ke tahanan pada pukul 01.08. Sahat ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur. Kemudian, Rusdi dan Abdul Hamid ditahan di Rutan KPK Kavling C1. Sementara itu, Ilham dijebloskan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Semuanya ditahan untuk 20 hari pertama.  Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sahat mengakui perbuatannya menerima suap terkait penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim tersebut. Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu pun meminta maaf kepada masyarakat Jawa Timur dan keluarga. ”Saya salah dan minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga,” tuturnya.  Selain itu, pimpinan dewan yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) Jatim 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 tersebut meminta masyarakat memberikan doa agar senantiasa diberi kesehatan. ”Agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar,” ujarnya sembari masuk ke mobil tahanan.  Terkait modus ijon dana hibah yang masih terjadi, KPK meminta masyarakat tidak segan berpartisipasi dalam mengawal penyaluran dana hibah. Apalagi, saat ini KPK telah mendampingi pemerintah daerah (pemda) dan desa melalui monitoring for prevention (MCP) dan Jaga.id. Juga mengadakan program desa antikorupsi sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi APBD.  ”Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Johanis. (tyo/c19/ttg)

Sahat Tua Simanjuntak Sudah Atur Ijon Dana Hibah sejak 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-Wakil-ketua-DPRD-Surabaya-Dery-2.jpg" alt="Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp 1 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan kawan-kawan. Hal itu terungkap dari kronologi tangkap tangkap yang disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/12) malam.  "Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar AS dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar," kata Johanis.  Dalam OTT itu, tim KPK menangkap empat orang di wilayah Jatim pada Rabu (14/12) sekitar pukul 20.30 WIB, yaitu STPS, Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH), dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.  Ia mengatakan bahwa KPK menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait pengurusan alokasi dana hibah.  Pada Rabu (14/12), kata dia, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS di salah satu mall di Surabaya.  "Masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda," ungkap Johanis.  STPS dan RS ditangkap di Gedung DPRD Provinsi Jatim. Sedangkan AH dan IW masing-masing ditangkap di kediamannya di Kabupaten Sampang, Jatim.  "Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK," kata Johanis.  KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan.  Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim.  Tersangka penerima, yakni STPS dan RS, sementara tersangka pemberi ialah AH dan IW.  Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Amankan Uang Rp 1 Miliar saat OTT Sahat Tua Simandjuntak Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barbuk-OTT-DPRD-Jatim-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur. Penetapan terhadap Sahat Simandjuntak setelah tertangkap tangan KPK, pada Rabu (14/12) malam.  Selain Sahat, KPK juga turut menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka. Mereka di antaranya staf ahli Rusdi (RS), Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Abdul Hamid (AH) dan Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ilham Wahyudi (IW).  "KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (16/12) dini hari.  Johanis menjelaskan, perkara yang menjerat Sahat Simandjuntak dan tiga pihak lainnya setelah tim penindakan KPK mendalami adanya laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait pengurusan alokasi dana hibah.  "Rabu, 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS disalah satu mal di Surabaya," ucap Johanis.  Johanis menyebut, sekitar pukul 20.30 WIB tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. Dia menuturkan, Sahat diamankan dan Rusdi diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang.  "Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa SGD dan USD dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar," ucap Johanis.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim dan 3 Pihak Lain Tersangka Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-15-at-09.27.11.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanhuntak (Foto: Kominfo Jatim)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanhuntak (Foto: Kominfo Jatim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gaji Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai puluhan juta.  Berdasar Data Sekwan (Sekretaris Dewan) DPRD Jatim pada 2017, gaji Wakil Ketua DPRD Jatim senilai Rp 36 juta. Angka itu belum termasuk jumlah tunjangan tunai dan non tunai.  Dilansir dari Data Sekwan, sejak 2017, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Jatim per bulan diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004. Dalam PP itu, uang representasi ketua DPRD sebesar Rp 3 juta, wakil Rp 2,4 juta, anggota Rp 2.250.000. Kemudian uang paket ketua, wakil, dan anggota Rp 300 ribu, tunjangan jabatan ketua Rp 4.350.000, tunjangan wakil Rp 3.480.000, anggota Rp 3.262.000.  Selain itu, tunjangan komisi anggota Rp 326 ribu, tunjangan banmus/banggar ketua Rp 662 ribu, wakil Rp 435 ribu, anggota Rp 130 ribu. Untuk tunjangan non tunai berupa beras, Ketua DPRD bersama wakil dan anggotanya senilai Rp 226 ribu.  Anggota keluarga ketua DPRD Jatim juga mendapatkan tunjangan. Khusus untuk istri/suami/anak, tunjangan senilai Rp 420 ribu, wakil Rp 336 ribu, anggota Rp 315 ribu.  Lalu tunjangan perumahan ketua dan wakil Rp 25.500.000, anggota Rp 25 juta, tunjangan komunikasi insentif ketua, wakil dan anggota Rp 9 juta.  Sementara itu, gaji Sahat Tua Simandjuntak sebagai wakil ketua senilai Rp 41.677.000 dipotong pajak tinggal Rp 36.502.000. Untuk anggota Rp 40.810.000 dipotong pajak menjadi Rp 35.710.00.  Menurut perkiraan perubahan dengan adanya PP 18 Tahun 2017 untuk uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan banmus/banggar, tunjangan beras dan tunjangan istri/suami/anak nominalnya tetap. Perubahan terdapat pada tunjangan perumahan ketua dan wakil Rp 27 juta anggota tetap Rp 25 juta.  Kemudian tunjangan komunikasi insentif ketua, wakil, dan anggota meningkat menjadi Rp 21 juta. Untuk tunjangan transportasi untuk ketua dan wakil tidak menerima karena ada kendaraan dinas jabatan.  Selain itu, juga terdapat tunjangan reses yang dilakukan satu tahun 3 kali dan setiap reses setiap anggota DPRD Jatim mendapat tunjangan reses sebesar Rp 21 juta.  Bila ditotal, dalam sebulan, Sahat Tua Simandjuntak mendapat pemasukan sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim sebesar gaji Rp 36.502.000. Ditambah uang representasi senilai Rp 2.250.000. Kemudian tunjangan wakil ketua senilai Rp 3.480.000. Lalu tunjangan komisi Rp 435.000 yang diterima tiap bulan. Tunjangan beras senilai Rp 226,000.  Keluarga Sahat mendapat tunjangan senilai Rp 336.000. Sementara untuk tempat tinggal Sahat mendapat tunjangan senilai Rp 25.000.000.  Total gaji per bulan Sahat Tua Simandjuntak sebagai wakil ketua senilai Rp 55.177.000 dipotong pajak tinggal Rp 47.977.000.

Kena OTT KPK, Gaji Wakil DPRD Jatim Sahat Tua Capai Rp 50 Juta Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPK-15-A.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12). Politikus Partai Golkar itu dibawa ke markas antirasuah usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).  Sahat yang tiba sekitar pukul 12.42 WIB terlihat mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan dibalut celana hitam. Dia juga terlihat mengenakan masker hitam dengan topi berwarna kuning.  Pimpinan DPRD Jawa Timur itu juga terlihat membawa dua tas, berwarna cokelat dan biru. Namun, Sahat tidak memberikan keterangan apa pun saat tiba di gedung merah putih KPK.  Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, tim penindakan KPK mengamankan Sahat Tua Simanjuntak sekitar pukul 20.24 WIB. Tim satuan tugas (satgas) juga turut mengamankan barang bukti uang dalam giat operasi senyap tersebut.  "Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 20.24 WIB, betul KPK ungkap dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat dalam giat tangkap tangan wakil ketua DPRD Jatim STS dan pihak lain," ucap Firli dikonfirmasi, Kamis (15/12).  Firli mengungkapkan, barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut akan disita, untuk kemudian dijadikan alat bukti dari hasil OTT di Surabaya ini. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.  "Menyita uang tunai. KPK masih bekerja dan disampaikan saat konferensi press," tegas Firli.  Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Sahat Tua Simanjuntak diduga terlibat pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim.  "Terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim," ucap Ali.  Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK akan memberikan keterangan resmi setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.  "Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkas Ali.  &nbsp;

Tiba di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221215_101026_copy_1024x9391.jpg" alt="Ruang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak disegel Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Rabu (14/12). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ruang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak disegel Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Rabu (14/12). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu malam (14/12).  ”Iya, infonya benar (disegel), sebab saya ada di luar kota,” kata Sekretaris DPRD Jawa Timur Andik Fadjar Tjahjono di Surabaya, Kamis (15/12).  KPK juga menyegel ruang Kasubag Risalah Sekretariat DPRD Jatim Afif. Namun, Andik belum dapat mengonfirmasi apakah Afif juga ikut ditangkap atau tidak.  Tak hanya itu, Andik juga mendapat informasi bahwa Sahat sudah dibawa tim penyidik KPK. Namun, dia tidak bisa merinci karena informasi yang masuk pun terbatas.  ”Infonya begitu (Sahat dibawa KPK), karena juga tidak tahu sendiri, infonya kemarin itu (OTT-nya),” tutur Andik.  Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Rabu malam (14/12), adalah Sahat Tua Simandjuntak (STS).  ”Dalam giat tangkap tangan tersebut, terdapat Wakil Ketua DPRD Jatim STS dan beberapa orang pihak lain,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta.  Firli menyebut operasi tangkap tangan terhadap STS dan beberapa pihak lain itu dilakukan pada Rabu (14/12) pukul 20.24 WIB.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak (STS) dan beberapa pihak lain terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah.  ”Tindakan tangkap tangan KPK di Surabaya terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim,” kata Ali Fikri.  Ali mengatakan, tim KPK sejauh ini telah menangkap empat orang dalam OTT di Kota Surabaya pada Rabu (14/12) malam, salah satunya Sahat Tua Simandjuntak.  ”Sejauh ini, ada empat orang yang sudah ditangkap. Benar, salah satunya pimpinan DPRD Jatim,” ujar Ali.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua DPRD Jatim

Berita Terkini