<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/APBD-OKU-1446129318.jpg" alt="menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU)." width="100%">
<figcaption>menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU). Mereka diduga menerima fee dari proyek pengadaan di wilayah Pemkab OKU. Keempat tersangka itu yakni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU 2024-2029, Parwanto; Anggota DPRD OKU, Robi Vitergo; serta dua pihak swasta yakni Ahmat Thoha dan Mendra SB. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan keempat tersangka akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11). Asep menjelaskan, kasus ini berawal dari proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemerintah Kabupaten OKU, yang diduga disetir untuk memenuhi jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU. Dalam mekanisme tersebut, disepakati nilai jatah pokir sebesar Rp 45 miliar, yang pembagiannya terdiri atas Rp 5 miliar untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta masing-masing anggota sebesar Rp 1 miliar. Menurutnya, angka tersebut mengalami perubahan karena keterbatasan anggaran daerah. Nilai jatah proyek pun kembali diturunkan menjadi Rp 35 miliar. Dalam pembahasan ini, lanjut Asep, anggota DPRD OKU meminta jatah berupa fee sebesar 20 persen dari total anggaran tersebut.&nbsp; "Sehingga total fee adalah sebesar Rp 7 miliar dari total anggaran tersebut," ujar Asep. Dalam proses penyusunan anggaran daerah, Asep mengungkapkan bahwa saat APBD 2025 disahkan, anggaran Dinas PUPR mengalami kenaikan drastis dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.&nbsp; Peningkatan ini diduga berkaitan dengan jatah proyek DPRD yang sebelumnya telah dikondisikan. Ia menekankan, modus jual beli proyek bukanlah hal baru di Kabupaten OKU. Ia menduga, praktik tersebut sudah menjadi kanker lama dalam tata kelola belanja modal di daerah tersebut.&nbsp; KPK kemudian merinci sembilan paket proyek yang dikondisikan sebagai jatah DPRD OKU dan ditangani melalui mekanisme e-katalog oleh Kepala Dinas PUPR OKU. Paket tersebut antara lain rehabilitasi rumah dinas Bupati senilai Rp 8,39 miliar, rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Rp 2,46 miliar, pembangunan kantor Dinas PUPR Rp 9,88 miliar, serta sejumlah proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dengan nilai berkisar Rp 983 juta hingga Rp 4,92 miliar. Menurut Asep, sembilan proyek dengan total nilai puluhan miliar rupiah itu kemudian ditawarkan kepada Ketua Komisi III DPRD OKU. Tawaran tersebut disertai kesepakatan fee sebesar 22 persen yang dibagi dua, yakni 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk anggota DPRD.&nbsp; &ldquo;Bahwa Tersangka NOP kemudian menawarkan 9 proyek tersebut dengan komitmen fee sebesar 22 persen,&rdquo; tegasnya. Atas perbuatannya, Parwanto dan Robi Vitergo selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara, Ahmat Thoha dan Mendra SB sebagai pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Pemkab OKU, termasuk Wakil Ketua DPRD.

KPK Tahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU karena Fee Proyek PUPR, Pantas APBD Naik 2 Kali Lipat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/1000215116-1636957390.jpg" alt="Wibi Andrino ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Fraksi Nasdem. (ANTARA/HO-DPRD DKI)" width="100%">
<figcaption>Wibi Andrino ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Fraksi Nasdem. (ANTARA/HO-DPRD DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memastikan pembahasan masalah aset milik Pemprov merupakan agenda utama dan diprioritaskan pada periode 2024-2029. Diketahui aset Pemprov DKI Jakarta ini mencapai ratusan triliun rupiah. Wibi mengatakan bahwa aset tetap Pemprov DKI Jakarta adalah senilai Rp 604 triliun. Dengan begitu, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk warga. &ldquo;Kami akan memberikan perhatian serius terhadap masalah pengelolaan aset ini dalam rapat pembahasan yang akan datang,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Senin (30/9). Politikus NasDem itu menyatakan bahwa aset tetap milik Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya dikelola dengan baik. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta. &ldquo;Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kajian kota,&rdquo; tegasnya. Selama ini, nasalah pengelolaan aset tetap di Jakarta memang selalu menjadi perhatian. Apalagi setiap pemeriksaan oleh BPK, pengelolaan aset selalu menjadi catatan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. &ldquo;Tetapi kita bersama Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki pengelolaan aset. Memang tidak mudah karena nilai asetnya besar, tetapi kita tetap terus menatanya,&rdquo; pungkas Wibi.

Politikus NasDem itu menyatakan bahwa aset tetap milik Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya dikelola dengan baik.

Nilai Aset Tetap Pemprov DKI Senilai Rp 604 Triliun, Wakil Ketua DPRD Janji Kawal Penggunaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Minggu (1/5) malam. Ada beberapa tradisi yang dijalankan Reni selama Lebaran. Salah satunya, mudik atau pulang ke kampung halaman.  ”Alhamdulillah bapak saya sehat dari Pasuruan. Jadi kami mudik ke Pasuruan. Kami salat di kampung dekat ruah dengan suami, anak-anak, dan seluruh saudara,” tutur Reni.  Pulang dari salat Id, Reni sekeluarga sungkem dan meminta maaf kepada orang tua. Reni Astuti merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara.  ”Anak cucu semua sungkem. Lalu kami makan bareng bersama keluarga besar. Lalu biasanya ada tetangga yang datang. Saya di kampung membantu melayani dan memuliakan tamu,” ujar Reni.  Reni dan keluarga biasanya berkeliling ke saudara-saudara di Pasuruan. Usai berkeliling, dia kembali ke Surabaya untuk silaturahmi ke saudara di Surabaya.  ”Suami asli Surabaya. Jadi kami langsung silaturahmi. Bagi kami, menemui saudara orang tua itu birrul walidain, menyambung silaturahmi,” kata Reni politikus PKS itu.  Menurut Pimpinan DPRD Surabaya tersebut, suasana Lebaran tahun ini terasa special. Sebab, untuk kali pertama pemerintah mengizinkan kembali tradisi mudik usai dua tahun belakangan larangan mudik diberlakukan lantaran kondisi pandemi serta sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.  ”Alhamdulillah, tahun ini kita bisa bersuka cita menyambut dan merayakan hari kemenangan, berkumpul dengan keluarga dan saudara di kampung halaman,” kata Reni.  Dia berharap agar Ramadan yang telah berlalu dapat benar-benar menjadi pembelajaran serta menjadikan setiap insan yang melaluinya sebagai pribadi yang makin bertakwa.  ”Pandemi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengejar kebaikan, mendekatkan diri dan mendapat berkah di bulan penuh ampunan, menjadi insan yang fitri dan beriman serta meraih derajat ketakwaan,” ucap Reni.  Bagi Reni, Hari Raya Idul Fitri menjadi ajang untuk semakin mempererat ikatan keluarga di momen yang fitri dengan merajut silaturahmi. Karena itu, suasana Lebaran sudah semestinya dirayakan melalui momen kebersamaan dan kebahagiaan dengan saling memaafkan.  Lebih lanjut, tokoh perempuan alumni ITS itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen penyelenggara pemerintah yang senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Kota Surabaya.  Tidak ketinggalan, Reni juga menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang berangkat mudik Lebaran tahun ini agar senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan serta berhati-hati selama perjalanan pulang ke kampung halaman. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berikhtiar seraya berdoa agar pandemi dapat segera usai..  ”Terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara pemerintah daerah yang telah segenap hati menjalankan tugas dan memberi pelayanan dengan keikhlasan serta ketulusan. Selamat lebaran, selamat mudik, selamat sampai tujuan, dan tetap jaga protokol kesehatan,” ujar Reni.  ”Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga semua bisa kembali normal, pandemi berakhir,” ucap Reni.

Tradisi Lebaran Wakil Ketua DPRD Surabaya, Jaga Birrul Walidain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220223_112809.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan, secara resmi mengumumkan pemberhentian Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019–2024. Pengumuman tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan satu tahun kerja 2022 di Palembang, Rabu (23/2).  Zainal Abidin mengatakan, pemberhentian tersebut berdasar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Kota Palembang Partai Gerindra. Dari pemberhentian tersebut ditentukan juga calon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yakni Adzanu Getar Nusantara dari Fraksi Partai Gerindra.  ”Hasil keputusan ini akan diteruskan kepada wali Kota Palembang dan diketahui Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti dan segera diterbitkan SK,” kata Zainal Abidin seperti dilansir dari Antara.  Zainal menjelaskan, terdapat perubahan komposisi DPRD lain. Yakni posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya dijabat Adzanu Getar Nusantara digantikan Akbar Alfaro. Kemudian perubahan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019–2024.  Posisi ketua dijabat Yusuf Indera Kesama, Sekretaris Alex Andonis, dan Bendahara Duta Wijaya Sakti. Kemudian untuk anggota ada Misobah, Ali Syaban, Eddy Saad, dan M. Firmansyah Hasan.  ”Pergantian alat kelengkapan dewan itu adalah hal biasa terjadi dan berdasar dari keputusan DPP, DPD, dan DPC, partai masing-masing. Kami hanya memfasilitasi,” ujar Zainal Abidin.  Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pergantian alat kelengkapan dewan itu bisa mengoptimalkan peran DPRD ke arah yang lebih baik. Terutama untuk mempercepat program pembangunan Kota Palembang.  ”Semoga bisa menjaga amanahnya dengan baik, kemudian bisa membawa ke arah yang lebih baik sesuai tugas pokoknya,” ucap Ratu Dewa.

DPRD Kota Palembang Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211111195959-1-1.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan dana hibah untuk Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI) yang berafiliasi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sebesar Rp 900 juta, ada alasan dan dasarnya.  ”Pada prinsipnya, peruntukan dana hibah itu pasti melalui proses dan tahap sesuai kebutuhan. Program apapun ada alasan dan dasarnya, tidak mungkin tanpa alasan dan tidak ada aspek legal,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (20/11).  Menurut Riza, besaran dana yang dianggarkan serta dialokasikan, pasti ada hitungan, landasan, dengan memperhatikan kebutuhan. ”Apalagi dana bantuan, jangankan yang nilainya besar,  bantuan kecil pun melalui  proses dan tahap. Misalnya, program kerja itu melalui Musrenbang yang diusulkan dari bawah sampai ke atas, kemudian dibahas bersama teman-teman di DPRD,” tutur Riza.  Terkait adanya potensi konflik kepentingan dalam pemberian dana hibah pada Yayasan BPI yang diinformasikan aktif sekitar dua tahun lalu, Riza meminta semua pihak untuk menahan diri. ”Jangan kita mendahului, karena semua pasti punya tujuan dan dasar yang baik,” tutur Riza.  Pemprov DKI melalui Dinas Sosial mengalokasikan dana hibah ke sejumlah yayasan di Jakarta. Salah satunya adalah Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI). Yayasan BPI itu disebutkan dibina Zita Anjani, wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN.  Dalam situs resmi DPRD DKI juga disebutkan Zita memiliki pengalaman organisasi sebagai pembina BPI. Dalam dokumen penerima dana hibah pada RAPBD DKI, usul anggaran itu masuk dalam pos anggaran Dinas Sosial DKI untuk kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi. Anggaran hibah ke BPI senilai Rp 900 juta.  Alokasi dana hibah itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022. Sumber anggarannya disebutkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).  Yayasan BPI tercatat memiliki belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Namun, yayasan itu diinformasikan tidak terdaftar dalam laman web administrasi hukum umum (AHU) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.  Yayasan yang dianggarkan mendapat hibah Rp 900 juta itu juga tidak aktif mengunggah kegiatan di media sosial. Akun Instagram Bunda Pintar Indonesia @bundapintarindonesia terakhir kali mengunggah foto ucapan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2020 dengan foto Zita Anjani.  Sedangkan akun facebooknya @bundapintarindonesiaofficial mengunggah foto kegiatan Zita Anjani 25 April 2021. Selain itu, laman web Yayasan Bunda Pintar Indonesia www.bundapintarindonesia.org tidak bisa diakses.

Wagub DKI Sebut Dana Hibah untuk Yayasan BPI Ada Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wakil-ketua-dprd-riau-fraksi-demokrat-diganti_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat melakukan rotasi pada jabatan Wakil Ketua DPRD Riau. Keputusan tersebut cukup mengejutkan. Sebab, perubahan posisi dilakukan di akhir masa jabatan DPRD periode 2014-2019. Hal itu diketahui setelah beredarnya surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat No.17/SK/DPP. PD/III/2019. Surat tertanggal 18 Maret 2019 itu diteken langsung oleh Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Pandjaitan. Dalam surat tersebut, tertuang pertimbangan surat BP-OKK DPP Partai Demokrat No.782/OKK-PD/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, perihal usulan pergantian unsur pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi Riau. Dalam surat itu juga diputuskan pergantian unsur pimpinan DPRD sekaligus mencabut SK DPP PD No.272/SK/DPP. PD/SK/2014 tanggal 3 November 2014 tentang rekomendasi pimpinan DPRD Riau fraksi Demokrat yang menetapkan Noviwaldy Jusman Wakil Ketua DPRD Riau tidak berlaku lagi. Kemudian pada usulan kedua, disebut nama Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar sebagai pengganti. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan adanya usulan tersebut. "Iya benar saya sudah pastikan ke Ketua DPP soal adanya usulan pergantian Wakil Ketua DPRD Riau dari fraksi Demokrat ke Pak Asri," kata dia, Jumat (22/3). Namun untuk alasannya, Imelda belum mengetahui pasti. Sebab itu merupakan usulan langsung dan hasil rapat dari DPP. Tapi secara umum, rotasi itu dilakukan untuk memastikan momentum kebangkitan Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua DPD dan mengoptimalkan mesin partai bekerja penuh. Terpisah, Noviwaldy Jusman mengaku belum menerima surat penetapan tersebut. Bahkan ia kaget ketika ditanya. "Hah ada ya? Kan sudah masuk 6 bulan sampai akhir masa jabatan gak boleh ada penggantian ya jadi santai aja," ungkapnya. Ia mengaku belum menerima surat penetapan tersebut dan tidak ada pembahasan soal pemecatan dirinya. "Tanggapan saya sih, Alhamdulillaaah saya bersyukur akhirnya banyak waktu bersama keluarga. Nyawa aja dapat diambil yang punya sewaktu-waktu apalagi hanya jabatan. Kalaupun diganti perintah partai&nbsp; ya selalu siap 24 jam sepanjang aturan memperbolehkan," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Riau Fraksi Demokrat Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/disebut-akan-gantikan-ferrial-sofyan-santoso-no-comment_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dipecat dari jabatannya" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dipecat dari jabatannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ferrial Sofyan resmi dipecat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dari situlah Ferrial dikabarkan akan digantikan oleh Ketua DPD Demokrat DKI Santoso. Menanggapi hal tersebut, Santoso pun menyatakan tidak akan mengomentari apapun karena takut salah bicara. Sebab, Santoso mengaku belum mendapatkan Surat Keputusan menggantikan Ferrial. "No comment saya karena belum terima surat keputusan. Saya no comment dulu, suratnya belum tahu," tuturnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). Setelah ditanyakan kembali terkait waktu pergantian dilakukan, Santoso pun diam dan hanya hanya lewat dan tidak ingin membahas terkait hal tersebut. Begitupula, Ferrial ketika dihubungi tidak ada tanggapan. "No comment pokoknya," tutupnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Taufiqurahman pun membenarkan kabar tersebut. Taufiq menyebutkan bahwa posisi Ferrial di DPRD DKI akan digantikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso. "Iya dia diganti pak Santoso," ungkap Taufiq saat dikonfirmasi, Selasa (5/2). Ternyata, dipecatnya Ferrial dari jabatannya telah ada dalam Surat Keputusan (SK) DPP Demokrat Nomor 06/SK/DPP.PD/I/2019, tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat. Surat tersebut langsung ditandatangani SBY dan Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan pada 23 Januari 2019.

Disebut Akan Gantikan Ferrial Sofyan, Santoso: No Comment

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menunggak-pajak-rumah-anggota-dpd-dan-wakil-ketua-dprd-disegel_m_183828.jpeg" alt="Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak." width="100%">
<figcaption>Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) menggunakan cara unik dalam menindak para penunggak pajak. Cara tersebut diyakini dapat membuat malu para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menempelkan stiker di puluhan rumah penunggak PBB, Rabu (24/1). Stiker itu dapat juga dikatakan segel yang sekaligus merupakan bentuk sanksi sosial kepada penunggak pajak. Diharapkan, ada efek jera agar kelalaian penunggakan pajak tidak terulang. Mirisnya, dua di antara puluhan rumah penunggak PBB itu adalah milik pejabat negara aktif. Yakni, rumah mewah milik Wakil Ketua DPRD Kota Ternate M. Iqbal Ruray dan rumah anggota DPD RI Perwakilan Maluku Utara Abdurahman Lahabato. Rumah Iqbal terletak di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, sedangkan rumah Lahabato di Kelurahan Jati, Ternate Selatan. Dari pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) kemarin, tim gabungan dari BP2RD menyebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman menyatakan, pemasangan stiker penunggak pajak itu dilakukan setelah pihaknya memberikan peringatan. ''Mereka sudah kami surati. Bahkan, petugas sudah mendatangi mereka dan mengingatkan agar segera membayar pajak. Namun, peringatan dan waktu yang diberikan tak diindahkan,'' tegasnya. Menurut Yani, saat ini masih ada ratusan penunggak PBB di Ternate. Tak tanggung-tanggung, mereka menunggak hingga bertahun-tahun. Iqbal Ruray, misalnya, tercatat menunggak sejak 2012 hingga 2017. Sementara itu, Lahabato menunggak dua tahun, yakni 2016 dan 2017. ''Yang jelas, total tunggakan PBB sampai saat ini mencapai Rp 4 miliar,'' katanya. Dia menambahkan, nominal yang harus dibayar penunggak pajak variatif, bergantung luas lahan dan bangunan. Untuk rumah mewah seperti milik Iqbal dan Lahabato, tentu pajak yang harus dibayarkan lebih besar. ''Kalau Abdurahman Lahabato hanya 2016 dan 2017, tapi nilai tunggakannya besar karena rumahnya besar. Begitu juga dengan Iqbal,'' ujarnya. Sementara itu, Muhammad Iqbal Ruray saat dimintai konfirmasi kemarin menyatakan, tunggakan 2012 sampai 2017 itu bukan lantaran dirinya tidak beriktikad untuk membayarnya. ''Itu bukan masalah tidak bayar. Tapi, sebelumnya saya ajukan keberatan untuk meninjau kembali rumah saya. Saya meminta mereka mengukur kembali. Sebab, harga yang dipatok tidak masuk akal dan terlalu besar,'' jelasnya. Iqbal mengaku tidak membayar pajak tersebut lantaran belum ada peninjauan kembali oleh petugas BP2RD. ''Saya minta tinjau kembali. Sebab, ada rumah anggota DPRD yang sama dengan rumah saya, masak dibayar per tahun hanya Rp 1 juta? Sedangkan saya satu tahun harus bayar Rp 11 juta. Ini kan aneh. Makanya saya harap ditinjau kembali,'' ujarnya. Sementara itu, Abdurahman Lahabato saat dimintai konfirmasi enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan akan mengutus orang untuk menyelesaikan tunggakan pajak selama dua tahun itu. ''Besok saya utus orang untuk datang menyelesaikannya,'' tegasnya.&nbsp;

Menunggak Pajak, Rumah Anggota DPD dan Wakil Ketua DPRD Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kpk-periksa-wakil-ketua-dprd-kebumen_m_114505.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Tahun 2016. Hari ini (7/3), penyidik komisi antirasuwah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AP (Adi Pandoyo)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan swasta bernama Basikun sebagai tersangka baru dugaan suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penetapan tersangka sekda Kebumen merupakan pengembangan penyidikan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Adi Pandoyo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Basikun sebagai tersangka pemberi suap. Hingga kini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Fraksi PDIP Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekretaris Daerah Pemkab Kebumen Adi Pandoyo, Direktur Utama PT Osma Group Hartoyo, serta Salim yang merupakan Kepala Cabang PT OSMA Group Cabang Kebumen. Yudhy dan Sigit diduga menerima&lrm; suap Rp 70 juta dari Hartoyo sebagai ijon dari proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar. Di antaranya proyek pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (Put/jpg)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua dprd

Berita Terkini