<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon. Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten.&nbsp; Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten.&nbsp; Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri.&nbsp; Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp; Dirreskrimum Polda Banten Kombespol Dian Setyawan menyampaikan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengancam dan mengintimidasi untuk meminta proyek di pabrik tersebut.&nbsp; Menurut dia, tersangka IA selaku Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri berperan menggebrak meja dan meminta proyek Rp 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang.&nbsp; Sedangkan, tersangka RJ berperan mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek PT China Chengda Engineering. "Sementara tersangka MS selaku Ketua Kadin Cilegon berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT China Chengda Engineering," ujar Kombes Pol Dian.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyerahkan kasus oknum Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp 5 triliun ke kepolisian.&nbsp; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan nantinya Kapolda Banten akan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian yang ada. Hasilnya akan diserahkan ke pihak kepolisian dan masuk dalam ranah hukum.&nbsp; "Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada," tegas Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (14/5) sore.&nbsp; "Dan nanti hasilnya seperti apa, nanti itu adalah ranah dari aparat hukum," sambungnya.

Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus permintaan proyek Rp 5 triliun di Cilegon, Banten, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon.

Viral, Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon Ditetapkan jadi Tersangka Usai Minta Jatah Proyek Tanpa Lelang Rp 5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/FotoJet-5-1-620792086.jpg" alt="Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029. (Dok. dprd-dkijakartaprov.go.id)" width="100%">
<figcaption>Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029. (Dok. dprd-dkijakartaprov.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>JawaPos.com - Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029 Jhonny Simanjuntak memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperbaiki kriteria 'miskin' pada persyaratan bantuan sosial Pendidikan KJP (Kartu Jakarta Pintar).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut dilatarbelakangi keluhan masyarakat terkait kriteria 'miskin', seperti berlantai tanah, tidak punya dapur, dan tidak diperbolehkan mengonsumsi air kemasan bermerek di rumah dinilai 'mengada-ada' dan tidak masuk akal dalam kehidupan dewasa ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karenanya, kriteria 'miskin' tersebut harus dirinci lebih detail lagi terkait ukuran 'tidak mampu' yang dimaksud dalam persyaratan KJP seperti apa sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Makanya, menurut saya perlu diperbaiki kriteria orang yang berhak mendapat KJP. Ukuran orang tidak mampu itu seperti apa? Kriteria itu harus kita perbaiki," jelas Jhonny seperti yang dilansir JawaPos.com dari laman resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (20/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain memberikan masukan untuk memperbaiki kriteria 'miskin', Jhonny pun menghimbau agar Disdik DKI tidak serta merta menghapus bantuan sosial KJP ketika program sekolah swasta gratis berjalan, melainkan harus diperketat pengawasannya sehingga KJP benar-benar tepat sasaran.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun wacana penghapusan KJP tersebut telah muncul sebelum penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) sekolah swasta gratis pada (23/8/2024) karena program sekolah swasta gratis merupakan relokasi anggaran KJP.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jhonny mengungkapkan bahwa sekolah swasta gratis adalah sebuah kebutuhan, sementara bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu melalui KJP juga harus dipikirkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jadi, kedepannya tidak menutup kemungkinan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta akan diberikan pula KJP bila memenuhi persyaratan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Apakah sekolah swasta juga bisa dikasih KJP kalau betul-betul miskin? yang terpenting kalau saya, KJP jangan dihapus," pungkasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Perlu diketahui, program sekolah swasta gratis telah disepakati oleh Komisi E dengan Pemprov DKI Jakarta dan akan dijalankan tahun 2025 mendatang dan diikuti sekitar 2.176 sekolah swasta.***</div> <div>&nbsp;</div>

Jhonny Simanjuntak memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperbaiki kriteria 'miskin' pada persyaratan KJP.

Dinilai Tidak Masuk Akal, Kriteria 'Miskin' pada Persyaratan KJP Diperbaiki, Berikut Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/money-3431772_1280-1315369986.jpg" alt="Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Persaingan untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPRD selalu tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya 475 calon legislatif yang bersaing untuk merebut 50 kursi anggota DPRD Bangkalan pada Pemilu 2024. Kepentingan untuk menjadi wakil rakyat tidak lepas dari kenyataan bahwa pendapatan yang diterima oleh anggota dewan cukup menarik. Dikutip dari Radar Madura (JawaPos Grup) Kamis (22/2), menurut Sekretaris DPRD Bangkalan, Akhmad Roniyun Hamid, besaran hak keuangan bagi wakil rakyat didasarkan pada Peraturan Pemerintah 18/2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan. Selain gaji pokok, anggota dewan juga menerima tunjangan transportasi, komunikasi, dan perumahan. Tunjangan transportasi yang diterima adalah sebesar Rp 12 juta per bulan, sementara tunjangan komunikasi Rp 10,5 juta. Tunjangan perumahan, yang diatur dalam Peraturan Bupati 29/2015, memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jabatan, yaitu Rp 14,6 juta untuk ketua, Rp 14,1 juta untuk wakil ketua, dan Rp 13,6 juta untuk anggota. &rdquo;Kita (pemerintah daerah) belum memiliki (perumahan untuk anggota dewan). Adanya cuma mes,&rdquo; sambung pria yang biasa disapa Oon tersebut. Dengan demikian, pendapatan hak keuangan seorang ketua DPRD Bangkalan mencapai Rp 39.200.000, sementara wakil ketua Rp 38.280.000, dan anggota Rp 37.675.000 per bulan. Selain itu, terdapat juga anggaran reses sebesar Rp 10,5 juta, dengan pelaksanaan reses yang dilakukan dua kali setahun. &rdquo;Kalau anggaran memungkinkan, bisa tiga kali. Kalau tidak mampu, bisa dua kali, bahkan hanya sekali,&rdquo; imbuhnya. Meskipun demikian, anggota dewan juga masih mendapat insentif dari kunjungan kerja (kunker), yang bergantung pada tujuan dan durasi kunjungan. Selama tahun 2024, direncanakan delapan kali kunker dengan uang saku sekitar Rp 2 juta per kunker. &rdquo;Kalau kunjungan kerjanya di luar kota empat hari, tetapi kalau di dalam tiga hari,&rdquo; tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya. Ketua DPC GMNI Bangkalan, Saiful Arif, menilai bahwa pendapatan besar yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerjanya. Belum semua aspirasi masyarakat diakomodasi oleh wakilnya di DPRD, sehingga diharapkan agar anggota dewan yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. &rdquo;Wakil rakyat tidak boleh miskin ide dan gagasan,&rdquo; katanya.

Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan.

Pendapatan Fantastis DPRD Kabupaten Bangkalan, Tunjangan Perumahan Capai Angka Belasan Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/Screenshot-2024-01-03-072944-1186644900.png" alt="Perang Israel dan Hamas tak hanya menewaskan ribuan penduduk sipil, baru-baru ini Ketua Hamas tewas terbunuh (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Perang Israel dan Hamas tak hanya menewaskan ribuan penduduk sipil, baru-baru ini Ketua Hamas tewas terbunuh (Reuters)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Berita duka kembali berhembus akibat perang sengit Hamas dan Israel. Baru-baru ini, Wakil Ketua Hamas Saleh al-Arouri&nbsp;disebutkan telah tewas dalam serangan Israel pada Selasa (2/1) waktu setempat. Dikabarkan oleh Reuters,&nbsp;Wakil Ketua Hamas Saleh al-Arouri tewas dalam serangan pesawat tak berawak milik Israel di pinggiran selatan Beirut. Lokasi tersebut merupakan basis wilayah dari kelompok militan sekutu Lebanon, Hizbullah. Lokasi tersebut pun juga sebagai penanda konflik antara Hamas dan Israel yang kapan saja bisa terjadi, dan dapat memperluas cakupan wilayah serangan. Kantor berita nasional Lebanon seperti dilansir dari&nbsp;Reuters&nbsp;menyatakan pesawat tak berawak itu menyerang kantor Hamas. Dua sumber keamanan mengatakan serangan itu menargetkan pertemuan antara pejabat Hamas dan faksi Islam Sunni Jamaah Islamiah di Lebanon dan menyebabkan total empat warga Palestina dan tiga warga Lebanon tewas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013657318/mesir-rencanakan-strategi-baru-dalam-mengakhiri-perang-di-jalur-gaza-israel-dan-hamas-beri-tanggapan-dingin">Mesir Rencanakan Strategi Baru dalam Mengakhiri Perang di Jalur Gaza, Israel dan Hamas Beri Tanggapan Dingin</a> Serangan tersebut menandai pembunuhan pertama yang ditargetkan terhadap seorang pejabat Hamas di luar Wilayah Palestina sejak serangan mematikan kelompok Palestina di wilayah Israel pada 7 Oktober. Mark Regev sebagai penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada MSNBC bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas serangan ini, namun siapapun yang melakukannya, harus jelas bahwa ini bukanlah serangan terhadap negara Lebanon. &ldquo;Siapa pun yang melakukan ini melakukan serangan bedah terhadap kepemimpinan Hamas,&rdquo; kata Regev dalam wawancara MSNBC. Dia baru-baru ini menghabiskan waktu di Lebanon dan Qatar, yang menjadi penengah pembicaraan antara Ham Amerika Serikat, yang mencap Hamas sebagai kelompok teroris, tahun lalu menawarkan 5 juta dolar untuk informasi tentang Arouri. Hamas membenarkan pembunuhan Arouri dan mengatakan pejabat Brigade Qassam Samir Findi Abu Amer dan Azzam Al-Aqraa Abu Ammar juga tewas. Ketua Hamas Ismail Haniyeh pada hari Selasa mengatakan pembunuhan Arouri adalah tindakan teroris, sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan perluasan permusuhan Israel terhadap warga Palestina.&nbsp; ***

Wakil Ketua Hamas Saleh al-Arouri disebutkan telah tewas dalam serangan Israel pada Selasa (2/1) waktu setempat.

Kabar Duka! Wakil Ketua Hamas Tewas dalam Serangan Pesawat Tak Berawak Milik Israel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/dpr-ri-2630717385.jpg" alt="DPR Apresiasi terpilihnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Unesco (Dokumentasi Humas Palmeria DPR RI)." width="100%">
<figcaption>DPR Apresiasi terpilihnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Unesco (Dokumentasi Humas Palmeria DPR RI).</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> JawaPos.com&nbsp;- Baru-baru ini, UNESCO menyatakan Bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa resmi ke-10 yang digunakan dalam sidang lembaga tersebut. Pernyataan resmi UNESCO, tentu langsung direspon dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, tak terkecuali dari kalangan DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang UNESCO juga harus turut diiringi oleh komitmen sekaligus upaya segenap pemerintah Indonesia untuk menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Abdul Fikri menilai, perlu adanya implementasi yang sistematis agar Bahasa Indonesia konsisten digunakan dalam forum nasional dan internasional. Ia kemudian menegaskan jika Bahasa Indonesia bisa digunakan oleh penuturnya secara masif. "Sebenarnya ini telah menjadi cita-cita Guru Besar Sastra Indonesia, dan pernah disampaikan dalam sebuah konferensi guru besar," ujarnya seperti yang dilansir JawaPos.com dari&nbsp;<a href="https://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700784142637000&amp;usg=AOvVaw1qaaImDxtUWWu54vsnUfqt">dpr.go.id</a>, Kamis (23/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013312628/bahasa-indonesia-jadi-bahasa-resmi-ke-10-di-sidang-umum-unesco">Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Ke-10 di Sidang Umum UNESCO</a> "Akhirnya cita-cita ini tercapai dalam forum UNESCO dan kita harus berbahagia. Supaya masif, memang harus ada upaya sistematis," tambah Fikri. Fikri menyampaikan jika pencapaian tersebut jangan sampai kita berhenti berusaha menguatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Politisi Fraksi PKS itu juga mengatakan jika pencapaian tersebut merupakan sebuah kebanggan bagi Indonesia karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam forum internasional yang diperdengarkan di telinga masyarakat dunia. "Ini sebuah kebanggaan bagi Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam forum internasional yang diperdengarkan di telinga masyarakat dunia," katanya. Menginfokan, bahwa sebelumnya Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Upaya ini merupakan bagian dari salah satu implementasi amanat dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. ***

UNESCO menyatakan Bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa resmi ke-10 yang digunakan dalam sidang lembaga.

DPR Apresiasi Terpilihnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi UNESCO: Kita Harus Bebahagia!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Screenshot-1998-593700454.png" alt="Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pj Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso telah diamankan, usai KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Yan Piet Mosso terjaring OTT KPK sekitar jam 23.00 pada Minggu (12/11). Namun Nurul Ghufron tidak merinci perihal tindak pidana apa yang diduga dilakukan oleh Yan Piet Mosso dan para pihak lain hingga terjaring OTT KPK, yang pasti KPK akan segera mengungkap ke publik terkait konstruksi perkara. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pada Senin (13/11), tim penindakan KPK mengamankan lima orang dalam operasi senyap di Sorong tersebut. Tiga di antaranya adalah pejabat pemerintah Kabupaten Sorong termasuk Yan Piet Mosso, dan dua lainnya adalah orang dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, KPK juga mengamankan uang dalam bentuk rupiah ketika menggelar OTT di Kabupaten Sorong, namun KPK belum memberikan informasi detail terkait total uang yang diamankan tersebut. Hingga kini, pemeriksaan masih terus dilakukan, sehingga status Yan Piet Mosso belum ditetapkan oleh KPK. Berdasarkan KUHP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013282549/bungkam-usai-terjaring-ott-pj-bupati-sorong-yan-piet-mosso-tiba-di-markas-kpk">Bungkam Usai Terjaring OTT, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Tiba di Markas KPK</a> Kekayaan Yan Piet Mosso Tidak seperti penjabat atau pejabat lainnya di Tanah Air, Yan Piet Mosso diduga tidak memiliki kendaraan dan tanah serta rumah. Dugaan itu berdasarkan berkas kekayaan yang ia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 31 Maret 2023 yang tertuang dalam LHKPN. Berikut daftar kekayaannya: <ol> <li style="font-weight: 400;">Tanah dan Bangunan :&nbsp; -</li> <li style="font-weight: 400;">Alat Transportasi dan Mesin :&nbsp; -</li> <li style="font-weight: 400;">Harta Bergerak Lainnya : Rp34.200.000</li> <li style="font-weight: 400;">Surat Berharga : -</li> <li style="font-weight: 400;">Kas dan Setara Kas : Rp15.000.000</li> <li style="font-weight: 400;">Harta Lainnya : -</li> <li style="font-weight: 400;">Utang : -</li> </ol> Dalam berkas laporannya ke KPK, tidak terdapat tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, dan lain-lain. Jadi total seluruh harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK adalah Rp42.200.000. Belum diketahui apakah Yan Piet Mosso tidak mencantumkan seluruh data kekayaannya atau memang dia memang tidak memilikinya. Dikutip dari&nbsp;<a href="http://kpk.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700013852837000&amp;usg=AOvVaw2YExJHbi58kBGKhx922X6w">kpk.go.id</a>, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya. Berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama, mereka yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.***

Tidak seperti penjabat atau pejabat lainnya di Tanah Air, Yan Piet Mosso diduga tidak memiliki kendaraan dan tanah serta bangunan.

Tak Punya Mobil dan Tanah, Segini Kekayaan Pj Bupati Sorong yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/_Wakil-Ketua-Komisi-IX-DPR-RI-Kurniasih-Mufidayati-dprgoid-1171282434.jpg" alt="&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai masyarakat lebih membutuhkan pangan murah dibandingkan alat memasak nasi (rice cooker) gratis. Apalagi harga beras di beberapa daerah saat ini masih melambung tinggi serta cenderung belum stabil,&nbsp;menurut Komisi IX DPR RI, Kurniasih. Baginya, saat ini&nbsp;masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dan terjangkau dibandingkan&nbsp;rice cooker,&nbsp;yang&nbsp;akan memakan anggaran&nbsp;cukup besar. &ldquo;Sederhana saja, saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan&nbsp;emak-emak&nbsp;hari ini adalah pangan murah, itu saja,&rdquo; kata Kurniasih dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari laman&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1697185367614000&amp;usg=AOvVaw3thrnGVfrmnOzPcKWzhBzi">dpr.go.id</a>&nbsp;pada Kamis (12/10). &ldquo;Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi&nbsp;rice cooker&nbsp;yang menelan anggaran besar ini,&rdquo; lanjutnya. Ia menuturkan alat masak berbasis listrik itu dianggarkan Rp 340 Miliar untuk 680 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013026075/kppu-makassar-tingkatkan-pengawasan-kawal-kenaikan-harga-pangan">KPPU Makassar Tingkatkan Pengawasan Kawal Kenaikan Harga Pangan</a> Kurniasih juga menyebut&nbsp;emak-emak&nbsp;akan lebih terbantu jika kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan bantuan harga pangan pokok. Menurutnya, berbagi alat masak nasi merupakan kebijakan paradoks jika sebelumnya salah satu menteri meminta agar masyarakat tidak mengonsumsi beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras. Namun Kementerian lain malah memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran yang cukup besar. &ldquo;Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi,&rdquo; ungkap Politisi PKS tersebut. &ldquo;Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia," lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi meminta pemerintah membatalkan pembagian&nbsp;rice cooker&nbsp;gratis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013023393/update-harga-pangan-27-september-2023-di-jakarta-beras-hingga-cabai-kompak-naik">Update Harga Pangan 27 September 2023 di Jakarta: Beras Hingga Cabai Kompak Naik</a> Fahmy bahkan menyebut, pembagian alat memasak nasi itu merupakan bagi-bagi&nbsp;&ldquo;cuan&rdquo;&nbsp;berkedok berbagi alat masak. Penggunaan&nbsp;rice cooker&nbsp;untuk menggantikan LPG 3 Kg dan mendorong penggunaan energi bersih tidak akan tercapai. Ia menilai alat masak nasi berbasis listrik adalah bagian energi bersih namun kontribusi terhadap pengurangan emosi karbon hampir tidak berdampak karena kecilnya kapasitas. Bahkan penggunaan sumber daya dari listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang bahan bakarnya adalah batu bara atau energi kotor. &ldquo;Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg,&rdquo; ucap Fahmi &ldquo;Berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," katanya lagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461669/cek-harga-pangan-di-pasar-jokowi-telur-daging-ayam-dan-beras-turun">Cek Harga Pangan di Pasar, Jokowi: Telur, Daging Ayam dan Beras Turun</a> Rice Cooker&nbsp;gratis akan dibagikan November Mendatang Direktur Jendral Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jsman Parada Hutajulu menyebut pengiriman alat masak nasi gratis akan dikirim pada bulan November mendatang. &ldquo;Pengiriman (rice cooker) ke masyarakat dilakukan November," kata Jisman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/10).*** &nbsp;

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebut masyarakat lebih membutuhkan pangan murah dibanding rice cooker gratis.

Tanggapi Wacana Pemerintah Bagikan Rice Cooker, Komisi IX DPR RI: Masyarakat Lebih Butuh Pangan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/373310872_18381890353030103_8735459911145537427_n-357962632.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan pihaknya bersama pemerintah akan segera membahas dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Ace Hasan sebagai legislator DPR RI menyebutkan pembahasan besaran biaya haji agar memudahkan jamaah melunasi biaya haji karena memiliki waktu yang panjang. Ace Hasan menjelaskan harapannya DPR RI bisa memutuskan biaya haji pada bulan November 2024 mendatang. &ldquo;Mudah-mudahan, biaya haji bisa kami putuskan November. Supaya ada waktu yang panjang untuk persiapan layanan terhadap jamaah,&rdquo; ujar Politisi Golkar tersebut. &ldquo;Buat jemaah, juga ada persiapan setoran pelunasan,&rdquo; lanjut pria yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ace menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Lalu pihaknya kan melakukan rapat internal dengan Kemenag, Kemenkes, Maskapai hingga&nbsp;stakeholder&nbsp;lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/01787229/hari-pertama-564-orang-lunasi-biaya-haji-kuota-tambahan">Hari Pertama, 564 Orang Lunasi Biaya Haji Kuota Tambahan</a> &ldquo;Nanti kita akan bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kita tunggu usulan Pemerintah terlebih dahulu,&rdquo; pungkasnya. Ace menyampaikan fungsi DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah menyusun atau membuat regulasi haji, menentukan biaya penyelenggaraan serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Pria yang sering disapa Kang Ace itu menjelaskan meski tingkat penyelenggaraan ibadah haji terus membaik dan meningkat. Namun Ace menilai masih ada beberapa temuan lapangan yang harus menjadi bahan evaluasi seperti muncul jamaah haji yang menggunakan visa ziarah. &ldquo;Kemarin saya sampaikan ini visa haji ziarah gak boleh. Masak jamaah haji regular mau masuk bus sudah penuh,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Mau wuquf, tendanya sudah penuh. Biasanya mereka berangkat dari Singapura dulu, dari Malaysia dulu, terus ke Riyadh,&rdquo; lanjut Ace. Ia juga memaparkan jumlah jamaah haji lansia di musim haji 2023 mencapai 61.536 jamaah, sementara yang meninggal di sana mencapai 752 orang. &ldquo;Ke depan hal-hal yang kurang pada tahun 2023 harus diperbaiki demi kenyamanan para jamaah haji selanjutnya,&rdquo; tutupnya.***

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily siap-siap menetapkan besaran biaya haji 2024.

DPR RI dan Pemerintah Bersiap Tetapkan Biaya Haji 2024, Wakil Ketua Komisi VIII: Demi Kenyamanan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah khususnya Menteri ESDM untuk membahas terlebih dahulu dengan DPR jika hendak menaikkan harga pertalite, solar, dan gas elpiji 3 kilogram. Menurut Eddy, pembahasan ini penting agar kenaikan harga pertalite tersebut tidak drastis dan masih moderat dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.  "Kami minta Menteri ESDM membahas ini terlebih dahulu dengan kami sebelum keluar formulasi atau evaluasi kenaikan harga BBM tersebut," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (21/4).  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini mengatakan, DPR RI merupakan wakil rakyat yang nantinya bisa membawa aspirasi rakyat dalam pembahasan kenaikan pertalite tersebut. Termasuk, menyampaikan kondisi di masing-masing daerah yang diwakili DPR.  "DPR bisa membawa aspirasi daerah dan bisa memberikan masukan tentang kondisi di daerah masing-masing. Ini penting untuk jadi masukan sebelum pemerintah membuat formulasi penyesuaian harga," ucap Eddy.  Eddy mengakui, Pemerintah memang berada dalam situasi dilema saat ini karena beban subsidi BBM semakin membengkak, sementara ekonomi masyarakat belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19. Terlebih saat ini, masih banyak masyarakat yang dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaannya dan ada yang bekerja dengan 50 persen gaji.  "Jadi itu bisa dipertimbangkan juga. Sehingga usulan kami kalaupun dinaikin harus dilakukan secara perlahan mengingat beban perekonomian masyarakat masih berat," ucap Eddy.  Eddy juga mengungkapkan, situasi harga minyak mentah dunia yang melonjak. Bahkan, harganya naik dua kali lipat dari harga asumsi makro di APBN Tahun 2022.  "Memang saat ini harga minyak mentah dunia kan sudah melonjak tinggi sekali, bahkan itu boleh dibilang itu sudah 2 kali lipat dari harga asumsi makro kita di APBN 2022 sehingga beban subsidi pemerintah mendadak membengkak. Subsidi pemerintah untuk BBM di Tahun 2022 itu Rp 77 triliun. Dengan kondisi yang saat ini membengkak, itu mungkin bisa mencapai Rp 240 triliun," ujar Eddy.  Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut Pemerintah sudah tidak bisa lagi menanggung beban subsidi, sehingga mau tidak mau harus melakukan penyesuaian harga pertalite, solar dan gas elpiji 3 kilogram.  "Jadi, ini kemungkinan dinaikkan karena beban pemerintah besar sekali dalam menanggung sisi subsidi. Tetapi, meski kita memahami kondisi pemerintah dalam menanggung subsidi, kita juga melihat beban perekonomian masyarakat sehingga kita minta naiknya bertahap dan dibahas terlebih dahulu dengan kami," pungkas Eddy.

Soal Wacana Pertalite Naik, Ini Permintaan Wakil Ketua Komisi VII DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua

Berita Terkini