<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/YWP07546-1JPG-1524111598.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memerintahkan agar Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas segera mengejar ketertinggalan mereka dalam mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan. Sebab SPPG-SPPG di kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Banyumas telah memiliki SLHS. &ldquo;Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,&rdquo; kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan. Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto, Kamis&nbsp;(4/12). Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Dalam catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini sudah terisi 68 SPPG, dan telah beroperasi 46 SPPG. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016876708/bgn-minta-pengelola-sppg-tingkatkan-kerja-sama-untuk-sukseskan-program-mbg">BGN Minta Pengelola SPPG Tingkatkan Kerja Sama untuk Sukseskan Program MBG</a> &ldquo;Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,&rdquo; kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro. Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini sudah terisi 79 SPPG, sementara yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS. Sementara itu, Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar, sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG. &ldquo;Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,&rdquo; kata mantan wartawan senior itu, saat menegur para Mitra/Yayasan dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas. Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi Mitra, Yayasan maupun Kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab dalam Rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya. &ldquo;Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,&rdquo; kata Ketua Harian Tim Koordinasi K/L itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016894482/jaga-rantai-pasok-bahan-baku-mbg-bgn-dorong-petani-umkm-hingga-kopdes-merah-putih-jadi-pemasok-utama">Jaga Rantai Pasok Bahan Baku MBG, BGN Dorong Petani, UMKM Hingga Kopdes Merah Putih Jadi Pemasok Utama</a> Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para Kepala SPPG dan Mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi. &ldquo;Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya&hellip;,&rdquo; kata Nanik disambut tepuk tangan riuh para hadirin. Diketahui sebelumnya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak para hadirin untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjibaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir. &ldquo;Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,&rdquo; ujar Nanik. Dalam situasi bencana, SPPG-SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap bergerak. Mereka mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir. Namun, ada Ahli Gizi di Sigli yang meninggal karena kesetrum saat bertugas, dan seorang Asisten Lapangan masih bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas SPPG di Aceh Tengah yang terjebak di Lokasi banjir, akhirnya mendapatkan bantuan. &ldquo;Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, dan anak-anak kita tetap sehat dan selamat,&rdquo;&nbsp;pungkas&nbsp;Nanik.

Wakil Kepala BGN Nanik Deyang memerintahkan agar Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengurus SLHS.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Segera Daftar SLHS Dalam Sebulan Atau Saya Suspend!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/22/BGN-22-2724397258.jpg" alt="Pakar pakar ilmu pangan dan gizi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia siap mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kemajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pakar pakar ilmu pangan dan gizi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia siap mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kemajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pakar pakar ilmu pangan dan gizi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia siap mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kemajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu terungkap adalam pertemuan pertama tim pakar ilmu pangan dan gizi yang diinisiasi Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, di Kantor BGN di jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih, karena telah diajak secara resmi menjadi narasumber, fasilitator, dan turut memikirkan persoalan bangsa. Dengan pembentukan tim pakar ini, maka perhatian, pemikiran, tenaga dan waktu kita menjadi lebih terstruktur dengan komitmen bersama untuk menyukseskan program MBG,&rdquo; kata Guru Besar Ilmu Gizi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardinsyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia. Profesor Eni Harmayani, Dekan Fakultas Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada juga sangat mengapresiasi ide pembentukan tim pakar ini. &ldquo;Sincerity&hellip; Saya melihat BGN sudah membuka diri untuk mendapat masukan-masukan dari luar, sehingga ke depan akan ada room of improvement, untuk menyempurnakan program besar ini,&rdquo; kata Prof Eni yang mengikuti pertemuan secara daring karena sedang berada di Jepang. Profesor Trias Mahmudianto dari Universitas Airlangga, bahkan menyatakan siap untuk langsung memberikan edukasi tentang pengelolaan keamanan pangan dan meneliti dampak pemberian MBG kepada anak-anak di sekolah-sekolah penerima manfaat. &ldquo;Dari Unair kami sudah merancang kegiatan pemantauan gizi ke sekolah-sekolah penerima MBG,&rdquo; kata Prof Trias. Hal itu pula yang saat ini digagas Univesitas Sahid dengan program pengabdian masyarakat pada Fakultas Teknologi Pangan. &ldquo;Kami sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk memberikan edukasi gizi ke masyarakat,&rdquo; kata Profesor Rahmawati guru besar Ilmu Teknologi Pangan dan Gizi dari Universitas Sahid. Di sisi lain, Profesor Teti Estiasih, dari Universitas Brawijaya menekankan tentang pentingnya BGN memastikan bahwa setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bisa mematuhi setiap SOP untuk menjaga keamanan pangan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. &ldquo;Semua dapur MBG wajib untuk menjaga kemanan pangan, karena ini adalah investasi jangka panjang,&rdquo; kata Prof Teti. Sementara Muhammad Syauqi PhD mengatakan bahwa informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh BGN melalui intervensi gizi dengan program MBG serta berbagai upaya perbaikan yang dilakukan harus sampai ke tengah masyarakat. &ldquo;Jangan sampai program yang sangat bagus ini malah kemudian tidak berlanjut karena informasi yang salah,&rdquo; kata Ahli Gizi Klinis dari Universitas Diponegoro itu, Pakar gizi masyarakat, Helda Khusun PhD dari SEAMEO Biotrop kemudian mengungkapkan beberapa temuannya saat memantau dampak nyata pemberian MBG kepada para siswa di Sambas, Kalimantan Barat, pada peningkatan gizi siswa. &ldquo;Saya sampai merinding, melihat antusiasme anak-anak yang sangat menanti-nanti kehadiran petugas SPPG membawa hidangan MBG untuk mereka,&rdquo; ujarnya. Sedangkan Sudirman Nasir PhD, mengungkap pilar-pilar capaian Indonesia yang sudah tercatat dalam sejarah pembangunan sosial, yakni dibangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh pelosok tanah air, Program Pembangunan SD Inpres, serta Keluarga Berencana dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). &ldquo;Program MBG ini bisa menjadi capaian Indonesia selanjutnya,&rdquo; kata pakar Kesehatan Masyarakat dari Universitas Hasanuddin, Makassar itu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang merasa sangat gembira bisa mengumpulkan para pakar karena bisa langsung belajar dari para pakar Pangan dan Gizi. &ldquo;Terima kasih sudah bergabung dengan kami, semoga kami bisa belajar banyak dari Bapak-Bapak dan Ibu. Semoga kita semua bisa membantu Presiden memperbaiki program andalan Presiden ini,&rdquo; kata Nanik. &nbsp;

Pakar gizi berbagai universitas di Indonesia siap mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kemajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah Pakar Pangan dan Gizi Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang

Berita Terkini

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Segera Daftar SLHS Dalam Sebulan Atau Saya Suspend!

Sejumlah Pakar Pangan dan Gizi Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG

Download Aplikasi JawaPos.com