<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kantor-bupati-bekasi.jpg" alt="PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Pandemi, tapi Plh Bupati Tak Berwenang Ambil Kebijakan Strategis</h3> Bupati Bekasi yang dulunya menjabat wakil bupati meninggal ketika Sekda-nya sudah pensiun dan belum ada penggantinya. Wakil bupati terpilih sampai sekarang tak kunjung dilantik.  SUGIH MULYONO, Bekasi-FOLLY AKBAR, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI tengah kondisi sesulit sekarang akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Bekasi justru bagai ayam kehilangan induk. Satu-satunya kabupaten di tanah air yang sekarang tak memiliki bupati, wakil bupati, sekaligus Sekda (sekretaris daerah).  Semua bermula saat Bupati Neneng Hasanah Yasin divonis bersalah dalam kasus korupsi perizinan Meikarta dan dijebloskan penjara pada 2019. Wakilnya, Eka Supria Atmaja, lantas dilantik sebagai bupati definitif. Namun, posisi wakil yang ditinggalkan Eka belum diisi sampai sekarang.  Nah, pada Minggu (11/7), Eka wafat setelah sempat terpapar Covid-19. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga tak memiliki Sekda definitif setelah H Uju memasuki masa pensiun pada 30 Juni 2021.  Bisa jadi, sepanjang sejarah Indonesia modern, Kabupaten Bekasi adalah kabupaten pertama yang tak memiliki tiga pimpinan tertinggi dalam waktu bersamaan. Memang, pada 12 Juli lalu, Herman Hanafi ditabalkan sebagai Plh Sekda Kabupaten Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Namun, wewenang Plh jelas sangat terbatas. Tak bisa mengambil kebijakan strategis.  ”Padahal, saat pandemi seperti sekarang kan, ada berbagai kebijakan yang harus diambil segera. Bansos, misalnya,” kata Gunawan, pemerhati kebijakan publik yang juga warga kabupaten berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa tersebut, kepada Jawa Pos.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh tak mempermasalahkan figur Herman Hanafi yang sebelumnya menjabat Plh Sekda Kabupaten Bekasi. Namun, pihaknya mempertanyakan pedoman aturannya. ”Nah, itu yang kemarin kami kritisi dan sementara Biro Hukum Jabar belum bisa menjawab. Setahu kami, dari Sekda menjadi Plh bupati oke, tidak ada masalah. Tapi, kalau dari Plh Sekda lompat menjadi Plh bupati ini kayak apa?” katanya.  Persoalannya mungkin tak akan serumit sekarang seandainya wakil bupati yang terpilih lewat proses di DPRD, Ahmad Marzuki, sudah dilantik. Nuh menceritakan bahwa pangkal persoalan yang mengganjal Marzuki adalah tak ada permintaan atau surat pernyataan dari bupati yang meminta wakil bupati. ”Sementara, dari Sekda Jabar, kami diminta mengisi kekosongan wakil bupati,” ujarnya.  Bupati yang dimaksud Nur adalah Bupati Eka. Padahal, lanjut Nuh, Eka selalu hadir dalam semua tahapan pemilihan wakil bupati yang berujung pada terpilihnya Marzuki. Bahkan, dalam rapat paripurna, Eka hadir. Karena itu, pihaknya sejak awal meyakini bahwa bupati mendukung calon yang terpilih. Namun, ternyata tetap dibutuhkan pernyataan tertulis. Dan, itu yang tak didapat DPRD sampai Eka meninggal. ”Kami menyayangkan mengapa dalam semua tahapan beliau hadir, tapi tiba-tiba beliau tidak setuju,” ujarnya.  Seandainya sudah dilantik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Marzuki otomatis akan dilantik sebagai bupati definitif sampai 2023. Sekda dapat dipilih melalui seleksi terbuka.  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan memastikan tak ada kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi. Jika kepala daerah dan wakilnya berhalangan tetap, lanjut dia, UU Pemda menyebut Sekda sebagai pemegang kekuasaan sementara. Dalam kasus Kabupaten Bekasi, meski tak ada Sekda definitif, sekarang ada Plh bupati yang sebelumnya Plh Sekda.  Kasus agak mirip pernah terjadi di Provinsi Papua pada Mei lalu. Saat Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani pengobatan di Singapura, wakilnya, Klemen Tinal, wafat. Kemendagri kemudian menunjuk Sekda sebagai Plh kepala daerah.  Benny menyatakan, mekanisme seperti itu tak permanen. Sementara, untuk selanjutnya, ada kans pengangkatan pejabat sementara (Pjs) jika Plh kepala daerah dirasa tak cukup efektif.  Nuh meminta pengisian posisi Plh bupati itu dikaji dari segi hukum. Terlebih, sebelumnya, pihaknya memang sempat dikritisi soal wakil bupati terpilih meski hanya ada kesalahan kecil. Namun, akhirnya, hingga saat ini, setelah 18 bulan berlalu, persoalan tersebut belum tuntas.  Padahal, lanjut Nuh, saat itu pihaknya memilih wakil bupati berdasar surat dari Sekda Jabar yang meminta segera diproses kekosongan wakil bupati di Kabupaten Bekasi. Pihaknya pun memiliki dasar ketika melangkah meski kemudian terjadilah beberapa perbedaan pendapat. ”Tapi, seandainya perbedaan-perbedaan itu bisa dilewati dengan baik, manfaatnya sebenarnya besar. Tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan seperti sekarang,” jelasnya.  Plh Bupati Bekasi Herman Hanafi saat dihubungi untuk dimintai tanggapan dan komentarnya tak memberikan respons. Hanya, Kepala Sub-bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Ramdhan Nurul Ikhsan mengakui bahwa saat ini memang belum ada kejelasan soal kepemimpinan di Pemkab Bekasi. ”Jadi, saat ini belum banyak yang bisa disampaikan. Kayaknya lebih pas timing-nya kalau memang sudah jelas penetapan Plt bupati/Pj bupatinya,” katanya.  Di mata Nuh, Herman Hanafi sebagai sosok senior punya kelebihan pada kemampuan berkoordinasi. ”Manajemen Pak Herman Hanafi itu bagus dan tegas. Secara personal, saya suka,” tegasnya.  Gunawan mendorong DPRD Kabupaten Bekasi melakukan rapat paripurna untuk pengusulan pemberhentian bupati. Sebab, bagaimanapun, salah satu syarat untuk mengisi kekosongan jabatan terkait dengan bupati yang meninggal atau berhalangan tetap adalah harus diberhentikan dahulu.  ”Tapi, paripurna pengusulan pemberhentian bupati saja berlarut-larut. Kalau ini tidak segera dilakukan, ya akan berimplikasi lama juga untuk mengisi kekosongan jabatan dan korbannya kan masyarakat lagi,” jelasnya.  Nuh berharap produk yang telah dibuat DPRD Kabupaten Bekasi tak diabaikan. Yakni, wakil bupati terpilih yang belum terlantik. ”Memang ada hal yang belum kami lakukan, PTUN (pengadilan tata usaha negara). Tapi, sebenarnya kami tidak menginginkan itu karena bagaimanapun kami menginginkan pemerintah berjalan dengan baik,” terangnya.  Mengenai kursi Sekda, Nuh menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya memanggil panitia seleksi. ”Karena kan sudah beredar dari 14 orang (kandidat) menjadi tujuh orang dan kemudian tiga orang. Tapi, kami belum menerima itu yang mana-mana saja orangnya,” ungkapnya.  Karena belum jelas kapan wakil bupati atau Sekda definitif didapat, roda pemerintahan kabupaten yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta itu pun harus bergantung kepada Plh bupati. Tentu dengan waktu dan kewenangan yang serba terbatas.

Kabupaten Bekasi yang tanpa Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Definitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-yang-didalami-kpk-dari-wakil-bupati-bekasi-eka-supria-atmaja_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan Wakil Bupati Bekasi guna mendalami soal proses perizinan proyek tersebut. "Kalau posisinya dulu kan wakil bupati, sekarang Plt Bupati Bekasi. Tentu saja kami memandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizinan," ucapnya di Gedung Penunjang KPK, Rabu (21/11). Lebih lanjut, dia menyebut proses perizinan yang didalami pihaknya berupa sejumlah rekomendasi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proyek Meikarta. "Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB terbit. Itu yang kami perlu dalami," ujarnya. Selain itu, mantan aktivis ICW ini menduga ada masalah mendasar terkait penerbitan IMB Meikarta. Untuk itu, dia kembali mengingatkan pihak Pemkab Bekasi atau Pemprov Jawa Barat bisa melakukan review atas perizinan proyek Meikarta. "Kami duga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomendasi sebelum IMB diterbitkan karena ini adalah rangkaian, maka ada dugaan persoalan juga dalam proses penerbitan IMB tersebut. Inilah yang perlu diselesaikan dengan dua cara secara pararel," papar dia. Kendati demikian, Febri mengakui pihaknya tentu akan fokus lebih dahulu pada penanganan kasus korupsinya. Kemudian, secara pararel akan dilakukan review atau tindakan administratif kepada pihak pemkab atau pemprov jika terjadi pelanggaran hukum. "Secara pararel dimungkinkan dilakukan review atau tindakan administratif kalau ada pelanggaran tentu dilakukan penegakan hukum secara administratif oleh pihak pemkab atau pemprov agar persoalan yang lebih besar terkait proyek Meikarta tidak terjadi ke depan," jelasnya. Sekadar informasi, KPK menetapkan 9 orang tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga merima suap Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama senilai Rp 13 miliar.

Ini yang Didalami KPK dari Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-proyek-meikarta-kpk-panggil-wakil-bupati-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro. "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (21/11). Selain itu, KPK juga memanggil saksi lainnya. Mereka antara lain Kabid Pengendalian DPMPTSP Jawa Barat, Diding Abdullah, Pelaksana Seksi Pencegahan, Andi Dwi Prasetyo dan Mantan Kasie Pengelolaan PSDA Dinas PUPR Urip Karisabanu. "Ketiga saksi lainnya juga diperiksa untuk tersangka yang sama," tambahnya. Kendati demikian, dia belum merinci informasi apa yang akan digali terhadap semua saksi. Sekadar informasi, Febri menjelaskan dalam kasus ini ada lima hal yang sedang difokuskan dan didalami oleh penyidik. Salah satu halnya yakni perihal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi. "Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta, Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta, Sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dkk dan mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi," pungkas Febri. Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.&nbsp; KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas. IPP

Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Panggil Wakil Bupati Bekasi