<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/20230413_214109-2877185197.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengakui dirinya diberi tugas untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga setelah bertemu Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). "Tadi saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo ditunjuk untuk membantu beliau untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi," kata Viva Yoga seusai pertemuan. Viva menjelaskan, pihaknya akan bertugas membangun integrasi nasional dalam rangka pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. "Negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan diberikan pekerjaan diberikan rumah agar apa, agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud," ucap Viva. Selain itu, Viva memastikan pihaknya akan membantu pemerintah dalam pengembangan kedaulatan pangan dan food estate alias lumbung pangan. Ia pun mengaku, PAN mendapat tiga jatah wakil menteri di Pemerintahan Prabowo selain dirinya, yakni Bima Arya dan Zita Anjani. "Saya, Bima Arya, dan Zita Anjani," pungkas Viva.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui dirinya diberi tugas untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi Mengaku Ditugaskan Prabowo jadi Wakil Menteri Transmigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan tak sepakat dengan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani kecurangan pemilu, seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya rencana itu tidak relevan, karena dianggap tidak ada kecurangan yang masif di pesta demokrasi 2019.  "Sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata Pak Mahfud (MD) kemarin itu kan tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4).  Menurut Bara, ada mekanisme tersendiri untuk mengatasi kecurangan pemilu. Salah satunya melalui jalur Mahkmah Konstitusi (MK).  "Jadi tidak ada relevansinya dan itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang pemilu kan kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.   Bara mengatakan, jika memang pansus ini akan tetap direalisasikan, partainya tidak akan ikut tergabung di dalamnya. "Saya pikir kami tidak akan ikut disitu," tegasnya.  Dihubungi terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Bara berdasarkan orientasi politik pribadi. Menurutnya, Bara seharusnya menyatakan saja ke publik jika mendukung petahana.   "Pak Bara Hasibuan kalau memang sudah mau mendukung Jokowi silahkan saja, tapi tak perlu menyerang agenda apa yang dirancang oleh 02," ucap Ferdinand.   Ferdinand menganggap sikap yang ditunjukan Bara sekarang akan berdampak buruk pada pribadinya sendiri. Bahkan jika terus-terus menyerang kubu 02 selaku koalisi partainya, Bara bisa disebut pengkhianat.  "Daripada dinyatakan pengkhianat maka sebaiknya nyatakan saja mendukung Jokowi, itu clear," tambahnya.  Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu menilai tidak ada yang salah ketika Bara secara pribadi mendukung kubu 01. Sekalipun memang PAN sebagai partai yang menaunginya berada di koalisi 02.  "Jadi ini ketegasan sikap perlu daripada berpura-pura seolah mendukung padahal menjatuhkan kan itu tidak baik," tukas Ferdinand.  Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding sepakat dengan pernyataan Bara. Baginya, pernyataan itu merupakan bentul kebijakan menghadapi proses demokrasi yang masih berjalan.  "Apa yang disampaikan pak Bara itu sesuatu yang baik, bijak dan proporsional. Tidak disampaikan dalam keadaan emosi, tidak suka atau keadaan membenci. Dan itu juga pandangan kami selama ini," kata Karding.  Karding menilai gagasan dan ide pembentukan pansus pemilu merupakan wacana prematur atau berlebihan. Sebab, menurutnya jumlah pelanggaran sampai saat ini masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah TPS dan pemilih yang ada.  Selain itu, KPU dan Bawaslu sampai saat ini masih terus bekerja. Sehingga sebaiknya selurub pihak menghargai proses itu.  "Menurut saya yang penting hari ini adalah memberi data kepada bawaslu kalau memang ada dugaan pelanggaraan dan mendorong mereka bekerja profesional. Jangan kita membiasakan untuk mendelegitimasi lembaga yang sudah ditunjuk undang-undang, apalagi yang memilih mereka itu kita juga di DPR," pungkasnya.  Sebelumnya, Fadli Zon akan mengusulkan pembentukan Pansus pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi masalah kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.  "Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode," kata Fadli di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Waketum PAN Tak Setuju Pansus, BPN Ingatkan Tak Jadi Pengkhianat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/agar-tidak-jadi-fitnah-pimpinan-dpr-minta-cctv-hotel-alexis-dibuka_m_165954.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum seratus hari masa kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung tancap gas untuk merealisasikan janji kampanyenya, yakni menutup Hotel Alexis karena diduga sebagai sarang prostitusi kelas atas.&nbsp; Lantaran penutupan hotel dan griya pijat Alexis itu, di media sosial beredar nama-nama pelanggan Alexis menjadi viral dari akun Twitter @nabilajessica18.&nbsp; Akun yang mengaku sebagai mantan wanita penghibur di Alexis itu membuat geger warganet alias netizen karena banyak pejabat negara dan tokoh-tokoh lainnya yang dipublikasikan pernah berkencan dengan dirinya saat masih bekerja di Alexis. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendesak manajemen Alexis buka saja rekaman CCTV atau nama-nama pelanggan hotel yang diduga menyediakan fasilitas pijat dan spa plus-plus.&nbsp; &ldquo;Biar tidak jadi fitnah dibuka saja pelanggan Alexis itu siapa saja. Gampang kan, buka saja CCTV-nya," tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Alasan nama-nama pelanggan dibuka ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (&lrm;PAN) agar publik bisa mengetahuinya, tingkah laku sebenarnya para pejabat negara dan juga tokoh-tokoh lainnya. "Biar masyarakat tahu, mana yang munafik mana yang enggak," tegasnya. Sekadar informasi, penutupan yang diduga tempat prostitusi tiba-tiba menjadi viral, lantaran akun media sosial Twitter @nabilajessica18 &lrm;membeberkan pejabat pemerintahan dan orang terkenal yang kerap berkunjung ke Alexis. &lrm;"Gue kasih tahu pelanggan Alexis waktu dulu gue kerja di sana. Ulin Yusron, Yunarto Wijaya, Ahok, Charles Honoris, Aria Bima, Adian Napitu," kata @nabilajessica18 dalam akun Twitternya 19 April 2017 lalu. Selain itu @nabillajessica18 juga melanjutkan nama-nama yang dibeberkannya. "Lanjutan Nusron Wahid, Pak Djan Faridz, Prananda Paloh, Glen Frendly, Pak Hasto, dan lain-lain," tambahnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara.&nbsp; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pemerintah tidak mengizinkan praktik usaha di Alexis berlanjut. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis. Karena itu, operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis per tanggal surat tersebut dikeluarkan, yakni Jumat, 27 Oktober 2017. TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk terregistrasi setiap tahunnya. Namun sampai berita ini diunggah, JawaPos.com belum berhasil mendapat konfirmasi dari nama-nama yang disebut oleh akun @nabillajessica18 itu.

Agar Tidak Jadi Fitnah, Pimpinan DPR Minta CCTV Hotel Alexis Dibuka

waketum pan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#waketum pan

Berita Terkini

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi Mengaku Ditugaskan Prabowo jadi Wakil Menteri Transmigrasi

Waketum PAN Tak Setuju Pansus, BPN Ingatkan Tak Jadi Pengkhianat

Agar Tidak Jadi Fitnah, Pimpinan DPR Minta CCTV Hotel Alexis Dibuka

Download Aplikasi JawaPos.com