<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/waketum-mui-3055130159.jpg" alt="Wakil Ketua MUI K.H. Marsudi Syuhud saat ditemui usai acara buka bersama di Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Selasa (26/3/2024)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MUI K.H. Marsudi Syuhud saat ditemui usai acara buka bersama di Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Selasa (26/3/2024)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud menyebut bahwa film atau tontonan hendaknya menjadi tuntunan bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI Erick Yusuf menyebut adanya film horor yang menggunakan judul dengan istilah-istilah Islam dapat menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk beribadah. Polemik tentang film Kiblat juga sempat menimbulkan sejumlah pro dan kontra di media sosial, termasuk adanya ajakan boikot yang viral di medsos Instagram. (*)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud menyebut bahwa film atau tontonan hendaknya menjadi tuntunan

Tanggapi Kontroversi Film Kiblat yang Panen Kritikan Pedas, Waketum MUI Bilang Tontonan Harus Jadi Tuntunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221103-WA0000.jpg" alt="Waketum MUI KH Marsudi Syuhud bersama pemuka agama peserta R20 di Bali. (Khafidlul Ulum)" width="100%">
<figcaption>Waketum MUI KH Marsudi Syuhud bersama pemuka agama peserta R20 di Bali. (Khafidlul Ulum)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud turut hadir di Forum Religion of Twenty 2022 (R20), Bali. Forum para pemimpin agama-agama dan sekte-sekte yang peserta utama dari negara-negara anggota G20 itu memanfaatkan posisi presidensi Indonesia tahun ini.  R20 juga mengundang para pemimpin agama dari negara lain di luar G20 sehingga total ada 32 negara. "Saya datang atas undangan Panitia G20 Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders," kata Waketum MUI itu saat diwawancara media, Rabu (2/11).  Marsudi Syuhud menuturkan, R20 membahas tentang Coexinting antara satu agama dengan agama lainnya, yang pada pemahamannya bahwa mu'amalah dalam berbangsa dan bernegara dalam ajaran Agama Islam sudah diatur dalam syariahnya.  "Sehingga, bagaimana kita bisa hidup berdampingan yang saling menjaga harmonisasi dalam berbangsa dan bermasyarakat," imbuhnya.  MUI, kata Marsudi, berharap diskusi pada R20 ini membuahkan hasil pada perdamaian dunia, khususnya negara yang sedang perang. "Khususnya saya berharap dalam diskusi-diskusi ini konflik-konflik yang terjadi di beberapa muslem country yang telah lama berlangsung segera bisa dihentikan," ujarnya. Apalagi kini ditambah pula dengan perang Rusia-Ukraina. Penghentian konflik itu hanya dengan dialog.  Kiai Marsudi optimistis agenda ini dapat membawa kehidupan damai antarnegara, antarumat beragama, serta dapat menghentikan Islamofobia.  Dia menerangkan bahwasannya konflik sudah ada dari zaman Qobil dan Habil anak Nabi Adam sampai sekarang. Yang terpenting bagaimana Agama mendorong untuk melaksanakan islah, jika ada konflik. "Itu kewajiban kita, begitu pula ketika masih ada kelompok yang belum bisa menerima kelompok lainnya, termasuk Islamopobia itulah tugas tokoh-tokoh agama di sini untuk saling membawa umatnya menghormati satu sama lain," ajaknya.  Forum para pemimpin agama-agama dan sekte-sekte itu juga menghadirkan pemimpin agama dari India yang menoreh catatan keras. Menurut Kiai Marsudi dengan duduk bersama untuk perbaikan hubungan.  Marsudi menilai peserta yang diundang dalam forum R20 mempunyai kekuatan untuk terus berkontribusi, khususnya di negara masing-masing dan untuk global.  "Karena minggu lalu juga saya ketemu beliau-beliau di Mesir ketika Konferensi Mufti Sedunia dan ketemu di Roma suatu conference yang diadakan oleh Sant'Egidio yang utusannya Ibu Valeria, Mufti Mesir, dan lainnya juga datang di acara ini," ungkapnya.  "Seluruh tokoh yang hadir harapannya mayoritas adalah peace, leaving in peace, no war, no nonflict. Saya sendiri juga mengharapkan don't stop building peace untill we have a rest in peace, (pergi dengan damai, tanpa perang, tanpa konflik. jangan berhenti membangun perdamaian sampai kita beristirahat dengan tenang)," lanjutnya.

MUI Minta Hentikan Islamofobia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-curiga-ada-fraksi-di-dpr-yang-hambat-pengesahan-ruu-larangan-miras_m_216531.jpeg" alt="Polwan saat menunjukan sejumlah minuman keras sitaan polisi yang peredarannya sudah banyak memakan korban jiwa." width="100%">
<figcaption>Polwan saat menunjukan sejumlah minuman keras sitaan polisi yang peredarannya sudah banyak memakan korban jiwa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan RUU Larangan Minuman Keras (Miras) sampai saat ini masih mengendap di DPR. Majelis Ulama Indonesia (MUI) curiga ada yang sengaja menghambat aturan soal peredaran minuman beralkohol itu. Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Zainut Tauhid Sa'adi menilai, RUU Larangan Miras sebetulnya sudah lama dibahas di DPR, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dirampungkan. Padahal RUU ini sangat ditunggu masyarakat mengingat sudah banyak korban nyawa yang berjatuhan akibat minuman keras. "Kami heran di negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peredaran miras begitu bebas, tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Di negara barat yang liberal saja pengaturannya sangat ketat, tidak semua orang bisa memproduksi dan mengonsumsi miras secara bebas di sembarang tempat," kata Zainut, Rabu (30/5). Karena itu, MUI menengarai ada pihak-pihak yang tidak ingin RUU ini segera selesai, sebab bakal ada kelompok yang kepentingannya terganggu. Lebih lanjut Zainut juga meminta kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Larangan Miras untuk secara terbuka dan transparan melaporkan kepada publik mengapa pembahasan RUU ini macet. Ini agar masyarakat tahu dengan jelas fraksi-fraksi apa saja yang mendukung dan yang menghambat pembahasan RUU tersebut. "Dibuka saja biar publik tahu. MUI akan terus mengawal pembahasan RUU ini secara cermat dan serius karena RUU ini sangat penting untuk mengatur regulasi Miras di negeri ini," paparnya. Bahkan, Zainut menegaskan, jika diperlukan MUI akan melakukan konsolidasi dengan ormas-ormas Islam dan semua komponen bangsa untuk melakukan aksi unjuk rasa meminta dipercepatnya pembahasan dan pengesahannya.

MUI Curiga Ada Fraksi di DPR yang Hambat Pengesahan RUU Larangan Miras

waketum mui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#waketum mui

Berita Terkini

Tanggapi Kontroversi Film Kiblat yang Panen Kritikan Pedas, Waketum MUI Bilang Tontonan Harus Jadi Tuntunan

MUI Minta Hentikan Islamofobia

MUI Curiga Ada Fraksi di DPR yang Hambat Pengesahan RUU Larangan Miras

Download Aplikasi JawaPos.com