<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/whocLExC0AZ8qdIIPFR1ywQjOF5lMWm4Ji6Pfagw-2-1048994402.jpg" alt="Waketum Partai Golkar Idrus Marham. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Waketum Partai Golkar Idrus Marham. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi perdebatan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi LPG 3Kg. Idrus menilai, penggunaan data tersebut memang membutuhkan proses adaptasi dan tidak bisa langsung diterapkan secara instan. "Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya," kata Idrus di Jakarta, Jumat (3/10). Idrus menambahkan, para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan sinkronisasi dalam pemanfaatan DTSEN. Menurutnya, kebijakan berbasis data hanya akan efektif jika ada harmonisasi antar-kementerian sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sinkronisasi tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. "Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya," ujarnya. Ia menjelaskan, DTSEN nantinya akan diterapkan secara bertahap di masing-masing kementerian sesuai dengan karakter dan kebutuhan sektor terkait. Setelah proses sinkronisasi rampung, data tersebut baru bisa dijadikan rujukan nasional.&nbsp; "Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional," tutur Idrus. Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik lambannya Kementerian ESDM dalam memanfaatkan DTSEN. Menurut Purbaya, data tersebut sudah tersedia dan bahkan telah digunakan oleh Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf.&nbsp; "Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9). Purbaya menegaskan urgensi penggunaan DTSEN karena selama ini masih banyak kelompok masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi energi. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi harus diarahkan agar lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan. Meski begitu, Purbaya mengakui pemerintah belum bisa menghentikan program subsidi dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional masih belum mencapai level ideal. "Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," jelasnya. Dalam laporannya, Purbaya mengungkapkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp 498,8 triliun, dengan realisasi per Agustus 2025 sebesar Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari total anggaran. Ia menekankan bahwa subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.&nbsp; "Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," pungkasnya.

Waketum Golkar menanggapi kritik Menkeu Purbaya mengenai pemanfaatan DTSEN untuk subsidi LPG 3 Kg, menekankan perlunya waktu untuk adaptasi.

Golkar Pasang Badan usai Menteri ESDM Bahlil Dikritik Menkeu Purbaya soal Penyaluran LPG 3 Kg, Waketum: Penerapannya Perlu Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/IMG_2785JPG-1128534243.jpg" alt="ILUSTRASI: Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir menilai, keputusan Universitas Indonesia (UI) terkait revisi disertasi milik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah hal yang lumrah saja terjadi dalam dunia akademik. Karena, proses revisi dalam sebuah karya ilmiah (disertasi) merupakan rangkaian prosedur biasa yang musti dilalui setiap mahasiswa sebelum meraih gelar akademik nantinya. "Revisi itu juga mengkonfirmasi bahwa tudingan plagiat yang sebelumnya dialamatkan kepada Ketua Umum kami itu dengan sendirinya terbantahkan," kata Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawan, Jumat (7/3). "Jadi, sekali lagi tudingan plagiat yang dihembuskan pihak-pihak tertentu itu tidak benar dengan adanya keputusan revisi ini," tegas dia. Adies juga mengingatkan agar ke depan pihak kampus untuk lebih berhati-hati lagi sebelum mengeluarkan sebuah keputusan. "Sebab sebuah keputusan akan berdampak ke mahasiswa itu sendiri nantinya, jika model keputusannya justru menimbulkan friksi di internal mereka. Yang dirugikan jelas mahasiswanya," ungkapnya. "Dan ini bisa jadi preseden buruk ke depannya dan bisa berefek ke mahasiswa lainnya, jika model keputusannya dibuat secara serampangan,"&nbsp;ungkapnya. Ke depan, Adies menyarankan agar pihak kampus dalam hal ini UI untuk lebih kredibel lagi dalam membuat sebuah keputusan yang memiliki dampak luas bagi para mahasiswa-mahasiswinya. "UI ini kan kampus ternama dan punya kredibilitas yang tinggi, jangan sampai nama besar mereka dipertaruhkan hanya karena kurang teliti dalam membuat sebuah keputusan," imbuhnya. "Saya kira ini pelajaran bukan hanya bagi UI, tetapi untuk kampus-kampus besar lainnya ketika membuat sebuah keputusan jangan sampai merugikan kepentingan mahasiswa-mahsiswinya dalam menempuh study," pungkasnya.

Menurut Adies Kadir, soal revisi disertasi milik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah hal yang lumrah saja terjadi dalam dunia akademik.

UI Minta Revisi Disertasi Bahlil Lahadalia, Begini Respons Waketum Golkar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-penasaran-isi-surpres-soal-ruu-pertembakauan_m_117832.jpeg" alt="Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo, meminta Ketua Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Menurutnya, ada dugaan kader senior tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman menilai, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan untuk seluruh kader partai berlambang pohon beringin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,&rdquo; kata Firman kepada wartawan, Sabtu (15/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman mengingatkan, ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Ia mencontohkan ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,&rdquo; tegas Firman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman yang juga Wakil Ketua Soksi ini mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Firman, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Firman mengaku heran jika ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.&nbsp;Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jateng III ini menilai, pernyataan dari salah satu kader senior tersebut justru memunculkan kegaduhan di internal partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman menegaskan, pernyataan itu ditentang seluruh pimpinan daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia, karena sangat provokatif dan berpotensi merusak soliditas partai menjelang Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka &lsquo;menari di atas genderang orang lain&rsquo;, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,&rdquo; tegas Firman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/011774486/tips-mengatasi-rasa-malas-saat-memulai-hari-dengan-olahraga-pagi">Tips Mengatasi Rasa Malas saat Memulai Hari dengan Olahraga Pagi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waketum Golkar ini menambahkan, DPP Golkar masih berpegang teguh pada kesimpulan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Pleno tidak merekomendasikan desakan munaslub. Firman justru mencurigai ada penumpang gelap dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati,&rdquo; pungkas Firman.</div>

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,”

Waketum Golkar Sebut Kader yang Wacanakan Munaslub Bisa Dipecat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir mengaku partai berlogo pohon beringin telah menonaktifkan Azis Syamsuddin dari jabatannya dari wakil ketua umum. Karena, Partai Golkar ingin Azis Syamsuddin fokus terhadap kasus yang mejeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Sehingga melakukan penonaktifan.  "Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK," ujar Adies dalam jumpa pers di Gedung DPR, Sabtu (25/9).  Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, alasan pihaknya menonaktifkan Azis Syamsuddin ini lantaran merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.  "Sebagaimana amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi," katanya.  Diketahui, KPK telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka dugaan praktik suap penanganan perkara di Lampung Tengah.  Azis telah dibidik dalam kasus ini sejak Agustus 2020. Azis mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.  Robin meminta uang ke Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Robin dibantu Pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya. Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali dengan dua mata uang asing. Uang yang diberikan yakni USD 100 ribu, SGD 17.600, dan SGD 140.500.  Uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp 3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp 4 miliar untuk menutup kasus.  Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Golkar Nonaktifkan Azis Syamsuddin Sebagai Waketum

waketum golkar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#waketum golkar

Berita Terkini

Golkar Pasang Badan usai Menteri ESDM Bahlil Dikritik Menkeu Purbaya soal Penyaluran LPG 3 Kg, Waketum: Penerapannya Perlu Waktu

UI Minta Revisi Disertasi Bahlil Lahadalia, Begini Respons Waketum Golkar

Waketum Golkar Sebut Kader yang Wacanakan Munaslub Bisa Dipecat

Golkar Nonaktifkan Azis Syamsuddin Sebagai Waketum

Download Aplikasi JawaPos.com