<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-4JPG-1172823604.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Drama Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah antiklimaks.&nbsp;Meski sempat diwarnai dengan saling klaim menjadi ketua umum terpilih secara aklamasi, tetapi sudah berakhir dari keputusan dari pemerintah.&nbsp; Hal itu ditandai dengan keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. "Khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).&nbsp; Adapun susunan pengurus DPP PPP periode 2025-2030 dalam surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 sebagai berikut:&nbsp; <ul> <li class="pf1">Ketua Umum: Muhamad Mardiono</li> <li class="pf1">Wakil Ketua Umum: Epyardi Asda, Ermalena, Rusli Effendi,</li> <li class="pf1">Sekretaris Jenderal: Imam Fauzan A Uskara</li> <li class="pf1">Wakil Sekretaris Jenderal: Atik Heru Maryanti</li> <li class="pf1">Bendahara Umum: Arya Permana Graha</li> <li class="pf1">Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Patrika Susana&nbsp;</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016651825/mahkamah-ppp-respons-pengesahan-menkum-tandatangani-kepengurusan-kubu-mardiono-tuding-kurang-syarat-formil">Mahkamah PPP Respons Pengesahan Menkum Tandatangani Kepengurusan Kubu Mardiono, Tuding Kurang Syarat Formil</a> Untuk diketahui, Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10).&nbsp; Supratman menyatakan penandatanganan SK terhadap kubu Mardiono disahkan sekitar pukul 10.00 WIB, pada Rabu (1/10). &nbsp; Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Epyardi Asda yang baru disahkan namanya oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pihaknya memang bergerak cepat mendaftarkan hasil Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9). &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016649862/menkum-supratman-akui-sudah-sahkan-kepengurusan-ppp-kubu-mardiono">Menkum Supratman Akui Sudah Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono</a> "Dengan pengurusan ini kami akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader untuk merapatkan barisan PPP. Kita akan bekerja untuk rakyat demi mengembalikan PPP ke parlemen," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (2/10) &nbsp; Epyardi Asda menyadari bakal ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sedang hasil Muktamar X PPP. Semua itu ada mekanisme dan jalurnya. "Jika dari sebelah melakukan upaya hukum, kami persilakan. Kami akan siap hadapi karena negara ini negara hukum," tandasnya.

Keputusan Menteri Hukum Nomor yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk susunan kepengurusan DPP PPP periode 205-2030.

Susunan Pengurus PPP Setelah Disahkan Menteri Hukum, Ketum Mardiono Dibantu 3 Waketum

<div id="m#msg-f:1812256749521990803" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Raffi-Ahmad-45604893.jpg" alt="Simak 8 Daftar Kejanggalan Kampus UIPM yang Beri Gelar Doktor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. (Instagram/ raffinagita1717)" width="100%">
<figcaption>Simak 8 Daftar Kejanggalan Kampus UIPM yang Beri Gelar Doktor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. (Instagram/ raffinagita1717)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Raffi Ahmad sempat hebohkan publik luas beberapa waktu belakangan setelah mengumumkan ke publik bahwa dirinya mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Universal Institute of Profesional Management (UIPM) Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015170603/jawa-tengah-raih-15-medali-emas-pada-hari-pertama-peparnas-xvii-2024">Jawa Tengah Raih 15 Medali Emas pada Hari Pertama Peparnas XVII 2024 </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari kontroversi yang terjadi atas pemberian gelar tersebut, langkah Raffi Ahmad nyatanya terus menanjak lebih tinggi lagi. Kini, suami Nagita Slavina itu dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di institusi Kadin.(Kamar Dagang dan Industri Indonesia).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafi Ahmad masuk dalam struktur kepengurusan Kadin periode 2024-2029 versi Anindya Bakrie. Ayah dua anak tersebut senang mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Waketum Kadin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Di sini saya Raffi Ahmad dipercayakan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujar Raffi Ahamd sebagaimana dalam unggahan Instagram Story raffinagita1717, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raffi Ahmad mengaku siap bekerja dan bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dalam beberapa waktu ke depan akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Setelah unggul atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 lalu dan Prabowo-Gibran diumumkan KPU sebagai pemenang pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik,&nbsp; sinergi kita pasti akan lebih baik. Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang dinginkan dan terbaik," kata Raffi Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raffi Ahmad termasuk salah satu selebriti yang ikut terlibat dalam proses pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Raffi Ahmad sempat hebohkan publik luas beberapa waktu belakangan setelah mengumumkan ke publik bahwa dirinya mendapat gelar kehormatan Dokt

Resmi Jabat Waketum Kadin, Raffi Ahmad Sebut Siap Bersinergi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

<div id="m#msg-f:1812253649707107089" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/Screenshot_2024-10-07-18-19-11-805_comgoogleandroidgm-edit-2507751527.jpg" alt="Aktor dan presenter Raffi Ahmad ditunjuk sebagai waketum Kadin bidang Pariwisara dan Ekonomi Kreatif. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aktor dan presenter Raffi Ahmad ditunjuk sebagai waketum Kadin bidang Pariwisara dan Ekonomi Kreatif. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) versi Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub 2024 secara resmi menunjuk aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015170472/hasil-ott-di-kalimantan-selatan-kpk-amankan-uang-senilai-total-rp-10-miliar">Hasil OTT di Kalimantan Selatan, KPK Amankan Uang Senilai Total Rp 10 Miliar</a> Dengan penunjukkan itu, bos RANS Entertainment ini resmi masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Ketua Umum Anindya Bakrie versi Munaslub 2024. Merespons hal itu, Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie karena telah dipercaya untuk masuk dalam kepengurusan Kadin 2024-2029. "Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Raffi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10). Lebih lanjut, Raffi mengungkapkan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terutama pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik," ungkap Raffi. Bahkan dia juga mengaku optimistis bahwa kepemimpinan Anindya Bakrie akan terus menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah demi kemajuan perekonomian bangsa. "Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik. Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," lanjutnya. Untuk diketahui, pengumuman pengurus Kadin versi Anindya Bakrie disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya. Ia juga mengungkapkan pujiannya kepada Anindya Bakrie. Salah satunya karena masih memberikan tempat kepada Arsjad Rasjid yang merupakan Ketum Kadin 2021-2026. Dalam momen itu, Mulyadi juga mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid. "Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," ujar Mulyadi. (*) <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

bos RANS Entertainment ini resmi masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Ketua Umum Anindya Bakrie versi Munaslub 2024.

Raffi Ahmad Ditunjuk jadi Waketum Kadin Versi Munaslub 2024 Pimpinan Ketum Anindya Bakrie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-17-10-26-17-827-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Iwan Budianto meminta Komite Pemilihan (KP) untuk menghapus namanya dari daftar calon Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027. Iwan mengatakan bahwa ia tidak mencalonkan diri dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027. "Seperti janji saya sebelumnya, saya tidak ingin mencalonkan dan dicalonkan kembali menjadi Exco PSSI periode 2023-2027," kata Iwan. Iwan menjelaskan, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemilik suara PSSI yang sudah mendaftarkan dirinya ke Komite Pemilihan untuk kembali maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Namun, lanjutnya, ia telah memutuskan untuk tidak lagi masuk dalam bursa pemilihan tersebut. Ia telah mengirimkan surat resmi kepada Komite Pemilihan terkait permintaannya untuk menghapus nama dalam daftar calon Waketum PSSI periode 2023-2027. "Saya sudah berkirim surat dan meminta Komite Pemilihan untuk menghapus nama saya sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027," ujarnya. Komite Pemilihan (KP) PSSI telah mengumumkan total 100 nama yang bakal menduduki kursi-kursi di Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027. Dari total 100 nama tersebut, ada lima orang yang merupakan bakal calon ketua umum dan 17 bakal calon wakil ketua umum. Sejumlah nama dalam bakal calon ketua umum adalah AA La Nyalla Mattalitti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir dan Fary Djemy Francis. Sementara untuk nama bakal calon wakil ketua umum, di antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Ratu Tisha Destria, sekretaris jenderal perempuan pertama PSSI, termasuk Iwan Budianto. (*)

Iwan Budianto Minta Namanya Dihapus dari Daftar Waketum PSSI

Waketum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Waketum

Berita Terkini

Susunan Pengurus PPP Setelah Disahkan Menteri Hukum, Ketum Mardiono Dibantu 3 Waketum

Resmi Jabat Waketum Kadin, Raffi Ahmad Sebut Siap Bersinergi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Raffi Ahmad Ditunjuk jadi Waketum Kadin Versi Munaslub 2024 Pimpinan Ketum Anindya Bakrie

Iwan Budianto Minta Namanya Dihapus dari Daftar Waketum PSSI

Download Aplikasi JawaPos.com