<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-menteri-komjen-syafruddin-resmi-pensiun-dini_m_.jpg" alt="Mantan Wakapolri Komjen Syafruddin" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri Komjen Syafruddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin telah resmi mengundurkan diri sebelum dia dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat pengunduran diri tersebut dilayangkannya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa (14/8). "Mekanisme sudah dilakukan, kemarin Pak Wakapolri waktu itu sudah melayangkan surat pengunduran diri selaku anggota Polri dan otomatis juga jabatan sudah tidak melekat dari beliau," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal di kantornya, Rabu (15/8). Surat pengunduran diri itu disetujui Tito dan langsung dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. "Artinya hari ini Pak Komjen Syafruddin sudah tidak lagi sebagai anggota Polri," tegas Iqbal. Pejabat tinggi Polri yang bakal menjadi Wakapolda Jatim itu mengatakan, pengunduran diri Syafruddin juga berarti bahwa jenderal bintang tiga tersebut pensiun sebelum waktunya. Adapun dia harusnya pensiun pada tahun depan. "Jadi pengunduran diri bahasanya adalah pensiun dini walaupun beliau masih tersisa sampai bulan Mei tahun depan," jelas Iqbal. Sementara itu, Polri katanya bangga ketika pejabatnya dipilih untuk menempati posisi menteri. Apalagi di bawah pimpinan Jokowi. "Bersyukur dan selamat Polri bangga putra terbaik Bhayangkara Polri dipilih sebagau menteri kabinet Jokowi," pungkas Iqbal. (dna)

Jadi Menteri, Komjen Syafruddin Resmi Pensiun Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-wni-simpatisan-isis-diproses-di-malaysia_m_.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga berafaliasi dengan kelompok teroris ISIS belum dideportasi dari Malaysia. Mereka rencananya akan diproses hukum di negeri Jiran itu. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin sebelumnya mengatakan mereka tidak akan diproses hukum di Indonesia. Namun dia membantahnya. "Saya tidak menyatakan diproses di sini, saya bilang sedang dikoordinasikan antara otoritas Indonesia dan Malaysia," kilahnya saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (2/8). Kata dia, mereka yang melakukan pidana bisa diproses dimana saja. Bisa sesuai lokasi mereka melakukannya. "Namanya hukum itu di mana saja diproses di dunia ini, kan sama saja. Tidak mutlak harus diproses di sini," tegas Syafruddin. Saat ini, ketiga WNI kabarnya masih diperiksa oleh penyidik PDRM bekerja sama dengan Kepolisian Indonesia. "Di Malaysia dengan kepolisian Indonesia. Kan sama-sama, semua join operation," pungkas Syafruddin. Sebelumnya, pada 20 Juli 2018, Syafruddin mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) terkait deportasi ketiganya. "Sedang dikoordinasikan dengan aparat (Polisi) Diraja Malaysia, antara BNPT dan PDRM," kata Syafruddin. Diketahui, selama operasi keamanan pada 12-17 Juli, kepolisian Malaysia menangkap 7 orang teroris, yakni 4 warga Malaysia, dan 3 orang diduga WNI. Mereka juga diduga terlibat dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Negara Islam Indonesia (NII). Mereka dituding menargetkan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

3 WNI Simpatisan ISIS Diproses di Malaysia?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kata-wakapolri-soal-laporan-eks-danjen-kopassus_m_230670.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah seorang pejabat tinggi Polri dituding mengintervensi kasus sengketa lahan yang melibatkan Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko.&nbsp;Kabarnya, orang tersebut memiliki jabatan di atas Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Ditanya mengenai hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin enggan menanggapinya lebih jauh. "Tanya saja sama yang melapor," ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (25/7). Dia mengaku belum mendengar atau menerima kabar terkait laporan Soenarko ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Eko Putut Bayuseno pada Senin kemarin, (23/7). "Saya tak tahu, saya belum ada laporan itu," tegasnya. Namun yang pasti jika pejabat tinggi yang disebut-sebut memiliki posisi di atas Kabareskrim, hal tersebut berarti mengarah kepada dirinya dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Di atas kabareskrim, kapolri sama saya," imbuh Syafruddin. Dia lantas menyanggah bahwa ada intervensi terhadap kasus tersebut. Kendati demikian, dia mempersilakan jika laporan Soenarko diproses lebih lanjut. "Danjen tidak ada saya rasa. Langkahnya Polri, ya silakan saja (diproses)," pungkas Syafruddin. Sebwlumnya, Soenarko yang menjabat sebagai Dirut PT Sebuku Batubai Coal dan PT Sebuku Tanjung Coal mengaku kesal, lahan tambangnya diserobot PT MSAM. Tak hanya satu, ada dua lahan yang diserobot PT MSAM. Luas total lahan sekitar 25 hektar. Pada sengketa di lahan pertama, dirinya sudah melapor ke Polda setempat, tapi tidak ditindaklanjuti. Soenarko juga sudah melapor ke Bareskrim Polri dan sudah dilakukan penyelidikan awal, sayangnya hingga kini kasus tersebut belum juga selesai. Padahal dirinya mengaku sudah mempunyai bukti pelepasan hak. Itupun menurutnya dizalimi gubernur dengan mencabut izin. Pihaknya sudah menggugat di PTUN dan PTUN mengatakan batal. "Keputusan gubernur batal. Walaupun gubernur banding," cerita Soenarko kemarin. Pada lahan kedua, Soenarko menuding Polres Kotabaru tak bersikap netral atas sengketa lahan ini. Aparat polres disebut Soenarko melakukan pembiaran atas sikap PT MSAM yang tetap menduduki lahan padahal sudah ada perintah kedua belah pihak mengoaongkan lahan untuk sementara hingga sengketa usai. "Mereka (PT MSAM) menduduki lahan kami, kami laporkan, tidak ditindaklanjuti, dibiarkan saja. Mereka waktu kami menjaga, malah ditangkap dan diproses," kesalnya saat menyambangi Mabes Polri pada Senin lalu. Soenarko pun mendengar kabar bahwa perlakuan yang didapatkannya dan ketidakjelasan kasus sengketa ini tak lepas dari intervensi petinggi Mabes Polri. "Penyidik bilang disuruh berhenti dari Mabes Polri, yang jelas bukan dari Polda atau Polres," sambungnya. Dia menuding bahwa intervensi adalah pihak yang mempunyai kuasa di atas Kabareskrim. "Kalau yang bisa mengintervensi Kabareskrim ya di atasnya Kabareskrim. Simpulkan sendiri," ucap Soenarko penuh teka teki. Kendati demikian dia masih menaruh keyakinan bahwa kasus sengketa lahan ini dapat dituntaskan pihak Kepolisian. "Pada kesempatan ini kami masih punya keyakinan permasalahan ini bisa diselesaikan TB1 (Kapolri Jenderal Tito Karnavian)," pungkas Soenarko.

Begini Kata Wakapolri Soal Laporan Eks Danjen Kopassus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/operasi-tinombala-diperpanjang-pasukan-gabungan-diminimalisir_m_229451.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa tugas Satgas Operasi Tinombala yang melibatkan pasukan TNI dan Polri diperpanjang. Selama tiga bulan ke depan, mereka berupaya mengejar sisa-sisa anggota kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MTI) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. "Memang itu (pengejaran kepompok Santoso) harus diselesaikan, menyelesaikan saja itu (dengan) perpanjangan," ujar Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di PTIK, Jakarta, Jumat (20/7). Kendati demikian, jumlah anggota Satgas tidak seperti pada operasi sebelumnya. Sebab, personel yang dipakai berasal dari kepolisian di daerah.&nbsp; Bukan personel khusus yang dikirim dari pusat. "Itu hanya pakai personel di wilayah saja, tapi operasinya tetap. Karena operasi itu bukan hanya menyangkut peralatan atau anggota besar, tapi juga menyangkut anggaran," sebut Syafruddin. Nah untuk anggarannya sendiri, kata dia tetap disokong dari pusat. "Anggaran tetap, anggaran dari pusat ke kewilayahan," pungkas Syafruddin. Diketahui, Operasi Tinombala berjalan sejak 2016 silam dan selalu diperpanjang hingga hari ini. Perpanjangan terakhir dilakukan pada April 2018 hingha 100 hari ke depan, yang kemungkinan berakhir pada September 2018. Komandan MIT Santoso alias Abu Wardah sendiri&nbsp;telah tewas dalam baku tembak di Pegunungan Biru, Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah, 18 Juli 2016 lalu. Kendati demikian, beberapa anak buah santoso masih dalam pelarian. Beberapa lainnya ada yang menyerahkan diri dan ada yang ditangkap karena kelelahan atau tewas. Adapun nama teroris yang tersisa adalah Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon, Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar, Qatar alias Farel, Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim, dan Kholid.&nbsp;

Operasi Tinombala Diperpanjang, Pasukan Gabungan Diminimalisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-senang-banyak-begal-ditangkap-polisi_m_229361.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin senang melihat banyaknya pelaku kejahatan jahanan yang berhasil diringkus dalam operasi cipta kondisi sejak 3 Juli kemarin. Pasalnya, perhelatan Asian Games tinggal menghitung minggu. "Kita memerintahkan penanganan khusus dan hasilnya menggembirakan ya, sudah banyak begal ditangkap di Jabar&nbsp; (Jawa Barat) di DKI (Jakarta)," ujarnya saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (20/7). Syafruddin kembali menyebut bahwa penanganan penjahat jalanan sebenarnya tidak sulit seperti terorisme. Penuntasan kasus kejahatan jalanan, kata dia, tergantung dari kemauan masing-masing kepolisian wilayah. "Gampang itu, tergantung kemauan ya, jadi yang tidak mau, kita ganti. Kalau yang mau pasti berhasil," tegasnya. Soal tindakan tegas kepolisian yang dikritik sejumlah aliansi dalam mengatasi kejahatan jalanan, Syafruddin menjelaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Langkah petugas sudah sesuai standar operasional prosedur. Namun memang, tidak boleh ada kecerobohan bagi para petugas di lapangan dalam menindak pelaku kejahatan. Jika tidak ada ancaman, para pelaku seharusnya tidak ditembak. "Sepanjang itu masih situasi normal, tidak boleh ceroboh apalagi penembakan, tidak boleh," pungkas Syafruddin.

Wakapolri Senang Banyak Begal Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-wni-simpatisan-isis-di-malaysia-bakal-dibawa-pulang_m_229340.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia terkait kabar ditangkapnya tiga warga negara Indonesia (WNI). Adapun ketiganya disebut-sebut berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). "Sedang dikoordinasikan dengan aparat Diraja Malaysia. Antara BNPT dan PDRM (Polis Diraja Malaysia)," ujar Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/7). Rencananya, ketiga WNI simpatisan ISIS itu diperiksa otoritas setempat. "Nanti kalau sudah selesai, bisa kita bawa pulang, nanti kita akan investigasi di sini," pungkas Syafruddin. Sebelumnya, selama operasi keamanan pada 12-17 Juli, kepolisian Malaysia menangkap 7 orang teroris, yakni 4 warga Malaysia, dan 3 orang diduga WNI. Mereka juga diduga terlibat dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Negara Islam Indonesia (NII). Mereka dituding menargetkan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, mereka diciduk ketika melalui perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi di Malaysia. Ternyata, ketiganya sudah terdeteksi oleh otoritas Malaysia.&nbsp; "Mereka ada indikasi ada terkait dengan ISIS. Oleh sebab itu diamankan dulu di sana," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7). Informasi awal menyebutkan bahwa salah satu WNI yang terafiliasi dengan ISIS berinisial UR, 42. "Kemudian yang dua identitas belum dapat karena ada di polisi Malaysia, masih ditangkap. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut nanti akan sampaikan," tutur Setyo. Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui tanah kelahiran UR. Sebab berdasarkan informasi sementara, hanya terdapat nomor paspor berikut nama yang diserahkan.&nbsp; "Makanya ini masih sangat awal, makanya saya sampaikan memang betul ada penangkapan WNI di Malaysia," tambahnya.&nbsp; Mengenai status UR sebelumnya yang telah masuk radar Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, Setyo mengaku akan memastikannya kembali kepada pihak Densus.&nbsp;"Nanti saya tanya Densus. Datanya ada di Densus," pungkas Setyo.

3 WNI Simpatisan ISIS di Malaysia Bakal Dibawa Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-amanah-jokowi-begini-langkah-polri-amankan-asian-games-2018_m_227033.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Asian Games, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tampak memburu para terduga teroris. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan amanat kepada Polri untuk tidak lengah terhadap teroris. Padahal, sebelumnya, polisi sedikit mengeluarkan penyataan terkait teroris. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang akhirnya memberikan statemen soal penangkapan teroris. Namun, dia juga lebih banyak bicara mengenai harapan Polri di HUT Bhayangkara dan Asian Games. Ketika ditanya kejelasan mengenai penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror di Depok kemarin, Syafruddin berbicara tak sesuai harapan. Dia meminta masyarakat tidak selalu beropini bahwa Densus lah pihak hanya menangkap teroris. Masyarakat menurutnya juga bisa melakukan berdasarkan pengembagan dan dasar yang kuat. "Terorisme jangan dijadikan polemik. Indonesia sudah masuk nomor sembila negara paling aman di dunia, di sana karena kita penanganannya yang soft approach diakui," tutur Syafruddin di lokasi yang sama. Namun ditegaskan kembali soal teroris di Depok berasal jaringan mana, dia menjawab singkat. "Pengembagan. jaringan sama. Sudah," tukasnya seraya berlalu meninggalkan lokasi. Namun sebelum itu dia menjelaskan bahwa dalam pengamanan Asian Games, 200 personel gabungan bakal dikerahkan. Simulasi pengamanannya pun sudah berjalan satu tahun.&nbsp; "Personel kemanan Polri seratus ribu. TNI dan yang lain seratus ribu, itu di empat provinsi, Sumsel, Banten, DKI, Jawa Barat," tuturnya. Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpendapat bahwa jaminan keamanan harus benar-benar diberikan Polri, terutama kepada atlet dan official asing. "Polri jelas tidak boleh lengah dan ceroboh serta kecolongan. Ruang gerak para teroris harus dikunci rapat," tegasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (11/7). Jika Polri lengah dan terjadi aksi teror, dipastikan para peserta Asian Games akan ketakutan dan pulang ke negaranya masing-masing. "Asian Games akan ditinggal pesertanya," kata Neta. Dari informasi yang diperoleh IPW pasca meledaknya bom di Pasuruan Jatim pada 5 Juli 2018, ada pergerakan jaringan teroris ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera bagian selatan. Saat ini jajaran kepolisian sudah berhasil mengantisipasinya, dengan cara melakukan pembersihan. Terbukti sepanjang 9 Juli 2018 dari pukul 09.30 hingga 21.00, kepolisian berhasil melakukan penggerebekan di lima lokasi, di Bekasi, Jakarta, dan Depok. Sebanyak 21 terduga teroris ditangkap. Bahkan di Kemayoran Jakpus, polisi menyita sejumlah amunisi, mortir, anak panah dan lainnya. Sementara di Depok, polisi menangkap lima orang berasal dari Sukabumi dan Jateng. Dari kelompok Lukman ini polisi menyita sejumlah dokumen. Dari dokumen inilah polisi kemudian mencurigai bahwa kelompok Lukman&nbsp; hendak menebar sejumlah aksi teror di Jakarta. Namun, polisi harus tetap melakukan pagar betis. Pasalnya, pelaku bom Pasuruan belum juga tertangkap. Abdullah berhasil melarikan diri dengan membawa ransel yang diduga berisi bahan peledak. Pelaku bom Pasuruan tersebut diduga memiliki jaringan teror di Aceh, Banten, dan Jatim. Selain itu, pergerakan kelompok tertentu di Sumatera bagian selatan perlu juga diantisipasi Kepolisian. Sebab hingga kini belum ada penggerebekan dan penangkapan di wilayah tersebut. Padahal, lanjut Neta, pelaksanaan Asian Games dari 18 Agustus hingga 2 September berlangsung di Jakarta dan Palembang. "Untuk itu polisi perlu melakukan pagar betis di wilayah Sumbagsel, sehingga pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Palembang benar-benar aman," punkasnya.

Dapat Amanah Jokowi, Begini Langkah Polri Amankan Asian Games 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mabes-polri-akui-tangkap-terduga-teroris-di-beberapa-tempat_m_226691.jpg" alt="Ilustrasi Densus 88 menggerebek rumah terduga teroris." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88 menggerebek rumah terduga teroris.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia tengah bergerak memburu para terduga teroris. Bukan hanya Densus 88 Antiteror, namun juga satuan lainnya dibantu oleh Tentara&nbsp; Nasional Indonesia (TNI).&nbsp; "Semua bergerak, bukan hanya Densus. Densus itu tugasnya sangat spesifik khusus tapi yang bergerak seluruh kewilayahan satuan fungsi yang lain, intelijen, Bareskrim semua bergerak," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta,Selasa (10/7). Buktinya, sejumlah terduga teroris pun diamankan belakangan waktu ini. Namun sayangnya, mereka tidak memberi informasi yang lengkap mengenai lokasi dan siapa yang diamankan tersebut.&nbsp; "Ada memang beberapa yang kita amankan di beberapa daerah. Tapi sekali lagi saya tidak akan sampaikan.&nbsp;Ada beberapa kelompok lama dan baru,"&nbsp;ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Mohamad Iqbal saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta.&nbsp; Kendati demikian kata dia, upaya paksa terhadap terduga teror itu dalam rangka pencegahan. "Upaya pencegahan itu karena represif untuk preventif," tegasnya.&nbsp; Dia pun meminta seluruh pihak terkait terlibat guna&nbsp;mempersempit ruang gerak teroris. "Memadamkan aliran yang melenceng dan lainnya," tutur Iqbal.&nbsp; Sementara itu, Iqbal mengatakan bahwa Polri&nbsp;menjamin keamanan di seluruh pelosok tanah air. "Apalagi kita akan menggelar event Asian Games bukan hanya perencanaan pengamanan di lokasi-lokasi tetatpi di seluruh Indonesia, kita lakukan upaya pencegahan," pungkasnya. Sekadar informasi, pada Senin (9/7) Densus 88 menangkap AS, terduga teroris&nbsp;di Jalan Perumahan Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.&nbsp; Terduga AS diamankan bersama istri dan 4 orang anaknya, dimana tiga diantaranya masih anak-anak dan satu lagi berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dia diduga pengembangan bom Pasuruan. Hari yang sama, Tim Densus 88 juga mengamankan seorang terduga teroris di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, jajaran Densus 88 berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Kemayoran untuk melakukan penggeledahan. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, seorang terduga teroris yang belum diketahui namanya juga diamankan petugas Densus 88 di depan pintu masuk Kompleks Deppen RI, Cimanggis, Depok.

Mabes Polri Akui Tangkap Terduga Teroris di Beberapa Tempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-ancam-copot-jabatan-pejabat-polri_m_226684.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelesaian kasus kejahatan jalanan menurut Wakapolri Komjen Pol Syafruddin terbilang mudah. Karena itu, seluruh jajaran Polri diminta untuk menggelar operasi guna menumpas tuntas para pelakunya. "Mau apa? Mau di ujung dunia, Jakarta. Mana? Papua, semua, seluruh Indonesia (Polda hingga Polres) harus bergerak," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/7). Kepolisian wilayah diberikan waktu satu bulan untuk menuntaskan kejahatan ini. "Begal, street crime itu sama saja kayak miras oplosan, itu harus selesai, gampang menyelesaikannya, nggak sulit seperti teroris," imbuhnya. Jika tak mampu terungkap para pelakunya, Syafruddin kembali menegaskan bahwa ada evaluasi bagi pemimpin Kepolisian di wilayah tersebut. "Saya sudah empat kali menyatakan, saya tidak pernah meleset ya. Satu bulan tidak selesai, kita ganti. Gampang, gampang," tegasnya. Apalagi, menurutnya, tidak ada perubahan pola para penjahat jalanan dalam melakukan aksinya. Yakni dengan cara melumpuhkan korban, mengambil barangnya, hingga menggunakan cara kekerasan. "Sama, tidak ada pola. Yang sulit itu terorisme. Yang begal itu gampang, tergantung intensitas operasi suatu wilayah. Oleh karena itu, tergantung komandan di wilayah itu, kita kasih tekanan target harus selesai," pungkas Syafruddin.

Wakapolri Ancam Copot Jabatan Pejabat Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolres-jaksel-sebut-pemukul-anak-menpora-belum-ditangkap_m_224047.jpeg" alt="Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar." width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian metro Jakarta Selatan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pemukulan Ahmad Siroj Fadlulloh saat laga Persija melawan Persebaya di PTIK, Selasa (26/6) kemarin. Polisi masih mendalami tersangka. "Pelaku belum diamankan. kita dalami dulu," ujar Kapolres Jakarta Salatn, Kombes Pol Indra Jafar saat dihubungi Jawapos.com, Sabtu (30/6). Terlihat dalam sebuah video yang beredar, korban yang merupakan anak dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ini diminta keluar dari tribun penonton. Namun seiring korban berjalan keluar, pria yang menggunakan topi bewarna hijau tersbeut mengalami kekerasan oleh seorang suporter yang diduga The Jakmania. Korban mengalami pukulan keras yang mengarah bagian kiri kepala. Dalam sebuah video yang beredar berdurasi 23 detik tersebut, sempat terjadi kericuhan antara suporter dan pengawal anak korban. Atas peristiwa tersebut, pihak korban pun melaporkan kejadian tersebut ke mapolres jaksel dengan nomor LP/1143/K/VI/2018/PMJ/Restro Jaksel. Namun menurut Indra Jafar, laporan tersebut bukan datang dari korban, melainkan hanya rombongannya yang saat itu mengamankan saat kejadian. "Belum buat laporannya mas, kita baru info dan masih mempelajari. Ini baru laporan pihak yg masuk rombongan mereka dan yg korban belum secara resmi ke kita," tutupnya. Sebelumnya, Polisi&nbsp;mengklaim telah menangkap&nbsp;oknum suporter Persija Jakarta yang diduga melakukan pemukulan terhadap&nbsp;putra Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi. Tidak butuh waktu lama buat polisi untuk mengantongi identitas pelaku sebelum meringkusnya. "Sudah ditangkap. Tadi sudah dilaporkan kepada Menpora. Itu sudah diproses," ujar Wakapolri Komjen Syafruddin saat berada di kantor INASGOC, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6). Untuk diketahui, pemukulan putra Imam tersebar setelah sebuah&nbsp;video berdurasi 23 detik beredar. Dalam video tersebut, tampak putra Imam diusir dari bangku penonton dalam laga Persija melawan Persebaya pada Selasa (26/6) kemarin. Selain diusir,&nbsp;putra Imam&nbsp;juga mendapat bogem mentah dari salah seorang&nbsp;yang diduga suporter Persija. Syafruddin yang merupakan dewan pembina Persija menyayangkan kejadian tersebut. Dengan tertangkapnya tersangka, Syafruddin meminta agar kasus itu tetap diproses secara hukum. "Tak ada kaitannya status saya sebagai pembina dengan kasus pemukulan. Tidak ada kaitannya. Kriminal ya kriminal. Jangan digabung-gabung," katanya. Menpora Imam Nahrawi langsung menempuh jalur hukum atas kekerasan yang dialami anak sulungnya tersebut. "Wajib diproses hukum karena bukti dan saksi sudah ada. Tunggu apa lagi," tegas Imam setelah kejadian.

Kapolres Jaksel Sebut Pemukul Anak Menpora Belum Ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakapolri komjen pol syafruddin

Berita Terkini