<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-sebut-penilaian-polri-beda-dari-bawaslu-soal-wakapolda-sumut_m_223795.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasi sudah menjadi bubur, mungkin itu pribahasa yang tepat untuk menggambarkan posisi Brigjen Pol Hasanuddin. Dia terlanjur dicopot dari jabatannya walaupun tidak terbukti tidak netral dalam Pilkada di Maluku. Ya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku kemarin memutuskan bahwa Brigadir Jenderal Hasanuddin tidak terbukti mengarahkan untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah di sana. Bagaimana tanggapan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengenai hal ini? "Itu domainnya Bawaslu, tapi domain Polri secara kedisiplinan Kapolri sudah menindak dan kita sudah tarik dari jabatannya dan didemosi," katanya saat ditemui di PTIK, Jakarta, Kamis malam (29/6). Syafruddin menuturkan, Bawaslu dengan Polri tentunya berbeda dalam menilai Hasanuddin. "Iya lain, nggak boleh dicampur aduk. Kalau Bawaslu dengan Polri persatuannya di Gakkumdu tapi masing-masing, punya kewenangan," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam keterangan tertulis, Rabu, (20/6) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mencermati netralitas Polri dalam proses pilkada 2018. Kata dia, di Maluku, ada perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal yang aktif melakukan kampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah. IPW khawatir tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik.

Wakapolri Sebut Penilaian Polri Beda dari Bawaslu Soal Wakapolda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipw-cakada-jangan-main-jorok-dengan-libatkan-tni-dan-pori_m_222192.jpeg" alt="Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan kepada para pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk tidak bermain kotor dengan melibatkan TNI dan Polri. Neta meminta cakada bisa menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2018. "Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," kata Neta dalam diskusi publik bertema 'Netralitas TNI-Polri jadi Sorotan' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6) malam. Komentar tersebut dia sampaikan menyoroti preseden yang melibatkan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin. Yang bersangkutan diduga mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Maluku. Neta khawatir, tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik. "Sangat memprihatinkan sekali. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," tutur Neta. Sementara itu, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut ada kecenderungan cakada yang berlatar belakang kepolisian menggunakan institusi Polri untuk proses pemenangan. Ia menilai, ini tidak sesuai dengan tugas Polri yang sebenarnya. "Tugas Polri adalah pengamanan, bukan pemenangan," ucap Karyono. Menurutnya, Undang-Undang tentang Polri secara tegas menyatakan bahwa Polri harus netral dan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik (parpol). Demikian pula halnya dengan TNI. Lebih lanjut, Karyono meminta TNI dan Polri secara konsisten menjalankan amanat undang-undang. Mereka tidak boleh berpolitik dengan alasan apapun. "TNI-Polri harus istiqomah, taat hukum dan undang-undang. Tidak boleh berpolitik meskipun ada calon yang berlatar belakang TNI-Polri," pungkas Karyono.

IPW: Cakada Jangan Main Jorok dengan Libatkan TNI dan Pori

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mutasi-anggota-polri-tak-netral-diminta-jangan-berhenti-di-hasanuddin_m_222174.jpeg" alt="Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencopotan Brigjen Pol Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi perhatian publik. Hasanuddin dimutasi lantaran diduga mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilgub Maluku. Saat ini, polisi bintang satu itu di mutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Pengamat sosial, Tammat R Talaohu mengingatkan Tito untuk dapat tegas terhadap setiap anggotanya. Bahkan ia menilai pencopotan tidak berhenti terhadap Hasanuddin saja, melainkan hingga ke jaringan bawah. "Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Babinkamtibmas masih terstruktur," kata Tammat dalam diskusi publik bertema 'Netralitas TNI-Polri jadi Sorotan' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6) malam. Menurutnya, netralitas korps Bhayangkata tidak nampak di Pilgub Maluku. Hal ini dikhawatirkan merembet ke daerah lain dan memicu konflik, jika tidak segera dihentikan. "Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan, maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 98. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," tutur Tammat. Tammat juga menyayangkan jika institusi Polri ikut ditarik-tarik ke ranah politik praktis. Maka itu, ia menyarankan agar Tito bisa menertibkan anak buahnya. "Sekali lagi pencopotan pada Wakapolda jangan berhenti di situ. Tapi ditertibkan hingga ke Babinkamtibas," pintanya. Sementara itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpesan agar para pasangan Cagub Maluku yang berlatarbelakang TNI-Polri bisa lebih menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2018. "Jangan main jorok seperti sekarang, karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," sambung Neta. Kata dia, IPW khawatir, tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik. "Sangat memprihatinkan sekali. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," jelasnya. Lebih jauh, Neta pun memprediksi calon Gubernur berlatarbelakang Polri di perhelatan akbar Maluku 2018 tidak akan menang. "Calon dari Polri di Maluku tidak akan menang. Saya berani taruhan. Akibat oknum-oknum dan akibat citra Polri hancur sekali," pungkasnya.

Mutasi Anggota Polri Tak Netral Diminta Jangan Berhenti di Hasanuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolda-maluku-dicopot-elite-pks-tantang-ketegasan-tito-di-jabar_m_221702.jpeg" alt="Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah resmi mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin. Pencopotan itu menyusul dugaan ketidaknetralan Hasanuddin terkait dukungan terhadap salah satu pasangan calon di Pilgub Maluku 2018. Menanggapi pemberhentian Hasanuddin, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku mengapresiasi keputusan Tito tersebut. Baginya, itu merupakan sikap yang tegas. "Tentunya kami mengapresiasi Kapolri yang berani melakukan penindakan yang tegas semacam ini karena sesuai dengan prinsip bahwa polisi harus netral dan sesuai dengan penegasan Kapolri bahwa polisi harus netral. Justru kalau itu tidak dilakukan malah itu tidak tepat," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/6). Atas dasar itu, Hidayat pun meminta Kapolri menunjukkan ketegasan yang sama di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia menyebut, kepolisian harus bisa meyakinkan bahwa jalannya perhelatan akbar lima tahunan itu berjalan netral. "Jabar ini mustinya itu juga harus diberlakukan ketegasan, supaya Polri benar-benar netral," ucap Hidayat. Dia pun mengingatkan Tito untuk mencopot anggotanya jika terbukti melakukan tindakan yang tidak netral. Dengan demikian, Polri mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. "Siapa pun yang melanggar hukum termasuk yang tidak netral di Wakapolda Maluku itu wajar dilakukan penindakan. Dan yang kaya begini nih yang dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum dan polisi," pungkasnya. Sebelumnya Brigjen Hasanuddin dicopot dari posisinya sebagai Wakapolda Maluku atas dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2018 di Maluku. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub Maluku. "Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tinggi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6). Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. "Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," tegas Syafruddin. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2018.

Wakapolda Maluku Dicopot, Elite PKS Tantang Ketegasan Tito di Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/posisi-brigjen-hasanuddin-digantikan-brigjen-akhmad-wiyagus_m_221616.jpeg" alt="Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati Polri) yang tertuang dalam Surat Telegram Polri Nomor ST/1535/VI/KEP/2018 tertanggal Rabu 20 Juni 2018. Dalam TR tersebut, salah satu yang dirotasi yakni Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipkor) Bareskrim Polri Brigjen Akhmad Wiyagus. Dia dirotasi menjadi Wakapolda Maluku menggantikan posisi Brigjen Hasanuddin. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Wiyagus akan diisi oleh Kombes Pol Erwanto Kurnaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri. Kemudian posisi Wadirtipidkor akan diisi oleh Kombes Pol Djoko Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Selain itu, Irjen Gatot Eddy akan menjabat sebagai Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial dan Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri. Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2018/diduga-dukung-salah-satu-paslon-wakapolda-maluku-dicopot" target="_blank">Brigjen Hasanuddin dicopot</a> dari posisinya sebagai Wakapolda Maluku atas dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2018 di Maluku. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub Maluku. "Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6). Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. "Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," tegas Syafruddin. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018.

Posisi Brigjen Hasanuddin Digantikan Brigjen Akhmad Wiyagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-dukung-salah-satu-paslon-wakapolda-maluku-dicopot_m_221596.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin. Pencopotan itu diduga akibat sikap ketidaknetralannya dalam menjaga Pilkada Serentak 2018 di Maluku. Sebab dia mengerahkan suara keluarga besar Bhayangkara untuk salah satu pasangan calon gubernur di Maluku. Pencopotan Brigjen Hasanudin itu terutang dalam telegram rahasia (TR) Polri nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Sementara posisinya sebagai Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot <a href="https://jawapos.com/nasional/pemilihan/20/06/2018/ada-oknum-jenderal-kerahkan-suara-untuk-salah-satu-paslon-di-pilkada" target="_blank">Brigjen Hasanuddin</a> lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub 2018. "Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6). Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. "Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," tegas Syafruddin. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018. "Sebelumnya juga sudah ada arahan kepada semua jajaran melalui video conference oleh kapolri bahwa semua perwira polri harus netral. Tidak boleh berpihak. Akan ada sanksi tegas bila terduga kuat memihak," jelasnya. Sikap Polri ini mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Polri menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. Kini IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.&nbsp; "Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tegas Neta. Lebih lanjut, IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri," pungkasnya.

Diduga Dukung Salah Satu Paslon, Wakapolda Maluku Dicopot