<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Anti-Vaksin-Euronews.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Liberte. Kata yang berarti kebebasan itu terpampang pada spanduk di berbagai penjuru Prancis. Spanduk itu dibawa oleh sekitar 105 ribu penduduk yang turun ke jalan menentang rancangan undang-undang (RUU) tentang persyaratan vaksin.  Jika disahkan, UU itu bakal melarang orang-orang yang tidak divaksin untuk memasuki tempat-tempat umum seperti restoran, museum, bioskop, dan sebagainya. Surat keterangan bebas Covid-19 yang dulu bisa digunakan tidak akan berlaku lagi.  RUU itu sudah lolos pembahasan di majelis rendah dan kini tengah berada di meja senat. Apabila lolos, UU tersebut bisa diterapkan pada pertengahan bulan ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya mengingatkan akan mempersulit hidup penduduk yang tidak mau divaksin.  Prancis memang tengah berjuang agar tak kembali terpuruk oleh gelombang penularan baru. Sabtu (8/1) saat demo digelar, ada 303.669 kasus penularan baru. Hal itu membuat sistem kesehatan tertekan. Meski begitu, ratusan ribu demonstran yang turun ke jalan sama sekali tidak memakai masker dan menjaga jarak.  Aksi terbesar terjadi di Paris. Ada sekitar 18 ribu demonstran di ibu kota Prancis tersebut. Sebanyak 10 orang ditangkap karena dianggap berbuat onar. Aksi juga terjadi di Toulon dan kota-kota besar lainnya. Di kota-kota lain, total ada 24 demonstran yang ditahan. Beberapa polisi dilaporkan luka-luka.  Kelompok antivaksin di Italia, Jerman, dan Austria juga turun ke jalan. Di Italia massa menentang kebijakan wajib vaksin untuk usia 50 tahun ke atas. Penduduk juga harus memakai green pass untuk memasuki bank, kantor, toko, dan beberapa tempat lainnya. Itu adalah kartu tanda bukti sudah divaksin, sembuh dari Covid-19 atau bukti negatif. Kartu tersebut juga dibutuhkan untuk mereka yang akan berangkat kerja. Mulai Senin (10/1), kendaraan umum dan aktivitas rekreasi hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah divaksin ataupun sembuh dari Covid-19.  ’’Kami ingin memperlambat pertumbuhan kurva penularan dan mendorong orang Italia yang belum divaksin untuk melakukannya,’’ ujar Perdana Menteri (PM) Italia Mario Draghi seperti dikutip Fortune.  Penduduk Jerman, selain menentang vaksin pada orang dewasa, juga tidak mau anaknya divaksin. Di Austria, 40 ribu orang turun ke jalan untuk menentang kebijakan wajib vaksin yang berlaku bulan depan.  Inggris mulai merasakan imbas dari tingginya angka penularan. Ia menjadi negara pertama di Eropa yang angka kematian akibat Covid-19 mencapai 150 ribu jiwa. Itu terhitung sejak awal pandemi. Secara global, Inggris berada di urutan ke-7 negara dengan mortalitas tinggi. Sebelumnya, ada Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Peru.

Masuk Tempat Umum Harus Sudah Divaksin, Penentang Turun ke Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bioskop-gresik.jpg" alt="AYO MENONTON LAGI: Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi ikut menonton dalam pembukaan perdana bioskop saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol ketat di IMAX Tunjungan Plaza 5 Surabaya, Jumat (2/4). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AYO MENONTON LAGI: Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi ikut menonton dalam pembukaan perdana bioskop saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol ketat di IMAX Tunjungan Plaza 5 Surabaya, Jumat (2/4). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen penonton pada kota-kota dengan PPKM level 3 dan level 2.  Masyarakat yang sudah menerima dua dosis vaksin bisa menikmati tontonan di bioskop.  Selain syarat sudah menjalani vaksinasi, pembukaan bioskop itu disertai ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Juga penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.  Sineas Fajar Nugros menyambut hangat rencana pembukaan bioskop tersebut. Hal itu merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu para pelaku di dunia perfilman. Pasalnya, dengan begitu, roda pergerakan ekonomi dari sisi ekonomi kreatif, khususnya film, bisa kembali berputar.  ”Supaya nggak terlalu lama berhenti. Dan akhirnya para pembuat film juga ada kejelasan dari karya-karya mereka yang memang sudah dikerjakan sebelum wabah,” tutur sutradara film Bajaj Bajuri The Movie itu tadi malam.  Meski demikian, menurut Fajar, pemerintah tetap perlu mengedukasi dan menanamkan kedisiplinan kepada masyarakat. Sebab, bioskop-bioskop tanah air sudah mempersiapkan diri menyambut kehadiran para penikmat film. Mulai kapasitas penonton yang masih 50 persen, rutin mendisinfektan seluruh ruangan, hingga aktivitas lain yang berkaitan dengan prokes.  ”Saya berharap bisa segera buka ya. Kalau terlalu lama tutup, saya khawatir kebiasaan menonton kita yang sudah sangat minim bisa (malah) hilang,” tuturnya.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengonfirmasi bahwa wacana pembukaan bioskop sudah dibahas pelaku usaha dan pemerintah. ”Ada wacana mulai minggu ini pemerintah akan memperbolehkan bioskop untuk beroperasi kembali dengan kapasitas maksimal 25 persen dan hanya bagi mereka yang notifikasi hasil pemindai PeduliLindungi-nya berwarna hijau,” ujarnya kemarin.  Alphonsuz berharap kembali beroperasinya bioskop dapat meningkatkan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. ”Dengan pembukaan (bioskop, Red) juga bisa optimistis untuk meningkatkan jumlah kunjungan atau kapasitas hiburan. Dan bisa banyak lagi pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan atau mal,” urainya.  Alphonsuz optimistis mal bisa mulai bergeliat lagi. Para karyawan juga bisa mulai bekerja kembali. ”Meski belum bisa mendongkrak pendapatan pengusaha mal secara penuh karena kondisi usaha masih akan tetap defisit,” tambahnya.  Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin menambahkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan pemerintah soal pembukaan usaha bioskop. Namun, kepastiannya masih menunggu pemerintah dalam keterangan tertulis. ”Kami diajak berkonsultasi karena ada kewajiban penerapan aplikasi QR code PeduliLindungi,” ujarnya.  Djonny mengatakan, mungkin bioskop tidak akan langsung buka 100 persen di seluruh Indonesia. Namun, dia berharap pembukaan bioskop bisa diizinkan di atas 50 persen dari jumlah yang ada di Indonesia. ”Kalau belum 50 persen, semua film masih ragu untuk tayang,” bebernya.  Menurut Djonny, permintaan pengusaha agar pemerintah mengizinkan pembukaan bioskop juga didasari kesiapan seluruh anggota asosiasi untuk mengikuti seluruh prokes. ”Ada perbedaan kebijakan bioskop saat PPKM dan PSBB. Perbedaannya, kalau dulu kita cukup prokes saja, sekarang ditambah penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sembilan puluh persen (anggota asosiasi, Red) sudah siap,” ungkapnya.

Bioskop Boleh Buka, Nonton Wajib Sudah Divaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ITC-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah lebih dari sebulan ditutup, sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Kota Surabaya, Selasa (10/5) sudah mulai beroperasi lagi. Namun, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan terpantau belum tinggi. Selain diberlakukannya aturan anyar, sepinya mal dipengaruhi mundurnya sebagian penyewa lapak atau tenant.  Beberapa mal besar di Surabaya Utara, misalnya. Pasar Atom Mall, ITC Mega Grosir, dan BG Junction Mall, mulai menggeliat kembali. Ada yang sudah buka, ada pula tenant yang masih tutup.  General Manager BG Junction Mall Heru Prasetya menjelaskan, sebagian tenant memang memilih belum membuka lapak. Mereka masih menunggu situasi. ”Pengoperasian mal masih uji coba. Pedagang masih melihat perkembangan pengunjung,” jelas Heru.  Meski begitu, dia mengakui bahwa sebagian penyewa tidak beroperasi karena mengundurkan diri. Tidak lagi menyewa slot tenant. Penyebabnya, para pedagang merugi akibat kebijakan PPKM. Mereka terpaksa menutup usaha.  Heru menyebutkan, ada sekitar 650 tenant di pusat perbelanjaannya. Dari angka itu, 25 persen penyewa tenant menyatakan mundur alias tidak buka lagi. ”Pedagang mengalami kesulitan dengan biaya operasional dan pemberian gaji pegawai,” ujar Heru.  Terkait dengan pengoperasian mal, dia mengungkapkan bahwa pengelola sudah mempersiapkan petugas khusus untuk membantu masyarakat. Setiap pengunjung yang masuk akan lebih dulu dicegat. Selain menjalani pengecekan suhu, mereka diminta menunjukkan sertifikat vaksinasi.  Marketing Communication ITC Mega Grosir Iqbal Saputra menyatakan, aturan wajib vaksin dan pembatasan jumlah pengunjung juga diterapkan di pusat perbelanjaannya. Pembatasan dilakukan dengan beragam cara. Selain menutup sebagian pintu, manajemen ITC mewajibkan pengunjung men-scan QR code untuk pendataan.  ”Maksimal 25 persen yang masuk atau sekitar 300 orang,” kata Iqbal. Dia membenarkan adanya pengunjung yang sulit memindai QR code atau mengakses aplikasi PeduliLindungi. ”Masyarakat tak perlu khawatir. Ada petugas di setiap pintu,” tutur Iqbal.

Terdampak PPKM, Sebagian Tenant di Mal Pilih Mundur

wajib vaksin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajib vaksin

Berita Terkini

Masuk Tempat Umum Harus Sudah Divaksin, Penentang Turun ke Jalan

Bioskop Boleh Buka, Nonton Wajib Sudah Divaksin

Terdampak PPKM, Sebagian Tenant di Mal Pilih Mundur

Download Aplikasi JawaPos.com