<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/o3yNO5krjqP9pDlprOIFFEUFxmBKasCOmWAM0CSt-3856364275.jpg" alt="Ilustrasi kos-kosan. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kos-kosan. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mencatat hingga September 2025, jumlah kos-kosan di Kota Pahlawan mencapai 6.000 unit. "Kos-kosan berdasarkan laporan dari teman-teman kecamatan kemarin yang kami dapat sekitar itu, 6 ribu unit,&rdquo; tutur Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto pada Rabu (24/9). Dari ribuan kos-kosan di Surabaya, Eddy mengungkapkan, data penghuni kos atau penduduk non-permanen mencapai sekitar 41.726 orang. Data ini berdasar laporan dari para RT/ RW setempat. "Itu yang mereka (Ketua RT) memasukkan data di penduduk non permanen. Kalau menurut saya, masih kurang banyak, dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya ini," sambung Eddy Christijanto.&nbsp; Eddy menegaskan bahwa kewajiban wajib lapor bagi penduduk non-permanen sudah diatur dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2025. Warga dari luar Surabaya diminta untuk melapor kepada RT dalam waktu 1 x 24 jam.&nbsp; Untuk mempercepat proses pendataan, Pemkot Surabaya memberikan akses bagi setiap ketua RT. Mereka dikuatkan akun khusus untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran terhadap penduduk non permanen. &ldquo;Setelah itu RT akan melakukan pengisian dengan sistem informasi teknologi yang sudah kita siapkan, yaitu pendataan penduduk non permanen. Itu sebenarnya kita sudah siapkan semuanya,&rdquo; terang Eddy. Selain melakukan pendataan, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan izin dan aktivitas kos-kosan dan rumah kontrakan. Operasi yustisi pun digelar rutin oleh Satpol PP Surabaya dan OPD terkait. &ldquo;Camat sebenarnya sudah melakukan pendataan terhadap kos-kosan. Kami juga kolaborasi melakukan penertiban kos-kosan dan kontrakan. Kan kita juga mendapatkan informasi dari Ketua RT/ RW setempat,&rdquo; tukas Eddy.

Pemkot Surabaya mencatat 6.000 kos-kosan dengan 41.726 penduduk non permanen. Wajib lapor 1x24 jam, pemkot perketat pengawasan

Jumlah Kos-kosan Surabaya Capai 6 Ribu, Penghuni Non Permanen Tembus 41 Ribu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setya-Novanto-Saksi-Kasus-PLTU-Riau-1-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menegaskan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, masih memiliki kewajiban hukum, meski telah memperoleh program pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin. Setya Novanto diwajibkan untuk menjalani masa bimbingan dan wajib lapor hingga 1 April 2029 di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Kepala Biro Protokol dan Humas Ditjen PAS Rika Aprianti mengatakan, status Setya Novanto kini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan.&nbsp; &ldquo;Sejak 16 Agustus 2025, yang bersangkutan bukan lagi warga binaan, tetapi berstatus klien pemasyarakatan. Artinya, masih ada kewajiban mengikuti pembimbingan dan wajib lapor sampai tahun 2029,&rdquo; kata Rika kepada wartawan, Minggu (17/8). Setya Novanto merupakan warga binaan kasus tindak pidana korupsi pasal 3 jo. 18 UU No. 31 Tahun 1999. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan penjara berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025.&nbsp; Selain itu, dia dijatuhi denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana uang pengganti Rp 49.052.289.803 subsider kurungan 2 tahun. Menurut Rika, pengusulan program pembebasan bersyarat bagi Novanto disetujui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS pada 10 Agustus 2025.&nbsp; &ldquo;Usul tersebut diproses bersama sekitar 1.000 warga binaan lainnya dari seluruh Indonesia, dengan pertimbangan telah memenuhi syarat administratif dan substantif,&rdquo; jelas Rika.&nbsp; Dia menambahkan, Novanto memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, menunjukkan penurunan risiko, serta telah menjalani dua pertiga masa pidananya. Dari sisi kewajiban finansial, Novanto telah melunasi denda sebesar Rp 500 juta dan sebagian besar uang pengganti. &ldquo;Berdasar surat keterangan KPK, yang bersangkutan sudah melunasi Rp 43,7 miliar dari total uang pengganti. Sisa Rp 5,3 miliar sudah diselesaikan sesuai ketetapan KPK, sehingga seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi,&rdquo; terang Rika. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, Kementerian Imipas melalui Ditjen PAS menerbitkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025. Atas dasar SK tersebut, Novanto resmi keluar dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025 untuk menjalani program pembebasan bersyarat. "Meski bebas bersyarat, Novanto tetap dalam pengawasan Bapas Bandung.&nbsp;Klien pemasyarakatan wajib menjalani bimbingan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, dan wajib melapor secara berkala. Jika melanggar, maka hak pembebasan bersyarat dapat dicabut,&rdquo; tegas Rika. Rika juga menekankan pengawasan ketat tetap diberlakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap Setya Novanto. &nbsp;&ldquo;Masyarakat perlu memahami bahwa bebas bersyarat bukan berarti bebas sepenuhnya. Setya Novanto masih berada dalam kontrol sistem pemasyarakatan sampai 2029,&rdquo; ucap Rika.

Setya Novanto masih wajib lapor hingga 2029 meski sudah bebas bersyarat, Ditjen PAS menegaskan kewajiban hukumnya

Setya Novanto Wajib Lapor Hingga 2029, Ditjen PAS Tegaskan Kewajiban Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/F8185C49-CDA1-4423-AE7C-DBF1019A75F0-1580941706.jpeg" alt="Pengacara Otto Hasibuan bersama Jessica Wongso saat keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (18/8). (Haritsa Almudatsir/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengacara Otto Hasibuan bersama Jessica Wongso saat keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (18/8). (Haritsa Almudatsir/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jessica Kumala Wongso dikenai wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur-Utara sampai delapan tahun ke depan. Kewajiban itu diberikan seiring status bebas bersyarat yang dia sandang per hari ini, Minggu (18/8). "Yang bersangkutan (Jessica) wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta&nbsp;Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," ujar Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra dalam keterangannya, Minggu (18/8). Diketahui bahwa Jessica sudah menjalani hukumannya atas kasus kematian Mirna Salihin dengan kopi sianida sejak tahun 2016. "Selanjutnya, yang bersangkutan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta," terang Deddy kala itu. Sekarang, Deddy menyampaikan bahwa Jessica dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukumannya selama delapan tahun karena mendapat remisi. "Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari," pungkas Deddy.&nbsp; Pantauan JawaPos.com di lokasi, Jessica tampak keluar dari gerbang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Melalui pintu kecil, dia keluar sambil tersenyum sumringah. Jessica keluar didampingi oleh para penjaga lapas yang mengenakan kemeja merah. Ia sendiri tampak mengenakan baju biru tua modis dengan rambut pirang tergerai. Salah satu tim kuasa hukumnya kemudian menyambut dan meminta Jessica melambaikan tangan ke media.&nbsp;

Dengan status bebas bersyarat, jessica Kumala Wongso dikenai wajib lapor dan harus menjalani pembinaan hingga 2032.

Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Dikenai Wajib Lapor dan Harus Jalani Pembinaan hingga 2032   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/rizky-billar-wajib-lapor-antara.jpg" alt="Artis Rizky Billar usai wajib lapor di Polrestro Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>Artis Rizky Billar usai wajib lapor di Polrestro Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Artis Rizky Billar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait wajib lapor terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena dia masih berstatus sebagai tersangka.  "Sudah dilakukan wajib lapor dari Rizky Billar setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restorative justice-nya segera dikeluarkan," kata kuasa hukum Rizky Billar, Philipus Sitepu saat ditemui di Polrestro Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Philipus berharap Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora.  Pendekatan ini menyusul pencabutan laporan oleh Lesti disertai keinginan keduanya untuk berdamai. Lebih lanjut, Philipus menginginkan permasalahan kliennya cepat selesai sehingga kedua belah pihak bisa menjalani hubungan lebih baik. "Kami harap secepatnya agar permasalahan ini selesai, keduanya sudah duduk bersama dan ingin menjalani hubungan yang lebih baik itu aja," tuturnya.  Pada Senin ini, Rizky Billar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan berlari menghindari wartawan pukul 18.11 WIB berdasar pantauan di lokasi. Rizky Billar dikawal sejumlah orang yang salah satunya sang Kuasa Hukum, Philipus Sitepu yang sempat memberikan keterangan kepada wartawan.Saat itu, dia tampak mengenakan kaos berwarna gelap, mengenakan masker, dan menutup kepalanya dengan topi Gucci berwarna krem.  Setelah melakukan wajib lapor, Rizky Billar meninggalkan lokasi pukul 19.50 WIB menaiki mobil berwarna hitam. Kepolisian sendiri juga mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap artis Rizky Billar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (*)  &nbsp;

Rizky Billar Datangi Polrestro Jaksel Terkait Wajib Lapor Kasus KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bjorka.jpg" alt="LENGANG: Suasana Mapolsek Dagangan, Madiun, (15/9). Pemuda setempat yang diduga terkait Bjorka sempat diamankan di Mapolsek Dagangan sebelum dibawa ke Mabes Polri. (R. BAGUS RAHADI/JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>LENGANG: Suasana Mapolsek Dagangan, Madiun, (15/9). Pemuda setempat yang diduga terkait Bjorka sempat diamankan di Mapolsek Dagangan sebelum dibawa ke Mabes Polri. (R. BAGUS RAHADI/JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memutuskan tidak melakukan penahanan kepada pemuda asal Madiun, Jawa Timur berinsial MAH. Dia hanya dikenakan wajib lapor usai ditetapkan sebagai tersangka.  "Yang bersangkutan tersangka dan tidak ditahan, dikenakan wajib lapor," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (16/9).  Dedi mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan penyidik. "(MAH) kooperatif info dari Timsus," jelasnya.  Sebelumnya, Polri resmi menetapkan pemuda asal Madiun, Jawa Timur berinsial MAH sebagai tersangka kasus peretasan yang melibatkan Bjorka. Penetapan tersangka dilakukan usai MAH menjalani pemeriksaan intensif dan ditemukan minimal 2 alat bukti cukup. "Sekarang itu statusnya sudah tersangka dan sedang diproses oleh Timsus," kata Juru Bicara Div Humas Polri Kombes Pol Ade Yaya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/9).  Kendati demikian, MAH tidak dikenakan penahanan. Penyidik menilai pelaku mengikuti proses hukum secara baik. "Sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan karena kooperatif," imbuhnya.  Dalam kasus tersebut, Polri menyita barang bukti berupa satu buah sim card seluler, dua unit handphone milik tersangka, dan satu lembar KTP atas nama tersangka. (*)  &nbsp;

Polri Tak Menahan Pemuda Madiun Terduga Terkait Hacker Bjorka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Screenshot_20220328-200919_WhatsApp.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi Dea OnlyFans memenuhi wajib lapor di Polda Metro Jaya, Senin (28/3). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi Dea OnlyFans memenuhi wajib lapor di Polda Metro Jaya, Senin (28/3). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polda Metro Jaya berencana memanggil pemeran pria dalam video asusila kreator konten Dea OnlyFans untuk dimintai keterangan, pada Jumat (1/4). ”Pada Jumat, 1 April penyidik akan panggil pemeran pria dalam kasus ini. Jadi, pemeran pria akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujar Kabidhumas Pola Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Zulpan mengatakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Pemeran pria dalam video asusila tersebut diakui Dea sebagai pacarnya.  ”Jadi, kita lihat nanti dari pemeriksaan Jumat (1/4). Kalau kata pemeran pria ini mengatakan, wah bukan saya saja, Pak. Nah itu bisa berkembang, tapi ini sudah masuk materi pemeriksaan,” ujar Zulpan.  Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Dea di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (24/3) malam. Polisi selanjutnya menetapkan Dea sebagai tersangka dengan tuduhan telah mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi pada Sabtu (26/3).  Meski demikian, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Dea atau hanya dikenakan wajib lapor. Penyidik tidak menahan Dea dengan pertimbangan ada permohonan dan jaminan dari pihak keluarga serta status Dea sebagai seorang mahasiswi.  Saat memenuhi wajib lapor pada Senin (28/3), Dea menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kegaduhan yang ditimbulkan oleh kontennya. ”Saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat kegaduhan yang terjadi di mana-mana,” kata Dea saat itu.  Dea enggan berbicara banyak soal kasusnya. Dia hanya mengatakan akan berusaha kooperatif dengan pihak kepolisian terkait proses hukumnya. ”Di sini saya hanya ingin kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Saya juga berusaha untuk lebih tegar lagi menghadapi masalah ini kedepannya. Saya juga minta doanya agar diberi ketegaran dan masalah ini cepat selesai,” ujar Dea.

Polda Metro Panggil Pemeran Pria Video Asusila Dea OnlyFans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screenshot_20220326-112821_Instagram.jpg" alt="Dea OnlyFansInstagram/gresaidss/Antara" width="100%">
<figcaption>Dea OnlyFansInstagram/gresaidss/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Dea alias @gresaids. Kreator konten OnlyFans Dea alias @gresaids hanya dikenakan wajib lapor, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyebaran konten pornografi.  ”Terhadap yang bersangkutan sementara dilakukan wajib lapor,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/3).  Zulpan mengatakan, alasan Dea tidak ditahan adalah permohonan dan jaminan dari pihak keluarga serta status Dea yang masih merupakan seorang mahasiswi. ”Karena ada permohonan dari keluarga. Dia masih mahasiswi mau menyelesaikan kuliah,” ujar Endra Zulpan.  Zulpan mengatakan, Dea telah mengakui telah membuat video asusila tersebut dan dengan sengaja mengunggahnya ke situs OnlyFans untuk mencari keuntungan. ”Yang bersangkutan mengakui pernah membuat foto dan video asusila bersama kekasih. Beberapa foto dibuat sengaja untuk mendapat uang dengan cara didistribusikan ke media sosial OnlyFans milik yang bersangkutan,” terang Endra Zulpan.  Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Dea di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (24/3) malam. Polisi kemudian, menetapkan Dea sebagai tersangka pada Sabtu (26/5), dengan persangkaan telah mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi.  Adapun pasal persangkaannya adalah pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 dan atau pasal 4 ayat (2) jo pasal 30 dan atau pasal 8 jo pasal 34 dan atau pasal 9 jo pasal 35 dan atau pasal 10 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  Kreator konten OnlyFans Dea menjadi perbincangan hangat usai menjadi bintang tamu di podcast YouTube Deddy Corbuzier. Dalam podcast tersebut, Dea menyatakan meraup keuntungan yang terbilang besar dari hasil penjualan konten foto dan video seksi via situs OnlyFans.  OnlyFans adalah sebuah situs penyedia konten berlangganan yang berbasis di London, Inggris. Pembuat konten dapat memperoleh uang dari penggemar atau fans yang berlangganan konten mereka. Hal itu memungkinkan pembuat konten untuk menerima dana langsung dari penggemar mereka setiap bulan serta tip dan fitur tayangan berbayar atau pay per view.  Layanan tersebut populer dan umumnya dikaitkan dengan konten seksual, juga menampung karya pembuat konten lain, seperti pakar kebugaran fisik, musisi, dan pembuat konten lain yang memposting secara daring.

Polda Metro Tak Menahan Dea OnlyFans, Hanya Wajib Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Lucinta-Luna-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima" width="100%">
<figcaption>Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lucinta Luna diketahui bisa bebas lebih cepat dari vonis yang sempat dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 1 tahun 6 bulan, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dia bisa bebas lebih cepat karena mendapatkan program asimilasi dari pemerintah.  Namun, Lucinta Luna masih diharuskan menjalani wajib lapor hingga Agustus mendatang. Dia pun harus terus menjalaninya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan supaya program asimilasi terhadapnya tidak dicabut.  "Kan aku bebasnya asimilasi covid, jadi selama asimilasi itu aku diwajibkan untuk istirahat di rumah. Aku dikenakan wajib lapor sampai Agustus. Karena di bulan Agustus aku sudah bebas murni," aku Lucinta Luna saat ditemui di bilangan Tendean Jakarta Selatan.  Sebisa mungkin Lucinta Luna mengurangi aktivitas di luar rumah. Meskipu ia sudah diperbolehkan bekerja lagi di dunia hiburan. "Kayak endorse juga di rumah. Instagram aku juga aktif lagi, sebelumnya kan sudah sempat hilang," tuturnya.  Lucinta Luna mengaku dapat banyak pelajaran berharga sejak berada di dalam penjara selama sekitqr satu tahun. Salah satunya, ia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lucinta Luna kapok tidak mau lagi menggunakan obat-obatan terlarang supaya tidak terkena masalah hukum kedua kalinya.  "Aku benar sudah mau meninggalkan masa lalu aku menyentuh barang haram. Aku mau hidup lebih baik lagi, aku mau terlahir kembali dengan akun aku yang baru lagi.Untuk teman teman aku di luar sana satu Indonesia, baik yang Lucinta Luna pernah sakiti aku mohon minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Aku nggak bisa menyebutkan satu satu pokoknya yang tersakiti atau yang aku sakiti pokoknya aku minta maaf," tutur Lucinta Luna.  Seperti diketahui, Lucinta Luna diamankan petugas kepolisian bidang narkoba dari Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Ia ditangkap dengan barang bukti berupa beberapa butir ekstasi yang ditemukan di keranjang sampah. Dari tas Lucinta Luna, polisi juga menemukan obat penenang tramadol dan riklona.

Keluar dari Penjara, Lucinta Luna Wajib Lapor hingga Agustus

wajib lapor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajib lapor

Berita Terkini