<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/pendataan-nomor-ponsel.jpg" alt="JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/wagub-sumbar/">Wakil Gubernur Sumatera Barat</a> Nasrul Abit menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak melarang siswi mengenakan jilbab ke sekolah.  "Pemerintah provinsi mengikuti apa yang digariskan oleh SKB tiga menteri. Tidak ada larangan, sosialisasi penggunaan jilbab bagi siswi Muslim tetap boleh," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/nasrul-abit/">Nasrul Abit</a> di Padang sebagaimana dilansir Antara, Kamis (11/2).  Menurut Nasrul, akar persoalan yang menyebabkan SKB tiga menteri itu keluar dipicu oleh aturan <a href="https://www.jawapos.com/tag/seragam-sekolah/">sekolah</a>. Sementara Pemprov Sumbar sudah merespons dengan sangat cepat persoalan itu. Yakni dengan menurunkan tim untuk investigasi dan berkomitmen untuk mengubah aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim.  Nasrul mengatakan, persoalan <a href="https://www.jawapos.com/tag/wajib-jilbab/">jilbab</a> sebenarnya sudah selesai. Namun dia heran persoalan itu viral hingga menjadi persoalan nasional.  Di sisi lain, saat ini jumlah muslim di Sumbar mencapai 97,3 persen. Sebelumnya aturan wajib berjilbab hanya ditujukan pada siswi muslim. Begitu juga dengan kerukunan umat beragama. Sejak dulu sudah sangat terjaga. Hanya saja, belakangan ini kerap mendapat sorotan karena ada beberapa kasus yang diviralkan dan seakan adalah persoalan besar dan terjadi gesekan antar agama. Padahal tidak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/27/01/2021/dinas-pendidikan-evaluasi-total-aturan-sekolah/">Dinas Pendidikan Evaluasi Total Aturan Sekolah</a>  "Ini menjadi salah satu PR bagi pemimpin Sumbar selanjutnya untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di Sumbar," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y5xpuHNebE8

Wagub Sumbar Tegaskan SKB Tiga Menteri Tidak Larang Siswi Berjilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/cpm-Sekolah-Tatap-Muka-Salman-Toyibi-6.jpg" alt="Siswa mengikuti ujian semester sekolah tatap muka di SMA 1 Kaur, Bengkulu, Kamis (3/12/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Januari 2021. FOTO: SALMAN TOYIBI /JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Siswa mengikuti ujian semester sekolah tatap muka di SMA 1 Kaur, Bengkulu, Kamis (3/12/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Januari 2021. FOTO: SALMAN TOYIBI /JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan bakal mengevaluasi total seluruh tata tertib sekolah di wilayahnya. Kepastian itu diambil berdasar pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, kesepakatan dari pertemuan tersebut diyakini bisa menyelesaikan persoalan di Padang menyusul terjadinya praktik intoleransi di SMKN 2. ”Akan dilakukan evaluasi dan revisi menyeluruh peraturan-peraturan atau kebijakan sekolah yang diskriminatif di seluruh wilayah Sumbar,” terang dia kemarin (26/1).  Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi aturan yang diskriminatif atau bersifat intoleran terhadap setiap siswa. Sebagaimana disampaikan ORI, perlu ada harmonisasi aturan di antara seluruh lembaga pendidikan di Sumbar dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. ”Peraturan (di sekolah-sekolah, Red) tersebut nantinya disesuaikan dengan tata dinas yang ada,” imbuh Beka.  Evaluasi menyeluruh berlangsung sampai 1 Februari. Dinas Pendidikan Sumbar akan menyisir setiap aturan yang ada di sekolah-sekolah di wilayah mereka agar tidak ada lagi paksaan atau larangan terhadap para siswa. Mereka juga akan kembali bertemu dengan Komnas HAM dan ORI pada 2 Februari.  Pertemuan tersebut, lanjut Beka, juga akan dihadiri tokoh-tokoh agama di Sumbar. Mereka akan membahas hasil evaluasi bersama-sama. Tujuannya, semua pihak memahami aturan yang berlaku. Kemudian, para guru di Sumbar juga bakal mendapat sosialisasi mengenai buku pendampingan guru yang diterbitkan Komnas HAM.  Menurut Beka, sosialisasi tersebut penting agar seluruh tenaga pendidik di Sumbar menjalankan program sekolah ramah HAM. Dia mengakui, persoalan di Sumbar belum sepenuhnya tuntas. Namun, instansinya mengapresiasi kemajuan penyelesaian masalah yang dinilai sudah cukup signifikan. ”Kasusnya belum selesai sepenuhnya. Tetapi, sudah ada langkah maju,” kata dia.  Sebab, Dinas Pendidikan Sumbar akan mulai menata layanan dan menyusun mekanisme yang bisa menjamin seluruh peserta didik belajar dengan nyaman. Bahkan, kemarin sudah ada edaran yang disebar ke seluruh sekolah. ”Semua institusi pendidikan (di Sumbar) tidak boleh bertindak di luar undang-undang,” tegasnya.  Komnas HAM berharap tidak ada lagi kasus pemaksaan menggunakan jilbab atau kasus-kasus intoleransi lainnya. Tidak hanya di Padang atau Sumbar, tetapi juga di seluruh Indonesia. ”Kami berharap daerah lain bisa melakukan hal yang sama (dengan Dinas Pendidikan Sumbar, Red) jika ada peraturan yang diskriminatif,” tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Grw-RmAW_kQ

Dinas Pendidikan Evaluasi Total Aturan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lawan-lgbt-dan-wajibkan-siswi-berjilbab-tidak-melanggar-ham_m_.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memerangi perilaku seks menyimpang LGBT, maupun penerapan wajib jilbab terhadap siswi muslim perempuan dinilai tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dipaparkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai berdiskusi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, di Padang, Kamis (14/2). Menurutnya, masyarakat Sumbar memiliki adat yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. "Ini sudah ada sejak dulu. Kalau masyarakat dan pemerintah di sini (Sumbar) membuat aturan melarang perilaku LGBT karena tidak sesuai dengan norma adat, bukan hal yang salah atau melanggar HAM," katanya. Ahmad Taufan menjelaskan, sebuah kebijakan dapat dikatakan melanggar HAM, jika dalam pelaksanaannya melakukan kekerasan, persekusi, dan diskriminasi. Dengan kata lain, tidak ada salahnya melarang perilaku. Namun, jangan menghambat hak dasar seseorang. Seperti mendapatkan pendidikan atau pun kesehatan. "Hak asasi itu tidak absolute. Ketika seseorang melakukan haknya, tapi mengganggu hak orang lain, bisa juga dituntut. Demonstrasi adalah hak, tapi kalau demo sampai merusak properti, berarti bisa dituntut pidana," katanya. Begitu soal penerapan penggunaan jilbab bagi siswi muslim di Sumbar, bukanlah pelanggaran. Sebab, hal ini merupakan edukasi, menata ketahanan individu masyarakat agar tetap dalam norma yang diyakini warga Minangkabau. "Katakanlah saya mengedukasi anak saya supaya beragama, dimana salahnya. Berbeda kalau saya pukul anak saya karena anak saya tidak pakai jilbab, itu yang melanggar," bebernya. Ahmad Taufan mengakui, banyak aktivis di luar Sumbar yang memaparkan pandangan bahwa yang dilakukan Pemprov Sumbar negatif. Hal itu terjadi karena orang dari luar Sumbar belum memahami perspektif HAM dari Minangkabau yang sesuai dengan norma dan adatnya. "Akhirnya yang terjadi adalah monopoli perspektif saja. Apalagi kalau perspektif HAM internasional dipaksakan untuk diberlakukan juga di Sumbar, itu tidak mungkin. Daerah di Indonesia ini punya keberagaman. Biarkan perspektif itu berbeda-beda, yang peting kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi," harapnya. Menurut Ahmad Taufan, dengan kondisi saat ini, tokoh-tokoh Sumbar harus ikut menyampaikan pendapat dan perspektif HAM yang sesuai dengan norma adat juga, supaya Sumbar tidak ditekan oleh satu perspektif dari luar saja.&nbsp;

Lawan LGBT dan Wajibkan Siswi Berjilbab Tidak Melanggar HAM

wajib jilbab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajib jilbab

Berita Terkini

Wagub Sumbar Tegaskan SKB Tiga Menteri Tidak Larang Siswi Berjilbab

Dinas Pendidikan Evaluasi Total Aturan Sekolah

Lawan LGBT dan Wajibkan Siswi Berjilbab Tidak Melanggar HAM

Download Aplikasi JawaPos.com