<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/kbzrVxIfAHKrf9ws7EF23oNlVKMRttFWj35uS7eD-1-232760909.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperluas cakupan penerima program Indonesia Pintar (PIP). Tahun depan, murid PAUD diwacanakan jadi salah satu penerima program beasiswa tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menjelaskan, perluasan ini dilakukan dalam rangka penerapan wajib belajar 13 tahun. Perluasan PIP ke jenjang PAUD jadi salah satu upaya mendukung tercapainya program tersebut.&nbsp;Saat ini, PIP dialokasikan kepada 18,7 juta penerima, mulai jenjang SD hingga SMA. &ldquo;Kalau tahun ini sepertinya belum ya. Mungkin nanti tahun depan kita usahakan supaya bisa mulai,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara Jalan Sehat Indonesia di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Minggu (27/7). Lebih lanjut Mu'ti mengungkapkan, pada prinsipnya PIP harus dinikmati anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak ada dikotomi apakah anak tersebut bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta. &ldquo;Hanya kalau misalnya negeri semuanya gratis, kan berarti relevansinya lebih banyak yang untuk swasta. Tapi kita tidak membuat dikotomi itu. Yang penting adalah mereka yang secara ekonomi memang perlu dukungan bantuan dari PIP,&rdquo; jelasnya. Kemendikdasmen sendiri telah mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi X DPR RI untuk menjalankan semua program prioritas. Termasuk, anggaran untuk PIP PAUD sebesar Rp 3,44 triliun. Selain untuk PIP PAUD, Kemendikdasmen juga meminta tambahan anggaran untuk peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, rencana pembukaan UPT di wilayah Papua, revitalisasi gedung, hingga pembukaan Adikbud, serta sekolah Indonesia di Tawau Malaysia. Sebagai informasi, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen telah disepakati mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 33,65 triliun, sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN. Namun, jumlah tersebut hanya dapat membiayai belanja operasional kebutuhan program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta kegiatan lain yang dananya bersumber dari Badan layanan umum, Balai pengelolaan pengujian pendidikan, dan dari penerimaan negara bukan pajak. Sehingga, anggaran tersebbut belum sepenuhnya bisa membiayai berbagai kegiatan di Kemendikdasmen sendiri. Karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran tersebut. &ldquo;Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp 71,11 triliun. Sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp 104,76 triliun,&rdquo; papar Mu&rsquo;ti dalam kesempatan sebelumnya.&nbsp;

Kemendikdasmen rencanakan perluasan penerima program Indonesia Pintar ke jenjang PAUD dengan anggaran Rp 3,44 triliun.

Gulirkan Program Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Wacanakan Siswa PAUD Dapat Beasiswa PIP Seperti Siswa SD hingga SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/edukasi2-691506012.jpg" alt="Solve Education, sebuah organisasi filantropi di bidang pendidikan, berkomitmen untuk terus melakukan misi untuk menyebarkan pendidikan gratis. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Solve Education, sebuah organisasi filantropi di bidang pendidikan, berkomitmen untuk terus melakukan misi untuk menyebarkan pendidikan gratis. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam sebuah laporan milik UNESCO, disebutkan bahwa lebih dari 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan. Angka ini menjadi masalah nyata tentang kesamarataan dan akses ke pendidikan di seluruh dunia, terutama bagi anak-anak dari kaum marjinal. Menanggapi masalah ini, Solve Education, sebuah organisasi filantropi di bidang pendidikan, berkomitmen untuk terus melakukan misi untuk menyebarkan pendidikan gratis yang berkualitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam mendorong upaya tersebut, organisasi ini memperkenalkan Solve Impact Gifts (SIG), sebuah program unik yang dapat membiayai misi mulia tersebut. Bagaimana program ini bekerja? "SIG merupakan produk yang dihasilkan dari kompetisi karya seni (artwork competition) oleh anak-anak yang selama ini telah belajar gratis di Solve Education. Ini adalah sebuah gerakan kontribusi dari masyarakat. Hasil penjualannya seluruhnya akan dikembalikan untuk membiayai kelanjutan pendidikan gratis," jelas Talitha Amalia, Chief Operating Officer dari Solve Education, Senin (29/7). Menurut Talitha, selain bisa tampil keren saat menggunakan berbagai produk SIG, masyarakat yang tergabung dalam gerakan ini juga turut berkontribusi memperpanjang kesempatan belajar gratis bagi anak-anak Indonesia.&nbsp;"Untuk menciptakan program sosial yang berkelanjutan, kami melahirkan konsep kewirausahaan sosial yang menjadi landasan SIG. Semua produk yang dijual melibatkan penerima manfaat program pendidikan dari Solve Education," tegasnya lagi. SIG sendiri terlahir dari kumpulan karya para peserta artwork competition yang telah melalui proses penjurian. Selain apresiasi, karya-karya tersebut juga diabadikan dalam desain produk-produk SIG, seperti tumbler, payung, dan notebook yang bisa dibeli oleh semua orang. Setiap produk yang dihasilkan pun memiliki nilai kebermanfaatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami, melihat, dan merasakan pesan dari tiap produk SIG. "Dengan membeli produk SIG, Anda dapat berkontribusi langsung dalam membantu anak-anak di luar sana mendapatkan akses pembelajaran gratis melalui Solve Education," pungkas Talitha. Yuliana, ibu dari Nabila Salma Nafisah, Juara I Artwork Competition dari SDN Tambakaji 04 Kota Semarang yang karyanya dijadikan produk SIG, menuturkan bahwa kompetisi yang diikuti putrinya merupakan sebuah pengalaman baru yang sangat berharga.&nbsp;"Sebagai orang tua, saya juga sangat senang dan bangga karena karya anak saya juga bisa dikenal hingga mancanegara. Budaya yang kami junjung tinggi di keluarga bisa tersalurkan dalam produk yang membantu banyak orang untuk melanjutkan program pendidikan gratis," kenang&nbsp;Yuliana. Hal senada juga disampaikan Nazhila Deviana Athofunnisa dan Anin Inaya Zahra Anindhita, Juara II dan III Artwork Competition yang berasal dari SDN Pindrikan Lor 1 Kota Semarang.&nbsp;"Aku berharap karyaku juga bisa memotivasi anak-anak di luar sana yang kurang beruntung untuk terus berusaha dan tidak menyerah," kata Nazhilla. "Penting bagi anak-anak Indonesia agar terus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Mari kita bersama-sama menjaga agar program ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi banyak generasi mendatang," tutup Anin. Sebagai informasi, Solve Education! adalah organisasi filantropi yang berkomitmen untuk memberdayakan individu melalui pendidikan. Fokus organisasi ini adalah membantu anak-anak dan pemuda di seluruh dunia mendapatkan pendidikan gratis yang efektif dan menyenangkan.

SIG merupakan produk yang dihasilkan dari kompetisi karya seni oleh anak-anak yang selama ini telah belajar gratis di Solve Education.

Dukung Keberlanjutan Pendidikan Gratis, Solve Education Perkenalkan Solve Impact Gifts

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ilustrasi-pendidikan-belum-merata.jpg" alt="Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2021 hingga 2022, kemudahan edukasi ternyata masih terpusat di beberapa wilayah kota besar di Jawa Timur. Di wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas cukup tinggi.  ”Di hampir seluruh wilayah perkotaan di Jawa Timur ini memiliki rata-rata lama sekolah 10 tahun atau lebih atau setara kelas 1 SMA/sederajat,” tutur Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Rabu (21/12).  Berdasar catatan BPS Jatim, pada 2021, hampir semua kabupaten di Jawa Timur kecuali Kabupaten Sampang sudah mempunyai nilai rata-rata sekolah di atas 6.  Hal itu menunjukkan bahwa penduduk di semua kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata sudah menyelesaikan wajib belajar sampai dengan SD/sederajat.  ”Salah satu indikator kualitas penduduk dari dimensi pendidikan dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang telah dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,” terang Dadang Hardiwan.  Dia menjelaskan, angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. ”Lamanya sekolah atau years of schooling, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir,” papar Dadang Hardiwan.  Salah satu dampak dari pendidikan yang tidak merata, lanjut dia, adalah tingginya angka buta huruf (ABH) di beberapa daerah. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan.  ”Bila diperhatikan, penduduk pada beberapa wilayah tersebut memiliki kesamaan karakteristik sosial budaya. Upaya pemberian pemahaman terutama manfaat langsung dilakukan terutama pada program keaksaraan dengan memberi pelajaran life skill serta memberi manfaat sesuai karakteristik sasaran program,” tutur Dadang Hardiwan.  Melansir laman resmi BPS Jatim dalam laporan Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2021 pada 20 Desember 2022, tercatat ABH adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lain terhadap penduduk usia tertentu.  ABH merefleksikan belum meratanya pendidikan yang diperoleh penduduk di suatu wilayah.  ”Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Provinsi Jawa Timur memiliki ABH yang masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Kondisi geografis Jawa Timur yang mencakup beberapa kepulauan di beberapa kabupaten merupakan kendala tersendiri dalam memberikan akses pendidikan yang merata,” ucap Dadang Hardiwan.

Survei BPS Jatim, Rata-Rata Lama Sekolah Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan negara akan membiayai proses wajib belajar baik di sekolah negeri maupun swasta. Kepastian ini sekaligus menepis tudingan bahwa Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang baru akan menghapuskan pembiayaan yang berasal dari negara dan membebankannya kepada masyarakat.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas biaya pendidikan pada periode wajib belajar. Melalui RUU ini, Kemendikbudristek juga mengusulkan untuk memperluas wajib belajar menjadi 12 tahun.  “Kepastian ini akan diatur melalui peraturan wajib belajar. Jika wajib belajar diberlakukan maka pemerintah perlu mendanai baik sekolah negeri maupun sekolah swasta,” jelas Anindito dalam Webinar Pendidikan yang bertajuk “RUU Sisdiknas: Menuju Pendidikan Masa Depan”.  RUU Sisdiknas akan menggantikan tiga undang-undang sistem pendidikan yang selama ini berlaku yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam rancangan undang undang yang baru, Kemendikbudristek menawarkan perubahan mendasar salah satunya perluasan periode wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.  Rencana perubahan ini berimplikasi terhadap potensi kenaikan pendanaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek masih melakukan pendalaman dan menerima berbagai masukan selama proses penyusunan berlangsung. “Kami ingin mendorong pemerintah berkomitmen lebih besar untuk membiayai pendidikan dengan memperluas wajib belajar. Persisnya seperti apa masih terus diskusikan,” ujar Anindito.  Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Kebijakan Pendidikan dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, V. Luluk Prijambodo mengapresiasi proses penyusunan RUU Sisdiknas yang dinilai telah sesuai ketentuan. Bahkan, uji publik sudah dilakukan sejak tahap awal yaitu perencanaan. “Ini menjadi apresiasi (bagi kemendikbudristek) saat mensosialisasikan RUU Sisdiknas. RUU ini sudah ditunjukan kepada publik, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dan mengetahui bahwa proses tahapan penyusunan betul-betul dilalui,” jelas Luluk.  Hal senada juga disampaikan Pakar Pendidikan Anita Lie yang juga mengapresiasi Kemendikbudristek telah memotori penyusunan RUU Sisdiknas. Ia mengaku telah membaca pasal demi pasal dalam rancangan undang-undang yang baru dan meyakini terdapat perubahan fundamental menuju ke arah yang lebih baik.  RUU Sisdiknas, kata dia, sangat inklusif baik dari sisi substansi materi maupun dalam proses sosialisasi. “Suara kritis yang muncul terhadap RUU ini kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif menunjukan kepedulian masyarakat terhadap masa depan pendidikan di Indonesia,” tutup Anita.

Pemerintah Pastikan Pembiayaan Wajib Belajar di RUU Sisdiknas

wajib belajar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajib belajar

Berita Terkini

Gulirkan Program Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Wacanakan Siswa PAUD Dapat Beasiswa PIP Seperti Siswa SD hingga SMA

Dukung Keberlanjutan Pendidikan Gratis, Solve Education Perkenalkan Solve Impact Gifts

Survei BPS Jatim, Rata-Rata Lama Sekolah Belum Merata

Pemerintah Pastikan Pembiayaan Wajib Belajar di RUU Sisdiknas

Download Aplikasi JawaPos.com