<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/QXseJWZXgsuRCr4qTW9BkM7t7AObr35zCMY4T6wI-3352719490.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang dilaporkan dengan kondisi minus Rp 2 juta. Nama Wahyudin viral di media sosial setelah melontarkan pernyataan kontroversial, bakal merampok uang negara. Bahkan, Wahyudin Moridu telah dipecat dari keanggotaan partai PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus kehilangan statusnya sebagai legislator daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan akan mendalami dugaan kejanggalan LHKPN milik Wahyudin Moridu. Pasalnya, harta kekayaan Wahyudin yang dilaporkan minus Rp 2 juta. &ldquo;Terkait dengan pelaporan LHKPN tersebut, nanti kami akan cek kesesuaiannya, apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari aset ataupun harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/9). Dalam data LHKPN yang dilaporkan Wahyudin pada 26 Maret 2025 untuk tahun periodik 2024, hanya tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah seluas 2.000 meter di Kota Boalemo yang merupakan hasil warisan. Harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 180 juta. Selain itu, Wahyudin juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 18 juta. Total hartanya hanya senilai Rp 198 juta. Namun, Wahyudin tercatat memiliki utang sebesar Rp 200 juta. Sehingga harta yang dilaporkannya ke KPK minus Rp 2 juta. Budi menekankan, akurasi laporan LHKPN menjadi hal penting. Mengingat posisi Wahyudin sebelumnya merupakan wakil rakyat.&nbsp; &ldquo;Tentu ini penting, terlebih yang bersangkutan adalah wakil rakyat yang tentunya juga harus bisa menjadi teladan bagi rakyat, khususnya terkait dengan komitmennya dalam upaya-upaya pencegahan korupsi,&rdquo; tegasnya. Budi menegaskan, LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan kewajiban pelaporan secara rutin dan terbuka, pejabat publik didorong untuk bersikap transparan terhadap kepemilikan aset maupun hartanya.&nbsp; &ldquo;Karena LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi itu mendorong transparansi atas kepemilikan aset ataupun harta seorang penyelenggara negara kepada publik,&rdquo; ucapnya. Selain itu, KPK juga membuka akses informasi laporan tersebut agar masyarakat bisa mengawasi langsung harta pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Jadi dalam laporannya, setiap LHKPN yang dilaporkan kepada KPK oleh para pejabat publik ataupun penyelenggara negara, kemudian dibuka aksesnya oleh KPK agar masyarakat bisa mendapatkan informasi atas kepemilikan-kepemilikan harta ataupun aset itu secara terbuka,&rdquo; jelas Budi. Lebih jauh, ia menyebutkan masyarakat dapat turut serta memberikan masukan apabila menemukan adanya data yang belum dilaporkan dalam LHKPN pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Maka dalam sistem yang dibangun oleh KPK yaitu di website ilhkpn.kpk.go.id ada menu yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan tambahan informasi kepada KPK,&rdquo; pungkasnya.

KPK menyoroti LHKPN milik mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu yang minus Rp 2 juta.

Usai Dipecat PDIP Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, KPK Bidik Wahyudin Moridu Soal LHKPN Minus Rp 2 Juta

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Wahyu-Moridu-DPRD-Gorontalo-3796971272.jpg" alt="Tangkapan layar video oknum anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menuturkan kalimat ingin merampok uang negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video oknum anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menuturkan kalimat ingin merampok uang negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang dilaporkan dengan kondisi minus Rp 2 juta. Nama Wahyudin viral di media sosial setelah melontarkan pernyataan kontroversial, bakal merampok uang negara. Bahkan, Wahyudin Moridu telah dipecat dari keanggotaan partai PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus kehilangan statusnya sebagai legislator daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan akan mendalami dugaan kejanggalan LHKPN milik Wahyudin Moridu. Pasalnya, harta kekayaan Wahyudin yang dilaporkan minus Rp 2 juta. &ldquo;Terkait dengan pelaporan LHKPN tersebut, nanti kami akan cek kesesuaiannya, apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari aset ataupun harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/9). Dalam data LHKPN yang dilaporkan Wahyudin pada 26 Maret 2025 untuk tahun periodik 2024, hanya tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah seluas 2.000 meter di Kota Boalemo yang merupakan hasil warisan. Harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 180 juta. Selain itu, Wahyudin juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 18 juta. Total hartanya hanya senilai Rp 198 juta. Namun, Wahyudin tercatat memiliki utang sebesar Rp 200 juta. Sehingga harta yang dilaporkannya ke KPK minus Rp 2 juta. Budi menekankan, akurasi laporan LHKPN menjadi hal penting. Mengingat posisi Wahyudin sebelumnya merupakan wakil rakyat.&nbsp; &ldquo;Tentu ini penting, terlebih yang bersangkutan adalah wakil rakyat yang tentunya juga harus bisa menjadi teladan bagi rakyat, khususnya terkait dengan komitmennya dalam upaya-upaya pencegahan korupsi,&rdquo; tegasnya. Budi menegaskan, LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan kewajiban pelaporan secara rutin dan terbuka, pejabat publik didorong untuk bersikap transparan terhadap kepemilikan aset maupun hartanya.&nbsp; &ldquo;Karena LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi itu mendorong transparansi atas kepemilikan aset ataupun harta seorang penyelenggara negara kepada publik,&rdquo; ucapnya. Selain itu, KPK juga membuka akses informasi laporan tersebut agar masyarakat bisa mengawasi langsung harta pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Jadi dalam laporannya, setiap LHKPN yang dilaporkan kepada KPK oleh para pejabat publik ataupun penyelenggara negara, kemudian dibuka aksesnya oleh KPK agar masyarakat bisa mendapatkan informasi atas kepemilikan-kepemilikan harta ataupun aset itu secara terbuka,&rdquo; jelas Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016603066/dpp-pdip-pecat-anggota-dprd-gorontalo-wahyudin-moridu-dan-siapkan-paw">DPP PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu dan Siapkan PAW</a> Lebih jauh, ia menyebutkan masyarakat dapat turut serta memberikan masukan apabila menemukan adanya data yang belum dilaporkan dalam LHKPN pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Maka dalam sistem yang dibangun oleh KPK yaitu di website ilhkpn.kpk.go.id ada menu yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan tambahan informasi kepada KPK,&rdquo; pungkasnya. </div>

KPK menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/IMG-20250921-WA0026-2111856411.jpg" alt="Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gorontalo La Ode Haimudin menyampaikan pemecatan kader PDI Perjuangan Gorontalo Wahyudin Moridu, Minggu (21/9). (Zulkifli Polimengo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gorontalo La Ode Haimudin menyampaikan pemecatan kader PDI Perjuangan Gorontalo Wahyudin Moridu, Minggu (21/9). (Zulkifli Polimengo/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengecek Laporan Harta Kekayaan mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu. Sebab, Wahyudin Moridu harta kekayaan Wahyudin Moridu dalam Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK minus Rp 2 juta. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016603036/ramalan-zodiak-pisces-22-september-2025-mulai-dari-cinta-karier-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Pisces 22 September 2025: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan</a> "Kami akan cek kesesuaian pelaporannya. Hal ini untuk memastikan agar pelaporan LHKPN tidak hanya untuk formalitas memenuhi kewajibannya saja, namun juga harus jujur dalam pengisiannya," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikonfirmasi, Senin (22/9). Dalam data LHKPN yang dilaporkan Wahyudin pada 26 Maret 2025 untuk tahun periodik 2024, hanya tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah seluas 2.000 meter di Kota Boalemo yang merupakan hasil&nbsp;warisan. Harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 180 juta. Selain itu, Wahyudin juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 18 juta. Total hartanya hanya senilai Rp 198 juta. Namun, Wahyudin tercatat memiliki utang sebesar Rp 200 juta. Sehingga harta yang dilaporkannya ke KPK minus Rp 2 juta. Karena itu, KPK berencana memanggil Wahyudin Moridu untuk melakukan pengecekan soal prlaporan hartanya tersebut. Ia menegaskan, sebagai Anggota DPRD seharusnya menjadi teladan masyarakat. "Karena sebagai penyelenggara negara seharusnya juga menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam komitmen pencegahan korupsi," tegasnya. Wahyudin Moridu mendadak viral setelah melontarkan pernyataan tak etis saat mengemudikan mobil bersama seorang perempuan. Wahyudin Moridu tak segan melontarkan pernyataan bakal merampok uang negara sampai miskin. Menindaklanjuti itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyatakan partainya sudah memecat Wahyudin Moridu. Pemecatan itu dilakukan setelah DPD PDIP Gorontalo memeriksa Wahyudin Moridu. "Jadi, memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,&rdquo; tegas Komarudin, Sabtu (20/9). Pemecatan tersebut, lanjut Komarudin, sekaligus menjadi penegasan bagi seluruh kader dan anggota PDIP. Ia mengingatkan, setiap kader harus selalu menjaga disiplin, etik, wibawa, dan kehormatan partai. Tidak boleh ada kader dan anggota PDIP yang menyakiti hati rakyat. &rdquo;Saya mau sampaikan kepada seluruh anggota, kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan kepada saudara Wahyudin,&rdquo; tegasnya. (*) &nbsp;

KPK akan memeriksa LHKPN Wahyudin Moridu yang terdaftar minus Rp 2 juta, setelah dipecat dari PDIP karena pernyataan kontroversial.

KPK Bakal Cek LHKPN Wahyudin Moridu yang Minus Rp 2 Juta, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Dipecat PDIP Karena 'Ingin Rampok Uang Negara'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/IMG-20250921-WA0026-2111856411.jpg" alt="Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gorontalo La Ode Haimudin menyampaikan pemecatan kader PDI Perjuangan Gorontalo Wahyudin Moridu, Minggu (21/9). (Zulkifli Polimengo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gorontalo La Ode Haimudin menyampaikan pemecatan kader PDI Perjuangan Gorontalo Wahyudin Moridu, Minggu (21/9). (Zulkifli Polimengo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi mengeluarkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Wahyudin Moridu. Pemecatan itu buntut dari video viral yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Gorontalo La Ode Haimudin mengatakan, Wahyudin Moridu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP. &rdquo;Pemecatan hanya dapat dilakukan berdasar keputusan DPP, dimana terhadap yang bersangkutan DPP PDIP telah secara resmi memecat Wahyudun Moridu dari kader partai,&rdquo; kata La Ode seperti dilansir dari Antara. Langkah tegas DPP terhadap Wahyudin Moridu itu, juga menjadi teguran untuk mengingatkan seluruh kader partai khususnya di Provinsi Gorontalo, agar selalu menjaga nama baik dan kehormatan partai. Secara tegas DPP PDIP mengingatkan seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai. Selain itu, para kader partai pun tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang merugikan nama baik dan kepentingan partai, terutama hal yang dapat merugikan rakyat. Mewakili DPP PDIP, dia juga mengajak seluruh kader partai untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki diri. &rdquo;Dari peristiwa ini kami mengingatkan kepada seluruh kader agar terus meningkatkan kualitas dalam kerja-kerja politik untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo," ujar La Ode Haimudin. Sebelumnya, nama Wahyudin Moridu heboh di media sosial atas perilakunya dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang menimbulkan keresahan publik. Dalam video tersebut, Wahyudin Moridu mengaku sedang bersama dengan selingkuhannya hendak menuju Makassar, Sulawesi Selatan, untuk merampok menghabiskan uang negara. Dia juga mengaku dalam kondisi mabuk saat melontarkan kata-kata tersebut, hingga memicu beragam komentar negatif yang berdampak pada buruknya institusi pemerintahan dan partai di mana dia menjadi kader.

DPP PDIP keluarkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Wahyudin Moridu buntut dari video viral yang menimbulkan kontroversi di masyarakat

DPP PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu dan Siapkan PAW

Wahyudin Moridu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wahyudin Moridu

Berita Terkini

Usai Dipecat PDIP Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, KPK Bidik Wahyudin Moridu Soal LHKPN Minus Rp 2 Juta

Usai Dipecat PDIP Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, KPK Bidik Wahyudin Moridu Soal LHKPN Minus Rp 2 Juta

KPK Bakal Cek LHKPN Wahyudin Moridu yang Minus Rp 2 Juta, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Dipecat PDIP Karena 'Ingin Rampok Uang Negara'

DPP PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu dan Siapkan PAW

Download Aplikasi JawaPos.com