<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/IMG-20250122-WA0003-1486475402.jpg" alt="Sejumlah kapal dari berbagai instansi bergabung bersama kapal-kapal nelayan untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kapal dari berbagai instansi bergabung bersama kapal-kapal nelayan untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbeda dengan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Sabtu pekan lalu (18/1), hari ini (22/1) ribuan personel dan ratusan kapal terlibat dalam pembongkaran tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa langkah itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga semua pihak terlibat dalam pembongkaran itu. Trenggono menyebutkan bahwa sebelum pembongkaran dilakukan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyegel pagar laut tersebut. Sejak saat itu, mereka punya waktu 20 hari untuk mencari pihak-pihak di balik pemasangan pagar laut tersebut. Namun, melihat dedalan yang sangat besar dari para nelayan, KKP dan instansi terkait lainnya memutuskan segera membongkar pagar laut tersebut. &rdquo;Karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera. Maka kami sepakat secara bersama di sini hadir semua, supaya secara legal betul, kami semua mulai pembongkaran pagar laut ini,&rdquo; kata dia. Atas langkah yang dilakukan oleh TNI AL pada Sabtu (18/1) lalu, Trenggono menghaturkan terima kasih. Sebab, mereka sudah bergerak cepat dan memulai pembongkaran lebih awal. Menurut dia, langkah itu merupakan bentuk kerja sama antara KKP dengan TNI AL. Juga menjadi bagian dari kepedulian Angkatan Laut untuk membela kepentingan masyarakat dan nelayan di Tangerang. &rdquo;Agar mereka betul-betul tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut,&rdquo; imbuhnya. Namun demikian, Trenggono menyatakan bahwa proses hukum juga tetap berjalan. Dia sudah melapor kepada Komisi IV DPR selaku mitra kerja KKP. Karena itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama pimpinan Komisi IV DPR lainnya hadir secara langsung dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Nantinya, pagar laut yang sudah dibongkar akan dijadikan barang bukti. Di tempat yang sama, Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV DPR akan terus mengawal proses pembongkaran pagar laut tersebut. Dia memastikan hal itu karena Komisi IV DPR selalu melaksanakan rapat bersama KKP secara periodik. Selain itu, dia meminta agar masyarakat tidak segan melapor bila mendapati hal-hal yang tidak beres di wilayah masing-masing. Termasuk bila menemukan kasus serupa di Tangerang. &rdquo;Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain, mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di tempat-tempat lain,&rdquo; terang dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa langkah itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Menteri KKP Sebut Pembongkaran Pagar Laut Sudah Kesepakatan Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wahyu-trenggono-4176660140.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 240 kapal ikan ilegal yang melakukan aktivitas curi ikan telah ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024. Mengejutkannya, kapal ikan ilegal ini justru lebih banyak dilakukan warga negara Indonesia (WNI). <div dir="auto">Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. "Penangkapan sebanyak 240 kapal yang melakukan pelanggaran terdiri dari 30 kapal bendera asing, kemudian 210 kapal ikan Indonesia," katanya kepada wartawan, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pung menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal ilegal ini berdampak langsung pada penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bakal berkurang.&nbsp;Dengan begitu, secara tak langsung ia menyebut bahwa penangkapan 240 kapal ilegal tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 3,7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hitung di sini, valuasi dan semuanya itu, kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," tutur Pung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, selama setahun ini KKP juga telah menghentikan pelanggaran lain termasuk 28 rumpon ilegal dan 3 obyek kelautan. Atas pelanggaran itu, Pung menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Tindakan lainnya adalah dengan menerapkan denda.</div>

"Kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," katanya.

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sakti-Wahyu-Trenggono-Antara.jpg" alt="Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong produk-produk perikanan dalam negeri bisa bersaing di pasar global. Sejumlah langkah telah ditempuh KKP diantaranya mempermudah layanan perizinan serta sertifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa dipasarkan ke luar negeri.  "Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia agar bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Kita ingin produk-produk yang kita hasilkan unggul di luar negeri," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Sabtu (17/4).  Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Total ekspor produk perikanan tahun 2020 mencapai USD 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,8 triliun, dimana USD 4,84 miliar berasal dari ikan konsumsi.  Berdasarkan data sementara BPS, nilai ekspor produk perikanan pada Bulan Maret 2021 mencapai USD 476 juta. Angka ini meningkat 19 persen dibanding nilai ekspor produk perikanan bulan Februari 2021 dan meningkat 12 persen dibanding nilai ekspor produk perikanan bulan Maret tahun sebelumnya.  Secara kumulatif pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 1,27 miliar. Angka ini naik 1,4 persen dibanding periode yang sama 2020 dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD 1,14 miliar atau naik 0,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.  Pada periode tersebut, negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat sebesar USD 561 juta (45 persen terhadap nilai ekspor total), Tiongkok sebesar USD 171 juta (14 persen), Jepang sebesar USD 138 juta (11 persen), ASEAN sebesar USD 133 juta (10,6 persen), Uni Eropa sebesar USD 62 juta (5 persen), dan Timur Tengah sebesar USD 28 juta (2 persen).  Sedangkan komoditas ekspor utamanya meliputi Udang sebesar USD 527 juta (42 persen terhadap nilai ekspor total), Tuna-Cakalang-Tongkol sebesar USD 169 juta (13 persen), Cumi-Sotong-Gurita sebesar USD 128 juta (10 persen), Rajungan-Kepiting sebesar USD 103 juta (8 persen), Rumput Laut sebesar USD 64 juta (5 persen), dan Layur sebesar USD 22 juta (2 persen).  Trenggono menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa industri perikanan khususnya yang berorientasi ekspor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekspor perikanan justru menunjukkan tren positif.  "Sektor perikanan ini tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Di samping itu sektor ini menyerap banyak tenaga kerja," ungkapnya.  Sejalan dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk perkembangan industri perikanan dalam negeri, Trenggono mengimbau eksportir perikanan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu soal pajak hingga jaminan sosial bagi anak buah kapal perikanan.  "Saya berharap kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah ini tidak disalah-artikan dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Dengan melaporkan harga jual yang lebih rendah dibanding harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak, mengambil ikannya tidak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian pajak penjualannya di rendahkan, itu namanya tidak ada bela negaranya," tegasnya.  Trenggono memastikan kementeriannya tidak akan memberi toleransi kepada eksportir yang kedapatan melanggar aturan hukum maupun aturan administratif. Dia ingin iklim usaha di sektor perikanan berlangsung secara sehat, baik untuk kelangsungan industri, pemerintahan, juga para pekerja di dalamnya.  Sementara itu, untuk sektor perikanan tangkap, KKP di bawah komando Menteri Trenggono telah memiliki program terobosan yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap.  Melalui program terobosan ini, Menteri Trenggono ingin wajah perikanan tangkap Indonesia menjadi lebih modern dan ramah lingkungan. Baik dari sisi infrastruktur pelabuhan, navigasi kapal, hingga alat tangkap yang dipakai. Selain itu, program ini juga untuk menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan.  https://youtu.be/AqzwceTP2zM

Trenggono Ingatkan Eksportir Produk Perikanan Tak Curangi Pajak

Wahyu Trenggono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wahyu Trenggono

Berita Terkini

Menteri KKP Sebut Pembongkaran Pagar Laut Sudah Kesepakatan Bersama

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

Trenggono Ingatkan Eksportir Produk Perikanan Tak Curangi Pajak

Download Aplikasi JawaPos.com