<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dinilai-lakukan-perubahan-wahidin-halim-dapat-rapor-biru_m_178460.jpeg" alt="Wahidin Halim" width="100%">
<figcaption>Wahidin Halim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung tancap gas untuk menetapkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangerang Raya.  Dari hasil rapat Gubernur Banten Wahidin Halim bersama wali kota dan bupati di wilayah Tangerang Raya diputuskan, PSBB mulai efektif berlaku pada Sabtu (18/4). Tiga hari menjelang pelaksanaan dilakukan sosialisasi PSBB ke masyarakat Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.  "Kita sepakat, Rabu, Kamis, dan Jumat sosialisasi. Sabtu pukul 00.00 WIB PSBB di Tangerang Raya berlaku," kata Wahidin dalam keterangan persnya, Senin (13/4).  Sementara peraturan gubernur yang mengatur PSBB di Tangerang Raya, Wahidin menjanjikan tuntas besok, Selasa (13/4). "Rapat Terbatas dengan Forkopimda Tangerang Raya untuk masukan bagi Peraturan Gubernur tentang PSBB. Kita juga punya referensi dengan Pergub DKI Jakarta dan Jawa Barat," ujar Wahidin.  Mantan wali kota Tangerang itu menyebut, masyarakat di wilayah Tangerang Raya masuk dalam ruang lingkup Jabodetabek. Mereka memiliki kesamaan kultur, kebiasaan, mobilitas dan sebagainya sama dengan Jakarta.  "Kita ingin ada kedalaman pada PSBB. Yang nanti akan ada di peraturan gubernur dan surat keputusan bupati/wali kota," urai Wahidin.  Terkait pemberlakuan PSBB terhadap industri, pihaknya menunggu hasil konsultasi dari bupati/wali kota dengan Kementerian Perindustrian. Pemerintah daerah harus memilah industri strategis, industri kesehatan, dan sebagainya yang harus tetap berjalan selama masa PSBB berlangsung.  "Data yang sudah masuk hingga hari ini sebanyak 9.500 karyawan sudah dirumahkan. Bahkan beberapa industri sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ungkapnya.  Terkait jaring pengamanan sosial, Wahidin menyebut masing-masing daerah sudah mempersiapkan anggaran. Terlebih, di wilayah Tangerang Raya ada 671 kepala keluarga atau 3,6 juta jiwa terdampak wabah korona. Namun data itu masih dalam tahap penghitungan.  "Yang dilakukan sekarang adalah validasi data biar jelas siapa yang terdampak. Ada juga permasalahan yang ber-KTP Jakarta tinggal di Tangerang," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

PSBB Tangerang Raya Mulai Berlaku Sabtu 18 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Rapid-Test-Covid-19-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas medis mengambil sample darah untuk Rapid Test (Covid-19) di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Rapid Test (Covid-19) secara gratis bagi masyarakat. Pemeriksaan Rapid Tes mulai hari ini hingga 30 April 2020 mendatang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sample darah untuk Rapid Test (Covid-19) di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Rapid Test (Covid-19) secara gratis bagi masyarakat. Pemeriksaan Rapid Tes mulai hari ini hingga 30 April 2020 mendatang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim akan berkoordinasi terkait disetujuinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Tangerag Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Wahidin akan menentukan kapan sebagian wilayah Banten itu menerapkan PSBB.  "Kita tunggu keputusan Pak Gubernur dengan Bupati dan para Wali Kota ya besok," kata kepala Kominfo Pemprov Banten, Neneng Nurcahyati kepada JawaPos.com, Minggu (12/4).  Neneng menyampaikan, Wahidin akan mempersiapkan segala aspek yang terkait dengan penerapan PSBB di tiga wilayah tersebut. Hal ini tidak lain untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.  "Insya Allah Pak Gubernur akan persiapkan dengan cepat melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota wilayah Tangerang," jelas Neneng.  Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyatakan keputusan pemberlakuan PSBB di tiga wilayah Banten akan ditentukan oleh rapat gabungan bersama Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Senin (13/4) besok.  "Besok jam 13.00 siang akan dilakukan rapat oleh Pak Gubernur dengan tiga wilayah, memutuskan kapan akan dilaksanakannya PSBB untuk wilayah Banten," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah kepada JawaPos.com, Minggu (12/4).  Arief mengaku belum mendapatkan informasi secara tertulis. Namun, dia mengaku sudah menerima informasi bahwa pengajuan aturan PSBB untuk tiga wilayah di Banten telah disetujui.  "Jadi kita sudah mendapatkan informasi, walaupun belum kita terima tertulisnya bahwa pak Menkes sudah membuat surat keputusan PSBB untuk wilayah Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan," ujar Arief.  Untuk diketahui, DKI Jakarta terlebih dulu menerapkan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sejak Jumat (10/4). Menyusul wilayah Bogor, Depok dan Bekasi akan menerapkan PSBB pada Rabu 15 April 2020 mendatang.  Alasan disetujuinya PSBB, karena penyebaran Covid-19 masif di wilayah Jabodetabek. Sehingga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Gubernur Banten Besok Tentukan Pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diusung-demokrat-empat-gubernur-ini-malah-dukung-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Visi Research and Consulting (VISI) melakukan survei terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Wahidin Halim di provinsi Banten. Direktur Riset VISI, Ali Irfani mengatakan Wahidin Halim dipilih secara spontan sebagai Gubernur Banten sebesar 34,3 persen jika mencalonkan diri kembali pada pilkada mendatang.  Angka ini jauh meninggalkan mantan rivalnya, Rano Karno yang dipilih secara spontan sebesar 8 persen. "Bahkan Wahidin Halim jauh lebih banyak dipilih secara spontan dibandingkan Airin Rahmi Diani (3 persen), Andika Hazrumi (2,8 persen), dan Iti Jayabaya (2,8 persen)," ujar Ali Irfani dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (28/12).  Ali menjelaskan tingginya elektabilitas spontan Wahidin Halim ini terjaga secara konsisten pada simulasi elektabilitas dengan menyodorkan beberapa nama calon Gubernur, dari 13 nama, 7 nama, 3 nama, hingga hanya dua pasangan. Pada simulasi terbuka 13 nama calon Gubernur Banten, Wahidin Halim tetap mendominasi calon lainnya (33,3 persen), Rano Karno (16,1 persen), Ahmad Zaki Iskandar (6,4 persen), Airin Rahmi Diani (5,8 persen), Andika Hazrumi (5,1 persen), dan beberapa nama penting lainnya.  Bahkan, Ali Irfani menambahkan, ketika simulasi nama itu diperkecil pada tujuh nama atau lima nama, Wahidin Halim konsisten masih unggul jauh mengalahkan calon lainnya. Menurut Ali Irfani, superioritas elektabilitas Wahidin Halim atas kandidat lain karena Gubernur Banten tersebut dianggap berkinerja baik dan memuaskan.  Wahidin Halim juga dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang mengubah persepsi negatif atas pemerintahan provinsi Banten pada periode sebelumnya. "Maka tidak mengejutkan jika penilaian positif masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Wahidin Halim sebagai gubernur melambungkan elektabilitasnya," katanya.  Lebih lanjut, Ali Irfani menjelaskan bahwa secara umum masyarakat menilai kinerja Gubernur Wahidin Halim sangat baik dalam hal kemudahan dalam pelayanan berbagai bidang, seperti pembangunan jalan, jembatan, pengadaan air bersih, irigasi, jaringan listrik, akses pupuk, gas, bibit dan hasil-hasil pertanian. Masyarakat hanya menilai dalam soal mendapatkan modal tidak mudah atau banyak yang mengalami kesulitan.  Dalam temuan survei tersebut, masyarakat Banten juga menilai secara umum kondisi sosial ekonomi di Banten sedang (39,4 persen), baik dan sangat baik (33,4 persen). Demikian pula pada aspek pelayanan pemerintahan di provinsi Banten, masyarakat menilai sudah dalam kondisi sangat baik dan baik (53,8 persen), sedang (31,2 persen), dan hanya 13,5 persen yang menjawab buruk dan sangat buruk.  Demikian pula dalam bidang pembangunan infrastruktur, kondisi politik, keamanan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan, mayoritas masyarakat Banten menilai kondisinya baik. Ali Irfani juga menjelaskan bahwa survei Visi menemukan data penting terkait beberapa persoalan yang dianggap urgen dan bagaimana penanganan pemerintah provinsi. Ketika ditanyakan dua persoalan tersebut, ditemukan tidak ada gap atau jarak yang terlalu lebar antara keduanya.  "Ini berarti harapan masyarakat Banten atas berbagai bidang yang dianggap urgen dapat dengan baik dipenuhi oleh pemerintah provinsi Banten," ungkapnya.  Ali menjelaskan hasil survei soal kinerja Gubernur Banten, mayoritas masyarakat Banten menilai kinerja Gubernur Banten memuaskan (59,1 persen) dan hanya 32,8 persen yang menilai tidak memuaskan. Data ini tidak jauh berbeda dengan penilaian kinerja wakil gubernur Banten yang dinilai memuaskan (52,9 persen).  Tingginya elektabilitas Wahidin Halim disebabkan oleh faktor kinerja pemerintahan yang dinilai positif dan memuaskan yang diukur dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, politik dan keamanan, dan bidang lainnya.  Adapun ‎survei tersebut dilakukan pada 27 November - 6 Desember 2019, dengan jumlah responden 1200 yang tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota di provinsi Banten. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Untuk memastikan validitas dan kualitas data, VISI melakukan monitoring dan mendatangi ulang responden secara random sebesar 20 persen dari total sampel (spot check). Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti.

Kinerja Wahidin Halim Jadi Gubernur Banten Dinilai Memuaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dinilai-lakukan-perubahan-wahidin-halim-dapat-rapor-biru_m_178460.jpeg" alt="Wahidin Halim" width="100%">
<figcaption>Wahidin Halim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin dalam kategori Pemerintah Provinsi atas Capaian Implementasi Pencegahan Korupsi dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2019. Penghargaan yang diterima oleh Gubernur Banten merupakan penghargaan yang pertama kali diraih oleh Provinsi Banten sejak Provinsi Banten terbentuk.  Penghargaan ini turut menunjukkan upaya dan kerja keras Pemprov Banten dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pengamat politik Adi Prayitno menilai provinsi Banten telah berubah sejak dipimpin oleh Wahidin Halim. Karena sebelumnya, provinsi Banten mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk KPK, menyusul berbagai skandal korupsi yang banyak terjadi dan melibatkan orang nomer satu di Banten dan keluarganya.  "Jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, era Wahidin Halim tentu lebih baik karena nyaris tak ada kasus korupsi lagi. Ini penting untuk melecut supaya banten naik kelas jadi provinsi bebas korupsi." Kata Adi saat dihubungi, Selasa (10/12).  Adi menambahkan, bahwa dengan diraihnya penghargaan tersebut Banten di era Wahidin sudah memulai tradisi baru sebagai provinsi yang bersih dari korupsi. "Wahidin sudah memulai tradisi baru. Banten bersih anti korupsi." Tegasnya.  Selain Provinsi Banten, Capaian Implementasi Pencegahan Korupsi Tingkat Daerah kategori provinsi juga diraih oleh Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Dengan penilaian dilihat dari capaian berbagai kategori diantaranya, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah serta pembinaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.  Gubernur menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur Pemprov Banten yang berkomitmen penuh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih di bumi Banten yang tercinta, serta harus dapat menunjukkan bahwa Banten berkomitmen dalam pencegahan korupsi ke depan yang lebih baik lagi. "Karena tanpa korupsi, Banten kuat Indonesia maju."tegasnya  Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma'rif Amin menyebutkan pencegahan korupsi merupakan upaya penyadaran publik terhadap bahaya kejahatan korupsi. "Korupsi merupakan kejahatan sistemik dan mengganggu pembangunan," tegasnya.

Pengamat: Era Wahidin Nyaris Tak Ada Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gaya-menkeu-menteri-basuki-dan-gubernur-banten-blusukan-ke-pedesaan_m_.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani, Menteri Basuki, Gubernur Banten Hahidin Halim saat blusukan ke Pedesaan di Provinsi Banten, Jumat (15/3)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani, Menteri Basuki, Gubernur Banten Hahidin Halim saat blusukan ke Pedesaan di Provinsi Banten, Jumat (15/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini, Jumat (15/3) melakukan kunjungan ke Desa Sindangsari, Serang, Banten. Hal ini dilakukannya dalam rangka memantau pemanfaatan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak sendirian, dirinya ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Banten Wahidin Halim serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir. Sri Mulyani, Wahidin Halim dengan Basuki Hadimuljono kompak mengenakan pakaian atas putih dengan celana hitam dan topi hitam. Sementara itu Sofyan Basyir mengenakan setelan batik. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengunjungi rumah warga yang memanfaatkan pembiayaan UMi. Dia membeli sejumlah produk buatan masyarakat, antara lain kue bolu, sate pindang hingga pernak-pernik. "Bu ini saya borong kuenya," kata Sri Mulyani. Selanjutnya, dirinya bersama Basuki dan Wahidin mengecek Pamsimas (Proyek Air Bersih Masyarakat). Proyek ini digunakan bersama oleh masyarakat dan dibiayai oleh APBN. "Ini dari APBN ya pak (Basuki)," tanya Sri Mulyani. "Iya Bu," timpal Basuki. Setelah mengecek Pamsimas, dirinya bersama Basuki dan Gubernur Wahidin menyambangi warga yang berjualan jamu, salah satunya Sri Sulastri, 40, dia berjualan jamu dengan permodalan dari lembaga penyalur koperasi binaan KSPPS Abdi Kertas Raharja. Sulastri mengaku sudah selama 7 bulan menjadi anggota koperasi tersebut. Dirinya telah melakukan pinjaman di koperasi tersebut sebesar Rp 2 juta untuk modal berjualan jamu. "Saya baru 7 bulan (gabung di koperasi). Pinjam Rp 2 juta untuk modal dan jualannya keliling," kata dia. Dalam kesempatan itu, baik Sri Mulyani, Menteri Basuki hingga Gubernur Wahidin mencicipi jamu ibu Sulastri. "Saya mau cobain ya," pinta dia. Usai mencicipi jamu, ketiganya juga langsung menuju perkebunan milik warga setempat. Di kebun itu dia bersama Basuki menanam kangkung hingga pokcoy.

Gaya Menkeu, Menteri Basuki, dan Gubernur Banten Blusukan ke Pedesaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diusung-demokrat-empat-gubernur-ini-malah-dukung-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan Pilpres 2019 diwarnai dengan sejumlah manuver dari kepala daerah. Ada yang menyatakan mendukung secara terang-terangan, ada juga yang mendukung dengan sikap diam-diam. Sejumlah nama sudah menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Terbaru dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyatakan mendukung pasangan incumbent. Sebagaimana diketahui, Wahidin Halim terpilih jadi orang nomor satu di Banten karena diusung <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/08/2018/klarifikasi-jadi-jubir-jokowi-demiz-sambangi-dpd-demokrat-jabar" target="_blank">Partai Demokrat</a>. Dia juga kader partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku bersyukur dengan adanya dukungan baru. Menurutnya, adanya tambahan dukungan dari gubernur ini membuktikan kiprah Jokowi selama memimpin Indonesia dirasakan secara positif di daerah. "Ini bukti apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini bagus &lrm;dan berhasil," ujar Karding saat dihubungi, Senin (10/9). Sebaliknya, kata Karding, jika kinerja Jokowi buruk dalam mengelola pemerintahan, maka tidak mungkin kepala daerah berani mendukung secara langsung. "Kalau tidak berhasil, sudah pasti gubernur-gubernur tersebut tidak akan mau mendukung Pak Jokowi," katanya. Contoh perhatian besar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/09/09/2018/ahy-jadi-waketum-timses-prabowo-sandi-partai-demokrat-all-out" target="_blank">Jokowi</a> terhadap daerah yakni pembangunan infrastruktur di Papua. Selama ini pembangunan jalanan sangat lamban, tapi sejak ada Jokowi ada trans-Papua. Begitu juga dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama dengan Pulau Jawa. "Kita syukuri dan kita akan hormati dan hargai sebagai dukungan dan akan merangkul mereka sebaik-baiknya agar bersinergi menangkan Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin," ungkapnya. Sebelum Wahidin Halim, sederet kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Menariknya semua gubernur itu merupakan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/08/2018/kader-demokrat-loncat-ke-tim-calon-petahana-begini-sindiran-elite-ppp" target="_blank">kader Partai Demokrat</a>. Bahkan, mereka terpilih jadi orang nomor satu di provinsi karena diusung partai berlambang bintang mercy tersebut.

Diusung Demokrat, Empat Gubernur Ini Malah Dukung Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dinilai-lakukan-perubahan-wahidin-halim-dapat-rapor-biru_m_178460.jpeg" alt="Wahidin Halim" width="100%">
<figcaption>Wahidin Halim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Bersama (Sekber) Banten memberi rapor biru terhadap kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH selama enam bulan terakhir. Meski masih dalam hitungan bulan, WH dinilai banyak melakukan perubahan. Rapor biru tersebut diharapkan bisa untuk ditingkatkan pada 2018 nanti. "Waktu enam bulan itu masih dini untuk diberi penilain. Tapi jika dipaksa, melihat kinerjanya WH bisa diberi rapor biru," kata Ketua Sekber Banten Syukri Rahmatullah dalam diskusi: Catatan Akhir Tahun: Kinerja Wahidin Halim, di BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (30/12). Dia mengatakan, secara aturan gubernur baru tidak diperbolehkan merotasi kepala dinas selama enam bulan. Nah, saat ini WH tercatat sudah menjabat selama 7 bulan 18 hari. Artinya, dia baru satu bulan 18 hari bisa bergerak leluasa. Meski demikian kata dia, telah banyak hal yang dilakukan. Misalnya, memperketat anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan, menghapus APBD yang tidak perlu, serta blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat. "Jadi itu patutu diapresiasi," kata Syukri. Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menyoroti keseriusan WH menata birokrasi yang sempat masuk ke dalam pusara korupsi. Menurutnya, dukungan partai politik yang begitu kuat, harusnya menguatkan WH. "Seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membersihkan dan menata ulang birokrasi," ujarnya. Selama kepemimpinanya, kata dia, WH mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi di bawahnya. Hal tersebut dilakukan, untuk memastikan jajaran di bawahnya berlaku profesional, akuntabel, dan transparan. Dia menambahkan, tidak mudah menata ulang birokrasi di Banten. Sebab, faktor utama korupsi di Banten adalah soal birokrasi yang carut-marut. Bahkan, mulai level office boy, satpam, sampai tingkat elit. "Ini menjadi penyebab korupsi di Banten yang cukup lama," ujarnya.

Dinilai Lakukan Perubahan, Wahidin Halim Dapat Rapor Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/peduli-olahraga-wahidin-halim-gelar-gubernur-banten-open-2017_m_173899.jpeg" alt="Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim saat foto bersama dengan para peserta pertandingan Gubernur Banten Open 2017, di Tara Kinzaka Badminton Hall, Kota Tangerang pada Minggu (10/12)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim saat foto bersama dengan para peserta pertandingan Gubernur Banten Open 2017, di Tara Kinzaka Badminton Hall, Kota Tangerang pada Minggu (10/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka menggali potensi atlit muda badminton, Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar kompetisi badiminton bertajuk &ldquo;Gubernur Banten Open 2017&rdquo;. Lebih dari 600 atlet yang terdiri dari 11 Provinsi di Indonesia ikut andil. Baik itu kategori usia dini, anak-anak, pemula, remaja maupun dewasa. &ldquo;Ini merupakan proses pembinaan dan pembibitan para atlet di seluruh Indonesia, supaya mereka ada wadah untuk terus mengasah kemampuan serta melatih mental dalam bertanding&rdquo;. Ujar Wahidin saat membuka kegiatan Gubernur Banten Open 2017 di Tara Kinzaka Badminton Hall, Kota Tangerang, Banten, Minggu (10/12). Wahidin juga menambahkan kegiatan tersebut akan dijadikan ajang rutin tahunan, guna terus melahirkan atlet-atlet baru khususnya di wilayah Banten. &ldquo;Saat ini kan di Banten masih kurang sekali atlit, dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa bermunculan atlet baru yang bisa bertanding bukan hanya di tingkat nasional, melainkan di tingkat Internasional," tambah Wahidin. Wahidin berharap kedepannya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan club-club badminton di Banten, supaya bisa terus menghelat latihan rutin guna meningkatkan skill dari para atlet. &ldquo;Ke depannya dari Pemprov akan membangun sport center untuk dijadikan pusat latihan para atlet dan juga dijadikan berbagai kompetisi olahraga,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Steering Committee Gubernur Banten Open 2017 Ahmad Jazuli Abdillah mengungkapkan kegiatan tersebut akan berlangsung selama 7 hari, mulai 10 sampai 16 Desember 2017.

Peduli Olahraga, Wahidin Halim Gelar Gubernur Banten Open 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/istigasah-bersama-warga-gubernur-banten-kutuk-pembantaian-rohingya_m_155447.jpeg" alt="Gubernur Banten Wahidin Halim (tengah) meneteskan air mata saat istigasah peduli Rohingya di Masjid Raya Al Bantani" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Wahidin Halim (tengah) meneteskan air mata saat istigasah peduli Rohingya di Masjid Raya Al Bantani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Genosida yang dialami etnis Rohingya, Myanmar sangat melukakan hati kaum muslim dan masyarakat dunia. Termasuk dari Banten, Indonesia. Bersama ratusan warga setempat, Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar istigasah untuk korban pembantaian besar-besaran di Rakhine State, Myanmar, kemarin. Doa bersama itu dirangkaian dengan penggalangan dana yang digelar di Masjid Al Bantani. Selain dihadiri Wahidin Halim, istigasah juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta serta sejumlah anggota DPRD Banten, kepala OPD, ratusan pegawai di lingkungan Pemprov Banten dan tokoh masyarakat. &rdquo;Saya mengutuk keras terjadinya tragedi kemanusiaan terhadap muslim Rohingya di Myanmar yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai saudara seagama kita harus berempati apa yang menimpa warga Rohingya,&rdquo; seru Wahidin sebagaimana yang dilansir Indopos (Jawa Pos Group). Menurut pejabat yang akrab disapa WH ini, peristiwa tidak manusiawi yang menimpa muslim Rohingya perlu mendapat perhatian bersama. Jika tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa, setidaknya umat muslim mengirimkan doa, agar para korban mendapat ketabahan dan pelaku bisa diberikan ganjaran. Lebih penting lagi musibah itu harus dihentikan. &rdquo;Rasa empati untuk sesama muslim harus kita bangun, bukan hanya untuk Rohingya, tapi untuk muslim lain,&rdquo; ujar mantan Wali Kota Tangerang itu. WH menilai, apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya soal agama, namun juga hak asasi manusia (HAM). &rdquo;Yang menimpa muslim Rohingya dapat perhatian dunia. Semoga tidak terjadi di Indonesia dan Banten,&rdquo; cetusnya.

Istigasah Bersama Warga, Gubernur Banten Kutuk Pembantaian Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kuasa-hukum-wh-tagih-janji-kpk-soal-cagub-banten-terduga-korupsi_m_102744.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum Wahidin Halim (WH) kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, hari ini (16/1). Kedatangannya kali ini untuk menagih janji KPK, yakni akan menjelaskan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo, terkait adanya calon gubernur Banten yang sedang dibidik lembaganya. Salah seorang kuasa hukum WH, Ramdan Alamsyah mengatakan, pihaknya diterima langsung oleh Jubir KPK sekitar pukul 15.05 WIB. Dia pun berterima kasih karena telah terjadi dialog konstruktif dan informatif. "Sebagaimana sudah disampaikan bahwa kedatangan kami adalah untuk menanyakan janji KPK yang akan menjelaskan pernyataan ketua KPK bahwa ada cagub Banten yang sedang dibidik. Dalam pertemuan tadi pihak KPK menyatakan akan mengirim surat jawaban secara resmi kepada kami dalam beberapa hari ke depan," katanya kepada wartawan. Menurut dia, pihak KPK sedang melakukan proses hukum terhadap kasus yang disampaikan oleh ketua KPK itu. "Ada yang penyelidikan maupun penyidikan. Ada banyak pemeriksaan termasuk Kepada RK (Rano Karno, red). KPK akan mengumumkannya kepada publik apabila sudah tepat waktunya," ujarnya. Dia juga menyampaikan kepada pihak KPK agar tidak berpolitik. Bagaimanapun juga, Ketua KPK telah menyatakan kepada publik bahwa ada calon gubernur Banten yang dibidik terkait kasus korupsi. "Kami bertanya siapa calon gubernur itu. Tidak perlu menunggu pilkada Banten usai, contoh di Pilkada DKI, Pilkada Bekasi dan Pilkada Kota Cimahi peserta pilkadanya jadi tersangka tanpa menunggu pilkada selesai," ungkapnya. Kuasa hukum WH lainnya, Yusman, menjelaskan bahwa saat kedatangannya yang pertama, pihak KPK melalui juru bicaranya saat itu (Yayuk Andriati, red) menyatakan bahwa orang yang dibidik KPK dapat dilihat dalam direktori putusan. Terkait jawaban itu, pihaknya telah meneliti secara cermat direktori putusan tersebut. "Kita pelajari direktor itu juga semua dokumen pemberitaan terkait kasus dimaksud, sama sekali tidak ada nama Wahidin Halim yang ada adalah nama cagub lain yakni Rano Karno," ungkapnya. Dikteahui, kedatangan pihak kuasa hukum Wahidin Halim yang juga calon gubernur Banten ini dipicu pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo secara berturut-turut di Serang dan Kota Tangerang akhir tahun lalu. Ketika itu Agus menyebut ada salah seorang calon Gubernur Banten yang terindikasi korupsi. Saat itu ketua KPK menyatakan, kasus itu akan diungkap setelah pilkada. (fab/JPG)

Kuasa Hukum WH Tagih Janji KPK soal Cagub Banten Terduga Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wahidin halim

Berita Terkini