<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Itun Wardatul Hamro. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pemberian izin berobat dan keluar Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  "Saksi diperiksa untuk tersangka RAZ (Rahadian Azhar, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).  Selain Itun, penyidik juga turut memeriksa Manager Coca Suki (PT Boga Selera Perdana) Mubasir dan Captain Coca Suki Bandung (PT Boga Selera Perdana) Lani Sumarini. Penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yakni Staf Pembelian Omega Motor tahun 2005-sekarang Nandang Firmansyah dan Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YPKP) Bank BJB Nia Madaniah.  "Dua saksi itu diperiksa untuk tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan)," ucap Febri.  Dalam kasus ini, KPK kembali membongkar adanya praktik korupsi di dalam Lapas Sukamiskin. Lima orang pun ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini.  Mereka ialah dua terpidana korupsi Lapas Sukamiskin Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fuad Amin, dua bekas Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko, serta Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi (GKA) Rahadian Azhar.  Namun status tersangka Fuad Amin gugur lantaran ia telah meninggal dunia. Adapun Wahid kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya.  KPK menduga Wahid menerima mobil Toyota Landcruiser Hardtop Tahun 1981 dari salah seorang napi, Mitsubishi Pajero Sport dari Rahadian, dan Rp 75 juta dari Wawan. Sementara Deddy diduga menerima Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dari Wawan.

KPK Periksa Kabag Program dan Pelaporan Ditjen PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/dirjen-PAS.jpg" alt="Sebelah kanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sebelah kanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan pemberian Louis Vuitton kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami. Tas mewah tersebut diduga diberikan terkait kasus suap jual-beli sejumlah fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  Dalam fakta persidangan kasus ini, mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen disebut telah memberikan tas mewah kepada Sri Puguh. Hal itu merupakan pemberian untuk kado ulang tahun Sri Puguh.  Tas mewah tersebut berasal dari terpidana Fahmi Darmawansyah yang dititipkan lewat Wahid untuk diberikan kepada Sri Puguh pada Juli 2018 lalu. Tas itu disebut diserahkan melalui ajudan Sri, Hendry Saputra.  "Itu sudah lama sekali nanti saya cek lagi (pemberian tas ke Dirjen Pas). Itu kan pas di sidang juga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (13/5).  Tas mewah bernilai jutaan itu kini disebut telah diserahkan ke lembaga antirasuah. Namun, Febri memastikan bahwa apabila suatu barang bukti sudah ditampilkan dalam proses persidangan, maka hal itu termasuk dalam inti utama dalam suatu perkara.  "Kalau sudah ditunjukkan di sidang itu bagian dari pokok perkaranya. Jadi, bukan berada di direktorat gratifikasi," tegas Febri.  Oleh sebab itu, KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, seperti motif penyerahan tas tersebut, keaslian dari barang itu dan hal lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan perkara ini.  "Tapi nanti saya pastikan lagi itu kasusnya," ujar Febri.  Diketahui, mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen divonis 8 tahun penjara. Wahid terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dari narapidana Fahmi Darmawansyah.  Dalam putusannya, Wahid disebut telah menerima tas yang bermerek Louis Vuitton. Selain itu dia juga menerima mobil double cabin merek Mitsubishi Triton, sandal, sepatu boots dan uang senilai Rp 39,5 juta.  Sebagai imbalan dari pemberian itu, Wahid memberikan sejumlah fasilitas seperti kamar mewah yang berusikan televisi kabel, AC, kulkas dan kasur springbed. Bahakn Fahmi juga bebaskan menggunakan ponsel di dalam Lapas.

KPK Usut Pemberian 'Louis Vuitton' ke Sri Puguh Budi Utami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/eks-kalapas-sukamiskin-wahid-husen-dituntut-9-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen usai menjalani sidang tuntutan di PN Bandung, Rabu (6/3)" width="100%">
<figcaption>Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen usai menjalani sidang tuntutan di PN Bandung, Rabu (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen selama sembilan tahun atas kasus penerimaan suap dari beberapa warga binaan. Hal tersebut dibacakan saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Dalam sidang tuntutan, tim Jaksa KPK membacakan tuntutan kepada Wahid Husen karena telah menerima suap berupa barang mewah dan uang jutaan rupiah dari beberapa warga binaan. Termasuk Fahmi Darmawansyah.&nbsp; "Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama sembilan tahun dan denda Rp 400 juta, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 6 bulan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam tuntutannya, Jaksa KPK menyatakan Wahid terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Wahid Husen kemudian diciduk dan dibawa ke gedung KPK di Jakarta, hingga akhirnya dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap dan memberi kemudanan kepada narapidana. Hal itu terkait izin keluar lapas hingga fasilitas mewah yang dibiarkan masuk ke kamar warga binaan. Dalam kasus suap ini, tiga narapidana tipikor, tahanan pendamping (tamping), dan ajudan Wahid Husen pun ikut terlibat. Ketiganya yakni&nbsp;Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan Fuad Amin Imron. Serta Hendry Saputra selaku ajudan Wahid Husen dan Andri Rahmat selaku tamping dari Fahmi Darmawansyah. Dalam persidangan terdakwa Wahid Husen dinyatakan bersalah karena menerima uang puluhan juta dan barang mewah dari narapidana tersebut. Dengan sistem saling menguntungkan, yakni membiarkan barang mewah masuk ke dalam lapas Sukamiskin. Dari mulai fasilitas kamar yang tidak semestinya seperti adanya spring bed, interior dinding, AC, televisi, kloset duduk, dan handphone. Bahkan adanya saung megah di tengah-tengah Lapas Sukamiskin yang digunakan untuk para pengunjung bercengkrama dengan warga binaan. Surat dakwaan menyebutkan terdakwa menerima barang dan uang dengan total Rp 39,5 juta serta satu mobil double cabin 4x4 dari Fahmi, uang sebesar Rp 63,3 juta dari Wawan, dan Rp 71 juta dari Fuad Amin yang diterima melaui ajudannya Hendry.

Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen Dituntut 9 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sakit-jadi-alasan-fuad-ajukan-izin-luar-biasa-ke-kalapas-sukamiskin_m_.jpg" alt="Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin mengaku pernah beberapa kali mengajukan izin biasa dan luar biasa untuk berobat ke Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Tak hanya itu, bahkan ia juga mengakui punya rumah kontrakan mewah di Dago Bandung. "Pernah sakit, itu ada namanya Dadang (Kamtib area sel) dan saya minta ajukan formulir permohonan," kata Fuad di Pengadilan Negri Bandung, Bandungn Rabu (6/2). Dalam persidangan Fuad mengatakan, dirinya memiliki banyak penyakit. Diantaranya jantung, darah tinggi dan lainnya. Sehingga itu alasannya sering mengajukan izin berobat. Dalam BAP Fuad Amin, dinyatakan selama jadi warga binan telah ajukan Izin Luar Biasa (ILB) pada masa kalapas lama selama tiga hari serta tiga hari selama Wahid Husen menjabat. Selama izin tersebut selalu diantar menggunakan ambulan lapas juga dikawal. "Kalau saya ada pengawalan. karena satu pasien ada pengawal, satu petugas lapas satu polisi," ungkapnya. Selain ke rumah sakit, ternyata Fuad Amin pun sempat berkunjung ke rumah kontrakannya di wilayah Dago, Bandung. Kontrakan itu dihuni oleh keluarganya yakni istri dan anak-anakanya.&nbsp; "Iya pergi dan datang ke rumah kontrakan tapi tidak masuk. Karena anak saya sekolah di Bandung," tuturnya. Untuk diketahui, dalam dakwaan disebutkan Fuad mengajukan izin berobat&nbsp;dan diantar menggunakan ambulan yang dikemudikan Ficky Fikri. Namun tidak menuju Rumah Sakit Dustira melainkan didrop di area parkir RS Hermina Bandung. Kemudian Fuad Amin pindah dari ambulan ke mobil avanza yang sudah menunggunya. Fuad pun pergi dan bermalam di rumah kontrakannya di Jalan H. Djuanda Nomor 175, Dago, Bandung, sekitar Maret 2018 lalu.

Sakit, Jadi Alasan Fuad Ajukan Izin Luar Biasa ke Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-dapat-suap-wahid-husen-adakan-rapat-khusus-dengan-napi_m_.jpg" alt="Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen jalani sidang perdana" width="100%">
<figcaption>Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen jalani sidang perdana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap yang dilakukan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Bandung Wahid Husen mulai disidangkan. Pasalnya niat busuk Wahid selaku terdakwa dengan tiga narapidana lainya sudah direncanakan sejak awal pertemuan. Wahid Husen diangkat sebagai Kalapas Sukamiskin pada 13 Maret 2018 menggantikan Dedi Handoko. Dalam melaksanakan tugasnya, Wahid mempercayakan Hendry Saputra selaku staf umum juga sopirnya. Saat pertemuan pertama, Wahid mengumpulkan seluruh warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung dalam rangka memperkenalkan diri. Namun setelahnya, Wahid melakukan pertemuan khusus di ruang kerja dengan paguyuban narapidana tipikor yang diwakili Djoko Susilo, Fahmi Darmawansyah, dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. "Pada pokoknya memohon agar terdakwa (Wahid) memberikan kemudahan bagi narapidana tipikor untuk izin keluar lapas. Baik Izin Luar Biasa (ILB) ataupun berobat," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Trimulyono Hendradi dalam dakwaan di ruang sidang tipikor PN Bandung, Rabu (5/12). Selaku Kalapas, terdakwa mengetahui adanya warga binaan Lapas Sukamiskin mendapat fasilitas mewah. Diantaranya kamar dengan AC, televisi, dan handphone. Namun hal itu diizinkan Wahid saat itu. "Terdakwa membiarkan fasilitas mewah masuk lapas. Juga memudahkan izin keluar lapas," ujarnya. Atas tindakan Wahid membiarkan barang mewah dan memudahkan izin keluar beberapa narapidana, Wahid dihadiahi beberapa fasilitas dan uang puluhan juta dari masing-masing narapidana. "Hadiah diterima melalui Hendry Saputra berupa barang dan uang dari warga binaan," ucapnya. Adapun narapidana yang melakukan suap kepada Wahid Husen diantaranya Fahmi Darmawansyah atau suami dari artis Inneke Koesherawati, Tubagus Charri Wardhana alias Wawan, dan Fuad Amin Imron.

Sebelum Dapat Suap, Wahid Husen Adakan Rapat Khusus dengan Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-paling-bertanggung-jawab-presiden-diminta-copot-menkumham_m_229666.jpg" alt="Ilustrasi: Koruptor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tertangkapnya Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen dan sejumlah terpidana korupsi oleh KPK, menimbulkan persepsi penegakan hukum di Indonesia begitu bermasalah. Untuk menghilangkan budaya korup tersebut, maka perlu ada tindakan tegas dari Presiden untuk bisa mengatasi persoalan ini. Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar mengaku tidak terkejut adanya OTT yang dilakukan KPK, karena memang tragedi suap menyuap sering sekali terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Erwin menyebut perlu segera ada tindakan dari orang nomor satu di Indonesia untuk mengganti menteri dan penyelenggara negara yang bekerja secara profesional, bukan orang yang memiliki kepentingan. "Saya rasa masalahnya ada pada level tertinggi, Menteri hukum dan HAM nya. Presiden harus mengganti menterinya dengan orang profesional, bukan orang partai yang punya kepentingan pula untuk melindungi kelompok dan koleganya," tegasnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (21/7). Hal senada juga disampaikan oleh aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri. Dia meyakini, hingga detik ini memang belum ada upaya pembersihan yang dilakukan Lapas Sukamiskin dalam membasmi suap menyuap atau tindak pidana korupsi secara efektif. Karena itu, praktik suap menyuap makin merajalela. "Presiden perlu mengevaluasi Menkumham dan program pembersihan Lapas Sukamiskin dari korupsi," tukasnya. Sementara pakar hukum pidana Agustinus Pohan menjelaskan, adanya penyimpangan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin sudah banyak digunjingkan publik. Dengan adanya OTT terhadap Kalapas Sukamiskin, sedikit banyak mengkonfirmasi informasi negatif tersebut. Dia pun meminta agar tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu, khususnya perlakuan yang bertentangan dengan peraturan yang mencederai keadilan. "Perlakuan khusus terhadap napi, tidak saja bertentangan dengan peraturan tetap juga mencederai keadilan. Hal tersebut juga mengkhianati putusan pengadilan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan," tuturnya. Selain itu, Agus juga menuturkan perlu adanya koreksi atau pengawasan yang dilakukan Ditjen PAS perihal gunjingan penyimpangan yang ada di Lapas Sukamiskin. "Karena gunjingan perihal penyimpangan di Sukamiskin juga sudah cukup lama beredar di tengah masyarakat. Keteledoran tersebut patut disesalkan," tutupnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada Jumat (20/7) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan&nbsp;beberapa pihak lain. Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah dan istrinya Inneke Koesherawati. Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi tamping Fahmi), dan Dian Anggraini (istri Kalapas Sukamiskin).

Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Presiden Diminta Copot Menkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-hukum-suap-menyuap-di-lapas-terjadi-setiap-hari_m_229660.jpg" alt="Ilustrasi: Barang bukti duit suap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Barang bukti duit suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan istrinya Dian Anggraini dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandung, Jumat (20/7) malam. Wahid ditangkap karena diduga menerima suap dari terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah guna mendapatkan sel mewah dan fasilitas agar bisa keluar masuk tahanan dengan bebas. Menanggapi hal tersebut, pakar Hukum Pidana, Abdul Fikchar Hadjar menilai ini bukan kali pertama perilaku suap menyuap terjadi di Lapas Sukamiskin. "Yang terjadi di Lapas sukamiskin Bandung itu koruptor menyuap koruptor. Dan ini setiap hari terjadi, jika ada yang terkena OTT itu dianggap mereka yang sial saja. Semuanya sudah bebal," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (21/7). Fickar juga menyebut sesungguhnya Menkumham dan ditjen PAS pasti sudah mengetahui dan membaca modus suap menyiap yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Namun, belum ada ketegasan yang ditanamkan untuk memecat penyelenggara negara yang melakukan korupsi, termasuk menteri jika memang terbukti terlibat. "Menkumham dan Dirjen bisa membaca dan mengetahui modus. Namun, pengawasan dan ketegasan tidak memiliki daya dengan lansung memecat pejabat pelaku korupsi termasuk terhadap menterinya sendiri andaikan korupsi itu berujung ke atas," jelasnya. Dengan adanya kasus ini, Fickar berharap dapat membuka jaringan bisnis hotel di Lapas Sukamiskin yang pernah digerebak berkali-kali dan dibongkar saat zaman Presiden SBY. "Jadi sangat logis jika pejabat atasan seperti Dirjen Pas dan menteri sebenarnya mengetahui. Karna itu jika dapat dibuktikan mereka menerima setoran, KPK harus menyeretnya juga dengan tuntutan pidana korupsi," pungkasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada Jumat (20/7) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan lima orang pihak lain. Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah dan istrinya, Inneke Koesherawati. Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi),&nbsp; Dian Anggraini (istri Kalapas).

Pakar Hukum: Suap Menyuap di Lapas Terjadi Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditangkap-kpk-segini-harta-kekayaan-yang-dimiliki-kalapas-sukamiskin_m_229642.jpg" alt="Ilustrasi:Koruptor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi:Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, dalam OTT yang dilakukan Satgas Penindakan KPK, Jumat (20/7) malam. Selain itu, KPK juga mengamankan enam pihak lain yang terdiri atas pihak swasta dan terpidana dan keluarga terpidana. Ditelisik dari website KPK https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/,&nbsp;yang berisi data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Wahid diketahui memiliki total harta kekayaan senilai Rp 608 juta lebih yang dilaporkan terakhir kali pada 2 Maret 2015. Harta kekayaan Wahid berkurang sekitar Rp 106 juta. Pasalnya saat pertama kali dilaporkan pada 28 Februari 2014, Wahid memiliki harta senilai Rp 714 juta lebih. Dalam catatan tersebut, terungkap Wahid memiliki harta tidak bergerak berbentuk bangunan dan tanah sejumlah 1 buah yang berlokasi di Bandung senilai Rp 235 juta lebih. Selain itu, dia juga mempunyai harta bergerak berbentuk transportasi yakni dua buah mobil bermerek Suzuki dan Toyota Kijang Innova senilai Rp 335 juta lebih. Kemudian, Wadhi juga memiliki usaha lainnya dalam bentuk perternakan sebanyak 20 ekor sapi dan kambing senilai Rp 150 juta. Tak hanya itu, dia juga memiliki harta bergerak lainnya berbentuk logam mulia senilai Rp 11,4 Juta. Adapun, giro dan setara kas senilai Rp 38,5 juta. Namun, dia memiliki utang dalam bentuk pinjaman uang dan barang senilai Rp 162 juta.

Ditangkap KPK, Segini Harta Kekayaan yang Dimiliki Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-3-dpr-akan-panggil-dirjen-lapas-kemenkumham_m_229617.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menciduk Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Bandung atas dugaan penerimaan suap perizinan keluar lapas. Hal ini lantas memancing opini negatif publik, sebab narapidana yang seharusnya menjalani hukuman, tapi bisa keluar masuk lapas seenaknya dengan bermodal uang. Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu juga turut menyesalkan kejadian ini. Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu menandakan lapas tidak terawasi dengan baik, sehingga berujung penyalahgunaan oleh oknum terkait "Ini menampakan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap lapas khususnya Sukamiskin minim atau mungkin tidak terjadi (pengawasan)," ungkap Masinton di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7). Masinton menuturkan, sudah selayaknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan evaluasi kinerja pengawasan lapasnya. Sebab berbagai penyimpangan seperti ini telah berulang kali terjadi di Lapas Sukamiskin. Seperti pada 2013 lalu, ketika Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana melakukan sidak dadakan di lapas tersebut, banyak ditemukan pelanggaran. Seperti napi koruptor yang kedapatan membawa alat komunikasi, DVD player, dan beberapa alat elektronik lain. Ditemukan pula kamar tahanan dengan fasilitas mewah layaknya sebuah hotel. Untuk menindak lanjuti perkara ini lanjut Masinton, Komisi III DPR RI akan memanggil Dirjenpas untuk dimintai klarifikasi terkait banyaknya pelanggaran di lapas Sukamiskin. "Nanti kita akan menanyakan khusususnya Dirjenpas terhadap pembinaan Lapas Sukamiskin," sambungnya. Lebih jauh Masinton menyarankan pemerintah membuat terobosan baru di Lapas Sukamiskin. Seperti dibuatkan klinik khusus di dalam Lapas. Sehingga para tahanan tidak bisa keluar masuk seenaknya dengan menyuap petugas. "Di bikin aja klinik khusus, dokternya khusus sesuai jenis penyakit tahanan, sehingga tidak serta-merta orang dapat izin keluar untuk berobat, harus ada rekomendasi dan izin dari dokter yang bersangkutan di lapas," tandasnya.

Komisi 3 DPR Akan Panggil Dirjen Lapas Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-geledah-ruangan-suami-inneke-koesherawati-dan-napi-lain_m_229568.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dikabarkan terjaring operasi tengkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh&nbsp; Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (20/7) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan lima orang pihak lain. Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah (suami Inneke Koesherwati). Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi), dan Dian Anggraini. Tak hanya itu, tim juga turut mengamankan artis cantik&nbsp;Inneke Koesherawati. Usai menangkap Wahid, sejurus kemudian tim langsung melakukan sejumlah penggeledahan &nbsp;di beberapa tempat antara lain, ruang Kalapas, dan ruang Kasie Perawatan. Selain dua ruangan tersebut, turut juga digeledah sejumlah ruang warga binaan, yakni ruangan terpidana Fahmi Darmawansyah (terpidana korupsi proyek satelit Bakamla) dan Andri (Napi korupsi/ taping Fahmi). Tak hanya itu, sedianya, Tim KPK juga akan menggeledah ruangan terpidana korupsi lain yakni, Mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jatim, Fuad Amin dan ruangan adik kandung mantan Gubernur Banteng Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Haeri Wardana (Wawan). Namun, karena kedua orang tersebut tak sedang berada di tempat, akhirnya tim KPK hanya menyegel ruangan tersebut saja. Terkait adanya OTT Ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief telah membenarkannya."Sekitar 6 orang diamankan, termasuk pimpinan Lapas dan pihak swasta," kata Syarief kepada wartawan, Sabtu (21/7). Selain mengamankan para pihak yang diduga melakukan kegiatan suap menyuap, Syarif menyebut, pihaknya juga mengamankan uang tunai rupiah, valas dan kendaraan. Namun, Syarief belum bisa menyebutkan berapa jumlahnya. "Uang tunai dan valas yang sedang dihitung serta kendaraan juga diamankan sebagai barang bukti awal. Itu dulu yang bisa disampaikan," jelasnya. Saat ini katanya, enam orang yang diamankan sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Seperti ketentuan di KUHAP, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam sebelum penentuan status hukum pihak yang diamankan. Hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers," tutupnya.

KPK Geledah Ruangan Suami Inneke Koesherawati dan Napi Lain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wahid husen

Berita Terkini