<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadi-saksi-fuad-amin-akui-beri-sejumlah-fasilitas-pada-wahid-husen_m_.jpg" alt="Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin dihadirkan menjadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam persidangan ia mengakui telah memberi fasilitas (suap) baik di dalam maupun di luar negeri kepada Wahid Husen. Dalam sidang lanjutan tersebut, Fuad hadir mengenakan batik yang dibalut jas hitam dan celana panjang. Tak lupa menggunakan peci hitamnya. Fuad dalam hal ini terlibat memberi suap kepada Wahid Hussain dan Hendri Saputra. Fuad mengakui kenal dengan terdakwa usai pelantikan Kalapas Sukamiskin baru. Juga kenal dari sebuah paguyuban warga binaan yang diketuai oleh Joko Susilo. "Kenal setelah serah terima jabatan kalapas 2018. Tapi saya tidak pernah ikut rapat paguyuban, walaupun saya diangkat sebagai penasihat (paguyuban), tapi saya tidak tahu pertemuan itu," kata Fuad di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Fuad pun mengaku, bahwa terdakwa Wahid Husen pernah meminta sesuatu kepadanya. Namun tidak dijelaskan secara rinci karena lupa, itu sesuai BAP. Bahkan Fuad pun pernah memberi barang berupa cincin batu akik berwarna hitam kepada Wahid Husen senilai Rp 300 ribu. "Iya berikan baru akik warna hitam, tapi Pak Wahid enggak pernah minta uang, menurut keyakinan saya dia itu saling menghargai dan saya sungkan dengannya," ujarnya. Selain itu, Fuad pun ditanya soal memberikan beberapa fasilitas mobil dan hotel ketika Wahid Husen ke Surabaya dan sedang dinas luar. "Kalau pinjam mobil innova pernah dan itu ponakan saya yang mengurus, termasuk biaya satu kamar hotel," ucapnya Fuad.

Jadi Saksi, Fuad Amin Akui Beri Sejumlah Fasilitas Pada Wahid Husen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perkara-mantan-kalapas-sukamiskin-masuk-tahap-dua_m_.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara penyidikan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein&nbsp;ke penuntut umum, alias memasuki tahap dua. Wahid terbelit kasus dugaan suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin. "Pelimpahan barang bukti dan tersangka suap ke penyelenggara negara berkaitan dengan pemberian perizinan di&nbsp;LP (Lapas)&nbsp;Kelas 1 Sukamiskin," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati pada awak media, Sabtu (17/11). Namun tak hanya Wahid, tiga tersangka lain dalam kasus ini juga telah selesai proses penyidikannya dan perkaranya akan segera disidangkan. Ketiga tersangka lainnya ialah Hendry Saputra (ajudan Kalapas Sukamiskin), Fahmi Darmawansyah (narapidana Lapas Sukamiskin), dan Andri Rahmat (narapidana Lapas Sukamiskin). Keempat&nbsp;tersangka kini sudah dipindahkan ke Lapas&nbsp;Sukamiskin karena persidangan akan digelar di PN Tipikor Bandung.&nbsp;"Keempatnya telah diberangkatkan ke Lapas&nbsp;Sukamiskin, Bandung, untuk kebutuhan persidangan yang akan dilaksanakan di PN Tipikor Bandung," pungkas Yuyuk. Sebelumnya, KPK menetapkan&nbsp;Wahid Husein yang baru menjabat pada Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT),&nbsp;KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018. Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi&nbsp;- suami Inneke&nbsp;Koesherawati -&nbsp;dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perkara Mantan Kalapas Sukamiskin Masuk Tahap Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lapas-mewah-sukamiskin-dirjen-pemasyarakatan-sri-puguh-dipanggil-kpk_m_.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoli bersama Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoli bersama Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Rencananya dia akan diperiksa terkait kasus yang melilit mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Sri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FD," ungkapnya pada awak media, Jumat (24/8). Tak hanya Sri, sopirnya, Mul, juga dipanggil penyidik lembaga antirasuah ini untuk menjadi saksi dari suami artis cantik Inneke Koesherawati. Untuk diketahui, KPK menetapkan Wahid Husein sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018. "Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7). Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lapas Mewah Sukamiskin, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Dipanggil KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-kalapas-sukamiskin-saya-mohon-maaf-dan-mengaku-salah_m_.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus yang melilit suami dari artis Inneke Koesrawati,&nbsp;Fahmi Darmawansyah.&nbsp; Usai diperiksa, dia memohon maaf serta mengaku salah terkait kasus yang membelitnya. Dia juga menyatakan akan mengikuti dan menerima proses hukum yang sedang dijalankan lembaga antirasuah. "Saya dalam perkara ini mohon maaf kepada pimpinan, masyarakat atas segala kesalahan dan mengaku salah dalam mengelola lapas," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8). Berbeda dengan Wahid, Fahmi yang merupakan suami dari Inneke memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media usai dirinya menjalani pemeriksaan terkait kasus yang melilitnya. Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Kalapas Sukamiskin: Saya Mohon Maaf dan Mengaku Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dahnilapa-perlu-nu-muhammadiyah-ajukan-hukuman-mati-untuk-koruptor_m_230931.jpg" alt="Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk Benarkah Indonesia Surga Koruptor? Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7)." width="100%">
<figcaption>Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk Benarkah Indonesia Surga Koruptor? Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenkumham terus menjadi sorotan. Banyak pihak yang menuding tertangkapnya Kapalas Sukamiskin Wahid Husein dalam OTT yang dilakukan KPK dinilai karena masih longgarnya pihak terkait dalam memberikan efek jera pada para koruptor. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Menkumham Yasonna Laoly mengetahui perihal praktik suap yang dijalani jajarannya di Lapas Sukamiskin. "Itu sebenarnya tidak hanya sampai di Kalapas, bisa saja itu sampai ke Kemenkumham, bisa aja negonya di sana," ungkapnya saat ditemui di Menteng, dalam diksusi dengan tajuk Benarkah Indonesia Surga Bagi Koruptor? di Jakarta Pusat, Kamis (26/7). Dia juga menyebut sidak yang dilakukan pihak Kemenkumham dan Ditjen PAS hanyalah drama. Harusnya, solusi yang dilakukan ialah memperkuat KPK dan membenahi partai politik. "Tiba-tiba ada sidak itu drama, kenapa negara ini kok drama sekali?" ujarnya dengan skeptis. Dahnil juga meminta kepada Presiden agar mendorong pemberantasan korupsi dari berbagai sisi untuk memberi efek jera kepada para koruptor. "Apa perlu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ajukan hukuman mati untuk koruptor itu nggak terlalu wow," tuturnya. Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Emershon Yuntho mempertanyakan tidak adanya suara dari partai politik yang meminta Yasonna agar dicopot dari jabatannya. "Enggak ada yang bersuara keras, parpol bilang copot Yasonna Laoly. Yang ada malah bilang KPK nangkap OTT recehan," pungkasnya.

Dahnil: Apa Perlu NU-Muhammadiyah Ajukan Hukuman Mati untuk Koruptor?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenkumham-sidak-sukamiskin-paska-ott-pemuda-muhammadiyah-itu-drama_m_230842.jpg" alt="Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk Benarkah Indonesia Surga Koruptor? Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7)." width="100%">
<figcaption>Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk Benarkah Indonesia Surga Koruptor? Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung mengundang keprihatinan publik. Jeruji besi yang seharusnya menjadi area hukuman bagi para pelanggar pidana, malah seolah menjadi surga bagi para pelanggar hukum. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak lantas memberikan kritik pedas terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurutnya sidak yang dilakukan di Sukamiskin usai adanya OTT layaknya seperti drama. Sebab praktik bobrok di lapas kelas 1A itu telah terjadi sejak lama. "Tiba-tiba ada sidak (setelah OTT) itu drama, kenapa negara ini kok drama sekali," ujar Dahnil dalam diskusi bertajuk Benarkah Indonesia Surga Koruptor? Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7). Dalam kasus Sukamiskin, Dahnil melihat keterlibatan tidak hanya sampai di Kalapas saja, melainkan bisa menyasar hingga pejabat-pejabat tinggi di tingkat Kemenkumham. Sehingga banyak pertanyaan besar yang diarahkan kepada pihak pemegang kekuasaan. "Ini pertanyaan bagi Yasonna atau pejabat yang lain, benar tidak ketika orang besar banyak dan tertangkap mereka bisa lobi ke pihak yang punya kuasa agar mendapat sel yang bagus? Itu pertanyaan," lanjut Dahnil. "Itu (korupsi Sukamiskin) sebenernya tidak hanya sampai di Kalapas, bisa saja itu sampai ke Kemenkumham, bisa aja negonya di sana," sambungnya. Di sisi lain Dahnil menyarankan dalam upaya pemberantasan korupsi sebaiknya tidak hanya mengandalkan KPK. Melainkan partai politik sebagai pihak yang melahirkan calon-calon pemimpin juga harus dibenahi. Sehingga kader yang duduk di pemerintahan memiliki integritas. "Solusinya bukan hanya memperkuat KPK, tapi membenahi parpol juga. Kalau mau memberantas korupsi jadilah Presiden, Presiden yang bisa mendorong ke berbagai sisi (untuk kemajuan bangsa)," tandasnya.

Kemenkumham Sidak Sukamiskin Paska OTT, Pemuda Muhammadiyah: Itu Drama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-akan-usut-napi-lain-yang-terlibat-menyuap-kalapas-sukamiskin_m_230091.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengusut penerimaan suap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dari napi korupsi Fahmi Darmawansyah. Namun, tak hanya itu, lembaga antirasuah ini juga menyebut terus melakukan penelusuran adanya dugaan penerimaan suap dari napi lain. &ldquo;Sekarang KPK sedang fokus pada kasus ini. Nanti kalau ada informasi lain, atau fakta lain, misalnya pihak lain yang diduga memberikan, tentu kami cermati,&rdquo; ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (23/7). Mantan aktivis ICW ini juga menjelaskan, tidak menutup kemungkinan bagi tim penyidik KPK untuk dapat memanggil sejumlah pihak. Bahkan bisa juga memanggil narapidana lainnya yang menempati Lapas Sukamiskin. Sejumlah pihak tersebut akan dimintai keterangan terkait kasus ini. &ldquo;Tentu tidak hanya satu dua saksi yang akan dipanggil. Kami perlu mendapatkan keterangan dari pihak swasta atau juga dari pegawai dan pejabat di lapas dan juga narapidana lain, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan napi lain,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Akan Usut Napi Lain yang Terlibat Menyuap Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkumham-yasona-laoly-lapas-sukamiskin-memang-sangat-menggoda_m_230071.jpg" alt="Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly menyesalkan atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Kalapas Sukamiskin Wahid Husein. Yassona menyebut bahwa Lapas Sukamiskin memanglah menggoda sebab napi koruptor ditempatkan di Lapas tersebut. &ldquo;Lapas Sukamiskin kelihatannya sangat menggoda banyak petugas. Selama saya menjadi menteri, ini kali kelima saya mengganti Kalapas Sukamiskin. Sekarang masih Plt. Nanti dalam waktu dekat akan kami tetapkan siapa pengganti saudara Wahid,&rdquo; ungkap Menkumham Yasonna dalam konferensi pers di kantor Kemenkum HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7). Untuk itu, kini Yasonna terus melakukan pembenahan termasuk soal siapa yang akan menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin. Seleksi ketat pun akan dilakukan agar kejadian yang sama tidak kembali terulang. Apalagi, Yassona menyebut bahwa Lapas Sukamiskin memanglah menjadi tantangan terbesar bagi Kemenkum HAM. &ldquo;Sejak dulu Lapas Sukamiskin jadi tantangan terbesar kita. Khusus Tipikor jadi persoalan. Mungkin petugas kita digoda Rp 10 juta enggak mempan sekalian Rp100 juta mabuk dia,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menkumham Yasona Laoly: Lapas Sukamiskin Memang Sangat Menggoda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkumham-copot-kakanwil-dan-kadiv-pas-jabar_m_230047.jpg" alt="Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna Laoly memberhentikan Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Barat Indro Purwoko dan Kadivpas Jawa Barat Alfi Sahri. Mereka diberhentikan usai ditangkapnya Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, akibat menerima suap dari beberapa terpidana korupsi. "Secara institusi, kami mengevaluasi, maka per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar Indro Purwoko. Kadivpas Jabar Alfi Sahri, saya baru saja tanda tangan surat keputusan Kakanwil dan Kadivpas ini sama kayak di Pekanbaru. Dua tingkat di atas Kalapas, Kadispas, Kakanwil itu supaya juga jadi pelajaran ke depannya. Maka yang bertanggung jawab di tingkat di atasnya," ujar Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7). Usai dicopot, posisi Indro digantikan oleh Dodot Adi Koeswanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Administrasi Kakanwil Kemenkum Jabar. Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Kalapas Sukamiskin akan diisi Kusnali. "Plh Kadivpas Jabar dijabat Kalapas Cirebon Agus Irianto. Plh Sukamiskin adalah Kepala Lapas Kelas IIA Bance, Bandung, namanya Kusnali," bebernya. Selain mencopot, Yasonna menegaskan akan terus melakukan pembenahan dengan menempatkan orang khusus di Lapas Sukamiskin. Selain itu, juga melakukan pengawasan secara institusi mengevaluasi jajaran yang tidak melakukan pengawasan secara benar. "Saya sudah diajukan beberapa nama sedang saya cek track record masing-masing ya, supaya kita menempatkan orang yang pas karena seperti saudara tahu Lapas Sukamiskin sangat menggoda," jelasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menkumham Copot Kakanwil dan Kadiv Pas Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mankumham-sidak-lapas-pasca-ott-kpk-ilr-sudah-lewat-waktunya_m_230044.jpg" alt="Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasona Laoly saat menggelar konpers pasca KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Senin (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Pemerintah dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya hingga praktik suap-menyuap merajalela di Lapas. Selang sehari persitiwa tersebut Menkumham, Yasonna Laoly melakukan sidak di beberapa lokasi Lapas seperti Lapas Makassar, Lapas Porong, dan Rutan Medaeng. Menanggapi akan hal tersebut, Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyebut, waktu sidak yang dilakukan sudah lewat. Harusnya momentum bersih-bersih dilakukan sebelum peristiwa terjadi. "Jika ingin bersih-bersih, momentum yang dimiliki oleh Menkumham waktunya sudah lewat. Isu ini sebenarnya persoalan yang lama, namun tidak pernah dikelola dengan serius," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (23/7). Erwin juga menuturkan yang perlu direspons dan difokuskan harusnya perihal lapas korupsi karena itu merupakan masalah utama demi menegakkan hukum. "Harusnya Dirjen Lapas dan Menkumham fokus pada insiden itu, dan membuat tim investigasi dan penegakan etik terhadap aparatur hukum yang melanggar," tukasnya. Erwin juga menegaskan, sidak di tiga wilayah daerah bukan lapas korupsi jadi konteksnya berbeda. Baginya, ini menunjukkan insiden OTT seolah-olah ditutup dengan adanya sidak tersebut. "Sidak ke tiga lapas di daerah, bukan lapas korupsi, yang dilakukan menunjukan bahwa ada hal ingin ditutupi dari insiden ini," tukasnya. Pakar hukum pidana, Agustinus Pohan menyatakan perihal sidak yang dilakukan bukan hal biasa ini sudah menyangkut kedisiplinan pegawai. "DPR juga harus terlibat karena di dalamnya juga ada kaitan dengan anggaran," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Surabaya, Porong, Sidoarjo, Minggu (22/7) malam. Inspeksi tersebut dilakukan untuk melihat adanya pelanggaran di dalam area lapas. Yasonna dan jajarannya memeriksa tiap blok dan kamar di lapas. Dia mencari adanya benda terlarang, fasilitas mewah, dan prosedur standar operasional (SOP) yang tidak sesuai prosedur tetap (protap). Hasilnya, Yasonna menyatakan hampir semua SOP sudah dijalankan dengan baik dan benar. Termasuk beberapa benda yang terlihat di tiap blok dan kamar. Misalnya, dia hanya menemukan pisau kecil dan kipas angin. "Kalau di lapas Porong dan mayoritas di Jawa Timur, SOP-nya sudah jalan. Memang masih ada temuan kecil seperti pisau dan kipas angin. Tapi, itu wajar," kata Yasonna ditemui wartawan di Lapas Porong, Minggu (22/7). Hanya saja, Yasonna mengaku mendapat temuan yang menurutnya melanggar aturan. Yakni, kitchen sink (bak cuci piring) berbahan logam yang terpasang di luar blok. Menurutnya, aspek pelanggaran dari kitchen sink itu ternyata menggunakan tenaga listrik. "Tapi memang harus dibersihkan (dihilangkan). Karena merugikan negara. Karena pakai listrik negara. Ya, nggak boleh. Kalau kipas angin boleh," kata Yasonna. Tak hanya soal barang yang dilarang dan diperbolehkan berada di dalam blok narapidana. Pelaksanaan SOP terkait kapasitas tiap blok juga penting. Sebab, Lapas Porong tidak dapat disamakan dengan lapas di daerah lainnya. Yasonna mencontohkan SOP di Lapas Sukamiskin. Dia mengatakan, Lapas Sukamiskin punya SOP T1. Maksudnya, secara SOP, tiap blok dan kamar hanya dirancang untuk satu narapidana. Maka, lanjutnya, jika ditemukan ada benda di dalam blok seperti dispenser, bukan merupakan pelanggaran. Mengingat, bangunan lapas Sukamiskin merupakan peninggalan zaman Belanda. "Jadi setiap kamar itu satu orang. (Lapas Sukamiskin) Itu bangunan (zaman) Belanda. Kalau di Lapas Porong standarnya beda. Ada isi 5, 6, 8, hingga 12 narapidana," katanya. Atas hasil temuannya, Yasonna mengingatkan seluruh jajarannya agar selalu menjalankan aturan dan SOP yang berlaku. Antara lain, dengan memeriksa mana barang yang diperbolehkan dan terlarang sesuai standar, seperti kipas angin dan dispenser yang boleh berada di dalam blok dan kamar narapidana. Yasona pun tak segan akan menindak tegas sipir lapas dengan dua tingkat jabatan teratas jika kedapatan lalai dalam menjalankan SOP. Seperti pejabat Kadiv Pas (Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur) yang wajib bertanggung jawab. Yasona mengaku sudah menerapkan penindakan terhadap dua pejabat setingkat di Pekanbaru, Riau. "Kalau ada temuan yang tidak wajar dan sampai menimbulkan masalah, akan jadi malapetaka Kadiv Pas dan Kakanwil," tegasnya.

Menkumham Sidak Lapas Pasca OTT KPK, ILR: Sudah Lewat Waktunya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wahid husein

Berita Terkini