<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG_20230613_201330-1389236059.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta semua daerah di kawasan tersebut untuk fokus dalam menangani kasus tengkes atau stunting. Hal itu untuk menyiapkan generasi penerus yang sehat mampu bersaing global dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya diupayakan dengan semua elemen termasuk perusahaan swasta dan BUMN melalui program CSR. &rdquo;Kami meminta semua dinas di daerah bersama-sama turut serta fokus menangani stunting. Termasuk di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan),&rdquo; kata Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum di Cirebon, saat Monitoring dan Evaluasi Aksi Stunting bersama Pemda se-wilayah Cirebon, Selasa (13/6). Menurut Uu, dengan semua elemen harus berpartisipasi aktif dalam menekan kasus stunting, target Jabar zero stunting akan lebih mudah tercapai. Penanganan stunting merupakan tugas bersama semua stakeholder. &rdquo;Semua pemangku kepentingan berperan sesuai bidang masing-masing. Mulai dari mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,&rdquo; papar UU. Di setiap daerah di Jawa Barat, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tim itu merupakan kolaborasi pemerintah, akademisi, bahkan dari pihak swasta. &rdquo;Kami sebagai pemangku kebijakan juga harus fokus menyiapkan generasi masa depan menjadi orang hebat dan mampu bersaing di masa depan,&rdquo; ujar Uu. Dia menambahkan, kasus stunting harus segera diselesaikan, sehingga Monitoring dan Evaluasi Aksi Stunting dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh elemen dalam memberantas stunting. Wagub mendorong seluruh TPPS di wilayah Cirebon melakukan tindak lanjuti hingga ke kecamatan dan desa/kelurahan guna mengingatkan masyarakat mengenai bahaya stunting. &rdquo;Ini tugas bersama. Jangan sampai tidak ada tindak lanjut. Ini butuh kolaborasi dari pusat, pemprov, kabupaten/kota dan dukungan perusahaan melalui CSR. Kita ingin stunting diberantas hingga zero case,&rdquo; ucap Uu. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jabar Lendra Sofyan mengatakan, monitoring tersebut merupakan amanat presiden terkait percepatan penanganan stunting. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran perusahaan baik BUMN maupun swasta lewat CSR. &rdquo;Diharapkan nanti ada komitmen bersama untuk tindak lanjut percepatan stunting di Jabar. Ada rencana tindak lanjut untuk aksi nyata menuju Jabar zero stunting,&rdquo; papar Lendra Sofyan.

Pemprov Jawa Barat meminta semua daerah fokus dalam menangani kasus tengkes atau stunting bekerja sama dengan semua elemen

Pemprov Jabar Minta Semua Daerah Fokus Tangani Kasus Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG_20230613_201253-3669258309.jpg" alt="Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum." width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada 120 konten kreator yang mengikuti program Pelatihan Smiling West Java (SWJ) Ambassador 2023, untuk membuat video mempromosikan wisata di Cirebon. &rdquo;Saya memberikan tugas kepada 120 konten kreator, untuk bisa mempromosikan wisata di Kota Cirebon,&rdquo; kata Wagub Uu seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Selasa (13/6). Uu mengatakan, 120 konten kreator yang mengikuti pelatihan berasal dari Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, mereka akan mendapatkan pelatihan bagaimana memasarkan daerah melalui platform digital. Untuk itu, lanjut Uu, pihaknya meminta kepada para peserta agar membuat video tentang destinasi wisata di Cirebon dan mengunggahnya ke media sosial. Hal itu untuk mendukung dan mempromosikan potensi wisata di Cirebon. Dia menjelaskan, potensi wisata Kota Cirebon cukup banyak yang harus digali. Seperti Kampung Arab Panjunan, Kampung Cina, Pondok Pesantren Bendakerep Argasunya, Makam Sunan Gunung Jati, dan masih banyak lainnya. &rdquo;Silakan buat video sebagus mungkin, dan semoga dari video tersebut dapat meningkatkan potensi wisata Cirebon,&rdquo; ujar Uu Ruzhanul Ulum. Wagub Uu mengatakan, konten kreator mempunyai peran penting dalam mempromosikan potensi wisata di Jawa Barat. Terutama di desa wisata yang selama ini belum terekspos dan diketahui banyak orang. Padahal, menurut Uu, potensi wisata tersebut sangat menarik, sehingga harus dipromosikan secara masif melalui media sosial untuk meningkatkan kunjungan wisata di Jawa Barat. Dia menyampaikan, efek domino dari meningkatnya kunjungan wisatawan adalah bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Hasilnya itu digunakan untuk pembangunan daerah. &rdquo;Sektor pariwisata ini menjadi tolak ukur baik dan buruknya perekonomian suatu daerah, jika wisatanya bagus maka ekonominya juga dipastikan bagus,&rdquo; terang Uu Ruzhanul Ulum

Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum minta peserta pelatihan Smiling West Java (SWJ) Ambassador 2023, membuat video promosi wisata di Cirebon

Wagub Jabar Minta 120 Konten Kreator Promosikan Wisata Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230202-WA0019_1.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyatakan setuju dengan wacana usul perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Sebab, hal tersebut akan meningkatkan kontinuitas pembangunan di desa.  ”Sepanjang itu demi kebaikan, saya setuju. Apalagi yang namanya pemimpin, terus terang harus berkesinambungan. Sekarang banyak pemimpin yang tidak berkesinambungan di satu daerah, dari orang satu ke orang yang lain, akhirnya programnya berubah-ubah karena pemimpin yang baru terkadang punya ego,” kata Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Kamis (2/2).  Masa jabatan kepala desa sempat mencapai delapan tahun, kemudian diubah menjadi lima tahun, kemudian berubah kembali menjadi enam tahun. Oleh karena itu, menurut Uu, kalaupun diubah lagi menjadi sembilan tahun pihaknya setujui asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Dia memberi contoh kepemimpinan Presiden Soeharto, walaupun memiliki kekurangan, tetapi tidak sedikit juga program yang berhasil karena dilaksanakan secara berkesinambungan. Yakni melalui program yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada setiap Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).  ”Pada prinsipnya saya mendukung kepala desa sembilan tahun untuk meneruskan kelanjutan pembangunan di desa. Kalau gonta-ganti, kami khawatir tidak berkesinambungan,” papar Uu Ruzhanul Ulum.  Menurut dia, pembangunan yang tidak berkelanjutan akan merugikan masyarakat karena tidak merasakan kemanfaatan kepemimpinan tersebut.  Sebagai contoh proses pembangunan Masjid Al Jabbar yang mulai dibangun era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kalau tidak dilanjutkan Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil, mungkin tidak akan terealisasi.  ”Namun Pak Emil bijaksana meneruskan, sehingga program tersebut selesai. Masyarakat bisa memanfaatkan dan juga program yang lainnya,” terang Uu Ruzhanul Ulum.  ”Sekarang kalau enam tahun, kalau terpilih kepala desa. Tapi kalau tidak, belum apa-apa. Apalagi sekarang ada rapat anggaran tentang desa. Tidak semena-mena desa menggunakan uang tanpa ada RAPBDes,” lanjut Wagub Uu.

Wagub Jabar Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Kades

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_20220831-155235_Gallery.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang tersinggung dengan pernyataan tentang menikah dan poligami bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah penularan HIV/AIDS.  ”Seandainya ada yang tersinggung dengan pendapat saya sebagai wakil gubernur dan saya bicara bukan atas nama pemerintah tapi atas nama pribadi. Tapi kalau sekali pun pribadi tidak sependapat, ya, saya mohon maaf,” kata Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara seusai memberikan sambutan pada acara harlah Muslimat NU Tingkat Jawa Barat di Gedung Pusdai Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (31/8).  Dia memaklumi jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak sependapat dengan pernyataannya tersebut.  ”Jadi kalau pun ada hal-hal yang tidak sependapat dengan poin empat dan lima dengan saya. Ya, itu menurut kami hal-hal yang biasa dalam kehidupan ini, tidak usah semua sependapat. Tetapi kenapa poin satu, dua, tiga, empat tidak disampaikan yang disampaikan hanya itu,” ujar Uu Ruzhanul Ulum.  Dia menuturkan, pernyataannya tentang HIV/AIDS dan poligami merupakan pernyataan dirinya tentang program-program yang telah digulirkan Pemprov Jabar selama ini.  ”Pertama, penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua, memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penyakit itu,” kata Uu Ruzhanul Ulum.  Selain itu, lanjut dia, tentang pendidikan kesehatan yang harus masif kepada seluruh tingkat masyarakat dan juga tentang pendidikan seks.  ”Nah keempat dan kelimanya baru ada bahasa itu (poligami dan pernikahan), saya akui itu. Tetapi mungkin kok yang booming itu, sementara satu, dua, tiga, empat seperti itu,” ucap Uu Ruzhanul Ulum.  ”Poin saya yaitu kan setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda seperti orang memakai kacamata. Kalau pakai kacamata kuning, kuning semua dunia ini, kalau pakai kacamata hijau, hijau lah dunia ini, seperti itu adanya,” tambah dia.  Wagub Uu menambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak sependapat dengan poin empat dan lima pihaknya tidak mempermasalahkan.

Wagub Jawa Barat Minta Maaf Terkait Pernyataan HIV/AIDS dan Poligami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220830-WA0012_3-1.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fenomena HIV/AIDS kini juga tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung. Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) mengatakan menikah dan poligami bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Khususnya di kalangan remaja dan para suami yang suka jajan sembarangan.  Menurut Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, menikah merupakan ibadah yang menjadi salah satu sunah Rasulullah SAW. Tujuan lain dari ibadah menikah, juga untuk menjauhkan diri dari zina.  ”Terbukti perzinahan membawa banyak mudharat, mulai dari penyakit kelamin menular, hingga paling parah terjangkit penyakit HIV/AIDS. Sedangkan setiap ibadah pasti punya nilai kebaikan bagi yang menjalankan,” kata Uu, Selasa (30/8).  Sebelumnya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021. Sebanyak 11 persen di antaranya adalah ibu rumah tangga (IRT).  Salah satu pemicunya adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Selain IRT, ada 6,9 persen atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa.  Menanggapi fenomena tersebut, Uu menegaskan, dalam agama, khususnya Islam, perzinaan sangat dilarang. Maka pernikahan menjadi solusi untuk memelihara seseorang dari perbuatan zina.  ”Selain itu, upaya lainnya, sosialisasi, penyuluhan atau pendidikan terkait seks, harus lebih serius diberikan kepada generasi muda agar terhindar dari perbuatan terlarang itu,” ujar Uu.  Menurut dia, di samping harus ada pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS, pendidikan seks terhadap masyarakat, penyuluhan dari pemerintah tentang HIV/AIDS, dan masyarakat juga harus mempunyai keberanian untuk bersikap. Untuk anak muda, saran Panglima Santri Jabar itu, apabila sudah tidak kuat ingin menyalurkan hasrat birahi segeralah menikah.  ”Hasrat seksual memanglah hal biologis yang juga manusiawi, akan tetapi tetap harus disalurkan dengan cara yang benar sesuai syariat agama,” papar Uu.  Uu juga mendorong keluarga di Jabar memberikan dukungan bila ada anak di keluarganya yang ada keinginan menikah. Sebab, itu lebih baik ketimbang terjadi hal yang tidak diharapkan di luar pernikahan.  ”Saya berharap kepada anak- anak muda kalau kebelet, kawin saja. Orang tua berikan dukungan jangan dihalang-halangi. Kalau dihalangi semacam itu, khawatir lebih parah lagi (dampaknya),” ucap Uu.  ”Nikah muda juga belum tentu sengsara, berantakan, apalagi kalau niat nikah untuk ibadah. Sekalipun sedang kuliah, atau belum dapat kerja atau lainnya kalau sudah kebelet, ya bagaimana,” tambah wagub.  Melihat fenomena kaum ibu rumah tangga (IRT) yang juga banyak tertular HIV/AIDS, menurut dia, perlu solusi adalah agar suami tidak jajan sembarangan. Bila suami tidak cukup dengan satu pasangan, agama pun mengizinkan suami berpoligami, dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu adil dan bijaksana.  ”Dari pada seolah-olah dia (suami) tidak suka begitu, tapi akhirnya kena (HIV/AIDS) ke istrinya sendiri, toh agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil kenapa tidak? Makanya, daripada ibu kena (HIV/AIDS) sementara ketahuan suami seperti itu mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami,” tutur Uu.  Menurut Uu, suami harus mampu berkomunikasi dengan istri kalau memang merasa punya kemampuan untuk berpoligami. Namun, dia menegaskan, jika pernikahan harus dengan niat ibadah, apalagi nikah punya sejumlah kaidah, seperti kaidah menjaga turunan, hingga menjaga kehormatan.  ”Kalau perlu, masyarakat ingin nikah tidak ada biaya kenapa tidak, saya akan konsultasi dengan Pak Gubernur untuk ada program (nikah masal) itu, pemerintah harus responsif terhadap keinginan masyarakat, kalau perlu Pemprov mengadakan nikah masal bagi yang tidak punya biaya,” ucap Uu.

Wagub Jabar Bilang Nikah dan Poligami Solusi Atasi HIV/AIDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220523_113.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menandatangani berkas acara usai memimpin pelantikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (23/5). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menandatangani berkas acara usai memimpin pelantikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (23/5). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan, posisi Penjabat Bupati Bekasi banyak yang mengincar. Menurut Undang-Undang 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, posisi itu hanya dapat ditempati eselon II yang ditunjuk langsung Menteri Dalam Negeri.  ”Karena sekali pun ini adalah jabatan Pj Bupati Bekasi tetapi tetap tidak bisa lepas dari jabatan politik, karena ini jabatan publik, sekalipun tidak melalui kampanye dan tidak melalui pemilihan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bekasi, Senin (23/5).  Dia mengakui, terdapat banyak aparatur sipil negara yang mengincar posisi sebagai Penjabat Bupati Bekasi dengan cara melakukan lobi-lobi politik. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak gesekan yang muncul saat Dani Ramdan menjalankan tugas selaku Penjabat Bupati Bekasi. Baik dari internal Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pihak eksternal lain, termasuk kalangan masyarakat.  ”Tapi jabatan ini adalah banyak orang yang mau. Jabatan ini banyak orang yang suka, wajar apabila pada satu titik dikejar dan dicari beberapa orang. Di situ ada persaingan, di situ ada persinggungan dan lainnya,” ucap Uu Ruzhanul Ulum.  Wagub Jabar berpesan kepada Dani Ramdan agar tidak hanya menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Bekasi. Namun juga merangkul berbagai unsur elemen masyarakat. Sehingga, meraih dukungan saat bertugas selama kurang lebih satu tahun masa jabatan.  ”Bangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Jabatan yang ada sekarang yang sudah diamanahkan Allah, hakekatnya oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan baik dan dengan adil,” imbuh Uu Ruzhanul Ulum.  Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan bangga bisa kembali dipercaya untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Bekasi untuk kedua kali. Amanah yang dibebankan merupakan sebuah ujian yang harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab.  ”Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jabatan itu adalah adalah ujian. Jadi di satu sisi saya bangga dengan kepercayaan ini, tapi pada saat yang sama menyadari ujian ini makin berat dan tanggung jawabnya juga makin besar,” kata Dani.

Wagub Jabar Akui Posisi Penjabat Bupati Bekasi Banyak yang Incar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211213_223059.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP). Keanggotaannya melibatkan banyak pihak, meliputi Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam.  Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dewan Pengawas Pesantren akan dibentuk menggunakan anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar. ”Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama. Kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu seperti dilansir dari Antara.  Selain DPP, kata Uu, Tim Layak Santri pun harus menjadi prioritas. Tim tersebut nanti bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.  ”Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” ucap Uu.  Rencana strategis itu akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.  ”Minimal Rabu (15/12), kita undang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini. Sehingga, kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” tutur Uu.  Uu yang juga Panglima Santri Jabar itu minta masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Keberlangsungan aktivitas santri di ponpes di Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga.  ”Saya yakinkan ponpes di Jabar aman dan terkendali. Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke ponpes. Yang sudah masuk ponpes pun, jangan merasa gerah,” ujar Uu.  ”Insya Allah ponpes di Jabar yang berjumlah 1.500 dan jumlah santri sekitar 4,8 juta aman, terkendali, tidak akan ada apa-apa. Karena di pesantren laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Artinya, akan terjaga moral dan etika,” tambah wagub.  Selain itu, Uu juga mengklarifikasi bahwa kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung tidak terjadi di ponpes, melainkan boarding school. Boarding school tidak bisa didefinisikan sebagai ponpes karena tidak mempelajari 12 ilmu yang menjadi dasar pembelajaran di ponpes.  ”Kami atas nama komunitas pesantren menyayangkan terjadi semacam ini. Kita harus klarifikasi bahwa itu bukan di pesantren, tetapi di boarding school. Kalau pesantren ada proses belajar mengajar minimal 12 fan ilmu dari mulai tauhid, fikih, tasawuf, tafsir Quran dan hadits, nahwu, shorof, dan harus ada pembahasan kitab kuning. Kalau boarding school ini tidak termasuk pada definisi pesantren,” terang Uu.  Uu menambahkan, Pemprov Jabar akan mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah kasus serupa pada masa mendatang. Antara lain memperketat syarat pembangunan ponpes, pembentukan DPP, serta Tim Layak Santri.  Uu berharap semua pihak yang ingin mendirikan ponpes ataupun ingin menjadi pimpinan ponpes agar mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama, ormas Islam, dan kiai setempat yang dianggap mursyid (ahli agama).  ”Nanti dites, dilihat, apakah seseorang ini benar atau tidak memahami ilmu agama, bisa atau tidak nahwu shorof-nya, balaghah-nya, baca kitab kuning,” tutur Uu.

Pemprov Jawa Barat Berencana Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/jenazah-oded-1.jpg" alt="Jenazah Wali Kota Bandung Oded M. Danial disemayamkan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jumat (10/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Jenazah Wali Kota Bandung Oded M. Danial disemayamkan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jumat (10/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang berpulang pada usia 59 tahun di Masjid Raya Mujahidin Jalan Sancang Kota Bandung, Jumat (10/12), wafat dalam keadaan syahid pada hari baik.  ”Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Beliau wafat saat akan memberikan kutbah Jumat di Bandung. Insya Allah beliau husnul khatimah. Meninggal pada hari baik, saat melakukan ibadah,” kata Pak Uu seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Jumat (10/12).  Wagub Jabar Uu mengucapkan belasungkawa atas wafatnya salah satu tokoh Jabar tersebut. Mang Oded meninggal dunia saat hendak naik mimbar sebagai katib Salat Jumat sehingga almarhum tutup usia dalam keadaan syahid pada hari baik.  ”Beliau wafat saat akan memberikan kutbah Jumat di Bandung. Insya Allah beliau husnul khatimah. Meninggal pada hari baik, saat melakukan ibadah,” ujar Uu.  Dia mendoakan almarhum agar diterima di sisi-Nya. ”Semoga Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosanya serta memberikan kesabaran dan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan,” tutur Uu.  Jenazah Mang Oded disemayamkan di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Alun-Alun Kota Bandung. Rencananya dikebumikan di kampung halamannya di Tasikmalaya.  Mang Oded lahir di Kabupaten Tasikmalaya, 15 November 1962, menamatkan SD hingga SMA di Tasikmalaya, kemudian menempuh bangku kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Mengawali karier politik dengan menjadi anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, kemudian terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada masa jabatan 2013–2018.  Pada 2018, Mang Oded terpilih menjadi Wali Kota Bandung bersama wakilnya, Yana Mulyana, untuk masa bakti 2018–2023. Sedangkan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar untuk periode yang sama dan dilantik pada hari yang hampir sama.  Mang Oded meninggalkan satu istri, Siti Muntamah Oded yang bertugas sebagai anggota DPRD Jabar serta tujuh anak.  Jenazah Wali Kota Bandung periode 2018–2023 Oded M. Danial diberangkatkan menggunakan ambulans dengan iring-iringan kendaraan menuju Tasikmalaya untuk dikebumikan. Rombongan tersebut berangkat dari Pendopo (Rumah Dinas Wali Kota Bandung) di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung menuju tempat pemakaman, Jumat (10/12) sekitar pukul 18.40 WIB.  ”Mudah-mudahan semua urusan hari ini dilancarkan, almarhum akan dimakamkan di Tasikmalaya,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melayat.  Selain Ridwan Kamil, nampak juga sejumlah pejabat daerah hingga para tokoh. Di antaranya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, sejumlah kepala daerah kota dan kabupaten, dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.  Oded dinyatakan meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Oded kolaps saat mengikuti Salat Jumat di Masjid Mujahidin di Jalan Sancang Bandung. Setelah kolaps, Oded langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah dinyatakan meninggal dunia.

Wagub Jabar Nilai Mang Oded Tutup Usia Dalam Keadaan Syahid