<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Screenshot_2025-09-16-19-49-47-773_comwhatsapp-edit-3010284811.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak bersama sejumlah pejabat dan akademisi membahas penyelamatan Sungai Brantas dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan DAS Brantas berbasis landscape&ndash;seascape di Sidoarjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak bersama sejumlah pejabat dan akademisi membahas penyelamatan Sungai Brantas dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan DAS Brantas berbasis landscape&ndash;seascape di Sidoarjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sungai Brantas yang membentang lebih dari 320 kilometer dan menjadi sumber kehidupan lebih dari 17 juta jiwa di Jawa Timur kini menghadapi ancaman serius. Penelitian Universitas Brawijaya periode 2012&ndash;2021 menunjukkan hampir semua parameter kualitas air, seperti BOD, COD, ammonia hingga coliform, berada pada kategori tercemar berat. Pencemaran diperparah dengan deforestasi dan alih fungsi lahan di bagian hulu serta limbah industri dan sampah domestik di hilir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan banjir, kekeringan, hingga krisis air bersih jika tidak segera ditangani. Ancaman itu menjadi fokus dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan DAS Brantas di Sidoarjo, Selasa (16/9), yang dihadiri perwakilan pemerintah, akademisi, dan praktisi lingkungan. Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea, menyebut perlunya paradigma baru. &ldquo;Rapat koordinasi ini menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,&rdquo; ujarnya. Pendekatan landscape&ndash;seascape ini memperluas sudut pandang, tidak hanya memandang hulu-hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga wilayah pesisir dan laut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya pengelolaan menyeluruh. &ldquo;Hulu, tengah, dan hilir harus dikelola utuh. Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak,&rdquo; kata Emil. Ia mencontohkan pilot project biogas di Pasuruan yang mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian agar tidak mencemari sungai. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, menyebut sinergi antar sektor menjadi kunci perbaikan, sementara Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga menegaskan peran vital Brantas di hilir sebagai sumber air minum bagi masyarakat. Kepala Bidang Wilayah III Pusat Pengendalian LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menegaskan ada empat pilar penyelamatan yang harus segera dijalankan: pemulihan lahan kritis, pengelolaan sampah domestik, pembinaan industri agar taat aturan, dan penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran. &ldquo;Dengan empat langkah ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata,&rdquo; tegasnya. Forum tersebut menghasilkan kerangka strategi besar dengan jargon landscape&ndash;seascape. Namun, semua pihak sepakat bahwa eksekusi di lapangan adalah penentu. Tanpa konsistensi kebijakan dan keberanian menegakkan hukum, Sungai Brantas akan terus terjebak dalam pencemaran. (*)

Sungai Brantas yang membentang lebih dari 320 kilometer dan menjadi sumber kehidupan lebih dari 17 juta jiwa di Jawa Timur kini menghadapi

Selamatkan Brantas dari Pencemaran Berat, Pendekatan Landscape-Seascape Jadi Strategi Baru 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Screenshot_2025-09-12-12-18-56-451_comwhatsapp-edit-2460620912.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Gending, Kabupaten Probolinggo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Gending, Kabupaten Probolinggo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya keberpihakan nyata terhadap petani tebu rakyat. Menurut dia, kunci swasembada gula nasional bukan hanya soal produksi, melainkan juga kepastian serapan hasil panen petani. Hal itu disampaikan Emil saat kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Gending, Kabupaten Probolinggo. Ia menekankan bahwa meski produksi gula nasional cukup tinggi, persoalan utama masih terletak pada pemasaran gula petani. &ldquo;Dari total sekitar 400 ribu ton gula di Indonesia, 100&ndash;150 ribu ton sudah dibeli pedagang, 150 ribu ton masih dimiliki PT SGN, dan 100 ribu ton lainnya merupakan milik petani tebu rakyat,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Emil mengapresiasi langkah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang turut berupaya memastikan gula milik petani terserap pasar. Sistem pengolahan tebu dengan pola bagi biaya produksi membuat petani sangat bergantung pada keberhasilan distribusi. Emil juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. &ldquo;Sinergi diperlukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan gula bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Direktur Utama PT SGN Mahmudi menambahkan, pemerintah melalui Danantara telah membeli gula petani senilai Rp1,5 triliun. Namun, masih ada sekitar 100 ribu ton gula rakyat yang belum terserap. &ldquo;Kami berharap langkah ini sekaligus memperkuat upaya menertibkan peredaran gula rafinasi agar sesuai aturan. Targetnya, swasembada gula dapat tercapai pada 2026 sesuai arahan Presiden,&rdquo; katanya. SGN, lanjut Mahmudi, terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi melalui perbaikan teknologi giling, optimalisasi rendemen, hingga kerja sama strategis dengan petani. Bupati Probolinggo Muhammad Haris turut menegaskan komitmen daerah mendukung kesejahteraan petani tebu. &ldquo;Petani tebu di Kabupaten Probolinggo punya kontribusi besar dalam menjaga ketersediaan gula nasional. Dengan serapan yang terjamin, semangat mereka untuk meningkatkan produksi juga akan semakin besar,&rdquo; ujarnya. (*)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya keberpihakan nyata terhadap petani tebu rakyat.

Wagub Jatim Emil Dardak Tegaskan Pentingnya Keberpihakan untuk Petani Tebu Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/Screenshot_2025-07-15-17-38-46-339_comandroidchrome-edit-3691921098.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Fenomena sound horeg, sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar, kembali menuai pro-kontra dan ramai diperbincangkan di masyarakat Jawa Timur (Jatim). Banyak yang merasa terganggu oleh kehadiran sound horeg, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang sound horeg sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meminta sound horeg untuk mentaati aturan dan fatwa ulama. Hal ini ia katakan saat menghadiri Rakerwil Rijalul Ansor Nahdlatul Ulama, Kediri. "Sound horeg harus patuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama. Kita harus memastikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan," ujar Emil dalam unggahan Instagram @emildardak, dikutip Selasa (15/7). Ia lantas mempertanyakan definisi dari fenomena sound horeg, jika itu dimaknai dengan adanya penari-penari berpakaian terbuka dan tampil di ruang publik, Emil menegaskan bahwa hal tersebut berdampak buruk bagi masyarakat. "Saya tanya definisi sound horeg sebenarnya itu apa? Itu yang ada penari-penari tidak senonoh, di tempat umum, seakan-akan club malam dipindah ke jalan. Apakah saya setuju? Tidak," tambahnya menegaskan. Ia juga mengecam tindakan oknum sound horeg yang merusak infrastruktur desa, seperti portal dan gapura agar kendaraan yang membawa sistem audio rakitan bisa lewat. Aksi ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. "Kalau portalnya dibongkar, gapura dirusak (hanya agar kendaraan yang membawa audio rakitan atau sound horeg bisa melintas), kira-kira saya setuju tidak? Tidak!" tegas mantan Bupati Trenggalek tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Emil menyatakan mendukung Fatwa MUI Jatim Nomor 1/2025. Ia meminta pelaksana sound horeg agar mematuhi izin keramaian dan tidak melampaui batas kebisingan suara. "Fatwa Ulama tentang penggunaan sound horeg sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum (di masyarakat)," tukasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menanggapi fenomena sound horeg yang ramai diperbincangkan, meminta patuh pada aturan dan fatwa ulama.

Wagub Jatim Emil Dardak Tegaskan: Sound Horeg Harus Patuhi Aturan dan Fatwa Ulama!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/lZu8eCjD8MK4CFMPRjigMsGaRxzn7R9kPSc5PaJB-1-609100733.jpg" alt="Suasana penyambutan kedatangan Kirab Api Porprov IX Jatim di Titik Nol Surabaya yang digelar di gedung negara Grahadi, Minggu (22/6) malam. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana penyambutan kedatangan Kirab Api Porprov IX Jatim di Titik Nol Surabaya yang digelar di gedung negara Grahadi, Minggu (22/6) malam. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kirab api Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 resmi tiba di Titik Nol Kilometer Surabaya, tepat di depan Kantor Gubernur Jatim, Minggu (22/6) malam. Rombongan kirab api yang memulai perjalanan dari Wisata Api Tak Kunjung Padam di Pamekasan disambut meriah oleh masyarakat, atlet, relawan, hingga jajaran pejabat Pemprov Jatim. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sedang berada di Tiongkok. Dalam sambutannya, Emil menyampaikan bahwa kirab api ini bukan sekadar seremoni, melainkan lambang dari semangat juang dan sportivitas para atlet. &ldquo;Kirab api ini adalah simbol semangat, simbol persatuan, dan simbol sportivitas. Api ini diharapkan terus menyala dalam diri para atlet saat bertanding, dalam diri ofisial saat bertugas, dan dalam diri supporter saat mendukung,&rdquo; ujar Emil. Emil juga menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan Porprov IX yang digelar di Malang Raya&mdash;meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Total 22.000 atlet dan ofisial akan terlibat dalam ajang olahraga dua tahunan tersebut. &ldquo;Ini ajang besar. Jawa Timur punya 38 kabupaten/kota dan 41 juta penduduk. Kita adalah provinsi dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Tapi pembangunan tak akan lengkap tanpa kemajuan di bidang olahraga,&rdquo; tegasnya. Ia mengatakan, Porprov kali ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mencetak prestasi atlet-atlet Jatim, bahkan hingga tingkat internasional. Emil juga menyebutkan bahwa pembukaan Porprov IX akan digelar pada 28 Juni 2025 di Stadion Gajayana, Kota Malang, dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Gubernur Khofifah. Sementara itu, Ketua KONI Jatim M. Nabil menyampaikan bahwa kirab api yang dimulai dari Pamekasan hingga tiba di Surabaya berjalan lancar dan penuh semangat. Ia menilai hal itu sebagai pertanda baik untuk suksesnya Porprov ke-9. &ldquo;Semua prosesi kirab berjalan sangat baik. Yang terpenting, Porprov kali ini benar-benar naik kelas, baik dari sisi jumlah cabang olahraga dan peserta, maupun kualitas penyelenggaraan dan prestasi,&rdquo; jelas Nabil. Ia juga berharap ajang ini melahirkan rekor-rekor olahraga baru dari atlet kabupaten/kota se-Jatim. Selain sukses prestasi, pihaknya menargetkan empat sukses Porprov: sukses penyelenggaraan, sukses perekonomian daerah, sukses administrasi, dan tentu saja sukses prestasi. Kirab api selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Malang Raya. Api tersebut akan menjadi simbol penyalaan semangat dalam seremoni pembukaan Porprov, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan dalam setiap pertandingan.

Kirab api Porprov IX Jatim 2025 tiba di Surabaya, simbol semangat juang atlet dan persatuan masyarakat.

Kirab Api Porprov IX Jatim 2025 Tiba di Titik Nol Surabaya, Wagub Jatim Emil Dardak: Simbol Persatuan dan Sportivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/e2K544KO7n5hZHo7oEeQdRDFhdAZiyQkyC0REwUL-1-1800447386.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya kolaborasi dan kompetisi antar daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surabaya, Kamis (8/5). Menurut Emil, pembangunan yang optimal tidak hanya mengandalkan kolaborasi, tetapi juga memerlukan semangat kompetisi di antara kota dan kabupaten. "Betul kita membangun negeri ini dengan kolaborasi, tapi tidak bisa dihilangkan, kadang ada kompetisi juga di dalamnya," ujar Emil Dardak. Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus ekonomi yang berbeda. Emil mencontohkan Kota Surabaya yang menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama ekonominya. Kontribusi perdagangan di Surabaya mencapai 27%, jauh melampaui sektor industri yang hanya berkisar 14%, serta pertanian yang bahkan tidak mencapai 1%. "Surabaya ini unik, kontribusi industrinya di bawah perdagangan. Sumbangsih pertanian hanya 0,1%, industrinya sekitar 14%, dan yang terbesar adalah perdagangan mencapai 27%. Ditambah dengan akomodasi, makanan, minuman, restoran, hotel, dan lainnya, ini hampir mencapai 50%," jelasnya. Emil menilai, perbedaan fokus ekonomi tersebut seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi antar daerah. Dengan saling melengkapi, ia optimistis pembangunan wilayah akan berjalan lebih optimal dan merata. "Kita bisa nyari titik temu. Ada kompetisi, tapi di atas segala kompetisi ada kolaborasi. Kita bertanding, tapi pada ujungnya bersanding. Inilah yang diharapkan dalam pembangunan," tambah Emil. Dalam kesempatan itu, Emil juga menyambut positif kehadiran para wali kota dari berbagai daerah yang hadir di Munas APEKSI VII. Ia berharap, momentum ini mampu menjadi ajang berbagi ide dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kota di Indonesia. &ldquo;Kalau wali kotanya sudah solid, Insya Allah masa depan Indonesia akan cerah luar biasa," tuturnya. Munas Apeksi VII di Surabaya diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar daerah dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata. Emil optimistis, dengan semangat kompetisi yang sehat, setiap daerah bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing.

Wagub Jatim Emil Dardak menekankan kolaborasi dan kompetisi antardaerah dalam pembangunan saat Munas APEKSI VII di Surabaya.

Hadir di Munas APEKSI VII Surabaya, Wagub Jatim Emil Dardak Dorong Kolaborasi dan Kompetisi Antardaerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/Screenshot_2023-11-06-21-14-19-357-edit_comandroidchrome-1447824222.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani berita acara pengumuman pemberhentian jabatannya saat rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani berita acara pengumuman pemberhentian jabatannya saat rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menandatangani berita acara pengumuman pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013231577/sukseskan-fifa-world-cup-u-17-di-jawa-timur-gubernur-khofifah-siagakan-368-tim-nakes-dan-8-rs-rujukan-24-jam">Sukseskan FIFA World Cup U-17 di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Siagakan 368 Tim Nakes dan 8 RS Rujukan 24 Jam</a> "Tentunya kami menyampaikan terima kasih atas semua sinergi yang telah terbangun dengan sangat baik dan harmonis antara eksekutif dengan legislatif, serta seluruh elemen strategis dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga membawa Jatim menjadi provinsi terdepan," kata Gubernur Khofifah dalam keterangan tertulisnya. Masa jabatan Gubernur Khofifah-Wagub Emil Dardak sejatinya akan berakhir pada 13 Februari 2024, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Mengacu pada peraturan tersebut, tugas dan wewenang Khofifah-Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Timur akan berakhir pada 31 Desember 2023. Pimpinan DPRD Jawa Timur turut menandatangani berita acara pengumuman pemberhentian Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, yang disaksikan oleh segenap legislator lainnya. Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebagai pimpinan rapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi, ikhtiar dan kerja keras Gubernur Khofifah dan Wagub Emil selama ini dalam membangun Jawa Timur. "Mewakili seluruh rakyat Jawa Timur, saya sampaikan terima kasih atas dedikasi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur selama ini. Mohon maaf atas kesalahan terjadi di dalam proses pemerintahan selama ini," ujarnya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 maka akan diangkat Penjabat (Pj) Gubernur, sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wagub melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak nasional tahun 2024. Gubernur Khofifah berharap agar DPRD Jawa Timur bisa melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya dengan Penjabat yang akan dilantik nantinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013231594/sinopsis-gadis-kretek-serial-bernuansa-1960-an-yang-dibintangi-dian-sastrowardoyo-tayang-di-netflix">Sinopsis Gadis Kretek, Serial Bernuansa 1960-an yang Dibintangi Dian Sastrowardoyo Tayang di Netflix</a> "Besar harapan kami agar DPRD Provinsi Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan siapapun yang nantinya menjadi Penjabat Gubernur agar Provinsi Jawa Timur dapat terus melaju," tuturnya.(*)

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menandatangani berita acara pengumuman pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

Khofifah-Emil Dardak Tandatangani Berita Acara Pemberhentian sebagai Gubernur-Wagub Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/MUNAS-BPR1.jpg" alt="HADAPI TANTANGAN: Seminar digitalisasi BPR/BPRS dan Musyawarah Nasional PERBAMIDA yang dihadiri oleh dari kiri Imam Subarkah Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur 2, Muhammad Sigit, SE., M.Si. Ketua Umum Perbamida, Dr. H. Ir. Emil Elestianto Dardak, B.Bu" width="100%">
<figcaption>HADAPI TANTANGAN: Seminar digitalisasi BPR/BPRS dan Musyawarah Nasional PERBAMIDA yang dihadiri oleh dari kiri Imam Subarkah Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur 2, Muhammad Sigit, SE., M.Si. Ketua Umum Perbamida, Dr. H. Ir. Emil Elestianto Dardak, B.Bu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Digitalisasi merupakan keniscayaan bagi perbankan. Pasalnya, nasabah semakin menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan di tengah perkembangan teknologi informasi. Jika tak bertransformasi menuju digital, bank bakal ditinggalkan nasabahnya.  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah milik pemda yang memiliki pangsa pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tercipta karena perkembangan teknologi tersebut. Bank harus bisa adaptif dengan kebutuhan masyarakat.   BERI KONTRIBUSI: Dalam Munas Perbamida seluruh Indonesia tersebut, terpilih Sofia Nurkrisnajati Atmaja sebagai ketua umum Perbamida seluruh Indonesia. Beliau menjabat untuk masa periode 2021-2025. (Istimewa)  Hal itu menjadi dasar Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamida) untuk mengadakan Seminar dan Munas IX Perbamida di Hotel Shangri-La Surabaya pada Kamis (2/12). Kegiatan tersebut berlangsung mulai 2 hingga 4 Desember.  Acara Seminar dan Munas yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur dr Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa digitalisasi bagi BPR atau BPRS milik daerah sangat penting untuk dilakukan karena mengingat saat ini semua aktivitas sudah serba digital. "Sekarang eranya medsos, jadi setiap insan yang ada di BPR  harus "gaul" dengan masyarakat sekitar. Rajin-rajin melihat perkembangan di medsos," ujar Emil saat membuka Munas.   BERI KONTRIBUSI: Dalam Munas Perbamida seluruh Indonesia tersebut, terpilih Sofia Nurkrisnajati Atmaja sebagai ketua umum Perbamida seluruh Indonesia. Beliau menjabat untuk masa periode 2021-2025. (Istimewa)  Kegiatan seminar digitalisasi BPR/BPRS yang dipandu moderator Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajati Atmaja itu menghadirkan narasumber Sekda Sidoarjo Achmad Zaini serta petinggi OJK Roberto Akyuwen. ’’Perbamida sebagai organisasi yang menaungi BPR/BPRS mendorong BPR/BPRS harus mempersiapkan diri dalam melakukan digitalisasi agar bisa tetap bertahan ke depan,’’ kata Sofia mengawali seminar tersebut.  Karena itu, pengembangan digitalisasi BPR/BPRS dilakukan untuk penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, BPR/BPRS harus mempersiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat.   Seminar dipandu moderator Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajati Atmaja dan menghadirkan berbagai narasumber. (Istimewa)  Caranya, BPR harus menyusun skema kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kerja sama channeling antara BPR dan fintech. Kolaborasi dengan pihak lain merupakan kunci utama bagi BPR untuk bisa melakukan transformasi digital. Sebagaimana diketahui, modal BPR tidak sebesar pada bank-bank umum lain. Padahal, bicara mengenai digitalisasi akan terkait dengan teknologi yang membutuhkan investasi tinggi.

BPR Persiapkan Diri Lakukan Digitalisasi

Wagub Jatim Emil Dardak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wagub Jatim Emil Dardak

Berita Terkini