<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221008091511.jpg" alt="Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berpose di mobil tua Daihatsu Fellow Max. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berpose di mobil tua Daihatsu Fellow Max. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hobi dan kesukaan pada dunia otomotif memang bisa melanda siapapun. Tak peduli tua, muda, pria, wanita, bidang ini tergolong punya basis penggemar yang besar.  Kategorinya pun luas. Ada yang senang mobil atau motor terkini, sport, adventure, custom dan aliran klasik. Seperti yang diakui oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.  Melalui sebuah acara di kawasan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, dirinya menceritakan kegemarannya mengendarai kendaraan klasik, tua atau jadul. Dikatakan Uu, kebanyakan koleksinya adalah mobil Daihatsu lawas dari berbagai model sejak usia muda hingga saat ini.  "Jangan salah loh, saya ini suka dengan dunia otomotif. Kalo soal mobil, Daihatsu melelat di diri saya. Ini pengalaman sendiri," ujar Uu dalam sambutannya di acara "Daihatsu Kumpul Sahabat Jabar 2022, Sabtu (8/10).  Uu menuturkan, Hijet 1000 adalah kendaraan Daihatsu-nya yang pertama ia gunakan. Salah satu mobil legend bikinan Daihatsu itu Uu pakai di masa awal-awal kuliah.  Bukan tanpa sebah Hijet 1000 jadi pilihan Uu. Dia menjatuhkan pilihan kepada kendaraan bertipe kei car itu lantaran dikenal irit, gesit namun mampu memuat banyak penumpang.  Setelah Hijet 1000, dirinya beralih mengendarai Daihatsu Charade 1987 bermesin tiga silinder. Menurut dia, Charade memiliki desain yang mewah namun tetap ramah kantong karena keiritannya.  "Tidak cukup di situ, saat saya kampanye untuk menjadi calon anggota dewan tahun 1997, saya pakai Daihatsu Espass tahun 1995 warna merah," kata dia.  Kendaraan Daihatsu masih mewarnai hari-hari pria kelahiran Tasikmalaya, 10 Mei 1969 itu kala dia menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya hingga maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.  Di masa-masa tersebut, Uu mengaku kerap mengendarai Daihatsu Charade, Daihatsu Taft GT, hingga Daihatsu Taft Rocky. Hingga saat ini, Uu mengatakan tetap memilih Daihatsu sebagai kendaraan operasional.  "Saya masih tetap pakai Daihatsu, yang saya pakai Daihatsu Gran Max, bisa dilihat (terparkir) di depan. Yang jelas kalo soal otomotif, saya suka," tandas Uu.

Wagub Jabar Cerita Koleksi Mobilnya, Rata-rata Daihatsu Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-04-at-22.56.11.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat  Uu Ruzhanul Ulum menyatakan dirinya terpapar Covid-19. Saat ini, dia sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Rancabentang, Kota Bandung.  ”Assalamualaikum, baraya warga Jawa Barat semua. Hari ini saya kena juga Covid-19. Sudah hampir lima hari menjelang enam hari,” kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun youtube miliknya, Selasa (8/6).  Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut, Wagub Uu mengakui, telah teledor atau abai akan penerapan protokol kesehatan. Sebab, dia merasa telah menjalani vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali.  ”Saya memang mengakui bahwa karena merasa sudah divaksin jadi saya agak teledor. Sehingga protokol kesehatan terkadang diabaikan. Maka terjadi lah hal semacam ini,” kata Wagub Uu.  Oleh karena itu, Wagub Uu meminta maaf kepada sejumlah pihak yang telah membuat janji dengan pihaknya harus dibatalkan karena dirinya terpapar Covid-19.  ”Yang pertama kami mohon maaf kepada masyarakat seandainya ada jadwal yang sudah dijadwalkan sebelumnya saya tidak bisa hadir,” ujar Uu.  ”Kedua juga saya mohon maaf kepada masyarakat atas keteledoran sehingga saya bisa kena Covid-19 seperti ini. Dan juga mohon doa restu mudah-mudahan saya cepat sembuh supaya saya berkegiatan seperti biasa lagi,” tambah Uu.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210316_100538.jpg" alt="Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai yang menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Selasa (16/3). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai yang menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Selasa (16/3). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai pada Selasa (16/3). Remaja itu saat ini, menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.  Dalam kunjungan tersebut Wagub Uu menemui empat orang remaja putra di salah satu ruangan konsultasi RSJ Provinsi Jawa Barat. Wagub berdialog dengan keempat remaja putra tersebut.  Dia bertanya alasan keempat remaja putra itu menjalani rawat jalan di RSJ Provinsi Jabar.  ”Kenapa dirawat di sini? Sudah berapa lama menjalani perawatan di sini?” tanya Wagub Uu kepada salah seorang remaja putra yang kecanduan game seperti dilansir dari Antara.  ”Suka ngebanting HP (handphone). Sudah dua minggu,” ujar remaja putra tersebut.  Wagub Uu mendoakan agar para remaja putra tersebut bisa lepas dari kecanduan game di gawai.  ”Jadi saya datang ke sini untuk meyakinkan. Memang dampak handphone ini sangat luar biasa,” terang Uu.  Menurut dia, saat ini, banyak anak yang ketergantungan atau kecanduan (adiksi) terhadap gawai. Faktor penyebab kecanduannya beragam.  ”Penyebabnya bisa karena awalnya gangguan stres mengurung diri dan punya teman kemudian pegang telepon seluler karena enggak ada kegiatan. Bisa juga mereka enggak punya komorbid atau penyakit penyerta kemudian pegang handphone,” ujar Uu.  Melihat fenomena kasus anak kecanduan games di gawai, Wagub Uu meminta para orang tua untuk bisa mengawasi anak dengan berbagai situasi dan kondisi dan berikan pendidikan spiritual kepada anak.  "Jangan biarkan anak mengurung diri sendiri di kamar, anak harus ceria, harus bergaul dengan temannya tapi jangan asal bergaul. Anak harus diberikan pendidikan ukhrowi dengan memanggil ustaz atau yang non muslim tokoh agama untuk menjaga keseimbangan,” ucap Uu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-G_KJbZHMf8

Wagub Jabar Temui Remaja Kecanduan Game di Rumah Sakit Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-24-at-12.23.00.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi inovasi layanan publik digital di Kabupaten Sumedang. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang oleh Menpan RB di Gedung Negara, Selasa (23/2).  ”Melalui layanan digital ini, semua masyarakat bisa tahu, terutama para pemegang kebijakan. Harapan kami, bukan hanya di Kabupaten Sumedang, tetapi kabupaten lain juga harus bisa seperti ini,” ujar Uu.  Wagub merasa bangga karena bupati Sumedang memiliki visi jauh ke depan. Visi dan misi Jawa Barat bisa tercapai apabila ada kebersamaan dan kolaborasi dengan para kepala daerah.  ”Saya punya anggapan, Jawa Barat bisa tercapai visi misinya, antara lain karena ada kebersamaan dan kolaborasi antara bupati dan wali kotanya. Sumedang Maju, Jawa Barat ikut Maju. Sumedang hebat, Jawa Barat pun ikut hebat,” tutur Uu.  Dikatakan Uu, inovasi bagi para pemimpin hukumnya wajib. Sebab, jika inovasi tidak dilakukan, terjadi kekhawatiran pemerintah akan ditinggalkan masyarakat. Apalagi saat ini banyak kebutuhan masyarakat yang sudah dikelola swasta.  ”Sekarang banyak kebutuhan masyarakat yang sudah dilayani swasta yang begitu mudah, murah, dan cepat. Jika tidak bisa berinovasi, kami khawatir pemerintah akan ditinggalkan masyarakat,” ucap Uu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/p49Y-oDvspo

Wagub Sebut Sumedang Terdepan Dalam Layanan Publik Digital di Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepengurusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan protes dari beberapa kader dengan menyebut sebagai Gerakan Penyelamat (GP) PPP. Juru Bicara GP PPP, Rusli Effendi mengatakan banyak kader yang sudah berjuang di partai tersebut namun tidak masuk dalam kepengurusan PPP yang baru. Dia mencontohkan adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin yang notabene adalah putra dari tokoh PPP Maimoen Zoebair.  "Gus Yasin kurang apa? Wagub, kader partai, anaknya Mbah Maimoen Zoebair yang simbolnya PPP. Ini kan enggak masuk," ujar Rusli kepada wartawan, Kamis (11/2).  Kemudian menurut Rusli, yang tidak diakomodir dalam kepengurusan Suharso Monoarfa adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Padahal dia telah berjuang di PPP selama ini.  "Kemudian ada Uu, Wagub Jabar, kemudian anak Bachtiar Chamsyah, Iqbal anggota DPR juga itu di mata kita. Belum yang lain ada Pak Rudiman, Mustaqim, Mukhlisin dan masih banyak," katanya.  Rusli menyesalkan justru bekas kader partai politik lain diakomodir dalam kepengurusan baru PPP tersebut. Padahal ada yang lebih potensial masuk dalam kengurusan tersebut.  "Ada dari PKB, Golkar, ada dari partai lain saya enggak nyebut, tapi yang pasti kader layak di PPP enggak dimasukin," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Rusli meminta kepada Suharso Monoarfa mengubah struktur kepengurusan yang baru tersebut dengan menempatkan kader-kader yang selama ini berjuang untuk PPP. "Setidaknya mungkin ada 10-15 kader yang berkualitas dimasukkan," tuturnya.    Sebelumnya, Rusli Effendi mengancam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan. Hal itu dikatakan Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025.  "Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).  Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025. Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengakomodir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP.  "Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hi3E6AouYE4

Wagub Jateng dan Wagub Jabar Tak Masuk Kepengurusan PPP, Kader Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Tempat-Cuci-Tangan-Di-Area-Publik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga mencuci tangan di tempat cuci tangan gratis di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (24//32020). Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemprov DKI menyediakan tempat cuci tangan di beberapa tempat publik. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Warga mencuci tangan di tempat cuci tangan gratis di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (24//32020). Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemprov DKI menyediakan tempat cuci tangan di beberapa tempat publik. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta santri, kiai, pengurus pondok pesantren (ponpes), dan masyarakat Jabar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan dengan sabun.  Imbauan tersebut dikatakan Kang Uu setelah 156 santri Ponpes Al-Mutawally, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dinyatakan reaktif Covid-19. "Kepada para kiai dan masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," kata Uu dalam keterangannya, Jumat (27/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/11/2020/jauhi-kerumunan-bisa-minimalisasi-penularan-covid-19-hingga-100-persen/">Jauhi Kerumunan Bisa Minimalisasi Penularan Covid-19 Hingga 100 Persen</a></li> </ul> "Saya sampaikan silakan berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi jangan lengah menerapkan protokol kesehatannya," imbuhnya.  Kang Uu menyatakan, kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan amat penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.  "Semua jangan lelah, jangan malas, untuk melaksanakan protokol kesehatan dan PHBS," ucapnya.  Menurut Uu, jika masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan 3M. Maka angka penularan Covid-19 akan terus ada dan bertambah.  "Kalau lengah, pasti terjadi kasus baru. Tapi kalau kita disiplin, mudah-mudahan penularan Covid-19 bisa dicegah," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Wagub Jabar: Jangan Lengah Terapkan Protokol Kesehatan 3M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dua-kali-dipanggil-jadi-saksi-dugaan-korupsi-uu-kembali-mangkir_m_.jpg" alt="Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat panggilan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk menjadi saksi. Dia dipanggil sebagai saksi sidang lanjutan kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat. Mantan Bupati Tasikmalaya itu sudah dua kali mangkir dalam sidang lanjutan yang menyeret mantan bawahan Uu saat itu. Mangkirnya pada sidang kali ini karena Uu tengah menghadiri kegiatan dinas di Jakarta. "Dia mengikuti kegiatan rapat terbatas sekaligus peresmian terkait National Plastik Action Partnership Indonesia di Jakarta," kata Jaksa Penuntut Umum(JPU), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi Andikawira di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (11/3). Karena telah dua kali mangkir, Hakim ketua M Razad mengatakan keputusan melakukan pemanggilan ulang atau melanjutkan persidangan dengan agenda lain merupakan kewenangan para terdakwa. "Majelis hakim mengembalikan lagi kepada para terdakwa, sidangnya mau seperti apa, apakah sekarang lanjut saja atau menunggu kehadiran saudara Uu atau bagaimana, karena pekan kemarin kan para terdakwa sediri yang ingin Uu dihadirkan," ujarnya. Para terdakwa melakukan konsultasi dengan pengacaranya masing-masing. Kemudian sepakat untuk melakukan pemanggilan satu kali lagi terhadap wakil dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami ini. "Ya kami sepakat melakukan pemanggilan satu kali kepada Pak Uu, kalau masih tidak bisa hadir maka persidangan di lanjut saja," ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tasikmalaya non aktif Maman Jamaludin, yang juga jadi terdakwa. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Uu dan akan menggelar persidangan dalam pekan depan. Sidang pun berakhir secara singkat. Perlu diketahui, nama Uu Ruzhanul Ulum disebut oleh tiga terdakwa yakni asisten daerah satu Kabupaten Tasikmalaya non aktif, Budi Utarma; Sekda Tasikmalaya non aktif Abdul Kodir; dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tasikmalaya Maman Jamaludin. Ketiganya menyampaikan bahwa Uu diduga memilki peran dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan perlombaan baca kitab. Serta pembagian hewan kurban dan Uu memiliki peran berbeda-beda, salah satunya mengetahui dugaan pemotongan dana bansos karena menandatangani keputusan.

Dua Kali Dipanggil Jadi Saksi Dugaan Korupsi, Uu Kembali Mangkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wagub-jabar-wacanakan-pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-tegalluar_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan akan memindahkan pusat atau kantor pemerintahan ke wilayah Tegalluar, Kabupaten Bandung. Sebab kantor pemerintah saat ini tersebar di beberapa wilayah dan akan mempengaruhi kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, soal pemindahan masih dalam tahap wacana atau rencana. Dengan alasan pusat pemerintahan yang kini terletak di Bandung, bisa dibilang acak-acakan. Selain itu sebagian besar aksesnya terkendala kemacetan. "Itu sudah dibahas karena di sini macet, kemudian kantor pemerintahan di sini acak-acakan. Yang mau ke Satpol PP jadi terasa disaat saya membutuhkan satu dinas harus menempuh minimal 20 menit, yang sampai setengah jam," kata Uu di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/2). Sementara tamu dan masyarakat membutuhkan pelayanan dan informasi secara cepat. Sehingga dimungkinkan salah satu solusinya yakni pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar ke wilayah Tegalluar. "Kami sepakat dibutuhkan untuk membangun berkoordinasi dalam satu kawasan. Tapi itu masih dalam pembahasan dan keinginan kami ya mudah-mudahan dalam keputusan di kepemimpinan kami bisa (terlaksana)," ujarnya. Sementara, Gedung Sate pun bisa difungsikan untuk kegiatan lain. Walulaupun demikian, rencana tersebut sudah dikomunikasikan kepada DPRD Jawa Barat secara nonformal. "Sudah dikomunikasikan tapi belum formal karena kami baru bahas," pungkasnya.

Wagub Jabar Wacanakan Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Tegalluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wagub-jabar-ajak-warganya-lestarikan-bahasa-sunda_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengajak warganya, untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satu caranya yakni dengan menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa daerah menjadi ciri khas tersendiri. Misal menggunakan bahasa Sunda maka dia adalah warga Jawa Barat atau keturunan suku Sunda, bahasa Indonesia yang diartikan orang Indonesia, serta lainnya. "Mohon kepada orang tua berkomunikasi di rumah, di keluarga tolong pakai bahasa Sunda teu kenging (tidak harus) bahasa Indonesia wae (saja). Karena kalau sudah ditinggal sama orang Sunda ya pasti akan meninggalkan karakter orang Sunda," kata Uu di Gedung Sate Bandung, Kamis (21/2). Sebab, menurut mantan Bupati Tasikmalaya ini dalam bahasa Sunda ada undak-unduk bahasa atau hal-hal yang tidak dimiliki bahasa lain. Maka seluruh pemegang kebijakan di daerah Jawa Barat baik bupati, wali kota, kepala desa, hingga camat dan lurah harus bisa menjunjung bahasa Sunda. "Juga kepada pemilik sekolah, yayasan, kepala sekolah, tolong ada pelajaran bahasa Sunda di sekolah masing-masing. Dengan (menjaga) bahasa Sunda, Insya Allah budaya kita semesta," ucapnya. Sebagaimana diketahui, Bahasa Sunda adalah bahasa daerah dari Jawa Barat. Sehingga untuk melestarikan bahasa daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh warganya terlebih orang tua dan pengajar untuk konsisten mengenalkan bahasa Sunda kepada generasi penerusnya.

Wagub Jabar Ajak Warganya Lestarikan Bahasa Sunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/antara-deddy-mizwar-kang-emil-dan-dedy-mulyadi-siapa-yang-mulus_m_156058.jpeg" alt="Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kaderisasi partai politik (parpol) memasuki fase kegagalan. Demi memenangkan kontestasi politik mereka memilih figur non-kader untuk bertarung. "Koalisi Partai Gerindra-PKS yang mengusung pasangan Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu (Demiz) di Pilgub Jabar 2018. Demiz bukanlah kader parpol melainkan aktor kawakan tanah air yang terjun ke dunia politik dan kini duduk sebagai wagub Jabar," ujar Ketua Relawan Sundantara Kurnia Afarizy wartawan, Jumat (8/9). Menurutnya fenomena ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat saja. Sebelumnya juga pernah terjadi seperti di Pilkada DKI Jakarta. Ketika itu Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seorang prajurit TNI aktif yang "dipaksa" untuk meninggalkan karier demi nafsu politik. Akan tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Begitu juga PDIP yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ketika itu berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Padahal Ahok adalah orang yang sudah "mengharamkan" berpartai. Buktinya dia keluar dari Partai Gerindra yang mengusung dia ketika terjun di Pilkada 2012 lalu. Akibatnya hasil yang didapatkan, Ahok pun tumbang. Kembali ke Pilgub Jabar, menurut Kurnia, diusungnya Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu (Demiz) juga membuktikan kaderisasi di PKS dan Partai Gerindra juga gagal. Pasangan ini terpaksa diusung karena tidak ada partainya yang memiliki popularitas dan eletabilitas yang tinggi. Minimal setara Demiz. "Menggaet artis seperti Demiz merupakan cara instan Partai berlambang kepala Burung Garuda demi memenangkan pilgub Jabar," katanya. Belajar dari sikap Ahok kepada Partai, dia menilai Gerindra tidak mau jatuh kedua kalinya dalam jurang yang sama. "Tidak mau kecolongan seperti Ahok yang susah diatur, partai besutan Prabowo Subianto mendesak agar Demiz mau jadi kader dan tunduk terhadap segala keputusan partai Gerindra," ucapnya. Selain Dedy Mizwar, Ridwan Kamil (RK). Wali kota Bandung ini memang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Tetapi tidak ada jaminan Emil--begitu Ridwan Kamil disapa mendapatkan tiket dari parpol untuk diusung di Pilgub Jabar. "RK yang notabene bukan kader parpol boleh saja memegang prinsip bahwa dirinya tidak mau menjadi &ldquo;petugas partai&rdquo; mana pun. Namun prinsip RK ini ternyata membuatnya mati langkah," ujarnya. Bermodalkan dukungan Partai Nasdem yang hanya mempunyai 5 kursi di DPRD Jabar tentu membuat RK harus berkoalisi dengan parpol lain. Karena dalam aturan KPU, syarat calon yang akan maju dalam pilgub Jabar harus mempunyai 20 persen kursi di DPRD Jabar atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol. "PDIP, Golkar, Gerindra dan PKS sudah tutup pintu alias menolak sosok Emil," sambungnya. Di sisi lain, dari rilis beberapa lembaga survei saat ini di Pilgub Jabar terdapat tiga besar kandidat yang berpeluang maju sebagai cagub Jabar. Mereka yaitu, Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. "Dari ketiga kandidat itu hanya Dedi Mulyadi (Kang Dedi) lah yang merupakan kader parpol yakni Partai Golkar," katanya. "Apabila dilihat latarbelakangnya, Kang Dedi mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang pemerintahan. Kang Dedi merupakan Bupati Purwakarta yang dilantik pertama kali pada tanggal 13 maret 2008," katanya. Masyarakat Purwakarta kembali memilih Dedi Mulyadi sebagai Bupati yang berpasangan dengan Dadan Koswara untuk periode 2013-2018. "Sebelum terpilih menjadi Bupati, Kang Dedi diberi amanah jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode 2003-2008 bersama Lily Hambali Hasan," ujarnya.&nbsp; Dengan demikian siapa yang paling mulus langkahnya menunju awal pertarungan di Pilkada Jabar 2018?

Antara Deddy Mizwar, Kang Emil dan Dedy Mulyadi, Siapa yang Mulus?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wagub jabar

Berita Terkini