<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Wagub-DKI-Royyan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa penggantian nama jalan yang dilakukan Pemprov DKI adalah demi menghargai tokoh-tokoh yang berjasa untuk Jakarta.  Hal itu yang menurut Ariza menjadi alasan di balik digantinya nama-nama jalan di Jakarta, termasuk yang terbaru adalah di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara.  "Pemerintah punya kebijakan merubah nama. Pak Gubernur dengan pertimbangan-pertimbangan di antaranya memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh," katanya kepada wartawan, Jumat (16/9).  Namun begitu, ia menyadari bahwa kalau proses perubahan nama jalan tersebut mengakibatkan keberatan bagi warga sekitar, maka ia mempersilakan yang bersangkutan agar menyampaikan keluhannya.  "Warga yang merasa keberatan itu hak warga, silakan sampaikan," tegasnya.  Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Agustina Hermanto mengatakan bahwa warga setempat di Kelapa Gading menolak perubahan nama jalan di ruas tersebut. Alasannya, kata dia, karena merepotkan warga khususnya dalam mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan hingga dokumen pertanahan dan usaha.  Ia juga menyebut informasi terkait rencana perubahan nama jalan di kawasan Kelapa Gading didapatkannya dari warganet, bukan dari Pemprov DKI.  Menanggapi hal itu, Ariza mengatakan bahwa penolakan warga akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya. "Itu adalah masukan yang kita akan evaluasi," pungkasnya.

Perubahan Nama Jalan Diprotes, Wagub Akan Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wagub-dki-riza-patria-antara.jpg" alt="ACT, pemprov DKI, penyaluran daging kurban, ahmad riza patria" width="100%">
<figcaption>ACT, pemprov DKI, penyaluran daging kurban, ahmad riza patria</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan mempertimbangkan usulan Koalisi Ibukota untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) khusus terkait pengendalian polusi udara di DKI Jakarta.  Tuntutan untuk membuat Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang salah satunya memutuskan Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat yang tidak memenuhi udara sehat untuk warga Jakarta.  Menanggapi hal tersebut, Ariza mengatakan akan mempertimbangkan untuk membuatkan Pergub khusus terkait pengendalian polusi udara di Jakarta.  "Ya, boleh aja. Nanti usulan itu akan kami pertimbangkan, dan akan kami sampaikan ya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/9).  Ia menyatakan bahwa Pemprov DKI sudah berkomitmen untuk membersihkan udara di Jakarta demi kesehatan warga. Salah satu yang sudah dibuat adalah mengenai grand desain untuk mengatasi permasalahan udara tersebut. Oleh karena itu, ia meminta agar warga dapat melaporkan hika ada pabrik-pabrik yang mencemarkan udara.  "Prinsipnya silakan masyarakat, teman-teman media laporkan kepada kami apabila ada pabrik yang dianggap mencemarkan udara akan kami tindak. Prakteknya sudah kami buktikan, siapa saja yang melanggar kami beri sanksi," tegasnya.  Ketua DPD Gerindra DKI itu menambahkan bahwa pihaknya selama ini sudah terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan demi kebaikan Jakarta.  "Kami sangat terbuka pada siapa saja masukan-masukan dalam rangka perbaikan-perbaikan," pungkasnya.  Sebelumnya, diketahui Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka secara transparan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang grand desain perbaikan kualitas udara di DKI.  Anggota Koalisi Ibu Kota Charlie Albajili mengatakan bahwa sebagai tergugat, Gubernur DKI Jakarta diwajibkan untuk membuat kualitas udara di DKI menjadi lebih baik. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang telah mencanangkan grand desain terkait perbaikan polusi udara di Jakarta. Namun begitu, ia mengatakan bahwa hal itu masih belum cukup.  "Ke depan harus dituangkan dalam sebuah produk hukum, peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/9).  Selain itu, anggota LBH Jakarta itu juga meminta agar pembahasan grand desain menjadi perundang-undangan tersebut juga harus melibatkan partisipasi publik.  "Mandatory itu harus melibatkan masyarakat. Karena itu syarat pembentukan perundang-undangan juga, dan itu perlu dilakukan sesegera mungkin, jangan berhenti di grand desain," jelasnya.  "Masalahnya sampai sekarang penyusunan grand desain itu minim partisipasi publik. Jadi kita tidak tahu isi detailnya apa. Dan yang lebih penting lagi, ini kita belum jelas produknya bakal jadi apa, apakah cuma paper doang? Kalau gitu gimana memastikan Penjabat Gubernur yang baru akan melaksanakan tuntutan," sambungnya.  Oleh karena itu, Charlie menambahkan, setidak-tidaknya, grand desain tersebut kemudian harus diturunkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan idealnya adalah menjadi Peraturan Daerah (Pemda).  "Peta jalan itu harus dituangkan dalam peraturan, setidak-tidaknya harus jadi Pergub. Idealnya, sih ya Perda," pungkasnya.

Diminta Buat Pergub Pengendalian Polusi, Wagub DKI: Kami Pertimbangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20201222_200254.jpg" alt="Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmaad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmaad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa membuat bus Transjakarta menjadi gratis adalah hal yang tidak realistis. Hal tersebut ia sampaikan mengenai tuntutan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PPMI) kemarin, Rabu (15/9). Selain menuntut agar Pemprov DKI mendukung tuntutan massa aksi untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, massa aksi itu juga menuntut agar tarif bus Transjakarta menjadi gratis. "Tuntutan mahasiswa tentu menjadi perhatian kita, ya. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi, kita berharap tuntutan kan harus realistis. Kalau Transjakarta digratiskan ya belum memungkinkan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/9). Ariza, sapaan akrab Wakil Gubernur DKI, mengatakan bahwa saat ini saja, Pemprov DKI sudah menggelontorkan subsidi trililunan untuk menahan kenaikan tarif bus Transjakarta di tengah kenaikan harga BBM. "Bukan ratusan miliar lagi setiap tahunnya. Bahkan karena sekarang ada BBM naik, Pemprov memsubsidi Transjakarta itu 62 miliar. Supaya harga karcis atau tiket Transjakarta tetap," pungkasnya. Sebelumnya, perwakilan massa aksi dari PPMI yang melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota, mendorong agar Pemprov DKI memberikan subsidi total terhadap transportasi umum, salah satunya adalah Transjakarta. "Kami mendorong agar Pemprov DKI untuk kembali mengkaji tarif Transjakarta. Saya pikir dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang harapannya adalah seluruh masyarakat Jakarta atau masyarakat Jakarta secara mayoritas beralih ke transportasi umum ini harus dibarengi dengan penurunan tarif transportasi massal di DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Rabu (14/9). Menurutnya, idealnya Pemprov DKI dapat menggelontorkan 50-100 persen nilai APBD untuk mensubsidi Transjakarta agar dapat diakses secara gratis. "Idealnya mungkin 50 sampai 100 persen atau bahkan dengan APBD yang sekian triliun, APBD tertinggi di Indonesia, saya pikir bukan hal mustahil kalau Transjakarta bisa nol rupiah," pungkasnya.

PMII Jaktim Minta Bus Transjakarta Gratis, Wagub DKI: Tidak Realistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Citayam-Fashion-Week-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Masyarakat berkumpul saat menyaksikan fashion week di Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (22/7/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan tegas dengan menerapkan jam malam di kawasan Stasiun BNI City, Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Tempat ini sekarang" width="100%">
<figcaption>Masyarakat berkumpul saat menyaksikan fashion week di Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (22/7/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan tegas dengan menerapkan jam malam di kawasan Stasiun BNI City, Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Tempat ini sekarang</figcaption>
</figure>Jabodetabek - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menanggapi Citayam Fashion Week (CFW) yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh perusahaan Baim Wong, PT Tiger Wong ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Ia menyebut bahwa sesungguhnya CFW adalah milik publik dan tidak boleh orang atau perusahaan main klaim sendri.  "Ya sekarang kan gak bisa main klaim-klaim. Jadi kita jangan klaim. Itu milik semua, milik anak-anak kita. Itu ruang publik, milik warga. Kan semua warga siapa saja di Jakarta, Indonesia, bahkan orang asing boleh," tegasnya kepada wartawan di Balaikota DKI, Senin (25/7).  Ariza mengaku sangat mengapresiasi kegiatan CFW yang dilakukan anak-anak Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok (SCBD) itu. Hal itu karena kegiatan tersebut telah merobohkan sekat sosial yang lekat dengan agenda CFW.  "Biasanya yang namanya fashion itu dikerjakan oleh orang kelas menengah ke atas, sekarang fenomena ini bisa berubah, bisa dikerjakan oleh siapa aja. Kalau masyarakat umum, masyarakat sederhana bisa punya kreatifitas itu sesuatu yg positif," jelasnya.  Wagub DKI itu juga menambahkan bahwa pemilihan tempat di ruang terbuka seperti kawasan Sudirman telah membuat kegiatan fashion week dapat dinikmati semua pihak.  "Biasanya kan dilaksanakan di tempat mewah, indoor, sekarang bisa di tempat sederhana. Jadi fenomena ini ada perubahan, Inilah sisi positifnya. Biasanya orang nonton fashion terbatas, hanya undangan hanya kalangan tertentu, ini sekarang siapa aja bisa nonton," urainya.  Daripada mendaftarkan HAKI CFW, Ariza lebih berharap agar kegiatan anak-anak yang mengikuti CFW dibimbing agar dapat memaksimalkan potensinya di bidang fashion.  "Yang punya ilmu bagaimana yang baik itu melakukan fashion show, bagaimana mendesain yang baik, ayo dong ilmunya diturunkan mumpung anak lagi bergairah," pungkasnya.  Sebelumnya, diberitakan bahwa CFW tengah dalam proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu PT. Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho. Pendaftaran tersebut dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  “Benar bahwa DJKI telah menerima dua permohonan pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Keduanya mendaftar di kelas 41 dan saat ini statusnya sedang untuk dipublikasi,” kata Koordinator Pemeriksa Merek DJKI Kemenkumham, Agung Indriyanto dikonfirmasi, Senin (25/7).

Baim Wong Daftarkan HAKI CFW, Ariza: Itu Ruang Publik, Milik Warga!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Penyegelan-Holywings-Dery-Ridwansah-4-8.jpg" alt="Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan" width="100%">
<figcaption>Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbas kasus mencatut nama Muhammad dan Maria dalam promosi miras, sebanyak 3.000 pegawai Holywings DKI Jakarta terancam PHK. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut merespons soal karyawan Holywings.  Ribuan pegawai Holywings DKI Jakarta terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut kasus promosi miras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.  Nasib pegawai Holywings usai pencabutan izin 12 outlet di DKI Jakarta menjadi perhatian kalangan tertentu. Wagub Ariza berjanji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencarikan solusi.  “Nanti akan kita carikan solusi terbaiknya,” kata Ariza seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group) di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/6).  Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki berbagai program untuk mengatasi pengganguran di Jakarta.  “Untuk pengentasan kemiskinan, kita sudah punya beberapa program yang selama ini telah menjadi perhatian. Terkait karyawan Holywings itu kita carikan solusinya,” pungkasnya.

Ribuan Pegawai Holywings Terancam PHK, Begini Respons Wagub Ariza

wagub dki ariza

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wagub dki ariza

Berita Terkini

Perubahan Nama Jalan Diprotes, Wagub Akan Evaluasi

Diminta Buat Pergub Pengendalian Polusi, Wagub DKI: Kami Pertimbangkan

PMII Jaktim Minta Bus Transjakarta Gratis, Wagub DKI: Tidak Realistis

Baim Wong Daftarkan HAKI CFW, Ariza: Itu Ruang Publik, Milik Warga!

Ribuan Pegawai Holywings Terancam PHK, Begini Respons Wagub Ariza

Download Aplikasi JawaPos.com