<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/6e44GFOavqKYXPLgKRKiWKxjxBpEoBthXTkC1QYx-3125644209.jpg" alt="Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan pentingnya inovasi teknologi dalam mengatasi kemacetan yang semakin parah di ibu kota. Dalam apel gabungan tiga pilar bersama Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri di Silang Monas, Rabu (27/8), Rano menyebut Jakarta kini berada di peringkat ke-90 kota termacet dunia versi Tom-Tom Traffic Index 2025. Rano mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini sudah dipasang di 65 titik dari total 321 persimpangan. "Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," jelas Rano. Ia menambahkan, sistem AI ini juga terhubung dengan Mandala Quick Response yang digagas bersama Polda Metro Jaya. Melalui teknologi Geographic Information System (GIS) dan integrasi CCTV Dishub, kondisi lalu lintas dapat dipantau secara real-time. "Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," sambungnya. Dampak Kemacetan Jakarta Sangat Besar Menurut Rano, kemacetan bukan hanya soal waktu terbuang di jalan, tetapi juga merugikan ekonomi. Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mencatat kerugian akibat macet di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun, atau setara enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama. "Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat," tegasnya. Transportasi Publik Jadi Solusi Utama Untuk mengurangi beban jalan, Rano menekankan peralihan moda transportasi menuju angkutan umum, termasuk melalui kehadiran Transjabodetabek. "Itulah kenapa kami membuat program Transjabodetabek. Berusaha mengurangi kepadatan lalu lintas dan mempermudah mobilitas. Kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus dibuka juga jalurnya, inilah saatnya kita berkolaborasi," ucapnya. Rano juga mengapresiasi kerja keras jajaran kepolisian, Dishub, Satpol PP, serta mitra transportasi publik yang terus berupaya menjaga kelancaran lalu lintas Jakarta. "Saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen, Jakarta mampu membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan inklusif demi mewujudkan kota global yang membanggakan," imbuhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan pentingnya inovasi teknologi untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di Jakarta.

Wagub DKI Rano Karno Ungkap Sistem AI Atasi Macet Jakarta: Turun Hingga 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/IMG-20240915-WA00361-3999634780.jpg" alt="Cawagub DKI Jakarta Rano Karno bersama Ketua Tim Pemenangan Lies Hartono atau Cak Lontong di Rumah Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cawagub DKI Jakarta Rano Karno bersama Ketua Tim Pemenangan Lies Hartono atau Cak Lontong di Rumah Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel berjanji akan berangkat kerja ke balai kota menggunakan Mass Rapid Transit (MRT) jika terpilih sebagai gubernur&nbsp;dalam Pilkada DKI Jakartap ada November. "Saya kan tinggal di Lebak Bulus. Saya sudah putuskan kalau saya terpilih saya mau ke balai kota naik MRT supaya turun di Bundaran HI, setelah itu baru mobil jemput di situ," kata Bang Doel saat ditemui usai dialog publik seni bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024&nbsp;di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat,&nbsp;Senin. Menurut Bang Doel, menaiki transportasi umum seperti MRT untuk berkegiatan dapat mengurangi beban transportasi kota. "Artinya kita akan cari cara supaya memperingan beban kota," katanya. Adapun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta, Bang Doel menyebut tergantung dari tempat tinggal bersangkutan. "Nanti kita lihat, karena tujuannya dari mana dong? Saya kan dari Lebak Blus, MRT nya kan ada di Lebak Bulus. Kalau ASN lain kan bisa dari mana-mana nih," katanya.&nbsp; Sementara itu, calon gubernur pasangan Bang Doel, Pramono Anung memberi tanggapan saat ditanya&nbsp;mengenai nomor urut, Pramono mempercayai bahwa nomor urut berapapun akan menguntungkan. "Saya sama bang Doel percaya bahwa nomor berapapun pasti akan membawa keberuntungan bagi kami berdua," kata Pramono menegaskan. (*)

Rano Karno atau Bang Doel berjanji akan berangkat kerja ke balai kota menggunakan Mass Rapid Transit (MRT) jika terpilih sebagai gubernur 

Rano Karno Jadi Berangkat Kerja Naik MRT kalau Terpilih Jadi Wagub DKI Dampingi Pramono Anung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-30-at-15.33.25-1.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sihol Hasugian/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sihol Hasugian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya usulan nama untuk dijadikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti partner kerjanya, Anies Baswedan kepada DPRD DKI Jakarta.  Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengusulkan enam nama terkait calon Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo. Tiga nama tersebut di antaranya adalah nama yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.  "Ya itu sudah diatur oleh ketentuan dari Kemendagri bahwa DPRD diberi kesempatan untuk mengusulkan tiga nama, sesuai dengan syarat-syarat, aturan yang ada. Kita hormati itu, terima kasih pada pemerintah pusat," ujar Ariza kepada wartawan, Kamis (1/8).  Ia menyatakan tidak akan turut campur masalah usulan nama Pj tersebut. Ariza menyerahkan semua usulan nama tersebut kepada DPRD yang memang sudah mendapatkan mandatnya untuk mengusulkan tiga nama.  "Teman-teman DPRD akan rapat internal, akan mengusungkan tiga nama. Siapakah itu? Kita akan serahkan pada teman-teman DPRD," pungkasnya.  Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan akan ada enam nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga di antaranya usulan atau dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.  “Mengenai mekanisme rekrutmen, mengenai mekanisme lebih demokratis tadi seperti apa, apa dibuat pilkada sendiri? Nggak mungkin pilkada Pj, karena mekanisme kita minta masukan nama dari DPRD,” kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (31/8) kemarin.  Mantan Kapolri ini menyampaikan, nama-nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi nantinya akan melewati tahap sidang kementerian/lembaga, termasuk KPK dan Polri. Sementara itu, Presiden Jokowi nantinya akan melakukan sidang tersendiri untuk menentukan Pj Gubernur.  “Jadi bukan ditentukan sendiri oleh presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini sudah cukup demokrasinya. Dari segi transparansi, lebih transparan, tidak otoriter,” papar Tito.

Wagub DKI Serahkan Usulan 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-09-11-at-12.58.37.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sudin Kominfotik Jakarta Selatan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sudin Kominfotik Jakarta Selatan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini tidak ada jual beli jabatan di pemerintah provinsi atau tingkat bawahnya di Jakarta seperti yang diisukan.  "Prinsipnya kami Pemprov DKI, pimpinan tidak melakukan dan tidak membenarkan hal tersebut," kata Riza di Jakarta, Rabu (24/8).  Riza juga memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan kembali informasi tersebut dan meneliti kebenarannya, bahkan dia menyebutkan Pemprov DKI tidak segan memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan hal tersebut. "Siapapun yang melakukan itu, yang tidak sesuai, tentu akan mendapatkan sanksi," ujar Riza.  Isu jual beli jabatan diembuskan oleh anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono yang menyatakan pihaknya menemukan ada praktik jual beli jabatan di kalangan Pemprov DKI Jakarta.  Bahkan anggota Komisi Bidang Pemerintahan di Kebon Sirih tersebut mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengklarifikasi dan menanggulangi hal tersebut.  "Jabatan lurah berpuluh-puluh tahun tidak bisa diisi karena takdir menarik jual beli jabatan. Saya sudah berapa kali (menemukan), orang itu berani mengatakan hanya digeser atau naik sedikit saja minta Rp60 juta. Supaya tuntas kita usul untuk dibentuk Pansus kepegawaian," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.  Isu jual beli jabatan, memang sudah merebak sejak lama di kalangan Pemprov DKI Jakarta, di mana pada Maret 2019 Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengungkapkan bahwa pihaknya menerima keluhan soal keberadaan jual beli jabatan untuk jabatan lurah dan camat.  Hal tersebut menguak setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada 25 Februari 2019. Pelantikan tersebut terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.  Gembong juga kala itu bahkan berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dia bahkan mengungkapkan pihaknya tidak ingin langsung menuduh BKD ataupun pihak-pihak terkait soal isu jual beli jabatan tersebut. "Kami mau klarifikasi dulu, tapi saya rasa dengan jumlah (jabatan yang dirombak) begitu banyak kemungkinan terjadi itu (minta tarif)," kata Gembong, Jumat (1/3/2019). (*)

Riza Patria Yakin Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Lingkup Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220408_112656.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta merespons kabar adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.  Ariza menyatakan akan memproses laporan terkait pungli yang terjadi di Disdik DKI. Ia mengatakan telah menginstruksikan inspektorat yang berhubungan untuk melakukan pengecekan, monitoting, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaku dan penerima pungli tersebut.  "Terima kasih pengawasan yang ada nanti dinas terkait untuk pengecekan, info seperti ini penting bagi kami untuk mematikan proses rekruitmen tidak hanya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, tapi harus bebas dari pungli," ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/8).  Ia menegaskan akan memberikan sanksi yang setimpal jika yang bersangkutan telah terbukti melakukan pungli di lingkungan Disdik. "Semua pelanggaran tindak yang tidak sesuai etika itu ada sanksi PNS, pegawai di Pemprov," katanya.  Namun begitu, ia belum dapat memastikan bahwa pelaku akan mendapatkan sanksi pidana. Ia mengaku akan menyelidiki lebih lanjut terkait pungli yang dilakukan. "Nanti akan kita lihat sejauh mana kasusnya ya, akan cek, memang harus hati-hati, lihat kebenarannya, nanti ada sanksi dari inspektorat," tegasnya.  Sebelumnya santer kabar beredar, penerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) dimintai pungli oleh oknum Disdik DKI. Diketahui SK tersebut diduga asli tapi palsu (aspal) tersebar dan ditandatangani oleh pejabat Disdik DKI Jakarta.  Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar mengatakan bahwa modus yang dilakukan oknum ASN Disdik DKI Jakarta tersebut adalah dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK KI.  "Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai kota bahwa SK Guru KKI yang diduga Aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," jelas Annas, Sabtu (21/8).  Annas menuding oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli tersebut sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW. Menurutnya, modus RW adalah dengan memberikan SK pengangkatan Guru KKI yang ternyata diduga aspal.  "Jelas ya modusnya diberikan SK ternyata diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," tegasnya. (*)  &nbsp;

Wagub DKI Pastikan Laporan Dugaan Pungli di Disdik Sudah Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220126195105-1.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan, kasus guru menganiaya murid di SMKN 1 sudah selesai melalui mediasi yang baik antara guru dan orang tua korban.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan sanksi kepada seorang tenaga pengajar di SMKN 1 Jakarta berupa mutasi dari SMKN 1 imbas dari kasus tersebut. "Guru tersebut mendapatkan sanksi di antaranya dimutasi ke tempat lain. Belum sampai seperti itu ya (dipecat)," ujar Riza di Jakarta, Sabtu (20/8).  Sementara untuk siswa yang berinisial RH, Riza menyebutkan, pihaknya menjamin bahwa siswa tersebut bisa melanjutkan sekolahnya sampai lulus. "Kami jamin, sekolah menjamin, dinas jamin, bahwa anak tersebut bisa sekolah di tempat yang sama dengan nyaman dan aman dan baik ke depan," katanya.  Kapolsek Sawah Besar AKP Patar Mula Bona mengatakan, jajarannya telah memeriksa guru yang mengajar mata pelajaran olahraga, diduga melakukan penganiayaan tersebut. "Beberapa saksi sudah diperiksa, guru yang bersangkutan juga telah diperiksa," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/8).  Selain guru berinisial HT, Patar mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa beberapa saksi yang meliputi pihak sekolah maupun murid SMKN 1 Jakarta. "Pihak sekolah (sudah diperiksa), kemudian dari kawan-kawan korban lebih dari lima orang, seingat saya sudah lebih lima orang saksi," katanya. (*)

Wagub DKI: Kasus Guru Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta sudah Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/jakarnaval.jpg2_.jpeg" alt="Event Jakarnaval untuk memperingati HUT DKI Jakarta ke-492 tahun. (Dok Kominfotik)" width="100%">
<figcaption>Event Jakarnaval untuk memperingati HUT DKI Jakarta ke-492 tahun. (Dok Kominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa tidak semua kegiatan dapat dilangsungkan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) atau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.  Ariza menyampaikan bahwa hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat ikut menggunakan arena bertaraf internasional tersebut. Ia mencontohkan kegiatan Jakarnaval yang diadakan pekan lalu.  "Ya Sirkuit Formula E itu kemarin memang dibuat permanen, tentu dapat dibuat kegiatan lainnya yang sesuai peruntukannya, jadi umpamanya Formula Eke depan bisa di situ, kegiatan seperti Jakarnaval bisa," ujarnya.  Menurutnya kegiatan kebudayaan semacam Jakarnaval dapat menggunakan sirkuit tersebut karena dianggap pantas dan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, kegiatan lain yang serupa dapat menggunakan fasilitas itu. "Mungkin kalau ada lari juga bisa, kegiatan yang tidak menggangu dan sesuai," lanjutnya.  Menurutnya, kegiatan yang di luar peruntukan sirkuit tersebut tidak bisa ikut menggunakannya karena faktor keamanan dan kenyamanan saat fasilitas tersebut digunakan. "Tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan di sirkuit tersebut, yang penting harus disesuaikan. Umpamanya kegiatan balap motor tidak bisa di situ, itu berbahaya kecuali sekedar trek lurus, mungkin bisa dimungkinkan," katanya.  Ia menegaskan, bahwa semua hal ada aturannya. Oleh sebab itu, Ariza meminta agar penggunaan fasilitas yang sudah dibangun pemerintah dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai aturan. "Jadi ada aturan yang harus dipahami," ucap dia. (*)  &nbsp;

Wagub DKI Tegaskan JIEC Hanya Boleh Dipakai untuk Acara Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WAGUB.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengaturan jam kerja untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman masih bersifat wacana.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi.  "Ini kan baru wacana. Saya kira bagus, wacana-wacana yang dirasa punya kecenderungan positif perlu dihidupkan, dibahas, dan didiskusikan bersama," ujarnya di hall utama Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (29/7).  Ariza menambahkan bahwa secara logika dan hitung-hitungan sederhana, usulan agar mengatur jam kerja itu memang mempunyai pengaruh untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun begitu, ia belum dapat memastikan seberapa efektif usulan tersebut kalau diaplikasikan. "Cuma seberapa besar pengaruhnya itu harus dihitung kembali dan dievaluasi," imbuhnya.  Selain itu, Ariza menyampaikan butuh waktu untuk membahas wacana pengaturan jam kerja. Hal itu karena ada banyak pihak yang perlu diajak diskusi untuk menerapkan kebijakan tersebut.  "Soalnya tentang jam kerja itu tidak cuma menyangkut pemerintah provinsi dan Polda Metro, tapi juga pemerintah pusat, pihak swasta, dan sebagainya," pungkasnya.  Namun begitu, Ariza memastikan akan terus mendalami dan membahas wacana tersebut dengan pihak terkait.  Sebelumnya, diketahui bahwa Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengusulkan agar diberlakukan pengaturan jam kerja di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Hal tersebut menurutnya akan efektif karena jam-jam rawan macet di DKI banyak disebabkan oleh warga yang akan sekolah dan dan bekerja di waktu yang sama.  &nbsp;

Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di DKI Masih Perlu Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220727_120147.jpg" alt="Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7)." width="100%">
<figcaption>Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat semakin dipadati pengunjung. Hal itu membuat kondisi jalan mengalami kemacetan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan tersebut.  Pria yang akrab disapa Ariza itu mengaku memerlukan waktu untuk mengatasi kemacetan dan keramaian yang terjadi di kawasan Dukuh Atas. Ia menyatakan belum ada keputusan untuk mengatur secara resmi kegiatan CFW.  "Tidak bisa serta-merta kita menggusur. Kalaupun mau direlokasi kan perlu disiapkan tempat yang terbaik," urainya kepada wartawan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7).  Wagub DKI itu menegaskan belum akan melakukan tindakan penertiban di lokasi CFW dilakukan. Oleh karena itu, ia masih terus mengimbau agar para pengunjung kawasan Dukuh Atas agar tertib dan tidak melakukan parkir liar. "Jangan parkir di bahu jalan, di jalur sepeda, apalagi di trotoar," ujarnya.  Selain itu, Ariza juga mengimbau untuk anak-anak yang masih sekolah agar tidak tiap hari datang ke tempat CFW. "Jangan pulang malem. Apalagi nanti ketinggalan kereta, tidur di sana," pungkasnya.  Selain karena pengunjung yang semakin ramai datang ke kawasan Dukuh Atas, parkir-parkir liar yang ada di bahu jalan dan trotoar memang terlihat memperparah kemacetan tersebut.  Sebelumnya, diketahui Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengangkut parkir liar yang mengambil bahu jalan di depan All Season Hotels, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, sekitar pukul empat sore, Selasa (26/7).  Hal itu membuat koordinator penjaga parkir di tempat tersebut murka dan meminta sekalian membubarkan kerumunan Citayam Fashion Week (CFW).  Rusman, 40, salah satu satpam di lokasi kejadian menyebutkan penyebab murkanya koordinator penjaga parkir itu adalah tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan dilakukan penertiban dan pengangkutan parkir liar.  "Ya emang ngamuk. Dia kan yang tanggung jawab parkir. Dia minta bubar kerumunan itu karena cuma yang parkir di sini yang diangkutin," imbuhnya.

CFW Timbulkan Kemacetan, Wagub DKI: Tidak Bisa Asal Gusur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-22.32.13.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ricky Prayoga/Antara</figcaption>
</figure>Jakarta Selatan - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap kompleksitas dalam skenario pemilu serentak 2024 dapat diantisipasi secara kelembagaan dengan lebih serius dan sistematis guna menjaga stabilitas. Menurutnya, kompleksitas yang dihadapi dalam skenario pemilu serentak 2024 membutuhkan antisipasi penanganan dan solusinya secara kelembagaan yang lebih serius dan sistematis.  “Dengan kesiapan yang matang dan disertai dengan evaluasi diri, insya Allah kita akan dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye hingga pemilu," ujarnya di Taman Eco Park Tebet, Senin (23/5).  Ariza mengatakan, hal ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan awareness atau kepedulian publik, sekaligus bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu secara aktif dan bertanggung jawab.  "Proses edukasi ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat mencegah dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Seperti halnya praktik politik uang yang kerap terjadi. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin kita bisa wujudkan yang terbaik dalam Pemilu 2024," jelasnya.  Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, kata Riza, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis selama empat tahun berturut-turut (quattrick) sejak tahun 2017 hingga 2020, walaupun dalam perjalanannya masih terjadi fluktuasi. Namun begitu, Jakarta sebagai kota kolaborasi yang dinamis tentunya akan terus berusaha menjaga kepercayaan itu.  "Apalagi, sebagai pusat bisnis, pusat media, dan perdagangan, Jakarta bisa disebut sebagai salah satu daerah yang paling banyak mendapatkan spotlight perhatian dari berbagai media terkait persiapan dan kelangsungan pelaksanaan pemilu," ungkapnya.  Ia memandang, segala sesuatu yang berkaitan untuk mendukung kelangsungan pemilu harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, hingga pemutakhiran data pemilih yang selalu menjadi perhatian oleh pengamat.  Pada kesempatan yang sama, Wagub Ariza menegaskan bahwa Pemeprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Ia juga memberikan dukungan semangat kepada para Pengawas Pemilu 2024 dan semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan Pemilu secara optimal.  "Sehingga nantinya dapat terlaksana dengan lancar, demokratis dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah dalam bekerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat bertugas seluruh jajaran pengawasan pemilu dari tingkat daerah maupun nasional. Semoga kinerja baik yang tengah diupayakan selalu diridhoi oleh Allah SWT dan menuai hasil yang diharapkan," tuturnya.  Di sampinng itu, Wagub Ariza turut mengapresiasi inisiatif dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengadakan apel tersebut sebagai bentuk langkah awal pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.  Hal itu berarti tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Dengan beban tugas dan target melaksanakan rencana pemilu yang tinggi, lanjutnya, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dan menuntut perhatian semua pihak, khususnya penyelenggara Pemilu.  "Tidak terasa, kita akan segera menyongsong kembali pesta demokrasi di tahun 2024. Dua tahun lagi akan akan menjadi momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Untuk pertama kali, dan satu-satunya di dunia, Indonesia akan menyelenggarakan Pemlilu dan Pilkada secara serentak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum ditetapkan hari pemungutan suara," pungkasnya.

Wagub Ariza Minta Persiapan Pemilu 2024 Dilaksanakan Secara Matang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wagub dki

Berita Terkini