<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/New-Project-21-1186124786.jpg" alt="Menangkap ular di permukiman warga jadi salah satu tugas damkar DKI Jakarta. pemprov DKI Jakarta akan merekrut 1.000 personel damkar tahun ini, dijamin bebas pungli. (Disgulkarmat DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Menangkap ular di permukiman warga jadi salah satu tugas damkar DKI Jakarta. pemprov DKI Jakarta akan merekrut 1.000 personel damkar tahun ini, dijamin bebas pungli. (Disgulkarmat DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta membuka rekrutmen 1.000 personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) untuk formasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Rekrutmen dipastikan berlangsung terbuka, gratis, dan sepenuhnya online. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, proses seleksi damkar itu akan diawasi ketat untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di lapangan. &ldquo;Udah pasti lah itu (Pungli) kami hindari. Makanya, kenapa PPSU dan PJLP ini kami ketatin. Kita tahu dan dengar sendiri masih ada yang coba main-main di beberapa kecamatan dan kelurahan,&rdquo; ujar Rano yang juga dikenal dengan julukan "Bang Doel" itu. Karena itu, dia memastikan bahwa meski proses rekrutmen dilakukan secara online, keputusan akhir terkait seleksi tetap akan berada di tangan Gubernur Pramono Anung dan dirinya sebagai wakil gubernur. Selain itu, Rano juga juga mengimbau masyarakat untuk melapor bila menemukan indikasi pungli atau penyimpangan dalam proses pendaftaran. Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Bayu Meghantara menuturkan, kebutuhan formasi tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi, dengan total 1.000 posisi yang tersedia. &ldquo;Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam. Proses seleksi akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional,&rdquo; kata Bayu. <h2>Rincian Kebutuhan Formasi Damkar per Wilayah Jakarta</h2> <ul> <li>Jakarta Barat 202 formasi&nbsp;</li> <li>Jakarta Pusat 187 formasi</li> <li>Jakarta Selatan 211 formasi</li> <li>Jakarta Timur 219 formasi</li> <li>Jakarta Utara 181 formasi</li> </ul> Bayu menjelaskan, perekrutan itu dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas layanan darurat di Jakarta. &nbsp;Senada dengan Wagub Rano, Bayu juga menyebutkan bahwa proses seleksi itu akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional. &ldquo;Kami mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berkontribusi langsung menjaga keselamatan kota. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi misi kemanusiaan,&rdquo; imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara daring, Wagub Rano Karno jamin bebas pungli.

Pemprov DKI Jakarta rekrut 1.000 Personel Damkar, Wagub Rano Karno Pastikan Bebas Pungli, Ini Rincian Formasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/yy1zoLHWhRD7yS6tyBwE5Etz5VhgkS8PmoA7WbCU-1-275610659.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menghadiri perayaan malam Muda Mudi di Jakarta Fair Kemayoran, Sabtu (21/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menghadiri perayaan malam Muda Mudi di Jakarta Fair Kemayoran, Sabtu (21/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langit Kemayoran malam tadi mendadak gemerlap. Pesta kembang api spektakuler mewarnai perayaan Malam Muda Mudi di Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu malam (21/6). Pesta yang jadi bagian dari rangkaian HUT ke-498 Jakarta ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso alias Bang Yos. Pengunjung pun tumpah ruah di arena Jakarta Fair. &ldquo;Insya Allah Jakarta Fair sampai 13 Juli 2025 bisa berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Wagub Rano di lokasi. Menurut Rano, Jakarta Fair tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan libur sekolah. Ia yakin PRJ 2025 akan menjadi destinasi utama pelajar dan keluarga di ibu kota untuk mengisi waktu liburan. Tak hanya hiburan, Jakarta Fair juga menjadi ajang perputaran ekonomi yang sangat besar. Rano menyebut hampir 80 persen peserta yang meramaikan PRJ berasal dari pelaku UMKM. &ldquo;Memang kalau di Jakarta Fair segmennya adalah UMKM, tapi ini luar biasa. Tadi saya dengar pengunjungnya (tahun lalu) 6,5 juta orang dan nilai transaksi keuangannya mencapai Rp 7 triliun lebih,&rdquo; ungkap Rano. Dalam kesempatan itu, Wagub Rano juga menyampaikan apresiasi kepada Bang Yos yang hadir langsung ke lokasi. Bagi Pemprov DKI Jakarta, kehadiran mantan gubernur Jakarta periode 1997&ndash;2007 itu memberi banyak masukan berharga. &ldquo;Kami ini kan baru lima bulan, tapi 97 persen program sudah hampir kami selesaikan. Kami baru merencanakan program untuk di tahun 2026. di situlah infrastruktur besar akan kami mulai,&rdquo; tegas Rano. Ia juga mengungkapkan ambisinya bersama Gubernur Pramono Anung untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota modern dengan berbagai program unggulan. &ldquo;Mudah-mudahan bisa dipertahankan (capaian Jakarta Fair), tapi saya yakin di tahun ini bisa lebih,&rdquo; kata Rano. Ia pun mengungkapkan rencana Jakarta yang akan dikembangkan menjadi kota perfilman (cinema city), dilengkapi taman-taman baru, dan memperbanyak armada TransJabodetabek. Sementara itu, Bang Yos juga menyoroti usia Jakarta yang akan menyentuh angka 500 tahun dalam dua tahun ke depan. Ia mengingatkan pentingnya kesinambungan pembangunan antar Gubernur. &ldquo;Menurut saya ya, perkembangan dari gubernur ke gubernur itu harus dilanjutkan. Memang membangun kota besar ini nggak mungkin satu periode ya,&rdquo; ucap Bang Yos. Ia juga menekankan bahwa persoalan klasik seperti banjir dan macet masih jadi tantangan utama ibu kota. Ia pun memberikan saran konkret terkait solusi banjir yang menurutnya harus diatasi lintas provinsi. &ldquo;Karena aliran sungai kita dialiri dari tiga provinsi. Harus ada keterlibatan pusat dan blue print-nya sudah ada, di hulu itu di Depok sana sudah ada ya, membelokkan sungai itu sebelum masuk Jakarta,&rdquo; katanya. Untuk kawasan hilir, Bang Yos menilai normalisasi sungai harus segera dituntaskan, tapi tetap memperhatikan hak-hak warga. &ldquo;Normalisasi belum selesai, saya lihat normalisasi sungai masih jauh dari harapan, kerjaan besar. Harus dimulai dengan risiko, tapi harus dengan cara-cara manusiawi karena di sana ada penghuni liar. Ya tapi mereka warga DKI jadi tanggung jawab Gubernur,&rdquo; imbuhnya.

Perayaan Malam Muda Mudi di Jakarta Fair 2025 dihadiri oleh pejabat daerah dan diwarnai pesta kembang api.

Meriah! Wagub Rano Karno dan Bang Yos Hadiri Pesta Kembang Api Malam Muda-Mudi di Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IMG-20250604-WA0010-4242641716.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bersama Wakil Ketua DPR DKI Jakarta, Ima Mahdiah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bersama Wakil Ketua DPR DKI Jakarta, Ima Mahdiah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tercatat nyaris menyentuh Rp 73 triliun. Hal ini diungkap langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6). &ldquo;Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 72,95 triliun atau 97,34 persen dari target sebesar Rp 74,94 triliun,&rdquo; ujar Wagub Rano. Pendapatan tersebut terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hingga pendapatan transfer yang sah. Tak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah pun tercatat cukup tinggi. Realisasi belanja daerah 2024 mencapai Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari total anggaran. Dana itu digunakan untuk belanja operasional, seperti gaji pegawai, jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, hingga bantuan keuangan antarpemerintah daerah. &ldquo;Belanja daerah juga dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti penanggulangan banjir, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan percepatan penurunan stunting,&rdquo; papar Wagub Rano. Selain itu, ia menegaskan bahwa anggaran juga digelontorkan untuk mengatasi kemacetan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di ibu kota. Dari sisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan mencapai Rp 9,34 triliun, dengan Rp 6,54 triliun di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2023. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, yang digunakan untuk penyertaan modal ke BUMD strategis milik Pemprov. &ldquo;BUMD yang menerima penyertaan modal antara lain PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI, PT MRT Jakarta, dan PT Penjamin Kredit Daerah. Adapun Silpa TA 2024 sebesar Rp 4,43 triliun,&rdquo; ungkapnya. Jakarta juga mencatat kekuatan aset luar biasa. Neraca daerah menunjukkan nilai aset mencapai Rp 745,95 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp 18 triliun. Ekuitas Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2024 pun mengesankan, yaitu sebesar Rp 727,95 triliun. Sementara arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan tercatat Rp 2,12 triliun sepanjang tahun 2024. &ldquo;Kami berharap Dewan dapat membahas lebih lanjut dan memberikan persetujuan terhadap Raperda ini agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,&rdquo; imbuh Wagub Rano.

Realisasi APBD DKI Jakarta 2024 hampir mencapai Rp73 triliun, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan angka signifikan.

Realisasi Keuangan Jakarta 2024 Tembus Rp 72 Triliun, Wagub Rano Karno Jelaskan Penggunaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/weoPxG0MCMYEgHjMg7FltwJAyBEjyl200Yw5ClgU-3666722390.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung proses pengambilan PIN dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 di tiga SMA Negeri (SMAN) di Surabaya, Senin (9/6). Masing-masing SMAN 5, SMAN 2, dan SMAN 1 Surabaya. Dalam peninjauan di SMAN 5 Surabaya, Emil menemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai rapor siswa dengan data yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Temuan ini menjadi sorotan karena bisa berdampak langsung pada validitas data saat proses seleksi penerimaan siswa baru. &ldquo;Ternyata ada perbedaan antara nilai rapor dan yang tercantum di Dapodik. Kalau tidak sesuai, yang dirugikan siswa. Kalau sama, tinggal tarik datanya saja,&rdquo; ujar Emil usai memantau antrean pengambilan PIN di SMAN 5 Surabaya. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan Kepala SMAN 5 Surabaya Sukirin Wikanto, Emil menilai perlu ada tahapan verifikasi tambahan dalam proses ini. Langkah tersebut dianggap penting demi menjaga akurasi dan keadilan bagi semua calon peserta didik.&nbsp;&ldquo;Memang ada tahapan ekstra, tapi ini bentuk upaya memastikan data yang dipakai benar-benar akurat. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak,&rdquo; tegasnya. Emil juga menyinggung penggunaan nilai rapor semester 1 hingga 5 untuk jalur akademik di SPMB. Menurut dia, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi siswa dari SMP yang tidak memiliki indeks prestasi tinggi. &ldquo;Standar penilaian di tiap SMP berbeda. Bisa jadi soal ujiannya lebih mudah di satu sekolah, dan itu berpengaruh ke nilai. Ada unsur subjektivitas yang harus kita perhatikan,&rdquo; ujarnya. Terkait upaya pembenahan sistem, Emil menegaskan bahwa hal tersebut tidak cukup ditangani di level provinsi. Ia menyebut peran pemerintah pusat sangat krusial, terutama dengan adanya wacana penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk jalur prestasi oleh Kementerian Pendidikan. &ldquo;Kalau mau membenahi sistem secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari provinsi. Harus melibatkan pemerintah pusat. Kita tunggu dan ikuti perkembangan wacana TKA yang sedang dirancang,&rdquo; imbuhnya

Wakil Gubernur Emil Dardak meninjau pengambilan PIN SPMB Jatim 2025, temukan ketidaksesuaian data rapor di Surabaya.

Temukan Selisih antara Nilai Rapor dan Dapodik di SPMB Jatim 2025, Wagub Emil Dardak: yang Dirugikan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/sby-1-2809534322.jpg" alt="Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih belum menemukan solusi terkait jaringan listrik yang dipadamkan oleh pengelola Rusunawa Gunungsari, delapan orang perwakilan dari 68 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di rusunawa tersebut akhirnya menemui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, pada Kamis (11/1). Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), tujuan utama mereka menemui Wakil Gubernur Jawa Timur itu adalah untuk meminta solusi terkait permasalahan mereka. Dalam pertemuannya, beberapa warga penghuni&nbsp; Rusunawa Gunungsari mulai mengeluarkan keluh kesahnya. Koordinator warga Rusunawa Gunungsari, Bayu Kuntoro mengatakan, aliran listrik untuk 68 dari 260 warga penghuni Rusunawa Gunungsari dipadamkan oleh Cipta Karya selaku pengelola rusunawa. Pemadaman itu sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Diketahui, pemadaman terhadap 68 unit di Rusunawa Gunungsari itu terjadi karena para penghuni menunggak sewa rusunawa selama dua tahun. Rata-rata, ke-68 warga itu merupakan warga eks stren Kali Jagir yang sulit bekerja setelah mereka di relokasi. Mereka yang listriknya dipadamkan ini sudah tinggal di Rusunawa Gunungsari sejak tahun 2011. &ldquo;Rata-rata yang menunggak ini warga eks stren Kali Jagir. Setelah direlokasi dari Jagir, banyak yang tidak bisa bekerja. Kerjanya serabutan. Ada yang jual nasi bungkus, ojek online tapi sepi order, akhirnya menunggak sewa. Selama ini tidak ada pembicaraan dari Dinas Sosial maupun pengelola,&rdquo; jelas Bayu. Menurutnya, pihak pengelola sangat sulit diajak bicara secara baik-baik untuk mencari solusi. Pengelola rusunawa tersebut ingin langsung dibayar lunas dan tak boleh dicicil. &ldquo;Bahkan, ada yang sudah membayar Rp 2 juta dengan harapan listriknya bisa nyala, tetap saja gak ada solusi. Padahal, warga itu nyari uangnya dari utang sana-sini,&rdquo; imbuhnya. Bayu juga mengungkapkan bahwa, berbagai solusi sudah diupayakan oleh 68 penghuni tersebut. Mulai dari menemui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.&nbsp; &ldquo;Tapi gak mau ditemui. Maunya lunas,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Hendro, salah satu warga Rusunawa Gunungsari, berharap agar harga sewa yang sempat dinaikan menjadi Rp295 ribu dari yang awalnya Rp 235 ribu itu bisa diturunkan kembali.&nbsp; &ldquo;Lha wong Rp 235 ribu saja kita keberatan kok malah dinaikkan,&rdquo; ujarnya. Merespon hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya telah menelpon Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kondisi sebenarnya. &ldquo;Pak Kadis siap dari 260 penghuni, hampir 200 warganya siap memenuhi kewajiban. Nah, versi tim kami untuk yang 68 warga ini jika diberikan keistimewaan, maka tidak adil bagi warga lainnya,&rdquo; ungkap Emil. Menurut Emil, 68 warga yang listriknya dipadamkan itu dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sehingga, dirinya meminta agar Dinsos dapat membantu mencarikan solusi untuk ke-68 warga rusunawa tersebut. &ldquo;Kami juga menjaga apa yang sudah disepakati oleh warga yang hampir 200 ini terdemotivasi untuk memenuhi kewajiban hunian. Nah, untuk yang 68 ini kalau memang sudah konkret kondisinya, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah,&rdquo; jelas Emil.

Delapan orang perwakilan dari 68 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Rusunawa Gunungsari menemui Wagub Jawa Timur, Emil Dardak

Nunggak Bayar Sewa dan Listrik Dipadamkan Selama 1,5 Bulan, Penghuni Rusunawa Gunungsari Mengadu ke Wagub

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/sby-1-2809534322.jpg" alt="Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Delapan orang perwakilan dari 68 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Rusunawa Gunungsari, Surabaya, menemui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, seusai rapat paripurna&nbsp;pada&nbsp;Kamis (11/1). Mereka meminta solusi dari Wagub Emil Dardak terkait jaringan listrik di unitnya yang dipadamkan oleh pengelola Rusunawa Gunungsari milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.&nbsp; Koordinator warga Rusunawa Gunungsari, Bayu Kuntoro mengatakan&nbsp;bahwa karena 68 dari 260 warga penghuni Rusunawa Gunungsari menunggak sewa rusunawa selama dua tahun,&nbsp;selama 1,5 bulan ini aliran listrik untuk 68&nbsp;warga tersebut dipadamkan oleh Cipta Karya selaku pengelola rusunawa.&nbsp; &ldquo;Rata-rata yang menunggak ini warga eks stren Kali Jagir. Setelah direlokasi dari Jagir, banyak yang tidak bisa bekerja. Kerjanya serabutan. Ada yang jual nasi bungkus, ojek online tapi sepi order, akhirnya menunggak sewa. Selama ini tidak ada pembicaraan dari Dinas Sosial maupun pengelola,&rdquo; jelas Bayu&nbsp;yang dilansir dari Radar Surabaya.&nbsp; Menurutnya, pihak pengelola sulit diajak bicara baik-baik untuk mencari solusi, karena mereka ingin langsung dibayar lunas dan tak boleh dicicil.&nbsp; &ldquo;Bahkan, ada yang sudah membayar Rp2 juta dengan harapan listriknya bisa nyala, tetap saja gak ada solusi. Padahal, warga itu nyari uangnya dari utang sana-sini,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.&nbsp; Berbagai solusi sudah diupayakan oleh para penghuni, termasuk menemui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.&nbsp; &ldquo;Tapi gak ditemui. Maunya lunas,&rdquo;&nbsp;terangnya.&nbsp; Rata-rata warga yang listriknya dipadamkan ini sudah tinggal di Rusunawa Gunungsari sejak tahun 2011.&nbsp; Hendro, warga Rusunawa Gunungsari, juga berharap tarif rusunawa diturunkan. Harga sewa awalnya untuk lantai 1 sekitar Rp235 ribu kemudian naik Rp60 ribu jadi Rp295 ribu.&nbsp; &ldquo;Lha wong Rp235 ribu saja kita keberatan kok malah dinaikkan,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, seusai menemui warga mengatakan&nbsp;bahwa&nbsp;pihaknya sudah menelepon Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kondisi sebenarnya.&nbsp; &ldquo;Pak Kadis siap dari 260 penghuni, hampir 200 warganya siap memenuhi kewajiban. Nah, versi tim kami untuk yang 68 warga ini jika diberikan keistimewaan, maka tidak adil bagi warga lainnya,&rdquo;&nbsp;ungkap Emil.&nbsp; Dia mengakui 68 warga itu dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sebab itu, Emil meminta Dinsos untuk membantu mencarikan solusi.&nbsp; &ldquo;Kami juga menjaga apa yang sudah disepakati oleh warga yang hampir 200 ini terdemotivasi untuk memenuhi kewajiban hunian. Nah, untuk yang 68 ini kalau memang sudah konkret kondisinya, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp;***

Warga Rusunawa Gunungsari Surabaya, temui Wagub Emil Dardak terkait pembayaran sewa yang molor hingga listrik dipadamkan.

Nunggak Bayar Sewa hingga Listrik Dipadamkan, Perwakilan Rusunawa Gunungsari Temui Wagub Emil Dardak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wagub-sumbar-ajak-pramuka-perangi-narkoba-dan-tolak-lgbt_m_172190.jpeg" alt="Wagub Sumbar, Nasrul Abit ketika memberikan paparan usai terpilih secra aklamasi sebagai ketua Kwarda pramuka Sumbar Periode 217 - 2022, Sabtu (2/12) malam." width="100%">
<figcaption>Wagub Sumbar, Nasrul Abit ketika memberikan paparan usai terpilih secra aklamasi sebagai ketua Kwarda pramuka Sumbar Periode 217 - 2022, Sabtu (2/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit terpilih menjadi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) 03 gerakan pramuka Sumbar periode 2017-2022 mendatang. Hal ini ditetapkan Ketua Presidium Maigus Natsir dalam rapat paripurna Musyawarah Daerah (Musda) Kwarda Pramuka Sumbar, Sabtu (2/12) malam. Dalam paparannya Nasrul berharap, Kwarda Pramuka mampu memberikan kontribusi nyata dan saling bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan, terutama dalam gerakan sosial. "Saya belum berpengalaman banyak tentang perkembangan pramuka khususnya di Sumbar. Tentunya perlu dukungan bersama. Saya harap, Kwarda dan Kwarcab hingga Kwarnas dapat membangun koordinasi yang baik, agar apa yang kita rencanakan dan kita inginkan tercapai dengan baik pula," katanya usai terpilih menjadi komandan pramuka Sumbar secara aklamasi. Nasrul mengatakan, ada beberapa hal yang cukup mendesak dan mesti digiatkan pramuka. Pertama, pramuka harus ikut serta memerangi narkoba yang sudah kian merusak generasi Sumbar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kedua, pramuka mesti mengajak generasi muda agar tidak terjebak perilaku pornografi yang sudah kian meluas di jaringan internet. Kemudian, pramuka harus menolak tegas perilaku LGBT di Sumbar. Sebab, selain tidak sesuai dengan adat dan budaya di Sumbar, perilaku LGBT akan merusak mental generasi Bangsa. "Saya akan tetap tegas dan terang-terangan menolak LGBT di Sumbar. Saya berharap, pramuka juga tegas memerangi hal itu," tandasnya. Nasrul berkomitmen akan terus mendukung kegiatan Kwarcab kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tidak hanya itu saja, pihaknya akan ikut serta mengamankan konsumsi pangan di tengah-tengah masyarakat. "Mari terus kita galakkan semangat peduli terhadap pembangunan dan kesehatan masyarakat," katanya. Di sisi lain, Nasrul juga menyinggung soal pengelolaan keuangan di tubuh pengurus pramuka. Wagub berpesan, agar setiap pengurus dan anggota selalu terbuka dan berdiskusi sehat, baik soal anggaran maupun program. "Jangan lempar persoalan di dalam tubuh Pramuka ke Facebook, dan lain-lain. Kalau ada yang kurang berkenan, mari kita duduk bersama dan bicaranya dengan baik," pungkasnya.

Wagub Sumbar Ajak Pramuka Perangi Narkoba dan Tolak LGBT

wagub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wagub

Berita Terkini