<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kabid-Humas-Polda-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak lama usai konflik pertambangan di Wadas, Sukoharjo, Jawa Tengah memanas, akun twitter @wadas_melawan mendadak diblokir atau suspend. Tak sedikit warganet menuding Polri di balik hal ini.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membantah pihaknya terlibat dalam pemblokiran akun @wadas_melawan. Sebab, Polri tidak memiliki kewenangan tersebut.  "Perlu kami jelaskan bahwa Polda Jateng dalam hal ini subditsiber Ditreskrimsus tidak seperti yang dituduhkan. Polri tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk men-suspended akun media sosial apapun," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).  Iqbal mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menanyakan langsung kepada penyedia layanan. Merujuk pada kebijakan pengelola Twitter, Akun dapat terkena suspend karena melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh penyedia platform  "Silakan berfikir positif dan tidak asal melayangkan tuduhan. Pahami juga regulasi penyedia layanan. Agar tuduhan tidak salah sasaran dan berujung sebagai fitnah," jelas Iqbal.  Sebelumnya, pemerintah berencana membangun Bendungan Bener. Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, wilayah Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit bagi material pembangunan Bendungan Bener. Total lahan yang dibutuhkan untuk penambangan dan bendungan adalah 145 hektare. Sekitar 8,64 hektare digunakan sebagai akses menuju pertambangan.  Namun, rencana penambangan itu ditolak sebagian warga Wadas. Pengukuran lahan tambang terbuka alias kuari pada Selasa (8/2) lalu berlangsung panas. Warga yang menolak berusaha menghalangi pengukuran. Ratusan aparat diterjunkan untuk mengamankan tim pengadaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Puluhan warga penolak penambangan ditangkap.  Sebanyak 67 warga Desa Wadas yang ditangkap polisi di Mapolres Purworejo akhirnya dibebaskan pada Rabu (9/2). Tiga orang masih menjalani penyidikan karena dianggap sebagai provokator. Rombongan warga diantar dengan menggunakan dua bus ke kompleks Masjid Nurul Huda di Desa Wadas.

Akun @wadas_melawan Diblokir, Polri Klaim Tidak Terlibat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/waduk-bener.jpg" alt="Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengawasan publik terhadap kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dikabarkan sangat terbatas. Bahkan, aparat kepolisian dikabarkan melakukan sweping terhadap warga maupun media massa yang mendokumentasikan area di Desa Wadas.  "Situasi di Wadas sendiri masih belum tahu bagaimana, pengawasan publik sangat terbatas sekali. Bahkan media pun dilarang untuk mendokumentasikan, itu terjadi juga terhadap warga yang ditangkap," kata pengacara publik dari LBH Jogjakarta, Julian Dwi Prasetya dalam konferensi pers, Rabu (9/2).  Julian mengungkapkan, saat ini kondisi warga di Desa Wadas sangat ketakutan. Terlebih, banyak dari warga desa turut diamankan aparat kepolisian.  "Kondisinya warga masih banyak yang ketakutan di dalam rumah," ucap Julian.  Menurut Julian, tindakan warga yang menolak proyek penambangan quarry untuk Bendungan Bener bukan hanya sebatas pro dan kontra. Tetapi tanah tersebut dinilai memiliki manfaat bagi warga desa, untuk keberlangsungan hidup mereka.  "Tanah tersebut memiliki manfaat bagi anak cucu, dan pekerja yang ikut menanam. Sehingga kalau ada penyempitan persoalan, itu nggak paham," cetus Julian.  Terpisah, Polda Jawa Tengah tak menampik melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga di Desa Wadas. Polisi beralasan, mereka yang ditangkap karena membawa senjata tajam dan memprovokasi hingga terjadinya kerusuhan.  "Jadi kebetulan pas pengukuran terlihat membawa senjata tajam, kemudian mereka ada yang memprovokasi makanya diamankan dan sekarang baru diinterogasi di Polsek Bener,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy, Selasa (8/2).  Kendati demikian, Iqbal belum bisa mengkonfirmasi jika pihak-pihak yang diamankan ini seluruhnya warga Wadas atau ada dari pihak luar. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan.  "Yang pasti tadi yang diamankan adalah orang yang berkerumun di sana karena sempat mau bertemu dengan massa yang pro, tapi semuanya lancar,” ucap Iqbal menandaskan.

Pengawasan Publik di Wadas Terbatas, Aparat Sweping HP Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, mempertanyakan pengerahan ratusan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah di Desa Wadas, Purworejo. Terlebih sampai puluhan warga setempat yang ditangkap oleh aparat polisi.  Adapun penangkapan terhadap puluhan warga Desa Wadas, Puworejo oleh polisi lantaran menolak pembangunan proyek Waduk Bener.  "Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (9/2).  Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, pengerahan aparat polisi dalam jumlah yang besar seperti itu seperti jaman Orde Baru silam. Karena konflik sosial tanpa adanya ancaman kerusuhan harus diselesaikan dengan cara polisi masuk ke perkampungan warga dengan membawa persenjataan lengkap.  "Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo jaman Orde Baru dulu," tegasnya.  Arsul menuturkan, seharusnya dalam mengawal pembangunan itu dilakukan aparatur bukan dengan pengerahan ratusan anggota Polri. Namun lebih mengedepankan pendekatan-pendakatan informal dengan masyarakat.  "Apalagi dengan semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, maka penindakan aparatur dan upaya paksa mestinya dihindarkan," ungkapnya.  Karena itu, sebaiknya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa berdialog dengan Warga Desa Wadas, Purworejo. Bukan malah mendatangi mereka dengan persenjataan lengkap.  "Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima, maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," tuturnya.  Sebelumnya, Staf Divisi Kampanye dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengatakan, ratusan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/1).  Dhanil Al Ghifary menyebut ratusan aparat masuk ke Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap.  Dhanil mengatakan ratusan aparat itu melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.  Dhanil mengungkapkan, aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat setempat.  Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan 'Alerta' atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2).  Adapun, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap.

Arsul Sani: Pengerahan Ratusan Polisi ke Desa Wadas Seperti Orde Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/waduk-bener.jpg" alt="Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut, sebanyak 60 warga di desa Wadas, Jawa Tengah diduga ditangkap oleh aparat kepolisian. Padahal, para warga sedang melakukan doa bersama.  "Penangkapan terhadap sekitar 60 warga dilakukan oleh kepolisian pada saat warga sedang melakukan istighosah (doa bersama). Warga yang sedang melakukan istighosah tiba-tiba dikepung dan ditangkap," kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin dalam keterangannya, Rabu (9/2).  YLBHI juga menyesalkan, tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang melakukan sweping terhadap warga. Mereka tak luput dilakukan penangkapan.  "Kepolisan juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga," ucap Zainal.  Zainal menyesalkan narasi Polda Jawa Tengah yang menangkan warga dengan alasan provokasi dan membawa senjata tajam. Tapi pada faktanya, informasi dari warga, polisi mengambil alat-alat tajam seperti arit, serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek (anyaman bambu).  "Berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi," tegas Zainal.  Zainal juga menyesalkan, tindakan aparat yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi tugas Pengacara Publik LBH Jogjakarta yang akan memberikan bantuan hukum terhadap warga yang ditangkap. Pihak kepolisian beralasan, pendampingan hukum tidak bisa dilakukan, karena sedang dilakukan proses interogasi dan berdalih ada satu orang terpapar covid-19.  "Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, Kepolisian justru melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Pengacara Publik LBH Jogjakarta. Selain itu di lapangan juga didapati kekerasan secara fisik yang dialami oleh pengacara LBH Jogjakarta yang mendapatkan penganiayaan berupa pukulan beberapa kali. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945, Undang-undang Bantuan Hukum, Undang-undang Advokat, dan KUHAP," cetus Zainal.  Polda Jawa Tengah mengkonfirmasi telah mengamankan sejumlah orang dari lokasi pengukuran tanah untuk proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka diamankan karena membawa senjata tajam dan memprovokasi terjadinya kerusuhan.  “Ada 23 orang yang sudah diamankan, jadi kebetulan pas pengukuran terlihat membawa senjata tajam, kemudian mereka ada yang memprovokasi makanya diamankan dan sekarang baru diinterogasi di Polsek Bener,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/2).  Kendati demikian, Iqbal belum bisa mengkonfirmasi jika pihak-pihak yang diamankan ini seluruhnya warga Wadas atau ada dari pihak luar. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan.  "Yang pasti tadi yang diamankan adalah orang yang berkerumun di sana karena sempat mau bertemu dengan massa yang pro, tapi semuanya lancar,” jelasnya.

60 Warga Desa Wadas Diduga Ditangkap Aparat Saat Istighosah

Wadas Melawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wadas Melawan

Berita Terkini

Akun @wadas_melawan Diblokir, Polri Klaim Tidak Terlibat

Pengawasan Publik di Wadas Terbatas, Aparat Sweping HP Warga

Arsul Sani: Pengerahan Ratusan Polisi ke Desa Wadas Seperti Orde Baru

60 Warga Desa Wadas Diduga Ditangkap Aparat Saat Istighosah

Download Aplikasi JawaPos.com