<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Doping-dalam-dunia-olahraga-43560377.jpg" alt="Ilustrasi doping dalam dunia olahraga. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi doping dalam dunia olahraga. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) optimistis menghadapi 2026 dengan dukungan anggaran negara&nbsp;memadai dan tepat waktu setelah lepas dari ancaman sanksi dari&nbsp;Badan Anti-Doping Dunia (WADA), dikutip dari ANTARA. Ketua Umum IADO Gatot S Dewa Broto mengatakan pengalaman sepanjang 2025, di mana&nbsp;IADO sempat terancam hukuman&nbsp;WADA akibat keterbatasan dan keterlambatan anggaran, menjadi pelajaran penting. &ldquo;Jika kondisi seperti tahun 2025 kembali terulang, risikonya sangat besar. Dengan anggaran yang terlambat atau sangat terbatas, akan sulit menghindari potensi sanksi WADA,&rdquo; kata Gatot dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu. Gatot menegaskan tugas IADO tidak hanya mencakup pengambilan sampel doping, tetapi juga edukasi, pengumpulan informasi, penanganan dugaan pelanggaran doping, serta memastikan seluruh kegiatan sesuai World Anti-Doping Code. &ldquo;IADO berkomitmen menjalankan seluruh tugas sesuai ketentuan internasional untuk menjaga reputasi olahraga Indonesia,&rdquo; ujar dia. Dia berharap koordinasi dan dukungan pemerintah pada 2026 dapat berjalan lebih baik agar Indonesia tidak kembali menghadapi ancaman sanksi yang berpotensi mengganggu partisipasi dan simbol kenegaraan pada ajang olahraga internasional.

Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) optimistis menghadapi 2026 dengan dukungan anggaran negara memadai dan tepat waktu.

Lepas dari Ancaman Sanksi WADA, IADO Optimistis Hadapi 2026

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/yi5foT2H9QNQIAZn3ShpjDq1J9ozbjsM4z1I7JKU-copy-2596290988.jpg" alt="Menpora Dito Ariotedjo saat menanggapi sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada PSSI terkait adanya diskriminasi. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menpora Dito Ariotedjo saat menanggapi sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada PSSI terkait adanya diskriminasi. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rr:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, buka suara mengenai teguran dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) terkait tak berjalannya operasional tes yang ada di Indonesia oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). Ia menyebut pihaknya sedang dalam tahap komunikasi dengan WADA. Indonesia mendapatkan surat teguran dari WADA pada pekan lalu. Surat dikirimkan karena program anti-doping yang tidak berjalan secara berkelanjutan di Indonesia. Surat dikirim WADA per Kamis (28/8) dan ditandatangani langsung oleh Direktur WADA Asia/Ocenia, Yaya Yamamoto. Teguran ini harus cepat disikapi dengan baik oleh Indonesia. Sebab, jika tidak, maka sanksi bisa saja diterima oleh Indonesia seperti yang pernah terjadi pada 2021. Pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun langsung bertindak. Menpora Dito mengaku sudah berkomunikasi dan melayangkan surat kepada WADA demi menghindari hal-hal tak diinginkan. "Komunikasi dengan WADA sedang dilakukan. Kami juga sudah menjelaskan apa-apa yang menjadi kewajiban dan mandatory dilakukan oleh IADO pasti didukung," kata Dito saat dihubungi, Minggu (7/9) malam. Dito menjelaskan, persoalan ini terjadi karena operasional IADO ikut aturan pemerintah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan badan anti doping di Indonesia bergantung dari anggaran pemerintah. Nah, ketika efisiensi terjadi, IADO tak lagi mendapat dana, bahkan hingga saat ini. Dito pun menjelaskan pelaksaan anti doping harus tetap menyesuaikan peraturan yang berlaku di dalam negeri. Ini menarik karena WADA sebenarnya punya aturan ketat terkait hal ini dengan standar tertentu. "Semuanya tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negeri, apalagi tentang pengelolaan keuangan negara," kata Dito Ariotedjo. Sebelumnya WADA melalui suratnya mendesak Menpora Dito terkait status nonaktif program anti-doping di Indonesia saat ini. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait kepatuhan negara tersebut terhadap Kode Anti-Doping Dunia (Kode) dan perlindungan atlet yang bersih. WADA juga menjelaskan bahwa surat peringatan sudah dikirim ke IADO pada April 2025, bahwa tidak ada pengujian anti-doping yang dilakukan selama periode Januari - Maret 2025. Meskipun IADO merespons dengan cepat dan melanjutkannya dengan pengumpulan sampel, namun WADA menyadari bahwa program anti-doping tersebut tidak berkelanjutan tanpa sumber daya keuangan dari pemerintah. </div> </div> </div> </div>

Menpora Dito Ariotedjo merespons teguran WADA terkait operasional IADO yang tak berjalan, upaya komunikasi untuk menghindari sanksi.

Indonesia Dapat Surat Teguran dari WADA, Begini Respons Menpora Dito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/Screenshot_20200616-052530_Samsung-Internet-3873605121.jpg" alt="Badan Anti-Doping Dunia (WADA). ANTARA/REUTERS/Christinne Muschi" width="100%">
<figcaption>Badan Anti-Doping Dunia (WADA). ANTARA/REUTERS/Christinne Muschi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Anti-Doping Olahraga Internasional dan Badan Anti-Doping Dunia (WADA) memberikan sanksi kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA) karena mengizinkan Korea Utara untuk mengibarkan benderanya di Asian Games 2022 Hangzhou. Menurut laporan AFP, Sabtu (9/12), WADA memberikan denda sebesar 500.000 dolar AS karena &ldquo;tindakan ketidakpatuhan&rdquo; OCA tersebut. Sebelumnya, WADA memberikan larangan kepada Korea Utara untuk mengibarkan bendera nasionalnya karena negara tersebut belum menerapkan program pengujian obat-obatan terlarang atau narkotika yang efektif. Selain melarang Korea Utara untuk mengibarkan bendera di acara-acara olahraga internasional (kecuali Olimpiade dan Paralimpiade) karena alasan terkait program pengujian narkotika, WADA juga memberikan larangan kepada negara tersebut untuk menjadi tuan rumah acara internasional besar pada 2021. Lebih lanjut, WADA mengatakan bahwa OCA tidak membantah tuduhan ketidakpatuhan tersebut dan konsekuensi yang diusulkan atas ketidakpatuhan atau usulan ketentuan pemulihan dalam waktu 21 hari. Akibatnya, dugaan ketidakpatuhan OCA pun dianggap diterima dan persyaratannya diterima. WADA mengatakan bahwa &ldquo;meskipun telah berulang kali diingatkan&rdquo;, bendera Korea Utara tetap dikibarkan sepanjang Asian Games ke-19 di Hangzhou pada September dan Oktober, termasuk pada upacara pembukaan dan penutupan serta penyerahan medali.

Badan Pengawas Anti-Doping Olahraga Internasional dan Badan Anti-Doping Dunia (WADA) memberikan sanksi kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA).

WADA Beri Sanksi Kepada OCA Terkait Bendera Korea Utara di Asian Games

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lobi_pembebasan.jpg" alt="SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari memberi peringatan keras kepada Indonesia Anti-Doping Organization (IADO).  Okto meminta kepada lembaga independen tersebut untuk berlaku serius dalam bekerja. Terutama dalam menaati kode Badan Anti-Doping Dunia (WADA).  Okto, sapaan Raja Sapta Oktohari, mengatakan bahwa IADO kembali berada di ujung tanduk. Sebab, dia menerima surat tembusan dari WADA bahwa IADO mendapat Corrective Action Report (CAR). Ini adalah laporan tindakan korektif yang menyatakan bahwa program IADO masih belum sejalan dengan WADA Code 2021.  Meski WADA resmi membebaskan Indonesia dari jerat sanksi pada Februari lalu, IADO tetap dalam pengawasan ketat WADA. Mereka harus tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan compliance alias patuh dengan WADA Code.  “Saat ini, Merah Putih terancam tak bisa berkibar lagi. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan sebelum 23 Juni, Indonesia terancam sanksi dan tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih lagi,” kata Okto dalam siaran pers NOC Indonesia yang juga diterima JawaPos.com.  “Saya sebagai Ketua NOC Indonesia dan juga mantan Ketua Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA mengimbau keras kepada IADO untuk bisa lebih intensif berkomunikasi. Baik dengan Kemenpora dan lainnya agar situasi kritis ini dapat teratasi," tegas Okto.  Sebelumnya, IADO - sebelumnya bernama Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) - sempat menerima sanksi tenggat selama satu tahun dari WADA. Hukuman itu dijatuhkan mulai 7 Oktober 2021. Dampaknya, Indonesia tidak boleh mengibarkan Merah Putih pada ajang-ajang internasional. Selain itu, Indonesia dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan level regional hingga dunia.  Saat itu, Oko ditunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali sebagai Ketua Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA. Lewat serangkaian perbaikan internal dan diplomasi ke WADA, IADO akhirnya terbebas dari jerat sanksi dalam waktu kurang dari empat bulan.  Sanksi tersebut meninggalkan luka yang dalam bagi dunia olahraga Indonesia. Salah satu yang bikin miris dan kesal adalah, tahun lalu, Merah Putih dilarang berkibar di podium saat tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi juara Thomas Cup 2020. Bendera Merah Putih terpaksa digantikan dengan bendera PBSI.  Meski sudah terbebas sanksi, IADO masih dalam tahap pengawasan ketat WADA. Terutama Divisi Compliance Unit yang memang bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada Badan Anti-Doping Nasional (NADO) yang ada di seluruh dunia.  “Saya berharap semua pihak dapat memahami situasi kritikal ini. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan Gugus Tugas membuat kita kembali dalam posisi sulit dan Indonesia mendapat sanksi lagi," ucap Okto.  "Imbasnya sangat besar, bukan cuma tidak bisa mengibarkan Merah Putih, tetapi juga tidak bisa menyelenggarakan single dan multi-event olahraga internasional,” tambhanya.  Hal tersebut, tambah Okto harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 pada 23 sampai 30 Juli.  “WADA juga berencana datang ke Indonesia. Jadi saya berharap agar situasi kritis ini bisa diatasi, sehingga kita tidak mendapat sanksi,” tegas Okto.

Situasi di Ujung Tanduk, Merah Putih Terancam Tak Bisa Berkibar Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211116-WA0019-01.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Humas Kemenpora/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Humas Kemenpora/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan tugas dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA belum berakhir. Sebab, tim yang dipimpin Raja Sapta Oktohari itu masih harus menginvestigasi masalah tersebut.  “Tim Satgas tersebut masih melakukan investigasi. Hari-hari kedepan, mereka masih bertugas untuk itu. Sanksi dari WADA sudah dicabut, tapi tim masih bekerja dengan tugas berikutnya hingga tuntas,” kata dia dalam keterangannya, Senin (7/2).  Menpora Amali mengatakan bahwa proses investigasi ini dilakukan untuk mengetahui detil permasalahan sanksi agar bisa diselesaikan dengan cepat. Diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang kembali.  “Ada tiga arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait ini, pertama perbaiki komunikasi dengan WADA, kedua penuhi segala yang diminta WADA, dan investigasi kenapa hal ini bisa terjadi. Saya yakin tugas investigasi tersebut bisa selesai dengan segera,” terang dia.  Atas kejadian ini, Amali mengingatkan semua pihak untuk lebih memperhatikan lagi dari segala aspek. Sebab, untuk mencapai prestasi olahraga harus mengedepankan sportivitas.  “Apa yang dialami saat sanksi yang diberi WADA ini membuat kita tersadar. Disamping mengejar prestasi, kita juga harus memperhatikan sportivitas,” jelas dia.  Untuk diketahui, pada tanggal 2 Februari 2022 WADA secara resmi mengeluarkan keputusan pencabutan sanksi terhadap Indonesia atau LADI yang sebelumnya dijatuhkan pada 7 Oktober 2021 karena dianggap tidak patuh terhadap Test Dopping Plan (TDP) tahun 2020. Sanksi WADA tersebut harusnya berlaku satu tahun, namun sanksi tersebut dicabut lebih cepat atau dalam waktu 3 bulan lebih.  "WADA sudah memutuskan bahwa LADI sudah dikeluarkan dari daftar yang terkena sanksi. Secara resmi pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah dicabut sanksi oleh WADA," kata dia.

Sanksi WADA Dicabut, Menpora Nyatakan Tugas Satgas Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Indonesia-juara-1.jpg" alt="Thomas Cup 2020 (BWF)" width="100%">
<figcaption>Thomas Cup 2020 (BWF)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kamis malam waktu Montreal, Kanada (3/2), Lembaga Anti-Doping Dunia (WADA) resmi mencabut sanksi kepada Indonesia. Selain Indonesia, hukuman kepada Thailand juga dicabut.  Pencabutan hukuman dari WADA kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) tersebut membawa konsekuensi positif pada bagi Indonesia.  Perhari ini, Indonesia sudah berhak untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional. Selain itu, bendera negara, Merah Putih, juga sudah bisa dikibarkan pada panggung-panggung olahraga dunia.  Berdasarkan siaran resmi WADA, pencabutan sanksi kepada Indonesia dan Thailand didasarkan kepada voting yang dilakukan Komite Eksekutif WADA.  Atas rekomendasi Exco tersebut, maka WADA akhirnya menghilangkan status hukuman ketidakpatuhan Indonesia dan Thailand dalam menerapkan kode WADA.  Hukuman kepada Indonesia sendiri, jatuh pada 14 September 2021. WADA kemudian memberikan waktu agar Indonesia merespons surat pemberitahuan tersebut.  Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, Indonesia tidak mampu untuk memenuhi tuntutan WADA. Alhasil, pada 7 Oktober 2021, WADA menghukum LADI selama satu tahun masa tenggat.  Akibat hukuman tersebut, Indonesia tidak boleh mengibarkan Merah Putih dan menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Pukulan paling telak terjadi ketika Merah Putih terpaksa digantikan bendera PP PBSI di podium tertinggi Piala Thomas 2020.  Saat itu, tim Indonesia menjadi juara Piala Thomas 2020 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Itu adalah gelar Piala Thomas pertama bagi Indonesia dalam 19 tahun terakhir.  Menurut WADA, Indonesia dihukum karena tidak patuh dalam menjalankan tes doping yang efektif, sesuai dengan Kode WADA 2021.  "Sanksi yang semula satu tahun, bisa selesai dalam waktu empat bulan. Ini upaya bersama. Kami mengurai benang kusut yang ada, yakni permasalah utama komunikasi, administrasi, dan teknis," kata Ketua Gugus Tugas yang juga Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  Permasalahan Indonesia dan Thailand memang sudah beres. Namun tidak demikian bagi Rusia dan Korea Utara. Kedua negara tersebut masih menjalani hukuman.

Resmi, Hukuman Indonesia Dicabut, Bendera Merah Putih Bisa Berkibar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/okto-dan-eko-yuli.jpg" alt="Lifter Eko Yuli dan Raja Sapta Oktohari (kiri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lifter Eko Yuli dan Raja Sapta Oktohari (kiri). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apresiasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA), ex-officio Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari terus mengalir. Okto (sapaan Raja Sapta Oktohari) sukses mengupayakan Merah Putih dapat berkibar pada Februari mendatang di berbagai ajang.  Apresiasi tersebut diutarakan lifter peraih empat medali Olimpiade, Eko Yuli Irawan atas kerja keras tim yang sangat luar biasa. "Kepuasan atlet itu tatkala menjadi juara dan naik di atas podium menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari melihat bendera Merah Putih bisa berkibar. Saya salut dan berterimakasih kepada Pak Okto dan tim yang sudah sukses mengusahakan bendera Merah Putih kembali berkibar," kata Eko yang dihubungi Jumat (21/1) lalu. Di bawah pimpinan Okto, Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) sanggup bergerak optimal. Selain mendesak Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk segera menyelesaikan pending matters yang diminta WADA, Okto berinisiatif jemput bola untuk membuka pintu komunikasi ke WADA. Berkat diplomasi tersebut, bendera Merah Putih bisa lebih cepat berkibar dari sanksi yang seharusnya baru berakhir pada 7 Oktober mendatang. Pekan lalu, Okto mendapat pesan singkat langsung dari Sekretaris Jenderal WADA, Oliver Niggli bahwa akan ada kabar gembira untuk Indonesia. Pernyataan itu langsung terealisasi. Sehari setelahnya, Head of the Compliance Unit WADA, Emiliano Simonelli mengirim surat kepada Indonesia. "Tidak gampang bisa menyelesaikan sanksi WADA dalam waktu cepat. Pak Okto membantu menyelesaikan masalah ini tiga bulan, padahal sanksi seharusnya satu tahun. Ini prestasi luar biasa. Semua ini tidak terlepas dari kerja keras pak Okto selaku Ketua Gugus Tugas yang melakukan diplomasi dengan petinggi WADA," kata Eko lagi. Eko merupakan satu-satunya atlet Indonesia yang tampil di empat Olimpiade. Setiap kali tampil, lelaki 33 tahun ini selalu membawa pulang medali. Di Olimpiade 2020 Tokyo, Eko Yuli meraih medali perak. Sebelumnya, dia membawa pulang medali perak (Rio de Janeiro, 2016) serta perunggu (London, 2012 dan Beijing, 2008). Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M.Husein Mohi juga memberi pujian terhadap kinerja Tim Satgas yang dipimpin Raja Sapta Oktohari, LADI dan Kemenpora yang dinilai telah bekerja cepat sehingga masalah sanksi WADA ini dapat segera terselesaikan. “Orang-orang yang mengurus masalah WADA ini bersama Menpora adalah orang-orang yang tepat dan penuh kompetensi. Misalnya Ketua NOC Indonesia (KOI) yang rajin dan rela mengurus ini walaupun kadang harus merogoh duit pribadinya sendiri. Juga kawan-kawan lain di Kemenpora,” kata Elnino. PB Perbakin Berharap Okto Bisa Lobi Pemerintah Soal Diskresi Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PB Perbakin) menilai kemampuan diplomasi Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari masuk kategori jempolan. Okto (sapaan Raja Sapta Oktohari) sukses melakukan percepatan masa hukuman dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia.  Sekjen PB Perbakin Hendry Oka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Okto untuk dunia olahraga Indonesia. Menurutnya kemampuan diplomasi Okto telah teruji. Kini Oka berharap KOI bisa membereskan perihal diskresi karantina pelaku olahraga dari luar negeri.  “Perjuangan NOC Indonesia di bawah pimpinan Pak Okto sangat besar. Effort mereka memajukan olahraga sangat maksimal, mulai dari menyelesaikan sanksi WADA terhadap LADI. Dunia olahraga butuh diplomasi tingkat tinggi seperti yang dilakukan Pak Okto,” kata Oka. PB Perbakin saat ini tengah dilanda kegamangan. Tiga pekan lagi mereka akan menjadi tuan rumah ISSF Grand Prix Rifle/Pistol di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta. Namun, PB Perbakin masih berjuang agar seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan delegasi dari luar negeri yang datang bisa mendapat diskresi karantina. Oka bersyukur, NOC Indonesia berkenan menampung aspirasi federasi olahraga nasional untuk adanya diskresi karantina bagi pelaku olahraga. Usulan ini bahkan langsung ditindaklanjuti Menpora Zainudin Amali dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan perwakilan federasi olahraga nasional. “Bagi Perbakin, diskresi karantina sangat diperlukan. Apalagi kami berencana menggelar Grand Prix yang menjadi tolok ukur ISSF (Federasi Menembak Internasional, red,) agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia.  Sebab, event ini menjadi acuan mereka untuk melihat kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah World Cup,” beber Oka. Dalam paparan di depan Menpora, Okto menyampaikan kebijakan karantina panjang bagi pelaku olahraga sangat memengaruhi kebugaran atlet. Terlebih, atlet pemusatan latihan nasional (pelatnas) yang berlatih dengan biaya APBN. Okto mengusulkan diberlakukan sistem bubble agar para pelaku olahraga yang datang dari luar negeri, baik WNI yang baru pulang menjalani tryout dari luar negeri atau atlet, oficial dan delegasi WNA bisa memakai sistem tersebut. “Sebenarnya sistem bubble tidak terlalu sulit. Sudah terbukti di Olimpiade Tokyo berhasil diterapkan. Untuk Grand Prix, kami rencananya akan tinggal di hotel yang berada di samping lapangan tembak.  Kami akan beri jalur akses jalan dan memastikan area itu steril sehingga sistem bubble ini bisa berjalan baik,” tutur Okto.

Apresiasi Buat KOI dari Atlet dan Pengurus Cabor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Indonesia-juara-1.jpg" alt="Thomas Cup 2020 (BWF)" width="100%">
<figcaption>Thomas Cup 2020 (BWF)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan bahwa Badan Anti-Doping Dunia (WADA) akan segera mencabut sanksi kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Pencabutan sanksi itu akan dilakukan pada awal Februari mendatang.  Kepastian tersebut didapat berdasarkan surat resmi WADA, yang ditandatangani Kepala Unit Kepatuhan (Head of the Compliance Unit) WADA Emiliano Simonelli. Surat itu dikirimkan kepada LADI pada Jumat, 14 Januari 2022.  “Berdasarkan surat resmi WADA yang dikirim Jumat terkait isu-isu terkait sanksi diberikan kepada Indonesia, mereka menyatakan bahwa per awal Februari sanksi ini akan dicabut,”kata Okto dalam konferensi pers virtual dikutip dari Antara.  Okto yang merupakan Ketua Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA melakukan konferensi pers bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.  Pembebasan sanksi WADA terhadap LADI ini berlangsung relatif cepat. Sebab, WADA memberikan sanksi kepada LADI dalam waktu sela selama setahun. Itu terhitung sejak WADA menjatuhkan sanksi pada 7 Oktober 2021.  Dengan ini, Okto memastikan bahwa bendera Merah Putih bisa kembali berkibar. Indonesia juga bisa kembali menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional pada 2022.  “Tapi apa yang disampaikan WADA ini bukan berarti kami bisa bekerja lebih santai. Diharapkan, ke depan, LADI bisa menjadi lembaga independen yang profesional dan dipercaya dan bisa memberi kontribusi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia,” imbuh Okto.  Setelah LADI terbebas dari sanksi, tim gugus tugas selanjutnya akan melakukan kerja lagi. Yakni melakukan proses investigasi terkait akar masalah ketidakpatuhan LADI atas pemberian sampel doping.  “Setelah akselerasi pembebasan sanksi, proses investigasi akan segera dimulai dan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih kompeten untuk menyelesaikan ini,” ucap dia.  Menpora Zainudin Amali menambahkan bahwa WADA sudah sangat puas dengan apa yang dilakukan Indonesia.  “Insya Allah yang selama ini merisaukan kita semua sebagai warga bangsa, tentang pelarangan pengibaran bendera, maka mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang dan halangan-halangan lain, maka awal Februari (Merah Putih) sudah bisa berkibar,” kata Zainudin dikutip dari situs resmi Kemenpora.

Sanksi Indonesia Resmi Dicabut, Merah Putih Segera Bisa Berkibar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lobi_pembebasan.jpg" alt="SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong Badan Anti-Doping Dunia (WADA) untuk meninjau ulang sanksi terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Ini agar bendera Merah Putih bisa kembali berkibar pada 2022.  Okto yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi tersebut juga akan terus mendorong LADI segera menyelesaikan kewajibannya sesuai tenggat waktu yang diberikan WADA. Hal tersebut agar peninjauan ulang terhadap sanksi dapat segera dilakukan.  “Kini, kami tengah mendorong WADA agar sanksi bisa direview. Ada beberapa poin yang perlu dikejar di awal 2022," ucap Okto dalam siaran pers NOC Indonesia.  "Yang paling penting, kita harus menggunakan template blueprint NADO (lembaga anti-doping nasional di setiap negara, Red) serta menyelesaikan tugas tahunan rutin yang dikerjakan seluruh NADO di dunia setiap tahun. Yakni TDP (rencana tes doping) 2022,” tambah Okto.  Gugus tugas dan LADI berencana menggelar rapat lanjutan secara virtual pada Senin pekan depan. Tujuannya adalah untuk membahas perkembangan dari akselerasi pembebasan sanksi. Termasuk juga menyelesaikan rencana tes doping pada tahun 2022.  “Saya ingin bulan ini ada peninjauan ulang. Pekerjaan rumah kita masih banyak, sehingga tidak ada waktu untuk menunda-nunda pekerjaan. Merah Putih harus segera berkibar lagi,” ucapnya.  Pada 7 Oktober 2021, WADA menjatuhkan sanksi terhadap LADI karena gagal memenuhi ambang batas pengujian doping.  Akibatnya, Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih dan menjadi tuan rumah event internasional dalam masa tenggat satu tahun.  Salah satu momen menyesakkan adalah ketika Merah Putih tidak berkibar pada ajang Piala Thomas 2020 yang berlangsung di Denmark tahun lalu. Padahal, untuk kali pertama sejak 19 tahun, tim Indonesia kembali menjadi juara ajang bulu tangkis beregu putra paling elite di dunia itu.  Indonesia akan menghadapi kalender olahraga yang padat pada 2022. Yakni SEA Games (12-23 Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), dan Asian Youth Games (20-28 Desember).  Tak hanya itu, sanksi LADI juga harus segera ditangguhkan apabila Indonesia ingin menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Indonesia bisa menggantikan Vietnam yang hanya akan menggelar SEA Games pada Mei mendatang.

Banyak Ajang Penting, Merah Putih Harus Kembali Berkibar pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rajasapta.jpeg" alt="Ketum PB ISSI Raja Sapta Oktohari" width="100%">
<figcaption>Ketum PB ISSI Raja Sapta Oktohari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) Raja Sapta Oktohari menyampaikan, sanksi terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan WADA kepada negara lain. Adapun, negara yang terkena sanksi selain Indonesia adalah Rusia, Korea Utara atau Thailand.  Menurutnya, sanksi WADA kepada Indonesia meliputi tiga bagian. Pertama adalah persoalan komunikasi, kedua administrasi dan ketiga permasalahan teknis.  Saat ini proses pencabutan sanksi pun berjalan dengan baik.  “Dari tiga hal tersebut, komunikasi selesaikan dengan baik, administrasi semua on progress diselesaikan dari teman-teman LADI dan masalah teknis sendiri, semua testing alhamdulillah sudah bisa selesai. Hanya saja, kemarin kurang lima (sampel doping). Itupun karena atlet yang mau dites masih berada di luar negeri,” ungkapnya dalam telekonferensi pers dikutip, Selasa (14/12).  “Tetapi semua kita sampaikan kepada WADA, dan WADA bisa mengerti. Kabar baiknya adalah dengan semua percepatan itu WADA menyatakan apresiasi dan mereka menyatakan akan meninjau ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia,” sambung dia.  Oktohari juga mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli, ia melaporkan bahwa Indonesia akan melakukan banyak event olahraga. Dengan demikian, event yang disampaikan sebelum sanksi dijatuhkan itu tidak akan ada kendala dan tetap bisa dilaksanakan.  Di samping itu, Oktohari menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun kembali LADI yang independen dan profesional.  “LADI kami sampaikan kepada WADA, bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia we are not fixing a broken car, tapi we are building formula one. Jadi kita bukan ingin memperbaiki mobil rusak, tapi kita sedang membangun mobil yang mampu bersaing di ajang internasional," jelas Okto.  Hal tersebut kemudian disambut baik oleh WADA. Bahkan, melihat keseriusan Indonesia tersebut, Indonesia yang saat ini disupervisi oleh JADA (lembaga anti doping Jepang) kedepan bisa menjadi supervisor bagi negara-negara di sekitarnya terkait doping.  “Jadi ke depan tidak menutup kemungkinan dengan LADI yang profesional, modern, akuntabel, independen bisa menyandang tugas menjadi supervisor apabila ada yang terjadi dalam regional kita,” pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#WADA

Berita Terkini