<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Panglima-TNI-Sambangi-Rumah-Ketua-DPD-RI-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, lembaga yang dipimpinnya siap menjadi palang pintu untuk menghadang wacana penundaan pemilu. Dia tak ingin adanya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.  "Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki," kata LaNyalla, Senin (21/3).  Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, keputusan perubahan amandemen merupakan kewenangan MPR. Tetapi kini, banyak Fraksi di MPR tak ingin adanya amandemen pokok-pokok haluan negara (PPHN) dalam amandemen konstitusi UUD 1945.  "Saya katakan, keputusan perubahan pasal dalam amandemen diputuskan dalam sidang MPR. Sedangkan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD RI. Pertanyaan saya, jika tidak ada anggota DPD di dalam sidang tersebut, apakah masih bisa disebut sebagai sidang MPR?" tanya LaNyalla.  Kalaupun ada upaya-upaya dalam amandemen tersebut untuk memasukkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan isi pasal yang memungkinkan pemilu dapat ditunda dengan mudah, maka ia memastikan akan menyampaikan secara terbuka kepada rakyat.  "Bahwa ada selundupan seperti ini. Yang menyelundupkan si A dan si B. Saya akan sampaikan terbuka saja. Tidak ada masalah untuk saya. Ini demi kepentingan rakyat dan bangsa," tegas dia.  Oleh karena itu, LaNyalla menyebut lembaganya sudah membuat tata tertib, bahwa keputusan Sidang Paripurna DPD RI bersifat mengikat. Termasuk agenda dan kepentingan DPD RI dalam amandemen ke-5 akan diputuskan di Sidang Paripurna.  Sebab, dalam amandemen ke-5 nanti, jika memang terjadi, DPD RI akan mendorong penguatan fungsi dan peran DPD RI sebagai wakil dari daerah, sekaligus wakil dari unsur non-partisan, non partai politik.  "Karena arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita serahkan total kepada partai politik saja," paparnya.  LaNyalla melanjutkan, belum lama ini Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan puluhan juta orang menghendaki pemilu ditunda berdasarkan big data. Namun, LaNyalla membantahnya melalui data yang diperoleh dari Big Data.  "Karena kami di DPD RI juga menggunakan mesin Big Data sebagai bacaan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Jadi kalau saya lihat, upaya-upaya yang dilontarkan melalui pernyataan-pernyataan, baik itu dari ketua partai maupun dari Pak Luhut, sebenarnya adalah agenda setting untuk membentuk persepsi publik, sekaligus membentuk opini di masyarakat, bahwa penundaan pemilu memang pantas untuk dilakukan," pungkas LaNyalla.

LaNyalla Janji Akan Halangi Berbagai Upaya Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar undangan dengan kop surat yang bertuliskan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), terkait rapat koordinasi mengenai isu penundaan Pemilu 2024.  Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa agenda rapat tersebut dilakukan untuk menjawab adanya isu penundaan Pemilu 2024, yang tidak berpengaruh terhadap tahapan-tahapan kerja penyelenggara Pemilu dan Pilkada.  "Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (18/3).  Mahfud menegaskan pemerintah taat kepada konstitusi yang menyebutkan Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali. Sehingga Pemilu dilaksanakan pada 2024.  "Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak," katanya.  Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan adanya wacana mengenai penundaan Pemilu 2024 merupakan isu politik di luar agenda tugas pemerintah.  "Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah, pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," ungkapnya.  Diketahui, beredar undangan yang bertuliskan Kemenko Polhukam. Dalam surat tersebut tertulis acara rapat koordinasi mengenai isu penundaan Pemilu serentak 2024, dan isu calon penjabat (Pj) kepala daerah.  Dalam dokumen yang beredar ke awak media, undangan tersebut. Surat ini ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, serta Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber.  Acara dituliskan akan berlangsung pada 21 Maret 2022 di salah satu hotel di Balikpapan. Surat undangan ini dikeluarkan pada 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.

Beredar Surat Rapat Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/demokrat-minta-lsi-buka-penyandang-dana-dan-data-responden-surveinya_m_.jpg" alt="Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya." width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data 110 juta penduduk Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 menuai polemik. Terlebih belakangan ini, memang wacana penundaan Pemilu menjadi sorotan publik.  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jovan Latuconsina, secara tegas menyoroti pernyataan Luhut tersebut. Dia memandang, pernyataan Menko Marves tersebut terkait adanya big data hanya mengada-ada.  "Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan menghianati amanat reformasi," kata Jovan, Minggu (13/3).  Dia menyebut, skenario perpanjangan masa jabatan periode yang digaungkan sebelumnya dimentahkan publik. Dia meyakini, skenario penundaan Pemilu 2024 untuk melanggengkan kekuasaan pun akan gagal.  "Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI," tegas Jovan.  Dia pun menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang hingga kini belum mengesahkan anggaran Pemilu 2024. Tak dipungkiri, hal ini merupakan cara untuk menggembosi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.  “Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” ucap Jovan.  Skenario paling akhir, lanjut Jovan, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, dengan seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang jauh di sana.  “Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi,” papar Jovan.  Dia menduga, ada beberapa alasan penundaan Pemilu digaungkan. Menurutnya, Pemerintah ketakutan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu.  "Kalau proyek ini gagal, tentu proyek IKN akan dikenang sebagai aib dari manajemen pemerintah yang serampangan," beber Jovan.  Terlebih kekinian, Softbank Group Corp membatalkan rencana investasinya bagi IKN. Sebelumnya pemerintah mengklaim Softbank berkomitmen berinvestasi antara 30-40 milliar dolar AS. Mundurnya Softbank ini tentu merefleksikan ketidakyakinan investor akan kesuksesan dari proyek IKN.  “Para pakar ekonomi dan investasi harus berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak dilakukan sekarang atau tidak?" tanya Jovan.  Dia menegaskan, Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi Demokrat tidak setuju jika dilakukan saat ini juga, ketika dana yang ada harusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19.  "Jangan kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu, diutak-atik hanya karena elite kekuasaan gagal mengatasi post power syndrome, atau untuk menyelamatkan proyek mercusuar yang merupakan kepentingan elite," pungkas Jovan.  Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.  “Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.  Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.  Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.  Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun. Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.

Demokrat: Pernyataan Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu Akal-akalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu RI menegaskan, sampai saat ini tidak ada rencana penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">Pemilu 2024</a>. Menurut Aggota Bawaslu Rahmat Bagja, penundaan Pemilu hanya wacana politik dan tidak akan memengaruhi persiapan KPU dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bawaslu/">Bawaslu</a> dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024.  “Tidak ada isu penundaan di penyelenggara pemilu, bagi kami itu ada di tingkat wacana politik dan lain-lain. Walaupun kami tetap mendengar, tetap memahami keseluruhan perspektif wacana tersebut, akan tetapi kami fokus pada pemungutan suara di 14 Februari 2024,” kata Bagja dalam diskusi daring, Rabu (9/3).  Bagja mengatakan, penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpu/">KPU</a> merujuk pada penetapan KPU sudah menyepakati waktu pemungutan suara Pemilu 2024, yakni pada 14 Februari 2024. Penetapan tersebut juga sudah disepakati Pemerintah dan DPR.  Dia menegaskan, hingga kini, sama sekali tidak ada rencana untuk melakukan perubahan terhadap tanggal pemungutan suara Pemilu 2024.  “Yang kami taati keputusan KPU yang sudah menetapkan penyelenggaraan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kami menaati karena keputusan KPU merpakan wujud pelaksanaan undang-undang. Kalau nanti ada amandemen konstitusi, itu beyond penyelenggara,” tegas Bagja.  Bagja memastikan, pihaknya tidak akan terganggu dengan isu penundaan Pemilu 2024. Terlebih saat ini, KPU dan Bawaslu sedang mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu 2024.  Dia lantas mencontohkan, KPU sudah menyiapkan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 yang saat ini sedang dilakukan uji publik dan menunggu jadwal konsultasi dengan DPR dan pemerintah.  Sementara Bawaslu juga sedang mempersiapkan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Tahapan Pemilu 2024. Persiapan lainnya terkait rekrutmen dan pelantikan anggata KPU dan Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta rencana <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggaran-pemilu/">anggaran Pemilu</a> 2024.  “Akan dimulai (juga) persiapan pada April tahun ini, yaitu pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode akan datang (periode 2022-2027) maksimal 11 April tahun 2022,” ujar Bagja menandaskan.

Tak Ada Penundaan, Bawaslu Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211221_193647.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula.  Menurut Mahfud, Presiden Jokowi telah dua kali mengelar rapat kabinet, yakni tanggal 17 September dan 23 September 2021 yang dihadiri oleh dirinya, KPU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang meminta agar Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar.  "Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021," ujar Mahfud dalam jumpa pers secara virtual, Senin (7/3).  Mahfud menjelaskan, kala itu Presiden Jokowi meminta dirinya , Mendagri Tito Karnavian, dan Kapela BIN Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR guna menentukan jadwal Pemilu 2024.  Menurut Mahfud, berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada tanggal 17 September 2021 dan tanggal 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. "Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR," katanya.  Mahfud menuturkan, namun saat alternatif tersebut disampaikan dalam rapat kerja tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah. Ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain.  Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memanggil KPU untuk berkomundikasi di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021. Akhirnya Presiden Jokowi pun setuju dengan usulan KPU yakni Pemilu dilakukan tanggal 14 Februari 2024.  "Dalam pertemuan dengan KPU tersebut Presiden Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Dan anggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Februari 2022," tegasnya.  Setelah itu Mahfud berujar, Presiden Jokowi menekankan lagi kepada dirinya dan Mendagri Tito Karnavian agar betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.  "Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar yang menjadi urusan di luar-luar pemerintahan," tegas dia.  Seperti diketahui, muncul usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun. Hal itu kemudian mendapat dukungan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.  Mereka menyatakan, kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Kendati demikian tidak sedikit pihak-pihak, seperti koalisi masyarakat sipil yang tegas menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Mahfud Sebut Jokowi Tetap Ingin Pemilu 2024 Dilaksanakan Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penundaaan gelaran Pemilu 2024 dinilai untuk mencari kepentingan yang sesaat, tetapi harus mengorbankan bangsa dan negara. Anggota Komisi II DPR RI, Syamsurizal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, wacana penundaan Pemilu untuk menunda satu sampai dua tahun untuk memulihkan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19, hanya mencari alasan yang dibuat-buat.  "Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat, jangan ke depan kita mencari alasan yang membikin, karena pepatah mengatakan lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," kata Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (1/3).  Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, penundaan Pemilu dinilai hanya untuk kepentingan sesaat. Tetapi malah mengorbankan banyak hal.  "Khususnya yang berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara," ungkap Syamsurizal.  Dia menegaskan, masa jabatan Presiden berdasarkan UUD 1945 hanya dua masa periode. Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali Pemilu pada 2014 dan 2019.  "Sudah disampaikan juga Pasal 22E bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, MPR, DPRD, DPD sebagai bagian partisipasi politik masyarakat kita untuk dapat menentukan secara legitimate siapa yang akan mewakili masyarakat," tegas Syamsurizal.  Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu mencuat usai diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.  Sementara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta elite PKS Mardani Ali Sera dengan tegas menolak usulan penundaan pemilu, karena dinilai tidak memiliki landasan hukum, melanggar konstitusi, dan mengkhianati semangat reformasi.

PPP: Wacana Penundaan Pemilu Hanya Kepentingan Sesaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JK-PMI-1.jpg" alt="Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI kembali menyeruak. Hal ini setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar penyelenggaran Pemilu 2024 ditunda.  Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengaku tidak sepakat dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya penundaan Pemilu 2024 bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menyebutkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.  “Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi, Iya, tidak setuju,” ujar JK kepada wartawan dikutip Selasa (1/3).  Karena itu, politikus senior Partai Golkar ini mengimbau kepada semua pihak agar bisa taat dan patuh terhadap konstitusi. Pasalnya jika aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kegaduhan.  “Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” katanya.  JK menuturkan, amanat konstitusi mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dilakukan selama lima tahun sekali. Sehingga semua pihak agar bisa menjalankan pendoman tersebut.  “Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (Pemilu-Red) lima tahun, ya lima tahun,” ungkapnya.  Diketahui, usulan Pemilu 2024 diundur menjadi isu nasional setelah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikannya beberapa waktu lalu.  Kemudian, beberapa tokoh politik lainnya menyatakan dukungan, salah satunya Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.  Kendati demikian juga tidak sedikit pihak-pihak yang menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap dilaksanakan pada 2024.

JK Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Tidak Sesuai Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wacana untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/menunda-pemilihan-umum/">menunda Pemilihan Umum</a> (Pemilu) 2024 didesak untuk segera dihentikan. Pasalnya, bukan hanya alasan yang tidak substantif, cara tersebut juga akan mengkhianati semangat reformasi 1998.  Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cita-cita yang digolkan saat reformasi 1998.  Sebab, kekuasaan tak terbatas yang berlangsung di <a href="https://www.jawapos.com/tag/era-orde-baru/">era Orde Baru</a> terbukti membawa efek negatif. Karena itu, ketentuan pembatasan jabatan dua periode yang sudah disepakati harus terus dipegang. Perempuan yang akrab disapa Wiwik tersebut mengajak semua elite politik untuk berkomitmen dan konsisten dengan konstitusi.  ”Perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan spirit reformasi,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kemarin (28/2).  Sebagaimana diketahui, usul penundaan pemilu terus berkelindan. Apalagi, usulnya disampaikan partai politik pendukung pemerintah. Mulai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-umum-pan/">Ketua Umum PAN</a> Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka beralasan, situasi ekonomi tidak cukup baik untuk menyokong pemilu. Di sisi lain, kepuasan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim tinggi.  Wiwik mengingatkan, sebagus apa pun presiden atau sebesar apa pun kepuasan masyarakat, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menambah masa jabatan. Dalam sistem demokrasi presidensial, jabatan bersifat tetap. Sebaliknya, pembatasan merupakan instrumen untuk menjaga kekuasaan tidak jatuh pada rezim otoriter. Wiwik menyebutkan, kepentingan regenerasi kepemimpinan harus diperhatikan. Sehingga demokrasi di Indonesia bisa tetap sehat. ”Jadi poinnya itu. Tidak lu lagi, lu lagi,” imbuhnya.  Terkait adanya indikasi elite yang khawatir program strategis tidak berjalan jika terjadi perubahan kepemimpinan, Wiwik menilai solusinya bukan memperpanjang masa jabatan. Namun bisa diantisipasi dengan upaya lain yang lebih ramah terhadap demokrasi. Misalnya membuat haluan pembangunan nasional yang disepakati bersama.  Pernyataan senada disampaikan Sufyanto, peneliti utama pada lembaga riset The Republic Institute. Dia menekankan, usul penundaan pemilu menjadi isu yang cenderung negatif bagi pemerintah. Sebab, usul itu disampaikan para ketua umum parpol koalisi pemerintah. Dia menegaskan, penyelenggaraan pemilu harus berdasar kepastian hukum.  ”Nah, penentuan jadwal itu adalah kepastian hukum dalam pemilu. Kalau dimundurkan, bisa mengurangi kualitas kepastian hukum penyelenggaraan pemilu,” tutur doktor politik lulusan Unair tersebut. Dia mengajak semua elite politik mematuhi konstitusi. ”Sesuai konstitusi UUD 1945, pemilu diselenggarakan dalam masa lima tahun sekali,” tegasnya.  Sufyanto mengatakan, sebaiknya para <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-umum-parpol/">ketua umum parpol</a> itu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi pemilu yang diadakan pada 14 Februari 2024. ”Masih ada waktu dua tahun kok untuk meyakinkan pemilih,” lanjut dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tersebut.  Kritik juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Menurut dia, fenomena tersebut mengingatkannya pada masa Orde Baru. ”Para politikus dan petinggi di negeri ini sudah mulai pula menyuarakan untuk memperpanjang periode kepemimpinan Pak Jokowi,” kata tokoh yang juga ketua PP Muhammadiyah itu.  Anwar berharap semua pihak memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk mengakhiri masa jabatannya dengan husnulkhatimah. ”Karena memang sudah habis waktu bagi beliau untuk memimpin negeri ini sesuai dengan konstitusi,” tuturnya.  Menanggapi santernya penolakan itu, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Tentu pihaknya mengikuti wacana yang ada di ruang publik dan media, kemudian saling memberikan komentar di grup WhatsApp internal. ”Kalau soal konten komentar, ya tentu sesuai dengan sikap partai masing-masing,” ujarnya kemarin.  Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, saat ini rakyat mungkin diam dan masih mempunyai batas kesabaran melihat tingkah polah elite politik. ”Tapi, kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” ingatnya.  Sebab, lanjut La Nyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu lima tahunan. Sebab, sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu. Sebenarnya rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu, sekarang sejumlah elite politik mencari akal untuk menunda pemilu. ”Ini namanya sudah melampaui batas. Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya.  Pada bagian lain, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar <a href="https://www.jawapos.com/tag/nahdlatul-ulama/">Nahdlatul Ulama</a> (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Menurut dia, usul menunda pemilu karena banyaknya persoalan bangsa adalah hal wajar. Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya –sapaannya– kepada sejumlah wartawan di sela kunjungan ke Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2).  Gus Yahya menilai usul penundaan pemilu tersebut cukup masuk akal. Sebab, saat ini banyak persoalan yang melanda Indonesia. Meski demikian, usul itu harus dibahas bersama oleh semua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa. Gus Yahya mengatakan, semua orang dapat melihat banyak cobaan dan musibah yang datang bertubi-tubi di Indonesia maupun dunia. Mulai pandemi Covid-19, banjir, hingga gempa bumi. (far/wan/lum/eko/c9/oni)

Wacana Penundaan Pemilu Negatif bagi Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, penundaan pemilu 2024 tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, hanya ada 3 cara yang bisa ditempuh jika ingin memuluskan niatan tersebut.  Yusril mengatakan, usulan penundaan Pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pertama, Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam UUD Pasal 1 ayat (2). Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR.  Ketentuan-ketentuan di atas berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya.  "Jadi, jika Pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2).  Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya berstatus ilegal alias tidak sah atau tidak legitimate. Dengan begitu, rakyat tidak memiliki kewajiban untuk tunduk atas kebijakan yang dibuat penyelenggara negara.  Yusril menjelaskan, hanya ada 3 cara agar penundaan Pemilu mendapat legitimasi. Pertama Amandemen UUD 1945, kedua Presiden mengeluarkan Dekrit sebagai sebuah tindakan revolusioner; dan ketiga menciptakan konvensi ketatanegaraan (constitutional convention) yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.  "Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir adalah perubahan diam-diam terhadap konstitusi melalui praktik, tanpa mengubah sama sekali teks konstitusi yang berlaku," jelasnya.  Pria yang juga menjadi Pakar Hukum Tata Negara itu mengatakan, dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan Pemilu dan sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan cara melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945.  Prosedur perubahan konstitusi sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 45, Pasal 24 sampai Pasal 32, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Tata Tertib MPR.  Yusril menilai tidak perlu ada perubahan pqsal dalam UUD 1945. Hanya perlu menambahkan pasal baru dalam terkait pemilihan umum. Pasal 22E UUD 45 dapat ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 22 E ayat (7) yang berisi norma 'Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu. Ayat (8) Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum.  Dengan penambahan 2 ayat dalam pasal 22E UUD 45 itu, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para anggota dari Lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD tersebut berubah status menjadi anggota sementara, sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu.  "Status mereka sama dengan anggota KNIP di masa awal kemerdekaan, anggota DPRS di masa Demokrasi Liberal dan anggota MPRS di masa Orde Lama dan awal Orde Baru," kata Yusril.  Jalan kedua, di luar mengubah UUD 1945 adalah Presiden mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 1945 harus diisi dengan pemilu. Dekrit adalah sebuah revolusi hukum, yang keabsahannya harus dilihat secara post-factum.  "Masalahnya apakah Presiden Jokowi punya nyali untuk mengeluarkan dekrit, sebagaimana Bung Karno keluarkan Dekrit membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 45?," ucap Yusril.  Dia menuturkan, Presiden Abdurachman Wahid alias Gus Dur pernah mencoba melakukan revolusi hukum dengan mengeluarkan dekrit pembubaran DPR dan MPR hasil Pemilu 1999. Namun, Yusril berpandangan rencana tersebut adalah tindakan inkonstitusional yang sangat berisiko.  Kalau tindakan itu hendak disamakan dengan tindakan Bung Karno tanggal 5 Juli 1959, maka landasan sosiologis, politis dan konstitusional dianggap tidak terpenuhi. Selain itu, dekrit hanya akan berhasil jika didukung oleh kekuatan militer. Sementara TNI kala itu justru enggan mendukung langkah Gus Dur.  Namun, Gus Dur tetap mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001. Meskipun banyak mendapat dukungan dari kalangan aktivis, namun direspon oleh MPR dengan menggelar sidang dan menjawab dekrit Presiden sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan haluan negara. Maka, Presiden Gus Dur diberhentikan dari jabatannya.  Sementara itu, jalan ketiga untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan para penyelenggara negara adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Perubahan bukan dilakukan terhadap teks konstitusi UUD 1945, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara.  Dalam Pasal 22E UUD 45 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Pasal 7 UUD 45 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.  "Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik Pemilunya dilaksanakan misalnya tujuh tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD dan dengan sendirinya MPR, dalam praktiknya juga dilaksanakan selama tujuh tahun," pungkas Yusril.

Yusril Sebut Pemilu 2024 Tidak Bisa Ditunda Secara Asal-asalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wacana Penundaan Pemilu

Berita Terkini