<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-penasaran-isi-surpres-soal-ruu-pertembakauan_m_117832.jpeg" alt="Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo, meminta Ketua Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Menurutnya, ada dugaan kader senior tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman menilai, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan untuk seluruh kader partai berlambang pohon beringin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,&rdquo; kata Firman kepada wartawan, Sabtu (15/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman mengingatkan, ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Ia mencontohkan ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,&rdquo; tegas Firman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman yang juga Wakil Ketua Soksi ini mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Firman, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Firman mengaku heran jika ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.&nbsp;Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jateng III ini menilai, pernyataan dari salah satu kader senior tersebut justru memunculkan kegaduhan di internal partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firman menegaskan, pernyataan itu ditentang seluruh pimpinan daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia, karena sangat provokatif dan berpotensi merusak soliditas partai menjelang Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka &lsquo;menari di atas genderang orang lain&rsquo;, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,&rdquo; tegas Firman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/011774486/tips-mengatasi-rasa-malas-saat-memulai-hari-dengan-olahraga-pagi">Tips Mengatasi Rasa Malas saat Memulai Hari dengan Olahraga Pagi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waketum Golkar ini menambahkan, DPP Golkar masih berpegang teguh pada kesimpulan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Pleno tidak merekomendasikan desakan munaslub. Firman justru mencurigai ada penumpang gelap dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati,&rdquo; pungkas Firman.</div>

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,”

Waketum Golkar Sebut Kader yang Wacanakan Munaslub Bisa Dipecat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/agus-saya-berharap-bang-yorrys-tidak-akan-dipecat_m_126223.jpeg" alt="Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai." width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dihembuskan Yorrys Raweyai membuat petinggi Partai Golkar sedih. Karena wacana yang menggiring untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto itu bakal menjadi bumerang bagi dia sendiri. "Saya berharap Bang Yorrys tidak akan dipecat," ujar Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Adapun wacana Munaslub muncul setelah Yorrys mengatakan bahwa Novanto hampir menjadi tersangka, walaupun belakangan pernyataan itu dibantah kembali. Sejumlah kader pun meminta adanya pemecatan. Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, mekanisme pemecatan terhadap anggota ada di Partai Golkar, kendati prosesnya cukup panjang.&nbsp; "Untuk apa kami sebagai partai menghabiskan energi yang tidak-tidak untuk hanya membahas memikirkan bagaimana memecahkan itu," sebut Agus. Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, terhadap tindakan Yorrys yang menyatakan akan ada munaslub&nbsp; perlu dicari jalan keluar. Supaya menjadi mengevaluasi bagi Yorrys. Sebab koordinator bidang polhukam Golkar itu merupakan aset partai. Disebutkannya, selama ini Yorrys sudah lama terlibat atau bergabung dengan Partai Golkar. "Jasanya begitu banyak. Termasuk membesarkan DPP di bawah kepemimpinan Pak setnov," sebutnya. Untuk itu, dia yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan hati dingin. Yakni dengan membicarakannya dari hati ke hati.&nbsp; "Sudah dipanggil saja oleh DPP, sekjen untuk berbicara dari hati ke hati. Saya kira Bang Yorrys juga seorang figur seorang tokoh yang logis, rasional, dan bisa mendengar," pungkas Agus. (dna/JPG)

Agus: Saya Berharap Bang Yorrys Tidak Akan Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/golkar-kukuh-pertahankan-setnov-dari-posisi-ketua-umum-ini-alasannya_m_125768.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Partai Golkar Idrus Marham mengaku, partainya tidak pernah ada keinginan menyelenggarakan Munaslub, untuk mengantikan Setya Novanto dari kursi ketua umum. Menurut Idrus, semua pimpinan yang terdiri dari Dewan Pembinan, Dewan Kehoramatan, Dewan Pakar dan juga DPD Partai Golkar telah berkomitmen ingin Golkar dipegang oleh Setya Novanto. Walaupun saat ini Novanto tersangkut dalam dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. "Semua mendukung sepenuhnya, tidak ada pikiran melakukan Munaslub," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (25/4). Menurut Idrus, keinginan kader tidak ingin mengantikan Novanto, karena sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Ketua DPR itu. Seperti kurang dari 10 Bulan Novanto telah mengunjungi semua DPD Partai Golkar di 34 Provinsi. "Itu sama saja telah dari 250 kota atau kabupaten yang dikunjungi," katanya. Selain itu di hajat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Idrus mengklaim Partai Golkar di bawah Novanto telah mengantongi kemenangan dari partai-partai lain. Sehingga itu menjadi prestasi besar bagi Novanto. "Oleh karena itu banyak dukungan ke Novanto," ungkapnya. Selain itu, partai berlogo pohon beringin juga menegaskan semua kader mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terlebih Idrus menjamin Golkar tidak akan mengintervensi kasus e-KTP yang membelit Novanto.(cr2JPG)

Golkar Kukuh Pertahankan Setnov dari Posisi Ketua Umum, Ini Alasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/korbid-kepartaian-golkar-pastikan-tak-ada-yang-mau-munaslub_m_116272.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir membantah akan digelarnya kembali musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di internal partai beringin. Katanya, itu hanyalah rumor. Dia mengaku sudah memastikannya ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bahwa tidak ada desakan itu. "Saya sudah cek itu rumor aja yang Munaslub," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). Ketika disampaikan bahwa Ketua Dewan&nbsp; Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang menyatakan bahwa ada segelintir kader menginginkan Munaslub, Kahar enggan menanggapinya. Namun, kalaupun ada keinginan digelarnya Munaslub, dipastikan tidak akan ada yang maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai beringin itu. "Tanya sama Pak Agung, saya kan nggak tau. Nggak ada rumor Munaslub, nggak ada. Saya tanya, kalau Munaslub pasti ada calonnya? calonnya nggak ada," ketus Kahar. Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga memastikan tidak akan ada kader yang mau menggelar Munaslub. "Memang ada orang mau Munaslub? Nggak ada orang mau Munaslub. Tidak ada orangnya, saya sudah cek," pungkasnya. Isu Munaslub Partai Golkar muncul usai ketua umumnya, Setya Novanto disebut-sebut dalam surat dakwaan korupsi e-KTP. Novanto dianggap berperan penting untuk memuluskan proyek yang berjalan pada 2011-2012 lalu. (dna/JPG)

Korbid Kepartaian Golkar Pastikan Tak Ada yang Mau Munaslub