<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kata_ajudan.jpg" alt="DEKAT DENGAN RAKYAT: Helmud Hontong semasa bertugas sebagai wabup. (SRIWANI/MANADO POST)" width="100%">
<figcaption>DEKAT DENGAN RAKYAT: Helmud Hontong semasa bertugas sebagai wabup. (SRIWANI/MANADO POST)</figcaption>
</figure><h3>Berpulangnya Wabup dan Kian Terlecutnya Warga Sangihe Tolak Tambang Emas</h3> Wabup yang meninggal di pesawat itu memang memiliki riwayat diabetes. Namun, hasil medical checkup terakhir sebenarnya menunjukkan kondisinya baik-baik saja. Semangatnya menolak tambang emas dilanjutkan gerakan Save Sangihe Island yang didukung penuh oleh gereja dan badan adat.  AGUS DWI PRASETYO, Makassar, Jawa Pos  ---  DI atas kapal motor mereka bertemu. Dalam perjalanan dari Tahuna ke Manado. Di tengah keriuhan penumpang. ”Karena beliau sedang ngobrol dengan orang lain, saya hanya kasih tepukan tangan,” kata Alfred Pontolondo, koordinator Save Sangihe Island (SSI), saat dihubungi Jawa Pos melalui telepon kemarin (14/6).  Orang yang dimaksud Alfred adalah Helmud Hontong, wakil bupati (Wabup) Kepulauan Sangihe, kabupaten di Sulawesi Utara yang beribu kota di Tahuna. Siang itu, akhir Mei lalu, Alfred tengah berbincang dengan orang lain.  Papa Embo –sapaan akrab Helmud Hontong– dikenal sebagai pejabat yang merakyat. Peduli terhadap warga yang dipimpinnya. ”Misalnya, ada pasien di rumah sakit yang nggak mampu bayar obat akan dibiayai sama beliau sampai selesai perawatan,” kenang Alfred.  Kedekatan dan kepedulian itu pula yang mendorong Helmud menulis surat yang ditandatangani sendiri kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Isinya, menolak pertambangan emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang izinnya diberikan Kementerian ESDM karena limbahnya dianggap bisa membahayakan kesehatan warga.  Dua pekan setelah bertemu di atas kapal tersebut, kabar mengejutkan itu datang. Papa Embo meninggal dalam perjalanan udara dari Denpasar ke Makassar. Dalam surat yang dikeluarkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan ditandatangani dokter pemerintah yang bertugas saat itu, dr Nurlailah, dari pemeriksaan pukul 16.22 Wita, Helmud sudah meninggal. Helmud dinyatakan meninggal saat masih berada di pesawat Lion Air yang ditumpanginya pada Rabu pekan lalu (9/6).  Dari pihak keluarga, Herdawati Greina Simon menjelaskan bahwa Papa Embo mempunyai riwayat penyakit diabetes melitus. Dan, akhir-akhir ini, kata Greina yang juga ponakan Helmud, sang paman rajin check up. ”Pada Februari, beliau juga sempat check up di RSPAD Gatot Soebroto (Jakarta) bersama ajudan. Semuanya normal,” jelas Greina dalam jumpa pers Sabtu pekan lalu (12/6) bersama Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo dan Kadinkes Kepulauan Sangihe dr Jopy Thungari MKes di Tahuna sebagaimana dilansir Manado Post.  Greina yang berlatar belakang penata anestesi dengan basic kardiovaskular dan sistem pernapasan sempat bertanya kepada ajudan Helmud via telepon terkait dengan kronologi kejadian. Dijawab bahwa tenggorokan Helmud sakit, lalu meminta air ke ajudan. Setelah diberi air minum, tiba-tiba pria 59 tahun itu batuk keluar darah dari hidung dan mulut. Dan, dari kronologi patologis yang disampaikan, lanjut Greina, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar juga tidak bisa memastikan penyebab kematian Wabup. ”Meski analisis Dokter Jopy menyebutkan pecah pembuluh darah, pemeriksaan tanda vital tidak dilakukan. Jadi, tidak bisa dipastikan bahwa tekanan darah saat itu berapa,” katanya.  Yang pasti, kabar duka itu sangat menyentak warga Sangihe. Namun, di sisi lain, berpulangnya Papa Embo juga kian melecut semangat warga untuk terus melanjutkan perjuangan Helmud menolak rencana operasional pertambangan emas di kepulauan yang berbatasan dengan Filipina tersebut.  Sejak mencuatnya rencana operasional produksi pertambangan di Sangihe, Helmud beberapa kali menyuarakan penolakan. Surat permohonan pembatalan izin operasional pertambangan PT TMS tadi dia kirimkan pada 28 April. Dalam permohonan itu, Helmud menentang terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tertanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasional Produksi Kontrak Karya PT TMS. SK yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin tersebut mengisyaratkan PT TMS mendapat restu melakukan operasi produksi pertambangan emas seluas 42 ribu hektare di Sangihe. Atau, sekitar separo luas total pulau.  Seperti diketahui, kepulauan terluar utara Indonesia itu menyimpan kekayaan hayati. Berbagai jenis burung endemik berstatus dilindungi hidup di pulau dengan luas 736 kilometer persegi tersebut. Misalnya, burung seriwang sangihe atau manu’ niu. Sebelum ada di Sangihe 20 tahun lalu, burung itu dianggap punah ratusan tahun.  Selain manu’ niu, ada delapan burung endemik Sangihe lainnya. Yaitu, matamawira (kacamata sangihe), sohabe kuning (brinji sangihe), salumisi wembulaeng atau saramise wamburai (burung madu sangihe), tanajawo (celepuk sangihe), bungka kecil (udang merah sangihe), lehagi (paok sangihe), raja udang sangihe, dan lusiut (serindit sangihe). Mayoritas burung itu hidup di daerah sebaran yang terbatas dengan status rentan dan kritis. Populasi burung endemik itu banyak ditemukan di seputaran Gunung Sahendaruman. Mirisnya, kawasan gunung berapi mati tersebut masuk dalam peta wilayah yang akan ditambang. ”Kalau ditotal, ada 7 kecamatan dan 80 kampung yang akan kena dampak pertambangan,” papar Alfred.  Sebagai masyarakat Sangihe, Alfred sangat menyayangkan keluarnya izin operasional produksi pertambangan di Sangihe dari Kementerian ESDM. Selain mengancam populasi endemik, izin pertambangan tidak sesuai dengan mandat UU 1/2014 tentang Perubahan atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  Merujuk UU tersebut, Sangihe secara jelas masuk dalam kategori pulau kecil karena luasannya kurang dari 2.000 kilometer persegi. Dan, pemanfaatan pulau kecil, menurut UU itu, hanya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan latihan (diklat), penelitian dan pengembangan (litbang), budi daya laut, pariwisata, serta usaha perikanan dan kelautan. Juga, industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. ”Dari sembilan item pemanfaatan (pulau kecil) itu, tidak ada yang menyebutkan pertambangan,” tegasnya.  Alfred sempat mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 29 April guna mengecek izin pemanfaatan tersebut. ”Mereka (KKP) belum mengeluarkan izin,” katanya.  Terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan Kementerian ESDM telah menerima surat pribadi dari Wabup Sangihe. Surat itu diterima pada 28 April lalu. ”Saat ini Ditjen Minerba menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membahas kegiatan pertambangan PT TMS,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Ridwan menuturkan, berkaitan dengan permintaan untuk membatalkan izin PT TMS, perlu disampaikan beberapa hal. Pertama, kegiatan pertambangan PT TMS didasarkan atas kontrak karya (KK) yang ditandatangani pemerintah dan PT TMS pada 1997. Kedua, Pemprov Sulawesi Utara telah menerbitkan izin lingkungan untuk PT TMS pada 15 September 2020. ”Dalam izin lingkungan yang dimaksud disebutkan, lokasi yang akan digunakan PT TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 hektare di antara total luas wilayah 42 ribu hektare,” jelas Ridwan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/06/2021/di-balik-wafatnya-wabup-sangihe-batuk-lalu-keluar-darah-dari-mulut/">Di balik Wafatnya Wabup Sangihe: Batuk, lalu Keluar Darah dari Mulut</a>  Ketiga, berdasar data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, total luas wilayah PT TMS yang prospektif untuk ditambang adalah 4.500 hektare (kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS). Keempat, pemerintah akan mengevaluasi luas wilayah KK PT TMS. ”Dan, berdasar evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciutan terhadap wilayah KK yang tidak digunakan/tidak prospektif untuk dilakukan kegiatan pertambangan,” katanya.  Untuk membatalkan izin pertambangan tersebut, gerakan Save Sangihe Island tidak berdiri sendiri. Alfred menyebut Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud sebagai organisasi keagamaan terbesar di Sangihe turut meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali izin tambang tersebut. Mereka juga membuat petisi online lewat change.org. ”Suara Badan Adat Sangihe lebih keras lagi, yaitu meminta presiden mencabut izin tambang.”

Kata Ajudan, Tenggorokan Wabup Sakit, Minum, lalu Batuk Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/wabup-helmud-batuk.jpg" alt="DUKACITA: Peti jenazah Wabup Sangihe Helmud Hontong disambut ribuan warga di Pelabuhan Nusantara, Tahuna, kemarin (11/6). (SRIWANI/MANADO POST)" width="100%">
<figcaption>DUKACITA: Peti jenazah Wabup Sangihe Helmud Hontong disambut ribuan warga di Pelabuhan Nusantara, Tahuna, kemarin (11/6). (SRIWANI/MANADO POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian untuk mendalami peristiwa kematian Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara, Helmud Hontong dalam penerbangan dari Denpasar menuju Makassar. Upaya penyelidikan ini penting untuk membuktikan ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam peristiwa itu. Komisioner Komnas HAM Amirudin mennyampaikan, polisi diminta untuk menyelidiki peristiwa kematian yang diduga terdapat tindak pidana. "Jika ada dugaan tindak pidana, dalam suatu peristiwa meninggalnya seseorang, polisi wajib melakukan lidik. Tujuannya untuk mengumpulkan petunjuk dan bukti," kata Amirudin dalam keterangannya, Minggu (13/6). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/06/2021/di-balik-wafatnya-wabup-sangihe-batuk-lalu-keluar-darah-dari-mulut/">Di balik Wafatnya Wabup Sangihe: Batuk, lalu Keluar Darah dari Mulut</a> Amirudin menuturkan, polisi bisa menyelidiki kematian Helmud Hontong dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Hal ini agar tidak tidak berkembang luas isu yang terjadi di masyarakat. "Dengan adanya giat lidik dari polisi, maka peristiwa itu akan menjadi peristiwa hukum. Kerja polisi dalam lidik itu mesti dihormati oleh semua pihak," ujar Amirudin. Dia mengharapkan, pihak-pihak yang memiliki informasi terkait kematian Wakil Bupati Sangihe untuk terbuka menyampaikan kepada aparat kepolisian. Hal ini untuk mempermudah mengusut tewasnya Wakil Bupati Sangihe "Pihak-pihak terkait yang memiliki keterangan perlu mendukung kerja-kerja polisi dalam lidik. Dengan demikian, hak asasi seseorang untuk mendapatkan keadilan secara hukum akan bisa terpenuhi," tandasnya.

Komnas HAM Dorong Polisi Dalami Penyebab Kematian Wabup Sangihe

wabup sangihe

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wabup sangihe

Berita Terkini

Kata Ajudan, Tenggorokan Wabup Sakit, Minum, lalu Batuk Darah

Komnas HAM Dorong Polisi Dalami Penyebab Kematian Wabup Sangihe

Download Aplikasi JawaPos.com