<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_VAKSIN-PMK_ali5-1329156449.jpg" alt="Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyuntikan vaksin PMK di Kandang sapi warga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat, Selasa (21/1/2024). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyuntikan vaksin PMK di Kandang sapi warga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat, Selasa (21/1/2024). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Permintaan daging selalu meningkat jelang dan selama bulan Ramadan. Padahal, saat ini peternak sapi sedang berjuang mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah PMK tidak sampai mengganggu stok daging sapi. Informasi tersebut disampaikan langsung Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda. Menurut dia angka kematian wabah PMK kali ini masih jauh dibandingkan dengan kasus 2022 lalu. Dia mengatakan sejak Januari sampai dengan 23 Januari 2025, angka kematian tercatat ada 858 ekor sapi. Kemudian total kasus PMK dalam periode yang sama sekitar 27 ribuan. &rsquo;&rsquo;Jadi artinya masih sekitar 2 persen ternak yang terdampak PMK,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (27/1). Untuk itu, Agung meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan daging sapi untuk menyambut bulan Ramadan sampai dengan lebaran. Termasuk juga sampai dengan Idul Adha. Agung menegaskan jumlah populasi sapi di Indonesia masih banyak. Bahkan saat ini terdapat tren penurunan harga sapi. Namun, dia meminta para peternak&nbsp; supaya ikut aktif dalam program vaksinasi sapinya. "Supaya sapinya terhindar dari risiko pelunaran PMK,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dia mengatakan ketersediaan stok daging sapi itu meliputi daging beku hingga sapi siap potong. Menurutnya populasi sapi di pusat penggemukan juga masih banyak. &rsquo;&rsquo;Stok daging sapi kita pantau setiap pekan. Intinya masih mencukupi,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinan atas kembali merebaknya kasus PMK. Dia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat. Abdul Kharis menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi hewan ternak sudah baik. "Tapi harus ada koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait agar lebih efektif,&rsquo;&rsquo; pintanya. Nantinya, jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, dia menyarankan dilakukan penutupan pasar hewan selama 14 hari disertai disinfeksi. (wan/far/bas)

Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda, angka kematian wabah PMK kali ini masih tergolong aman.

Kementan Tegaskan Wabah PMK Tak Pengaruhi Stok Daging Sapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/Kementan-5-2194179324.jpg" alt="PERINGATAN DINI: Sudaryono (tengah) memberikan penghargaan kepada peternak sapi di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (5/1). (HUMAS KEMENTAN)" width="100%">
<figcaption>PERINGATAN DINI: Sudaryono (tengah) memberikan penghargaan kepada peternak sapi di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (5/1). (HUMAS KEMENTAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peternak sapi di wilayah Jawa Timur diingatkan untuk selalu waspada menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Bahkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta masyarakat untuk siaga I menghadapi wabah mematikan untuk sapi tersebut. Dia meminta peternak&nbsp; rutin melakukan vaksinasi hewan ternaknya. Pesan tersebut disampaikan Sudaryono di sela kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut dia, dengan vaksinasi secara berkala, Indonesia dapat terbebas dari penyakit yang menular pada sapi itu. &rsquo;&rsquo;Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Karena itu, vaksinasi harus dilakukan,&rsquo;&rsquo; kata Sudaryono dalam keterangannya kemarin (6/1). Dia mengatakan, kegiatan vaksinasi pada hewan ternak bisa lewat program yang difasilitasi pemerintah maupun vaksinasi mandiri. Sudaryono menjelaskan, Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia sehingga menjadi sektor vital bagi ketahanan pangan nasional. Namun, vaksinasi tidak cukup dilakukan sekali, tapi harus secara berkala agar efeknya maksimal. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, sapi sudah kita vaksin semua. Namun, vaksinasi harus terus dilakukan secara berkala dan diulang,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi persebaran PMK. Jika satu sapi terinfeksi PMK, penularannya sangat cepat. (wan/bas)

Peternak sapi di wilayah Jawa Timur diingatkan untuk selalu waspada menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

 Wamentan Sudaryono Ingatkan Peternak Sapi untuk Siaga Hadapi Wabah PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/IMG-20250104-WA0044-1-40542533.jpg" alt="Sapi warga Desa Jimbe, Jenangan, dilaporkan sakit dengan gejala mirip terpapar PMK. (Radar Madiun)." width="100%">
<figcaption>Sapi warga Desa Jimbe, Jenangan, dilaporkan sakit dengan gejala mirip terpapar PMK. (Radar Madiun).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat mereda, kini kembali mencuat di Jawa Timur. Selama periode November hingga Desember 2024, petugas kesehatan hewan di 30 kabupaten/kota di Jatim telah menemukan kasus infeksi PMK pada ternak. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, mengungkapkan bahwa sebanyak 6.072 kasus PMK teridentifikasi selama dua bulan tersebut, dengan 282 ekor ternak yang dilaporkan mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus terbanyak terjadi pada Desember 2024, dengan lebih dari 100 kasus per hari," ujar Indyah, Jumat (3/1/).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, gejala PMK yang ditemukan pada ternak termasuk kelemahan, kepincangan akut, serta lepuh atau erosi pada bagian mulut, lidah, gusi, dan kulit sekitar kaki. Selain itu, ternak yang terinfeksi juga menunjukkan demam tinggi hingga 41 derajat Celcius, sering berbaring, dan mengalami penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menangani penyebaran penyakit tersebut, Dinas Peternakan Jatim telah mengambil langkah-langkah cepat, termasuk memberikan pengobatan berupa analgesik, antipiretik, vitamin, dan antibiotik kepada ternak yang terinfeksi. Sampel dari ternak yang menunjukkan gejala PMK juga telah dikirimkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates dan PUSVETMA Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil uji laboratorium yang diterima menunjukkan adanya kasus positif PMK di beberapa daerah, seperti Lumajang, Blitar, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Sampang, Sumenep, Jember, Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, dan Lamongan. Pemerintah setempat terus melakukan upaya pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut, sambil meminta peternak untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kebersihan kandang ternak mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera laporkan jika ditemukan gejala PMK di peternakan. Kami akan terus melakukan langkah pengendalian untuk melindungi ternak di Jawa Timur," imbuh Indyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015480414/pmk-terbaru-terbit-ppn-12-persen-untuk-barang-mewah-berlaku-1-februari-2025">PMK Terbaru Terbit, PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Berlaku 1 Februari 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2022 lalu, di mana Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menetapkan status darurat wabah PMK. Setelah berbagai upaya pengendalian, termasuk vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak, wabah PMK berhasil dikendalikan pada tahun 2023. Saat ini, status wabah PMK di Jatim telah dinyatakan tertular sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) nomor 311/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan setempat berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan dan keselamatan ternak serta mencegah wabah penyakit lebih lanjut.</div>

Periode November hingga Desember 2024, petugas kesehatan hewan di 30 kabupaten/kota di Jatim telah menemukan kasus infeksi PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kembali Mewabah di Jatim, Dinas Peternakan Lakukan Penanganan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PMK.jpeg" alt="istiimewa" width="100%">
<figcaption>istiimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendampingi sedikitnya 64 ribu peternak dalam Operasi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pendampingan itu mulai dari promosi kesehatan hingga pendampingan vaksinasi hewan.  PMI melakukan itu untuk membantu mengatasi krisis kesehatan pada hewan yang mendampak ribuan peternak tersebut. Keterlibatan pertama PMI dalam penanggulangan zoonosis ini merupakan komitmen membantu pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan.  Diketahui, relawan PMI di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah serta Provinsi Aceh bersama pemerintah setempat melakukan pendampingan kepada peternak sapi dan kambing. Beberapa layanan yang dilakukan dalam operasi ini di antaranya promosi kesehatan, disinfeksi kandang, serta bantuan non-tunai kepada peternak sapi dan kambing terdampak.  Upaya pendampingan ini diklaim berdampak pada perubahan perilaku para peternak dalam pencegahan PMK.  "Ini memang bukan krisis kesehatan yang menyerang manusia, tapi PMK ini memiliki efek ganda pada ekonomi dan sosial. Kami berkomitmen membantu masyarakat yang kesulitan, dalam operasi ini para peternak," Kata Kepala Sub Divisi Tanggap Darurat Bencana dan Pemulihan Markas Pusat PMI Ridwan S. Carman.  Ridwan juga menuturkan, dalam program ini juga para petani diajak agar memerhatikan kebersihan kandang, karena virus ini bisa berpindah salah satunya dari alas kaki.  "Dari hasil intervensi ini dampaknya ada perubahan sikap dan perilaku, petani jadi mau melapor, dan rajin membersihkan kandangnya secara rutin," imbuh Ridwan di sela kegiatan Pembelajaran Operasi PMK PMI di Kuta, Bali.  Sebagai operasi pertama pada zoonosis, Operasi PMK dinilai sukses. Perwakilan Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC), Dwi Handayani mengatakan, semua tahap dalam mitigasi bencana diaktifkan dalam operasi ini. Hasilnya, capaian terhadap program ini pun melampaui target.  "Secara kuantitatif ini tercapai, tetapi yang penting secara kualitas juga. Saat ini baru satu-satunya perhimpunan nasional (di regional dan global) yang terlibat dalam zoonosis murni hewan," kata Ridwan yang juga merupakan Kepala Bagian Kesehatan dan Sanitasi IFRC delegasi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei dan Timor Leste tersebut.  Selama lebih kurang tiga bulan, PMI telah melakukan promosi kesehatan ke 49.390 jiwa. PMI di tiga provinsi ini juga ikut mendampingi vaksinasi oleh dinas peternakan setempat kepada sedikitnya 4.102 sapi, kerbau, kambing dan domba. Sementara untuk disinfeksi kandang, tercatat menjangkau 11.174 penerima manfaat.  Untuk bantuan non-tunai untuk peternak, PMI telah menyalurkan Rp 1,6 miliar kepada 1.100 peternak terdampak di Magelang, dan Grobogan, Jawa Tengah.

Lindungi Peternak, Palang Merah Indonesia Bantu Cegah Wabah PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pemberian vaksin terhadap hewan ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus bergulir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto mengimbau satgas di daerah untuk saat ini berfokus pada vaksinasi dosis pertama.  Jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan untuk setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin.  Seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut. Untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.  "Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksin pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama," kata Suharyanto, Sabtu (30/7).  Suharyanto memperingkatkan, dampak akibat PMK tidak bisa dianggap sepele. Sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.  "Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis," jelasnya.  Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan 4 strategi yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.  Untuk menambah efektifitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas. Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis. Tetapi, pemerintah telah berencana dalam minggu depan akan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui Polymerase Chain Reaction (PCR).  "Kalau biosecurity bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati," pungkasnya.

Tangani PMK, Ketua Satgas Minta Vaksinasi Difokuskan Skala Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/batasi-LALU-LINTAS-JEROAN.jpg" alt="CEGAH WABAH: Petugas dinas ketahanan pangan dan peternakan memvaksin sapi di kandang peternak Pamoyanan Farm, Kota Bogor, Jawa Barat. (RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>CEGAH WABAH: Petugas dinas ketahanan pangan dan peternakan memvaksin sapi di kandang peternak Pamoyanan Farm, Kota Bogor, Jawa Barat. (RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembatasan lalu lintas hewan ternak untuk mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kini semakin detail. Tak lagi sebatas hewan hidup, tetapi juga produk olahan beku dan segar, daging segar, jeroan, hingga buntut dan lainnya.  Penambahan ragam jenis produk yang dibatasi lalu lintasnya itu tertuang dalam adendum atau penambahan poin Surat Edaran Satgas PMK 3/2022. Di antaranya, ketentuan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK ke kabupaten atau kota di pulau yang sama. Jenis produk turunan yang dicantumkan dalam adendum itu cukup banyak.  Mulai produk olahan beku atau segar meliputi karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, hingga kaki. Kemudian, susu segar, embrio produksi dan ovum produksi setelah wabah PMK, wol, kulit mentah, bulu, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, serta gigi dan taring yang belum memenuhi persyaratan teknis perlakuan menonaktifkan virus PMK.  Ketentuan tambahan lainnya adalah hewan positif PMK di zona hijau wajib dimusnahkan, lalu dikubur. Hewan positif PMK di zona kuning wajib dipotong bersyarat di rumah pemotongan hewan (RPH). Lalu, khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur. Hewan positif PMK di zona merah wajib diisolasi dengan pertimbangan pemotongan bersyarat di RPH.  Untuk daerah tertentu, juga diberlakukan aturan khusus. Di antaranya, hewan dan produknya yang rentan PMK tidak diperkenankan masuk atau keluar dari Provinsi Bali. Ketentuan itu dikecualikan bagi hewan dari luar negeri dengan dokumen administrasi lengkap.  Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito menuturkan, pada prinsipnya kesehatan hewan dalam penanganan PMK adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. ’’Peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan ke konsumen,’’ katanya kemarin (10/7).  Dia berharap dengan kerja sama yang baik semua pihak, masyarakat dapat melawan virus penyebab PMK sehingga tidak berdampak besar terhadap kesehatan hewan. Kemudian, mampu menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali.  Sementara itu, pemotongan hewan kurban oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih menggunakan skema online. ’’Ini tahun ketiga program kurban online Baznas,’’ kata Pemimpin Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan dalam Semarak Kurban Online Baznas kemarin.  Tahun ini mereka menargetkan hewan kurban sebanyak 8.016 ekor. Sesuai namanya, skema kurban online menekan potensi pertemuan fisik antara pekurban dan hewan kurbannya. Pekurban cukup membayar uang hewan kurban secara online. Kemudian, hewan kurban dipotong di RPH atau balai ternak mitra binaan mereka.  Saidah menuturkan, skema tersebut bisa mengurangi lalu lintas hewan ternak. Untuk pendistribusiannya, ada yang menggunakan model daging segar. Ada juga yang berupa daging kaleng olahan rendang siap makan.

Upaya Baru Menekan Penularan Wabah PMK, Batasi Lalu Lintas Jeroan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/download-1744.jpg" alt="JUALAN DAN KAMPANYE PROKES: Pedagang berkostum badut memasangkan masker pada domba yang dijual untuk keperluan kurban di Bababkan Loa, Kota Cimahi, kemarin (13/7). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JUALAN DAN KAMPANYE PROKES: Pedagang berkostum badut memasangkan masker pada domba yang dijual untuk keperluan kurban di Bababkan Loa, Kota Cimahi, kemarin (13/7). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga di satu Kampung Babakan Falah, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat berkurban sebanyak 800 ekor domba yang dibagikan kepada masyarakat luas di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.  "Apresiasi sangat positif, dengan kegiatan ini masyarakat Kabupaten Garut bisa kurban, yang menitipkan kurban tidak hanya dari Garut, tapi ada dari daerah luar," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman saat meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kampung Babakan Falah, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Minggu, (10/7).  Ia menuturkan, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda Garut ternyata tidak menyurutkan masyarakat untuk tidak berkurban, justru sebaliknya terlihat masih banyak.  Helmi juga menuturkan, di Kabupaten Garut, berdasarkan laporan setiap tahunnya sekitar tiga ribuan ekor sapi atau kerbau, dan enam ribuan domba atau kambing yang disembelih saat momentum Idul Adha, dan tahun 2022 diharapkan bisa lebih dari jumlah itu.  "Jadi ini adalah (bukti) animo masyarakat ternyata masih tinggi, masih bagus, dan mudah-mudahan tidak turun daripada tahun-tahun sebelumnya," katanya.  Ia berharap semakin banyaknya masyarakat yang berkurban maka akan meningkatkan nilai gizi yang akhirnya masyarakat Garut semakin sehat.  Terutama, kata dia, dengan melimpahnya daging kurban sebagai sumber protein bisa berkontribusi mengatasi kasus "stunting" atau gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi.  "Buat masyarakat Kabupaten Garut ini adalah sumber protein, ini adalah momentum bagaimana kita memberikan solusi terkait masalah kesehatan," katanya.  Ketua panitia kurban di Kampung Babakan Falah, Aceng Cahyana mengatakan, tercatat ada 800 ekor domba dari masyarakat setempat dan juga dari para dermawan yang menitipkan hewan kurbannya.  Menurut dia adanya wabah PMK tidak menyurutkan masyarakat untuk berkurban, justru sebaliknya banyak yang berkurban.  "Ya isu PMK awalnya membuat peternak pesimis, tapi saat menjelang penyembelihan ternyata harga dan minat berkurban ternyata tinggi," katanya.

Di Garut, Satu Kampung Korban 800 Ekor Domba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-1.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah menyebar ke 21 provinsi di Indonesia. Kini tinggal Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua yang kategori zona hijau.  Jubir Satgas PMK Wiku Adisasmito mengungkapkan, provinsi dengan infeksi total pada seluruh kabupaten dan kota meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung.  Sementara itu, empat provinsi lain mengalami infeksi lebih dari 80 persen. Yakni, Jawa Barat (96 persen), Sumatera Barat (84 persen), Jambi (84 persen), serta DIJ (80 persen). ”Saat ini kita fokus mempertahankan wilayah yang tidak terdampak, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, serta Papua,” jelas Wiku kemarin (7/7).  Dia mengatakan, saat ini telah diterapkan larangan lalu lintas hewan. Tidak boleh ada hewan rentan PMK yang masuk Provinsi Bali, NTT, dan Sulsel. Demikian juga tidak boleh ada ternak yang keluar Jatim, Jateng, serta NTB. Lebih-lebih dari daerah yang zona merah.  Saat ini pemerintah melakukan integrasi data testing PMK, surveilans aktif termasuk percepatan testing dengan metode terkini, serta percepatan vaksinasi. Wiku mengatakan, penanganan PMK adalah tanggung jawab bersama. Baik bagi mereka yang terdampak langsung maupun tidak.  Pemerintah daerah bertugas memastikan data kasus PMK maupun hewan berkuku belah yang meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, maupun babi terinput dengan baik dalam sistem informasi kesehatan hewan nasional. Juga memastikan ketersediaan logistik penunjang antibiotik, vitamin, antipiretik, maupun disinfektan.  Pemda wajib menjaga ketersediaan jumlah vaksin, melakukan vaksinasi sesuai dengan target. Harus dipastikan juga pendanaan untuk penanganan PMK di daerahnya telah dianggarkan. ’’Ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan logistik, biaya operasional petugas, serta santunan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat ternaknya dipotong atau dimusnahkan,” papar Wiku.  Pemda juga wajib memberikan pelatihan kepada petugas untuk mengecek gejala klinis pada hewan serta pembersihan melalui disinfeksi atau dekontaminasi. Kemudian, melakukan testing dan vaksinasi. Hal itu bisa dibantu babinsa babinkamtibnas TNI-Polri bersama dokter hewan atau pejabat otoritas veteriner setempat.  Selain itu, peternak wajib memastikan keamanan biosekuriti dengan memisahkan hewan ternak yang sehat dan sakit agar tidak saling menularkan. Mengatur sistem penempatan antara hewan ternak biasa dan hewan ternak rentan PMK. Menjamin seluruh hewan ternak yang dimiliki telah divaksin dengan jenis kondisi hewan ternak masing-masing.  Kemudian, kebersihan hewan ternak wajib dijaga. Beserta alat-alat peternakan dan kandang dengan pembersihan secara berkala. Untuk deteksi dini, peternak bisa melakukan pemeriksaan gejala klinis pada hewan rentan PMK secara rutin dan memastikan bahwa riwayat kesehatan setiap hewan ternak tercatat secara lengkap pada masa lalu, kini, dan masa akan datang.  Wiku menjelaskan, satgas daerah kini juga telah menerapkan lalu lintas hewan ternak rentan PMK dan produknya. Sebelum melakukan perjalanan, hewan dan produknya wajib karantina 14 hari.  Jika bergejala, hewan wajib dites. Jika positif, penanganan ditentukan sesuai zonasi masing-masing kabupaten/kota. Ternak dari daerah hijau wajib dimusnahkan, dari daerah kuning wajib dilakukan pemotongan bersyarat, kemudian daerah merah dilakukan pemotongan bersyarat dan isolasi sesuai dengan kondisi hewan. ’’Khusus produk hewan impor boleh dilalulintaskan ke semua zona dengan ketentuan memiliki dokumen karantina,” ujar Wiku.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah mengatakan, ada empat langkah pengendalian wabah PMK. Keempatnya harus dilaksanakan secara bersamaan jika tidak ingin kasus PMK menyebar kian luas.  Upaya pertama adalah meningkatkan imunitas hewan ternak terhadap risiko penularan PMK. Peningkatan imunitas itu berbentuk vaksinasi. "Tetapi perlu diingat, vaksinasi saja tidak cukup," tuturnya.

Cegah Penularan Wabah PMK, Hewan Impor Harus Punya Dokumen Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220617-WA0016.jpg" alt="Ternak Sapi di Sidoarjo mulai menerima vaksin PMK. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Ternak Sapi di Sidoarjo mulai menerima vaksin PMK. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pasokan hewan kurban menyambut Idul Adha 2022. Meskipun sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dihantam wabah penyakit kuku dan mulut (PMK), stok hewan ternak untuk kurban masih mencukupi.  Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan saat ini jumlah hewan ternak di seluruh Indonesia mencapai 18 juta ekor. Sementara itu khusus untuk pasokan hewan kurban, Agung mengatakan sekitar 2,2 juta ekor hewan.  ’’Sedangkan kebutuhan hewan ternak untuk kurban tahun ini diperkirakan 1,8 juta ekor,’’ katanya dalam seminar Ekonomi Kurban Pasca Pandemi yang digelar Baznas bersama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Selasa (21/6). Sehingga Agung mengatakan ada surplus hewan kurban sebanyak 400 ribu ekor.  Dia mengatakan masyarakat, khususnya peternak tidak perlu takut berlebihan terhadap wabah PMK. Sebab sampai saat ini pemerintah bisa mengendalikannya. Salah satunya adalah dengan pembatasan mobilitas hewan ternak. Dia menjelaskan hewan ternak di zona merah kasus PMK, hanya bisa dikirim di zona merah.  Begitu hewan ternak di zona kuning, hanya bisa dimobilisasi di zona kuning. Lalu hewan ternak di zona hijau, hanya bisa di zona hijau juga. Tujuan dari pembatasan mobilitas ini adalah menekan laju penularan kasus PMK di Indonesia.  Agung menuturkan masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan kurban online. Dengan demikian hewan kurban cukup disembelih di kandang setempat. Tidak sampai terjadi mobilitas hewan yang beresiko penularan PMK. ’’Dengan kurban online kita juga bisa menonton kurbannya secara online,’’ tuturnya.  Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI Arief Wibisono Lubis mengatakan momen Idul Kurban tidak hanya soal ibadah saja. Tetapi juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa besar. Dia mengatakan pada 2021 lalu potensi moneter atau keuangan dari kegiatan kurban di Indonesia mencapai Rp 18,2 triliun dari 2,2 juta pekurban.  ’’Jika dikelola lebih baik lagi, mampu menguatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan peternak rakyat,’’ katanya. Apalagi saat ini para peternak rakyat masih relatif rendah kesejahteraannya. Meskipun ada wabah PMK, Arief mengatakan potensi ekonomi dari kegiatan kurban tahun ini tidak akan merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di Tengah Wabah PMK, Stok Hewan Kurban Masih Surplus 400 Ribu Ekor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654500968502.jpg" alt="Hewan kurban mendapatkan perawatan dan pengecekan berkala. Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Hewan kurban mendapatkan perawatan dan pengecekan berkala. Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Depok, Jawa Barat Encep Hidayat menjelaskan terkait hukum berkurban dengan hewan yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jika gejala ringan masih sah, namun jika bergejala berat tidak sah.  "Penjelasan ini juga sudah tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Wabah PMK," kata Encep Hidayat dalam keterangannya di Depok, Selasa.  Encep menjelaskan, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban.  Sedangkan hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat, seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.  Namun, untuk hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.  Selanjutnya, kata Encep, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban.  Encep juga menjelaskan untuk pelobangan pada telinga hewan dengan ear tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.

MUI Depok: Sapi Bergejala PMK Berat Tidak Sah Jadi Hewan Kurban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wabah PMK

Berita Terkini