<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Dalam hitungan hari, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ditinggalkan oleh tiga anggotanya. Tidak tanggung, anggota yang keluar dari Persepi merupakan lembaga survei kenamaan. Yakni Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), serta Voxpol Center Research dan Consulting. Tidak heran bila kondisi itu mengundang pertanyaan publik.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis (7/11), Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa keputusan lembaganya keluar dari Persepi sudah jelas dan tegas. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; terang dia.&nbsp; Keputusan Poltracking keluar dari Persepi lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Dewan Etik Persepi perihal hasil survei pilkada Jakarta. Padahal selama 12 tahun belakangan, Poltracking Indonesia sudah membangun reputasi sebagai lembaga survei paling akurat dan presisi di Indonesia. Karena itu, mereka langsung memutuskan keluar setelah diberi sanksi oleh Dewan Etik Persepi.&nbsp; Keluarnya Poltracking dari Persepi disusul oleh PPI dan Voxpol Center. Direktur PPI Sadam Husen Falahuddin menegaskan, keluarnya PPI dari Persepi adalah keputusan sukarela. Hal serupa disampaikan oleh Peneliti Senior PPI Adi Prayitno. Dia menyatakan bahwa PPI keluar dari Persepi bukan karena Poltracking keluar dari organisasi tersebut. &rdquo;Nggak ada urusannya dengan sengketa lembaga lain. Murni alasan internal organisasi,&rdquo; ungkap Adi.&nbsp; Sementara itu, Voxpol Center Research and Consulting menyatakan diri keluar dari Persepi melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh A. Ichsan Nusapati sebagai direktur Voxpol Center Research and Consulting, &rdquo;Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),&rdquo; tulis Voxpol Center dalam surat tersebut.&nbsp; Poltracking sebagai lembaga yang pertama kali mengumumkan keluar dari Perspi menyoroti beberapa poin krusial. Diantaranya adalah objektivitas Dewan Etik Persepi dalam menangani perbedaan hasil survei pilkada Jakarta yang dirilis oleh Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). &rdquo;Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking,&rdquo; ungkap Masduri.

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas," ungkap Masduri, Direktur Poltracking Indonesia.

Persepi Ditinggal Tiga Lembaga Survei Kenamaan, dari Poltracking Indonesia, PPI, sampai Voxpol Center

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali ditinggal oleh anggotanya. Setelah Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari Persepi, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting menyusul menyatakan keluar dari Persepi. Informasi pengunduran diri itu dikonfirmasi oleh PPI dan Voxpol Center Research and Consulting.&nbsp; Peneliti Senior PPI Adi Prayitno membenarkan informasi tersebut. Dia menyatakan bahwa alasan keluarnya PPI dari Persepi sudah dijelaskan dalam surat yang sudah mereka kirimkan. &rdquo;Alasan internal organisasi seperti di surat itu,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Kamis sore (7/11). Dalam surat tersebut, PPI menyampaikan dua alasan.&nbsp; Pertama restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan. Adi memastikan, keluarnya PPI dari Persepi tidak terkait dengan dinamika yang terjadi di organisasi tersebut belakangan ini. Yakni keluarnya Poltracking Indonesia. &rdquo;Nggak ada hubungannya (PPI keluar dengan Poltracking keluar),&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Adi, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa. &rdquo;Ikut organisasi itu kan sifatnya sukarela. Keluar pun suka rela,&rdquo; tegas dia. Terkait dengan kemungkinan kembalinya PPI ke dalam organisasi Persepi setelah restrukturisasi dan konsolidasi internal selesai, dia menyerahkan semuanya kepada komposisi pengurus yang baru.&nbsp;Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com terkait dengan keluarnya lembaga survei yang dia pimpin dari keanggotaan Persepi. &rdquo;Benar,&rdquo; jawab Pangi singkat.

Peneliti Senior PPI Adi Prayitno, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa.

Susul Poltracking Indonesia, PPI dan Voxpol Center Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Politik sekaligus CEO &amp; Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, bahwa figur pemimpin Indonesia ke depan haruslah orang-orang yang memiliki ideologi dan dekat dengan rakyat.  Menurut dia, bukan figur yang hanya bermodalkan elektabilitas dan popularitas saja. Melainkan, juga harus kuat di partai politik (Parpol).  "Kita tidak mau kemudian capres kita ini tidak kuat di partai politik hanya menjadikan parpol sebagai kendaraan kepentingan sesaat yang kemudian (ketika jadi) ditinggal begitu saja. Sehingga terkesan keberadaaan parpol hanya main-main saja, transaksional- pragmatis saja," kata Pangi, di Jakarta, Senin (27/7).  Ketika ditanyakan, perihal kegiatan safari Puan Maharani ke sejumlah daerah? Ipang mengatakan, itu bagian dari salah satu cara Puan Maharani untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan gagasannya tentang Indonesia ke depan.  "Itu (safari,red) bagian upaya, memperkenalkan diri dan menyampaikan gagasan yang ada dibenaknya bahwa begini cara kita berfikir tentang Indonesia,"sebut Ipang.  Di sisi lain, Ipang menilai sebagai seorang kader partai, ideologi maupun karakter Puan Maharani sudah tidak perlu diragukan lagi. Sekarang ini, lanjut dia, bagaimana Puan Maharani bisa berbuat banyak dengan memahami apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat. Karena, persoalan elektabilitas, akseptabilitas maupun popularitas hanya bonus, bukan menjadi tujuan utama.  "Karena masyarakat akan bertanya bukan soal kenal atau tidak. Tetapi soal gagasan apa yang anda berikan terhadap kondisi rakyat hari ini. Saat itulah mereka akan menangkap pemimpin seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan kedepannya,"ujarnya.  "Sehingga Puan harus mengerti betul konteks dan selera, cita rasa yang menjadi keinginan rakyat," tutupnya.

Pangi Sebut Capres PDIP Miliki Modal Ideologi dan Karakter