<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/satgas-antimafia-bola-incar-petinggi-lain-di-pssi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Mafia bola. Satgas Antimafia Bola masih mengincar petinggi PSSI lainnya" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mafia bola. Satgas Antimafia Bola masih mengincar petinggi PSSI lainnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam tersangka di Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara, Jawa Tengah, memang sudah divonis. Begitu pula mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono yang telah dijatuhi hukuman di PN Jakarta Selatan.  Tujuh orang itu sebelumnya ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian.  Hanya, persoalannya kini, apa langkah berikutnya satgas untuk terus bersih-bersih persepakbolaan nasional? Sebab, sudah cukup lama publik tak mendengar gebrakan satgas yang dipimpin Brigjen Hendro Pandowo itu. Juga, bagaimana dengan penanganan dua tersangka lainnya: Vigit Waluyo dan Hidayat?  Ketika dikonfirmasi kemarin (24/7), Kasatgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo menuturkan bahwa perkembangan akan disampaikan ke divhumas. "Ke Karopenmas, ya," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokdri-tuntutan-750x478.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ketika usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/7). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sedangkan Karopenmas Divhumas Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, dirinya telah meminta data perkembangan untuk kasus mafia bola ke satgas. Saat ini kasus lain masih diselidiki. "Detailnya nanti, ya," terang dia di kantor Divhumas Polri, Jakarta, kemarin.  Manajer Madura FC Januar Herwanto yang sempat diperiksa atas kasus pertandingan PSS Sleman melawan timnya di Liga 2 musim lalu termasuk yang menunggu kiprah lanjutan satgas. Sebab, menurut dia, gebrakan Satgas Antimafia Bola telah membuat mafia pengaturan skor ketakutan. Mempersempit gerak mereka untuk "mengutak-atik" sepak bola nasional.  ''Tanpa satgas, sepak bola Indonesia tetap berkembang biak dalam asbak. Asbaknya kartel pengaturan skor,'' kata dia ketika dihubungi Jawa Pos sebelum Madura FC menjamu PSIM Jogjakarta kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/gragis-mafia-bola.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Lasmi Indaryani, mantan manajer Persibara Banjarnegara, whistle-blower yang berbuntut penangkapan enam orang yang kemudian diadili di Banjarnegara, senada dengan Januar. Dia ingin bersih-bersih sepak bola nasional tetap digalakkan. ''Saya berharap sepak bola Indonesia bisa bersih dari mafia. Agar bisa maju dan berprestasi,'' tuturnya.  Enam orang yang kemudian jadi terpidana karena kasus yang dilaporkan Lasmi adalah eks anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan personel Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Nurul Safarid. Ditambah staf Departemen Wasit Mansyur Lestaluhu serta Priyatno dan Anik Yuni Kartika Sari.  ''Saya pribadi sudah merasa cukup atas kasus yang saya laporkan. Para tersangka juga divonis bersalah. Jadi, laporan saya benar adanya,'' papar Lasmi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-10-TSK-BARU-KERUSUHAN-22-MEI-FED-2-750x470.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)  Praktis, sejak Joko Driyono ditahan pada 25 Maret tahun lalu, tak banyak terdengar lagi kiprah Satgas Antimafia Bola.  Jokdri -sapaan akrab Joko Driyono- akhirnya Selasa lalu (23/7) hanya divonis bersalah dalam kasus perusakan barang bukti. Tak terkait dengan pengaturan skor.  Meski demikian, proses hukum terhadap Jokdri dan sejumlah orang lain oleh Satgas Antimafia Bola, menurut Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, sudah menjadi shock therapy. Karena itu, Akmal mengharapkan Satgas Antimafia Bola harus tetap ada. Agar praktik lancung di sepak bola Indonesia bisa diminimalkan.  ''Jadi takut para bandar ini untuk main-main. Pelakunya juga pikir-pikir, karena jadi tersangka pengaturan skor itu malunya sama dengan koruptor,'' ungkapnya.  Sementara itu, menurut M. Sholeh, kuasa hukum Vigit, hingga kemarin tidak ada perkembangan sama sekali dari kasus yang ditanganinya tersebut.  "Sampai saat ini belum ada penyidikan lanjutan. Status masih tersangka, belum P-21. Infonya memang ada pemeriksaan tambahan dalam waktu dekat, tapi tidak tahu kapan," ucapnya.

Ayo Satgas, Bersih-Bersih Lagi Mafia Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokdri-vonis1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Joko Driyono akhirnya diputuskan bersalah meski bukan dalam kasus pengaturan skor dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (23/7). Usai mendapat putusan, Jokdri langsung berdiskusi dengan kuasa hukumnya, dan memeluk putra keduanya.  "Menjatuhkan kan penjara satu tahun enam bulan penjara, Dengan pasal yakni pasal 235 jo pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke- dua KUHP," ujar hakim Ketua, Kartim Haeruddin.  Mendengar putusan tersebut, Jokdri-sapaan akrabnya- tampak tegar. Dia lantas berdiri dan menghampiri salah satu kuasa hukumnya, Mustofa Abidin. Keduanya tampak berbincang untuk memberikan keputusan banding atau tidak. Tak lama, istri dan putra keduanya menghampiri. Jokdri lantas memeluk istri dan putra keduanya itu di depan awak media. Putra pertamanya datang tapi kebetulan berada di belakang para wartawan jadi terhalang.  Setelahnya, para media mengerubungi eks sekjen PSSI itu sampai ke arah ruang tahanan PN Jaksel. Tak ada sepatah dua patah kata yang keluar dari mulut ayah dari tiga anak tersebut.  Sebetulnya, pria yang karib disapa Jokdri itu dituntut penjara dua tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. JPU menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 235 jo pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke dua.  Akan tetapi majelis hakim menyebut perbuatan yangdilakukan Jokdri tak terkait dengan pengaturan skor di Banjarnegara. "Sebagaimana laporan polisi atas nama Lasmi Indaryani. Menimbang majelis hakim tak sependapat agar terdakwa divonis dua tahun," ujar Kartim Haeruddin.

Pelukan Hangat Jokdri kepada Putra Keduanya Usai Divonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokdri-vonis.jpeg" alt="Mantan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono divonis satu tahun dan enam bulan penjara dalam sidang putusan kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor, Selasa (23/7/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono divonis satu tahun dan enam bulan penjara dalam sidang putusan kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor, Selasa (23/7/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7). Pasalnya, dia terbukti bersalah dengan melakukan pengerusakan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor.  Sebetulnya, pria yang karib disapa Jokdri itu dituntut penjara dua tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. JPU menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 235 jo pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke dua. Akan tetapi Hakim Ketua, Kartim Haeruddin, menjatuhkan vonis setahun enam bulan. "Menjatuhkan kan penjara satu tahun enam bulan penjara, Dengan pasal yakni pasal 235 jo pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke- dua KUHP,"ujar hakim Ketua, Kartim Haeruddin.  Jokdri dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan menggerakkan orang merusak barang-barang yang dipakai untuk meyakinkan sesuatu di depan penguasa atas perintah penguasa umum dengan cara memanjat atau menggunakan kunci palsu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokdri-vonis1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono divonis satu tahun dan enam bulan penjara dalam sidang putusan kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor, Selasa (23/7/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  "Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah mempersulit proses penyidikan proses lain yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Meringkan, terdakwa bersifat sopan dan menyesali perbyatannya dan terdakwa telah berjasa membangun sepak bola di PSSI," papar dia.  Hakim menyebut perbuatan yang dilakukan Jokdri tak terkait dengan pengaturan skor di Banjarnegara. "Sebagaimana laporan polisi atas nama Lasmi Indaryani. Menimbang majelis hakim tak sependapat agar terdakwa divonis dua tahun," tutup dia.  Tidak Ada Saksi Meringankan  Dalam persidangan yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan itu, Jokdri tidak menghadirkan satu orang pun saksi meringankan. Padahal, dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menghadirkan tujuh orang saksi yang terdiri dari penyidik dari tim Satgas Antimafia Bola, dan empat orang saksi seperti  Meliputi Muhammad Subekti (staf keuangan Persija), Kokoh Afiat (Direktur Umum Persija), Herwindyo (admin Timnas), serta Abdul Ghofur (office boy PSSI).  Pengacara Joko Driyono, Mustofa Abidin mengurungkan rencana memanggil saksi meringankan kasus perusakan barang bukti oleh mantan Plt Ketua Umum PSSI. Hal ini dipilih pengacara setelah melewati persidangan ketiga yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6) lalu.  "Kami melihat saksi-saksi yang kemarin hingga hari ini sudah cukup menyimpulkan bagaimana kondisi dibanding dakwaan-dakwaan jaksa yang sudah diumumkan. Sehingga kami pun juga memutuskan bahwa tidak ada saksi baik fakta maupun ahli, kami sudah merasa cukup semua," kata Mustofa Abidin.

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Jokdri Divonis Satu Tahun Enam Bulan

vonis jokdri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis jokdri

Berita Terkini

Ayo Satgas, Bersih-Bersih Lagi Mafia Bola

Pelukan Hangat Jokdri kepada Putra Keduanya Usai Divonis

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Jokdri Divonis Satu Tahun Enam Bulan

Download Aplikasi JawaPos.com