<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis hukuman mati yang diputuskan PT Bandung terhadap pemerkosa 13 santri di Bandung, Herry Wirawan, mendapat respon pro dan kontra. Meskipun banyak yang mendukung karena dinilai bisa memberikan efek jera. Namun tak sedikit yang menolak, karena bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM salah satunya.  Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengaku tidak setuju terhadap vonis hukuman mati terhadap pemerkosa 13 santri di Bandung, Herry Wirawan.  Hal ini, karena menurut Ahmad Taufan Damanik, di banyak negara, vonis hukuman mati telah dihapuskan. Sehingga berharap vonis hukuman mati dihapuskan ini bisa diterapkan di Indonesia.  "Kami selalu ingin mengingatkan pada penegak hukum terutama hakim kasasi yang mungkin saja ditempuh oleh terpidana atau pengacaranya. Kami berharap para hakim kasasi nanti mempertimbangkan satu tren global bahwa hukuman mati secara bertahap telah dihapuskan, hanya tinggal beberapa negara lagi yang mengadopsi hukuman mati, termasuk Indonesia," ujar Taufan kepada wartawan, Rabu (6/4).  Taufan menuturkan, dirinya bukan tidak peduli terhadap keadilan bagi para korban Herry Wirawan. Namun ada cara lain untuk menghukum Herry Wirawan, ketimbang menjatuhkan vonis hukuman mati.  "Komnas HAM tentu saja sangat berempati pada korban. Korban adalah pihak yang utama untuk diperhatikan, karena itu kami juga sangat kuat mendorong agar ada proses restitusi, rehabilitasi, dan perhatian yang lebih serius dalam kasus Herry Wirawan maupun kasus lainnya kepada korban," katanya.  Taufan mengungkapkan, tidak ada hubungannya pemberian hukuman mati tersebut akan memberikan efek jera bagi para masyarakat yang ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum.  "Kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati, tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tindak pidana. Baik tindak pidana kekerasan seksual, terorisme, atau narkoba dan lainnya," ungkapnya.  Diketahui, Herry Wirawan, predator pelaku pemerkosaan 13 santriwati di Bandung mendapat vonis mati dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tidak hanya mendapat vonis mati, aset dan harta Herry juga dirampas negara untuk kepentingan para korban.  Ketua Majelis Hakim PT Bandung, Herry Swantoro menjelaskan bahwa perampasan harta dan aset tersebut dilakukan untuk bisa memenuhi biaya pendidikan dan hidup anak korban hingga mereka kelak dewasa nanti.  "Merampas harta kekayaan/aset terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam yayasan Yatim Piatu Manarul Huda," kata hakim Herry Swantoro.  Harta dan aset Herry Wirawan itu nantinya akan dilelang. Hasil lelang akan diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  "Dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah," ujar hakim.  Selain vonis mati, Herry Wirawan juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan dia dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban itu.

Tak Setuju Vonis Mati, Komnas HAM: Ada Cara Lain Hukum Herry Wirawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure><h3>Perawatan Bayi Para Korban Diserahkan ke Pemprov Jabar</h3> JawaPos.com  – <a href="https://www.jawapos.com/tag/herry-wirawan/">Herry Wirawan</a>, terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerkosa-santriwati/">pemerkosa 12 santriwati</a> di Bandung, hanya tertegun saat majelis hakim pengadilan tinggi membacakan vonis mati untuknya. Di balik maskernya, tatapan Herry tampak kosong. Predator seks itu kini harus menerima ganjaran dari aksi biadabnya. Dalam sidang yang dilaksanakan secara terbuka kemarin (4/4), majelis hakim menerima banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Hukuman penjara seumur hidup yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bandung/">Bandung</a> diperberat menjadi hukuman mati. Vonis tersebut diketok hakim ketua Herri Swantoro dan dua hakim anggota, Yuli Heryati dan Nur Aslam Bustaman. Dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos, majelis hakim menegaskan bahwa tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Karena itu, majelis hakim tidak ragu menerima banding JPU dan memperbaiki putusan PN Bandung nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim PN Bandung menghukum Herry dengan penjara seumur hidup. Putusan itu pula yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Bandung. ’’Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,’’ bunyi amar tersebut. Bukan hanya itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung meminta Herry tetap ditahan. Restitusi dengan total nilai Rp 331.527.186 juga dibebankan kepada terdakwa. Restitusi itu diperuntukkan 12 korban. Majelis hakim menyebutkan bahwa nilai restitusi sudah melalui pertimbangan dan penghitungan kerugian korban. Penghitungan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban/">Korban</a> (LPSK). Selain membebankan restitusi kepada Herry, majelis hakim memerintahkan agar harta atau aset milik terdakwa dirampas. Harta dan aset tersebut akan dilelang. Kemudian, hasilnya diserahkan ke Pemda Jawa Barat. Selanjutnya, Pemda Jawa Barat harus menggunakan uang hasil lelang itu untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup para korban dan bayinya. ’’Hingga mereka dewasa atau menikah,’’ terang majelis hakim. Jumlah bayi dari 12 korban rudapaksa Herry mencapai sembilan orang. Lewat putusan kemarin, perawatan sembilan bayi tersebut diserahkan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemda-jawa-barat/">Pemda Jawa Barat</a>. Namun, penyerahan itu harus seizin keluarga korban. Pemda Jawa Barat juga diminta melakukan evaluasi secara berkala. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para korban sudah siap secara mental dan kejiwaan, perawatan sembilan bayi itu boleh dikembalikan kepada setiap korban. Putusan tersebut diapresiasi sejumlah kalangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyatakan, pihaknya menghormati putusan itu. ’’Dan mengapresiasi (jaksa) penuntut umum karena tuntutan dan pertimbangan hukumnya telah diakomodasi dalam putusan,’’ paparnya saat diwawancarai Jawa Pos. Selanjutnya, Kejagung menunggu respons terdakwa atas putusan tersebut. ’’Menerima atau memutuskan banding,’’ imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan, sejak PN Bandung membacakan putusan untuk Herry, pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan terdakwa. ’’Dari komunikasi dengan Herry Wirawan, dia menyatakan bersedia membayar restitusi,’’ ungkap Edwin. Berdasar perhitungan LPSK, harta dan aset terdakwa cukup untuk membayar restitusi bagi para korban. Menurut Edwin, Herry juga sudah menyampaikan kepada LPSK bakal bertanggung jawab. ’’Kepada LPSK, dia membuat surat tertulis asetnya apa saja dan nilai-nilai yang dibayarkan kepada para korban,’’ ujarnya. Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan putusan PN Bandung yang menyerahkan tanggung jawab restitusi kepada pemerintah. Sebab, restitusi memang menjadi kewajiban terdakwa. Bukan pemerintah. Terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">vonis hukuman mati</a> yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung, LPSK menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah majelis hakim. Pihaknya tak ingin terlalu jauh berkomentar. Bahwa dalam komunikasi yang dilakukan LPSK memberikan sejumlah contoh kasus kepada Pengadilan Tinggi Bandung, hal itu tidak berkaitan dengan putusan yang dibacakan kemarin. ’’Yang jelas, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku. Itulah yang diluruskan Pengadilan Tinggi Bandung,’’ tegas Edwin. Putusan itu direspons positif oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Menurut dia, keputusan tersebut sesuai dengan UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan itu juga sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian pula terkait putusan restitusi yang akhirnya dibebankan kepada pelaku, bukan pemerintah. ’’Menurut kami sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,’’ ucapnya. Dia berharap <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">hukuman mati</a> dan pembebanan restitusi kepada pelaku tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga mencegah terulangnya kasus serupa. ’’Juga memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak korban beserta anak-anak yang dilahirkan,’’ tegasnya. Dari amar putusan hakim, pertimbangan yang memberatkan hukuman, antara lain, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban dan orang tua korban. Perbuatan terdakwa juga dianggap mencemarkan lembaga pondok pesantren dan merusak citra Islam. Hakim juga memutuskan untuk merampas harta/aset terdakwa yang berupa tanah dan bangunan, serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lain –baik yang sudah disita maupun belum disita. Aset tersebut akan dilelang. Hasilnya diserahkan untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban serta bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Terkait perawatan bayi para korban, lanjut dia, memang akan diserahkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapat izin dari keluarga masing masing. Tentu disertai evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-pemerkosaan/">korban</a> dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan, bayi-bayi itu akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik kabar tersebut. Menurut dia, hukuman mati sangat pantas diberikan lantaran perbuatan Herry sangat kejam. "Saya kira apa yang diputuskan pengadilan tinggi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran besar dalam sejarah bangsa ini," tutur Ridwan Kamil, seperti dilansir Radar Bandung.

Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati di Bandung Divonis Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PhotoGrid_1618475395621.jpg" alt="Anggota BNN menggiring Doni, bandar narkoba yang juga merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota BNN menggiring Doni, bandar narkoba yang juga merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan anggota DPRD Palembang Doni, 30, dan empat terdakwa lainnya. Mereka terbukti terlibat dalam peredaran narkoba lintas negara.  Hakim Ketua Bongbongan Silaban dalam putusannya mengatakan, mereka terbukti memiliki narkotika berupa empat kilogram sabu-sabu serta 21.160 butir pil ekstasi. Doni dan keempat terdakwa lain yakni masing-masing Alamsyah, Ahmad Najmi Ermawan, Yati Suharman, dan Mulyadi, disidang dalam berkas terpisah.  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati,” kata Bongbongan saat membacakan vonis untuk kelima terdakwa secara bergiliran pada Kamis (15/4).  Majelis menilai kelima terdakwa melanggar 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Bahkan majelis menyebutkan hal-hal yang memberatkan kelimanya, yakni bertentangan dengan program pemberantasan narkoba pemerintah, perbuatan tersebut merusak generasi muda, termasuk kejahatan terorganisir, dan dikategorikan sebagai transaksi lintas negara.  ”Terbukti berdasar fakta persidangan bahwa kesaksian Mulyadi yang dibenarkan Doni bahwa empat kilogram narkoba yang diamankan BNN pada Maret 2020 merupakan kiriman dari Malaysia,” tutur Bongbongan.  Sementara itu, khusus terdakwa Doni, majelis hakim memberikan poin pemberat karena Doni tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam posisinya sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Selain itu, Doni juga pernah menjalani masa hukuman sebelumnya dalam kasus narkotika.  ”Artinya terdakwa (Doni) tidak menjadikan masa hukuman itu sebagai pembelajaran melainkan justru meningkatkan kejahatannya,” tambah Bongbongan.  Saat sidang terdakwa Yati menangis tertunduk saat mendengarkan vonis tersebut dari LP Perempuan Palembang melalui sambungan video. Sementara itu atas vonis tersebut kelima terdakwa mengajukan banding.  ”Untuk Yati seharusnya hukuman seumur hidup karena dia hanya kurir,” kata kuasa hukum kelima terdakwa, Supendi usai persidangan.  Doni ditangkap tim gabungan BNN pada 29 September 2020 di ruko miliknya di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang. Penangkapan Doni merupakan hasil pengembangan kasus dari terdakwa Mulyadi yang ditangkap lebih dulu di Medan.  Doni ditangkap setelah tim gabungan lebih dulu menangkap dua anak buahnya (Yati dan Joko) yang sedang bertransaksi. Namun terdakwa Joko kabur saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang pada Januari 2021 dan hingga kini masih buron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KaaGKeLgYxY

PN Palembang Vonis Mati Eks Anggota DPRD dan Empat Bandar Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210325-WA0029_1.jpg" alt="Sidang putusan perkara 300 kilogram narkotika jenis sabu-sabu di PN Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan perkara 300 kilogram narkotika jenis sabu-sabu di PN Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memvonis hukuman mati kepada empat terdakwa perkara 300 kilogram narkotika jenis sabu-sabu pada Kamis (25/3). Para terdakwa itu ditangkap Polda Kalimantan Selatan.  Dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Aris Bawono Langgeng itu, disebutkan vonis mati untuk terdakwa satu Sutriyanto alias Tri, 31; terdakwa dua Anggi Yuvi Ariesta alias Anggi, 25; terdakwa tiga M. Rizky Ramadhani alias Dani, 24; dan terdakwa empat Andika Prasetyanto alias Dika, 28.  ”Keempat terdakwa terbukti melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ucap Ketua Majelis Hakim Aris Bawono seperti dilansir dari Antara dalam sidang di Ruang Sidang Garuda, Pengadilan Negeri Banjarmasin Jalan D.I. Panjaitan, Kota Banjarmasin.  Majelis hakim menilai, keempat terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum dan menerima penyerahan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan membahayakan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya.  ”Perbuatan para terdakwa disebut pula dapat memberikan keuntungan finansial bagi terdakwa dan jaringannya, sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,” ucap Aris Bawono.  Vonis hakim itu sejalan dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim untuk menjatuhkan vonis mati. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Jainah menyatakan pikir-pikir.  Sedangkan kuasa hukum terdakwa, Arbain, menyatakan kecewa terhadap putusan majelis hakim. Dia berencana mengajukan banding terhadap putusan tersebut dalam waktu satu minggu ke depan.  Para terdakwa mengikuti persidangan secara virtual dari Rumah Tahanan Direktorat Tahti Polda Kalsel dengan didampingi kuasa hukumnya.  Empat terdakwa ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel pimpinan AKBP Budi Hermanto alias Buher di bawah kendali Kapolda Kalsel kala itu Irjen Pol Nico Afinta pada 6 Agustus 2020. Polda Kalsel dibantu tim gabungan Satuan Tugas Khusus Merah Putih Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan narkotika asal Malaysia itu, hingga berhasil mencetak rekor tangkapan terbesar tindak pidana narkotika di luar Pulau Jawa dengan menyita sebanyak 300 kilogram sabu-sabu.  Sutriyanto dan Anggi warga Kabupaten Kotabaru ditangkap di Kalimantan Utara saat mengambil sabu-sabu untuk dibawa ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sedangkan Rizky Rahmadani dan Andika ditangkap di Banjarmasin sebagai penerima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YY_Y0k9jyx4

PN Banjarmasin Vonis Mati Empat Terdakwa 300 Kg Sabu-Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tersangka-pembunuhan-hakim.jpg" alt="Triadi wibowo/Sumut Pos_ Tersangka kasus pembunuhan Hakim PN Medan, Jamaluddin memeragakan adegan saat Rekonstruksi tahap dua yang di dilaksanakan di rumah almarhum di Perumahan Royal Monaco, Blok B, Nomor 22, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor" width="100%">
<figcaption>Triadi wibowo/Sumut Pos_ Tersangka kasus pembunuhan Hakim PN Medan, Jamaluddin memeragakan adegan saat Rekonstruksi tahap dua yang di dilaksanakan di rumah almarhum di Perumahan Royal Monaco, Blok B, Nomor 22, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Zuraida Hanum terpidana kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, mengajukan banding atas hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya. Hal ini karena alasan anak yang harus dihidupi usai bapaknya telah meninggal dunia.  “Sikap kita banding, berarti kita tidak setuju atas putusan itu. Karna tidak diharapkan sebagaimana diharapkan oleh kami,” ujar Onan Purba, selaku kuasa hukum Zuraida seperti dikutip Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (2/7).  Ia kecewa lantaran penegakan hukum itu tidak tegak sebagaimana yang diharapkannya. Artinya kata dia, majelis hakim masih mengabaikan hak-hak Zuraida Hanum sebagai seorang ibu. Ia bahkan menilai, pertimbangan majelis hakim condong kearah melanggar HAM.  “Contohnya yang tidak diterapkan, ada pertimbangan majelis hakim bahwa dia (Zuraida) punya anak mendiang satu. Kan itu, atau mau dibawa ke laut anaknya itu. Bapak sudah mati, mamaknya dihukum mati. Apa begitu maksud penegakan hukum itu?” kesal Onan.  Apalagi kata dia, anak Zuraida yang berinisial K, masih berumur 7 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya. “Anaknya itu masih kecil kali, bagaimana bisa dia mendapatkan kasih sayang orangtua kalau orangtuanya di vonis mati,” katanya.  Itulah menurutnya nanti yang akan menjadikan dasar baginya, untuk mengajukan banding. “Rencana kami akan mengajukan banding pada Rabu (8/7) depan. Paling lambat itu, jadi kami masih punya waktu,” pungkasnya.  Perlu diketahui, majelis hakim diketuai Erintuah Damanik memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa Zuraida Hanum. Zuraida divonis mati lantaran terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan hakim Jamaluddin, dalam sidang virtual di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/7).  Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa Zuraida Hanum terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. “Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa Zuraida Hanum, dengan pidana mati,” tegas Erintuah.  Majelis hakim berpendapat, hal yang memberatkan bahwa terdakwa Zuraida merupakan istri anggota organisasi Dharmayukti pada PN Medan. “Sedangkan hal yang meringankan, tidak ada alasan pemaaf padanya,” ucap hakim anggota Imanuel Tarigan.  Selain itu, majelis hakim menilai bahwa sebagai istri korban Jamaluddin seharusnya terdakwa Zuraida Hanum mampu menciptakan tertib keluarga sebagaimana citra istri Dharmayukti. Kemudian, sebelum membunuh Jamaluddin, terdakwa Zuraida telah menjalin hubungan dekat dengan terdakwa M Jefri Pratama. “Bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa Zuraida Hanum tidak bersungguh-sungguh menunjukkan rasa penyesalan,” urai hakim Imanuel lagi.  Putusan ini jauh lebih berat dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) Parada Situmorang Cs, yang semula menuntut dengan pidana seumur hidup. Sementara itu, dua eksekutor pembunuh hakim Jamaluddin, lolos dari hukuman mati. Dimana terdakwa M Jefri Pratama dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara, M Reza Fahlevi dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Jefri Pratama dan Reza Fahlevi dengan pidana selama seumur hidup.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Divonis Hukuman Mati, Istri Hakim PN Medan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Aulia-Kesuma-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Aulia Kesuma dan anaknya, Geovanni Kelvin usai menjalani sidang kasus pembunuhan berencana di PN Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020). Aulia Kesuma terdakwa pembunuhan berencana terhadap suaminya Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili (54) dan anak tirinya" width="100%">
<figcaption>Aulia Kesuma dan anaknya, Geovanni Kelvin usai menjalani sidang kasus pembunuhan berencana di PN Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020). Aulia Kesuma terdakwa pembunuhan berencana terhadap suaminya Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili (54) dan anak tirinya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap dua terdakwa Aulia Kesuma dan putranya Geovanni Kelvin.  "Pidana Aulia Kesuma dan Geovanni Kelvin masing-masing adalah pidana mati," ujar Suharno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (15/6).  Suharno menuturkan, ibu dan anak itu telah terbukti bersalah dengan melakukan pembunuhan terhadap Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili dan M. Adi Pradana.  "Mengadili dan menyatakan terdakwa I Aulia Kesuma dan terdakwa II Geovanni Kelvin, terbukti secara sah bersalah, dengan terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana, terdakwa melakukan itu dengan sengaja," katanya.  Menurut Suharno, pembunuhan yang dilakukan oleh ibu dan anak itu sangat sadis. Sehingga majelis hakim menilai tidak ada hal-hal yang meringankan dari para dua terdakwa ini.  "Perbuatan terdakwa sangat tercela dan tidak manusiawi. Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tak peri kemanusiaan," ungkapnya.  ‎Sebelumnya, Aulia dan Kelvin didakwa membunuh Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili dan M. Adi Pradana. Kedua korban masing-masing adalah suami dan anak tiri dari Aulia.  Pembunuhan tersebut berlangsung di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Kavling 129 B/U 15, RT 03/RW 05, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat malam hingga Sabtu pagi, 23 dan 24 Agustus 2019.  Untuk mengeksekusi korban, Aulia menyewa dua orang pembunuh bayaran, yakni Muhammad Nursahid alias Sugeng dan Agus Kusmawanto alias Agus.  Setelah dibunuh, jasad Pupung dan Pradana dibawa Aulia dan Kelvin menggunakan mobil ke Kampung Cipanengah Bondol, RT 02/RW 05, Pondok Kaso Tengah, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 25 Agustus 2019. Pelaku lantas membakar mobil Calya berpelat B 2983 SZL tersebut beserta kedua jasad korban.  Atas pembunuhan tersebut, jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Aulia dan Kelvin. Tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa Sigit Hendardi pada Kamis, 4 Juni 2020.  Menurut Sigit, Aulia dan Kelvin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Pupung dan Pradana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sesuai dakwaan primer penuntut umum.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Ibu dan Anak yang Tega Membakar Korbannya itu Divonis Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/charles-honoris-ri-harus-tiru-langkah-malaysia-hapus-hukuman-mati_m_1539274382_250196.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Malaysia yang berencana menghapus hukuman mati layak diapresiasi dan ditiru. Indonesia saat ini menjadi satu dari sedikit negara yang masih menerapkan hukuman mati. "Lebih dari 120 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka," ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris di Jakarta, Kamis (11/10). Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Dapil DKI Jakarta 3 (Jakbar dan Jakut) ini mengatakan hukuman mati melanggar hak untuk hidup yang tercantum dalam konstitusi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Begitu juga berbagai konvensi internasional yang sudah pernah diratifikasi Indonesia," katanya. Berbagai penelitian menyebutkan hukuman mati tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Menurut dia, suatu proses hukum tentu bisa saja ada miscarriage of justice. "Di awal 1990-an puluhan terpidana di Amerika Serikat dibebaskan oleh pengadilan setelah adanya teknologi forensik menggunakan DNA membuktikan mereka tidak bersalah," katanya. "Apabila seorang terpidana mati sudah dieksekusi maka sudah tidak ada lagi upaya rektifikasi. Orang yang sudah dihukum mati tidak dapat dihidupkan kembali," sambungnya. Charles mengatakan Indonesia sebenarnya harus jujur bahwa sistem penegakan hukum kita masih jauh dari sempurna. Yang perlu dilakukan dalam hal memberantas berbagai kejahatan adalah memperbaiki sistem dan proses penegakan hukum. "Pemerintah dan institusi-institusi terkait harus memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan," katanya. Selain itu, lanjutnya, lembaga permasyarakatan juga harus ikut berbenah diri. Menurut Charles, hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. "Bahwa masih ada transaksi narkotika yang dikontrol dari dalam penjara itu merupakan kelalaian dalam pengelolaan lembaga permasyarakatan. Terpidana hukuman mati Freddy Budiman sebelum di eksekusi tetap saja bisa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara," pungkasnya.

Charles Honoris: RI Harus Tiru Langkah Malaysia Hapus Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-ham-sambut-baik-soal-aturan-hukuman-10-tahun-percobaan_m_.jpg" alt="Lapas Paledang Bogor, Jawa Barat. Rencana pemerintah mengkaji hukuman mati dengan seumur hidup, mendapat apresiasi dari Komnas HAM." width="100%">
<figcaption>Lapas Paledang Bogor, Jawa Barat. Rencana pemerintah mengkaji hukuman mati dengan seumur hidup, mendapat apresiasi dari Komnas HAM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghapusan hukuman mati di Indonesia memang masih belum bisa direalisasikan. Kendai demikian, ada perkembangan yang signifikan. Menurut Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, pemerintah kini mengkaji opsi hukuman seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun. "Kemajuan tersebut tercermin dalam pasal 111 (draft Juli 2018) yang pada pokoknya memberikan peluang tidak melaksanakan hukuman mati dan diberikan kesempatan untuk hukuman seumur hidup," ujar dia melalui siaran pers yang diterima JawaPos.com&nbsp;dalam rangka Memperingati Hari Anti Hukuman Mati hari ini&nbsp; (10/10). Adanya kesempatan masa percobaan 10 tahun ini, bagi Anam merupakan secercah harapan dari mandegnya segala usaha demi bisa terhapusnya hukuman mati. "Kesempatan tersebut diberikan dengan cara masa percobaan 10 tahun hingga dibukanya masa percobaan menjadi secercah harapan atas penghormatan hak hidup," imbuhnya. Kendati demikian, menurutnya tantangan terhadap penghapusan hukuman mati atau moratorium hukuman mati di Indonesia masih kuat atau besar. Termasuk dalam politik hukum yang dicerminkan pula oleh RKUHP. Bahkan, adanya masa transisi dalam upaya masa percobaan ini juga masih belum jelas mekanismenya. "Jika skema percobaan ini tidak dipastikan pelaksanaannya secara maksimal dan merupakan upaya menghormati hak hidup, maka masa percobaan juga dapat dinilai sebagai legalisasi hukuman ganda," tuturnya. "Masa percobaan harus dipandang sebagai kesempatan penghapusan hukuman mati dengan cara memberikan penilaian perubahan sikap yang baik, atau mempermudah alasan lain yang meringankan," tambahnya. Komnas HAM mendapat data per Maret 2018 dari Dirjen Permasyarakatan yang berisi mengenai terpidana hukuman mati berjumlah 185 terpidana. Rentang usianya 22-80 tahun dan terdiri dari 56 WNA dan 129 WNI. "Angka 185 terpidana mati merupakan angka yang besar, dan ketidakjelasan mekanime yang akan dibangun menimbulkan keprihatinan yang mendalam," tukasnya Oleh karena itu, dalam momentum peringatan Hari Anti Hukuman Mati 2018, Komnas HAM mengingatkan kembali untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan segala upaya penghormatan dan perlindungan hak hidup. Karena, hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. "Pentingnya melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati dalam skema masa percobaan sebagai titik pijak perubahan penghormatan hak untuk hidup, hingga sampai pada penghapusan hukuman mati dalam sistem pemidanaan Indoensia," pungkasnya. "Perlukan sebuah sistem transisional yang menjamin terpidana mati saat ini dapat mengajukan dirinya menggunakan kesempatan masa percobaan dan lembaga pemasyarakatan agar memaksimalkan perannya dalam upaya memperbaiki sikap dan prilaku terpidana binaan," tutupnya.

Komnas HAM Sambut Baik soal Aturan Hukuman 10 Tahun Percobaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aman-abdurrahman-tantang-balik-majelis-hakim_m_1527238100_215403.jpeg" alt="Terdakwa teroris Bom Thamrin Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Terdakwa teroris Bom Thamrin Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus terorisme Bom Thamrin Aman Abdurrahman tak gentar menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam sidang pledoi, Aman malah menantang majelis hakim untuk dijatuhi hukuman mati. "Silakan kalian bulatkan tekad mau vonis seumur hidup atau silakan kalian vonis mati silakan juga, jangan ragu atau berat hati," ujarnya saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta, Jumat (25/5). Aman mengaku memegang teguh prinsipnya hingga ajal menjemput nanti. "Tidak ada sedikit pun saya gentar dan rasa takut dalam hati saya dengan hukuman zalim kalian ini," tegas dia. Dia mengatakan, dirinya tidak takut pada hukuman dunia. "Di hatiku hanya bersandar pada penguasa dunia dan akhirat," tukas Aman. ‎Sebelumnya, Jaksa Anita Dewayani menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/25/215399/terdengar-ledakan-begini-cara-polisi-jaga-sidang-aman-abdurrahman" target="_blank">Aman Abdurrahman</a>. Dia didakwa sebagai dalang berbagai serangan bom dan disebut-sebut sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jaksa meyakini Aman Abdurrahman alias Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarman merupakan dalang berbagai serangan teror di Indonesia, antara lain bom Thamrin, Jakarta dan bom Gereja Oikumene Samarinda pada 2016, bom Kampung Melayu, serta penusukan polisi di Sumut dan penembakan polisi di Bima pada 2017.

Aman Abdurrahman Tantang Balik Majelis Hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis hukuman mati

Berita Terkini