<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pemerkosa-santriwati.jpg" alt="GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure><h3>Desak Hukuman Mati, Keluarga Korban Tuntut Jaksa Ajukan Banding</h3> JawaPos.com – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jawa Barat didorong untuk banding terhadap putusan hakim PN Bandung atas kasus Herry Wirawan (HW), terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung. Salah satunya terkait dengan masalah restitusi. Bukan soal nominal. Tapi mengenai pihak yang diwajibkan untuk membayar.  Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar menilai, putusan hakim terkait dengan restitusi terhadap anak korban persetubuhan tidak dapat dibebankan kepada pihaknya.  Sebab, restitusi merupakan kewajiban pelaku dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban.  ”Menurut LPSK, yang dimaksud pihak ketiga adalah keluarga pelaku atau pihak lain yang dapat membayarkan ganti rugi,” ujar Nahar kemarin (16/2). Karena itu, penunjukan Kemen PPPA yang akan menanggung restitusi perlu dipertimbangkan kembali. Alasannya, pemerintah bukan keluarga atau relasi kuasa dari terdakwa.  Nahar mengungkapkan, hakim membebaskan terdakwa dari hukuman membayar restitusi dengan pertimbangan sudah dihukum seumur hidup. Putusan itu merujuk pasal 67 KUHP yang menyebutkan jika terdakwa telah divonis seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi. Kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim.  Namun, menurut dia, dengan mempertimbangkan asas hukum lex posterior derogat legi priori, seharusnya dapat dipertimbangkan ketentuan terbaru UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu jelas menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak, di samping mendapatkan hukuman maksimal dengan pidana mati, dapat dikenai hukuman tambahan. Misalnya, kebiri kimia dan rehabilitasi. ”Pertimbangan ini dapat diusulkan sebagai bahan penyusunan memori banding JPU,” tegasnya.  Saat ini tim Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas PPPA Jawa Barat untuk menyikapi putusan hakim.  Wakil Ketua LPSK Livia Istania D.F. Iskandar menjelaskan, restitusi dalam perkara pidana yang dibebankan kepada negara seperti disebutkan dalam amar putusan hakim PN Bandung merupakan hal baru. Sebab, menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. ”LPSK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPPPA,” ungkapnya.  Dia juga menyoroti putusan hakim tentang pengasuhan bayi-bayi korban oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat sampai anak korban dianggap mampu melakukan pengasuhan dan perawatan. Dia menilai, putusan tersebut perlu disikapi dengan bijak. Sebab, putusan itu akan memisahkan ibu dari anaknya. ”Walaupun usia ibu masih sangat muda, perlu dipertimbangkan dengan saksama dampak psikologisnya,” tuturnya.  LPSK telah memberikan perlindungan kepada 29 orang (12 orang di antaranya anak) yang terdiri atas pelapor, korban, serta saksi. Perlindungan diberikan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat saksi dan/atau korban memberikan keterangan dalam persidangan. LPSK juga memberikan program bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. ”Kami juga kerja sama dengan dinas terkait mengenai keberlanjutan sekolah anak-anak ini,” ungkapnya.  Sementara itu, keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan membuat keluarga korban kecewa. Mereka berharap jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding agar hukuman mati bisa terealisasi.  Sebagaimana diketahui, Herry Wirawan si pemerkosa 13 murid divonis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan yang meminta hukuman mati, kebiri, serta membayar denda dan restitusi untuk para korban.  Yudi Kurnia, kuasa hukum korban, menilai putusan itu tidak setimpal dengan penderitaan para korban. Sebab, perlakuan Herry bisa membekas seumur hidup. ’’(Keluarga) ada yang marah-marah, ada yang nangis (saat tahu hukuman penjara seumur hidup), sangat tidak terima. Harapannya hukuman mati,’’ katanya kepada Radar Bandung kemarin.  Pihak keluarga berharap JPU mengajukan banding. ’’Kalau serius berkomitmen dalam penegakan hukum, kami sangat mendukung dan memohon untuk banding,’’ ucapnya.

Kementerian PPPA Minta Restitusi Dibebankan kepada Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220111-WA0056-01.jpg" alt="Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus predator seksual Herry Wirawan terhadap 13 santriwati di Bandung sangat mencemari dunia pendidikan. Saat ini, Herry divonis hukuman pidana penjara seumur hidup, dalam arti dipenjara sampai mati.  Mengomentari hal itu, Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan hakim yang menjatuhinya penjara seumur hidup . Kemudian juga memberikan restitusi kepada anak yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).  "Putusan juga menyampaikan rehabilitasi anak korban oleh Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat. Kita hormati putusan hakim," jelasnya kepada JawaPos.com, Kamis (17/2).  Meskipun begitu, ia merasa putusan tersebut masih belum adil, terutama bagi para korban. Untuk diketahui, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada Herry Wirawan adalah hukuman mati dan kebiri kimia.  "Putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan bagi korban dari hal yang diharapkan, terutama putusan pemberatan bagi pelaku," imbuh dia.  Mengingat bahwa tragedi ini akan menjadi trauma berat bagi korban, tentu diperlukan penanganan yang tepat. Dirinya berharap ketika pelaku mengajukan banding, pengadilan menolak.  "Hal ini sangat penting bagi korban yang menanggung penderitaan yang sangat luar biasa dari kasus ini. Putusan maksimal tentu bisa mendorong psikologi korban dan keluarganya untuk segra bangkit dari penderitaan panjang yang dialami oleh anak," tandasnya.

KPAI Nilai Vonis Hukuman Seumur Hidup Herry Wirawan Belum Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herry Wirawan dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik usai skandal pemerkosaan brutalnya terungkap. Dia dengan tega mencabuli 21 santriwatinya, padahal ia berstatus sebagai guru para korban di pesantren di wilayah Bandung, Jawa Barat.  Mirisnya kasus ini sempat tak terdengar oleh publik. Padahal kasus hukum sudah berjalan sejak Mei 2021. Namun, baru terpublikasi pada Desember 2021.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan alasan tersebut, yakni karena adanya puluhan anak di bawah umur yang harus diselamatkan sisi psikologisnya. Untuk itu, kasus diupayakan untuk ditutup rapat ke publik.  “Karena Hukum Acara Pidana Anak adalah kewenangan polisi, maka Polda akhirnya memutuskan tidak merilis berita di bulan Mei karena pertimbangan dampak psikis anak,” tulisnya dalam akun @ridwankamil dikutip Kamis (16/12).  Sementara itu, pihaknya dan tim penegak hukum juga akan terus memproses kasus tersebut. Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri akan fokus pada pemulihan korban dan keluarga korban.  Selain itu, Kang Emil, panggilan akrabnya turut prihatin karena kasus serupa tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja. Ternyata kasus yang sama terjadi di daerah lainnya.  “Masalah pelecehan ternyata saat ini terjadi di mana-mana. Sebuah fenomena yang merisaukan. Semoga semua pihak bisa bersama-sama mencarikan solusi agar tidak terulang di masa depan sesuai kewenangannya,” jelasnya.  Untuk itu, RK mendorong agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat segera terealisasi. “Mari sama-sama kita dorong segera diluluskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR agar hukumnya lebih tajam ketimbang pasal-pasal KUHP,” pungkas RK.  Sementara itu, dalam persidangan terungkap fakta jika perbuatan Herry kepada sejumlah santri perempuan, ternyata diketahui sang istri. Namun sang istri tak berdaya, atas perilaku suaminya tersebut.  Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus asusila Herry Wirawan, di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 30 Desember 2021. Kajati Jabar Asep Nana Mulyana yang bertindak sebagai JPU (jaksa penuntut umum), menjelaskan kesaksian sang istri Herry perihal perilaku bejadnya.  “Istrinya Terdakwa mengetahui perbuatan itu, ya mengetahui. Termasuk yang melahirkan seorang anak dari para santriwati yang diperkosa Herry Wirawan,” papar Kajati Jabar usai sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (30/12) lalu.  Kajati menambahkan, bahwa istri Herry punya rasa curiga.  “Jadi begini namanya perasaan seorang perempuan curiga ada perasaan yang tidak enak ketika ditanya ke pelaku. Ia menjawab itu urusan saya kamu diam saja, seperti itu,” terang seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (31/12).  Kajati juga menjelaskan, bahwa ada ancaman psikis ke istrinya. “Istrinya sebagai Ibu ngurus rumah ngurus anak-anak selesai, lalu ada ancaman psikis. Jadi kenapa kejahatan ini saya sebut serius,” terangnya.  Kajati lalu menceritakan bahwa si pelaku ini termasuk melakukan tindakan Asusila nya ke sepupunya sendiri. “Tindakan asusila Herry Wirawan ke sepupunya sendiri dilakukan saat istri pelaku hamil besar. Sehingga ada dampak psikologis bagi istri tersebut luar biasa,” jelas Kajati Jabar.  Sedangkan fakta-fakta lain di persidangan yqng diungkap oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania yakni anak-anak hasil pemerkosaan Herry dijadikan alat untuk menggalang dana sosial. ”Pelaku membujuk rayu anak didiknya hingga menjanjikan para korban disekolahkan sampai universitas,” katanya dalam siaran pers (9/12).  Dia menyatakan, anak-anak yang dilahirkan korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. ”Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para korban juga diambil pelaku,” terang dia.  Kabidhumas Polda Jabar Kombes Erdi A. Chaniago menjelaskan, dalam kasus tersebut, semua berfokus pada perkara pencabulan. Jika ada dugaan eksploitasi, pihaknya siap menindaklanjuti saat ada aduan. ”Kita tetap menuntaskan kasus yang dilaporkan. Berkas dan tersangka sudah diterima kejaksaan dan sekarang sudah disidangkan,” lanjutnya.  Selain eksploitasi, dugaan kejahatan Herry menyangkut penyelewengan dana bantuan. Meski begitu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N. Mulyana menyebut perlu dilakukan pendalaman. Itu berkaitan dengan tempat pemerkosaan yang didakwakan kepada Herry. ”Ada dugaan terdakwa menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk kemudian digunakan, misalnya, katakanlah menyewa apartemen. Kemungkinan itu nanti didalami lagi,” ujar Asep.  Usai terungkapnya skandal ini, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Pesantren Tahfidz Quran Almadani yang juga diasuh Herry pun ditutup. Lembaga ini juga diketahui belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.  Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, pemerkosaan adalah tindakan kriminal dan pihaknya mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian. Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang melakukan pelanggaran berat seperti ini.  “Kita telah mengambil langkah administratif, mencabut izin operasional pesantren tersebut,” kata Dirjen Pendis di Jakarta, Jumat (10/12).  Dalam sidang pleidoi atau pembelaan pada Kamis (20/1), pria 36 tahun itu meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Persidangan yang digelar tertutup tersebut dilaksanakan secara hybrid. Herry Wirawan berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, menyampaikan pleidoi secara daring kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.  Setelah sidang, kuasa hukum Herry, Ira Mambo, menyebut tidak bisa mengungkap secara detail isi dari pleidoi tersebut. Namun, dia memastikan semua berkaitan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai hukuman mati dan kebiri hingga denda ratusan juta rupiah.  ’’Karena itu dilarang oleh UU Peradilan Anak, dinyatakan hakim perkara ini tertutup, maka fakta persidangan tidak bisa diberikan, maupun keadaan terdakwa dan segala sesuatu menyangkut perkara ini,’’ kata Ira.  Ira menambahkan, dirinya tidak bisa menerangkan apa isi pembelaan. ’’Sebab, harus utuh menyeluruh. Intinya adalah kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya, spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan dan terdakwa pun diberi kesempatan pembelaannya pribadi secara tersendiri,’’ lanjutnya.  Setelah proses persidangan cukup panjang, Herry akhirnya divonis hukuman pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memilih menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena alasan keadilan. Herry pun terhindar dari tuntutan JPU untuk dihukum kebiri kimia.  “Majelis hakim perlu memberikan keadilan bagi para korban, maka didapatkan manfaat dan keadilan bagi korban terdakwa dan masyarakat,” kata Ketua Majelis Hakim, Yohanes Purnomo, di PN Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2)  Menurut hakim, hukuman penjara seumur hidup sudah cukup untuk menjauhkan Herry Wirawan dengan para korban. Pasalnya menurut hakim para korban mengalami trauma sangat besar.  “Kontak dalam bentuk apapun, di mana pun, kapan pun, akan memungkinkan timbulnya trauma, oleh karena itu adalah baik antara terdakwa dan anak korban dan terdakwa tidak bertemu atau bertatap muka,” kata hakim.  “Menimbang bahwa hidup manusia adalah adalah suci, maka majelis hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi terdakwa bertemu dengan para anak korban,” tambah hakim.

Perjalanan Sidang Herry Wirawan Sang Guru Biadab Pemerkosa Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herry Wirawan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atas asus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung. Putusan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Selasa (15/2) kemarin  Menanggapi hal itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghafur mengakui bahwa putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman mati dan kebiri kimia. Namun, tetap termasuk hukuman yang maksimal.  "Meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa, ini menurut saya sudah maksimal, ini untuk pembelajaran kita semua," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (16/2).  Ia pun berharap agar permohonan banding dari terdakwa tidak dipenuhi oleh pihak pengadilan. Sebab, menurutnya ini merupakan kejahatan luar biasa, yakni dengan 13 korban dan di antaranya 9 anak melahirkan.  "Seumur hidup itu menurut saya sudah sangat berat dan menurut saya ini lebih berat dari hukuman mati. Seumur hidup loh. Ya (jangan diterima banding), jangan, itu karena sudah masuk kejahatan kemanusiaan, merusak masa depan," tutur dia.  Adapun, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa pidana penjara dibagi menjadi dua, pertama yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dan kedua yaitu pidana seumur hidup.  Untuk kasus pidana seumur hidup, artinya adalah terdakwa dipenjara sampai mati. Hal tersebut pun mempertegas bahwa pidana penjara seumur hidup bukan berarti pidana penjara dijalani sesuai dengan umur terpidana pada saat dijatuhkan hukuman.

Soal Vonis Herry Wirawan, Kemenag: Lebih Berat Dari Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, memutuskan tidak menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santriwati.  Hakim berpendapat, hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilakukan, mengingat Herry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pasalnya berdasarkan undang-undang, kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.  "Apabila terdakwa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka tindakan kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan," kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2) dikutip dari Antara.  Menurutnya hal tersebut tidak memungkinkan berdasarkan Pasal 67 KUHP. Di situ disebutkan jika terpidana tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain, apabila sudah dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup.  Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu.  Sehingga majelis hakim memutuskan Herry agar dihukum penjara seumur hidup, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan.  "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Herry Wirawan), dengan pidana penjara seumur hidup," kata hakim.  Perbuatan Herry itu dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Meski Divonis Seumur Hidup, Herry Wirawan Tidak Dihukum Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati di bawah umur merupakan hal baru, dikutip dari ANTARA.  "Kita lihat (vonis) ini mencerminkan keadilan meskipun tak sesuai harapan, yakni agar dihukum mati dan kebiri kimia," kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (15/2).  Ia mengatakan vonis penjara seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan merupakan hal baru, apalagi dengan korban masih di bawah umur.  “Vonis seumur hidup untuk sebuah kasus pemerkosaan adalah hal baru. Apalagi ini menyangkut anak di bawah umur dan dia menggunakan simbol agama sebagai upaya manipulasi kejahatan yang dilakukan sehingga vonis ini mencerminkan keadilan,” katanya.  Selain soal vonis, Dedi berharap ada keadilan bagi para korban karena mereka harus mendapatkan rehabilitasi dan fasilitas agar bisa menatap masa depan lebih baik.  “Korban harus dijamin haknya seperti kembali sekolah persamaan atau mengikuti pelatihan yang mengarah profesionalitas mereka agar bisa hidup layak di tengah masyarakat,” katanya.  Dedi Mulyadi sebelumnya telah menemui keluarga dan beberapa anak yang menjadi korban pemerkosaan Herry Wirawan. Saat ini beberapa korban telah diangkat menjadi anak asuh Dedi Mulyadi.  “Walaupun tidak semuanya (korban jadi anak angkat), saya ikut di dalamnya (membangun masa depan korban),” ujar Dedi.  Saat kembali disinggung vonis Herry Wirawan, ia mengatakan hal tersebut telah menjadi pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan di masyarakat.  “Walaupun keinginan masyarakat itu pasti hukuman mati dan kebiri kimia. Tapi kalau hakim memvonis seumur hidup, ya itu mendekati,” katanya.  Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memvonis predator seks Herry Wirawan yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di bawah umur dengan penjara seumur hidup.  Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Herry dengan hukuman mati. Herry dianggap terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76d UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis Penjara Seumur Hidup Pelaku Pemerkosaan Disebut Sebagai Hal Baru