<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/JKT-Sidang-Replik-Mario-Dandy-Salman-Toyibi-2JPG-2243277316.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023." width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa Mario Dandy Satriyo akan menghadapi momen paling krusial dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Hari ini, Kamis (7/9), dia akan mendengarkan pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan pada hari Kamis 7 September 2023,&rdquo; kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu. Sementara dalam persidangan lain, terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan juga akan mendengarkan pembacaan vonis pada waktu yang sama. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan hari Kamis 7 September 2023,&rdquo; kata Alimin. Mario Dandy Satriyo terancaman hukuman berat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Selain pidana pokok, Dandy juga terancam pidana pengganti bila tak membayar restitusi. Tuntutan pokok Mario Dandy Satriyo oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 12 tahun penjara. Dandy dianggap bersalah karena telah melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David Ozora. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan pidnana penjara 12 tahun dikurangi masa penahanan selama Dandy berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Jaksa Hafiz Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8). Dandy dianggap terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David. Sehingga David mengalami luka berat sesuai Pasal 355 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana pokok tersebut, Dandy bersama Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AG juga diwajibkan membayar restutusi senilai Rp 120,3 miliar. Jaksa pun meminta hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti bila Dandy dan kawan-kawan tidak menbayat restitusi. "Membebankan Terdakwa Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AGH dalam berkas penuntutan terpisah bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran, yang mengakibatkan kerugian kepada korban untuk membayar restitusi sebesar Rp 120,3 miliar, dengan ketentuan tidak mampu membayar diganti pidana penjara 7 tahun," kata Jaksa Hafiz. Bila seluruh tuntutan jaksa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Mario Dandy bisa dipenjara selama 19 tahun.

Hari ini, Kamis (7/9), dia akan mendengarkan pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hari Ini Vonis untuk Mario Dandy Satriyo Dalam Kasus Penganiayaan David Ozora Dibacakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230328_182250.jpg" alt="Kuasa hukum korban D (17), Mellisa Anggraini saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Selasa (28/3/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum korban D (17), Mellisa Anggraini saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Selasa (28/3/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak Cristalino David Ozora menerima dengan baik tuntutan 4 tahun penjara terhadap Anak AG. Jumlah tersebut dianggap telah sesuai dengan tuntutan maksimal dari persangkaan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana juncto Pasal 55 KUHP. "Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana empat tahun ini adalah sudah paling maksimal terhadap anak karena ancaman pidana terkait pihak dewasa 12 tahun," kata pengacara David, Mellisa Anggraini, kepada wartawan, Kamis (6/4). Kini pihak David berharap agar vonis hakim juga sesuai dengan tuntutan tersebut. Sehingga, AG mendapat hukuman maksimal. "Kami berharap nanti vonis dari majelis hakim tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntunan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 tahun terhadap anak," jelas Mellisa. Sebelumnya, JPU menuntut AG 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. JPU meminta hakim agar menjatuhkan pidana tersebut agar AG menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, AG dianggap terbukti bersalah bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap David hingga menyebabkan luka berat. "Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Anak AG agar menjalani pidana 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," kata Syarief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/4). Syarief mengatakan, kekasih Mario Dandy Satriyo itu dianggap telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Sebagaimama pada Pasal 355 ayat 1 Junto 56 KUHP. "AG terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu," jelasnya. Adpaun hal-hal yang memberatkan AG yakni karena perbuatannya bersama-sama dengan Mario Dandy dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan menyebakan luka berat kepada David. Sementara hal meringankan yakni usia AG masih muda, sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.

Kini pihak David berharap agar vonis hakim juga sesuai dengan tuntutan tersebut. Sehingga, AG mendapat hukuman maksimal.

AG Pacar Mario Dandy Dituntut 4 Tahun Penjara, Pihak David Minta Vonis Tidak Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ROY.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjalani sidang putusan yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (28/12/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjalani sidang putusan yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (28/12/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Rabu menjatuhkan vonis hukuman 9 bulan penjara kepada Roy Suryo atas kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo.  Hakim menilai Roy terbukti sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu, berdasarkan atas suku ras agama dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).  "Terdakwa tidak mencerminkan dirinya sebagai tokoh masyarakat atau ahli telematika atau orang yang berlatar pendidikan tinggi yang memahami etika dalam bermedia sosial," kata Hakim Ketua, Martin Ginting saat membaca vonis.  Dalam menjatuhkan vonis tersebut, hakim menerangkan hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan, yakni Roy menganggap perbuatannya bukanlah menyebarkan kebencian melainkan memberikan apresiasi terhadap kreativitas yang berlebihan terhadap meme stupa tersebut.  "Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa telah berjasa kepada negara," kata hakim.  Karena vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari hakim, JPU akan mengajukan banding. Sedangkan pihak kuasa hukum akan berfikir ulang atas keputusan hakim tersebut.  Sebelumnya, JPU menuntut Roy Suryo dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan atas kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo.  "Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaan alternatif pertama," kata JPU, Setyo Adhi Wicaksono di PN Jakarta Barat, Kamis (15/12).  Karena itu, jaksa meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sejumlah Rp300 juta subsider pidana kurungan pengganti selama enam 6 bulan.  Dalam tuntutan itu, tim jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah unggahan Roy Suryo terkait meme stupa itu berpotensi memecah kerukunan umat beragama.  Roy Suryo yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dituding bersikap acuh lantaran mengapresiasi unggahan foto stupa mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu di media sosial dan berpotensi menyinggung perasaan umat agama tertentu.  Sedangkan untuk hal yang meringankan, pihaknya menilai terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman sebelumnya.

Majelis Hakim Vonis Roy Suryo Sembilan Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Capture-2022-02-05-18.04.58.jpg" alt="Putra Siregar menyampaikan nasihat dan meminta Teuku Ryan untuk tetap berusaha happy sekalipun sedang menghadapi masalah." width="100%">
<figcaption>Putra Siregar menyampaikan nasihat dan meminta Teuku Ryan untuk tetap berusaha happy sekalipun sedang menghadapi masalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan dengan terdakwa  YouTuber sekaligus pengusaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/putra-siregar/">Putra Siregar</a> dan rekannya, Rico Valentino akhirnya tuntas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan kedua terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Keduanya pun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan pidana penjara masing- masing selama 6 bulan," kata majelis hakim dalam sidang putusan di PN Jakarta Selatan yang dihadiri kedua terdakwa secara virtual, Kamis (18/8).  Vonis 6 bulan ini sejatinya lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta majelis hakim menghukum Putra Siregar dan Rico Valentino dengan 10 bulan penjara.  Sebelum membacakan putusan terhadap dua terdakwa, majelis hakim membacakan pertimbangan memberatkan sekaligus meringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa Putra Siregar dan Rico Valentino telah mengakibatkan korban luka-luka pada pipi bagian kanan.  Sedangkan pertimbangan meringankan, perbutan terdakwa bertujuan untuk melindungi dan membantu teman. "Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," kata majelis hakim.  Menanggapi hasil putusan yang telah dijatuhkan, kuasa hukum Putra Siregar dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/rico-valentino/">Rico Valentino</a>, Nur Wafiq Warodat, menegaskan kliennya menerima.  "Insya Allah mereka berdua menerima, tidak akan banding. Mereka hanya ingin kasusnya cepat selesai biar bisa melanjutkan kehidupan," tutur Nur Wafiq.  Kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan Rico Valentino terjadi di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022 lalu. Korbannya bernama Muhammad Nur Alamsyah.  Pengeroyokan itu dipicu oleh seorang perempuan yang belakangan diketahui seorang selebgram bernama Chandrika Chika. Insiden ini terjadi dipicu oleh kesalahpahaman bertujuan untuk membela teman.  &nbsp;

Divonis 6 Bulan Penjara, Putra Siregar Terima Putusan Majelis Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herry Wirawan telah dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus pemerkosaan kepada 21 satriwati. Namun, rupanya masih banyak masyarakat yang berbeda pengertian terkait hukuman penjara seumur hidup.  Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir memaparkan, hukuman seumur hidup artinya Herry akan dipenjara sampai dengan meninggal dunia. Hukuman seumur hidup tidak diartikan penjara dijatuhkan sesuai usia terdakwa saat divonis. Misalkan usianya 20 tahun saat divonis tidak diartikan penjara yang harus dijalani juga 20 tahun.  "Pidana penjara seumur hidup yaitu pidana selama hayat dikandung badan. Masuk penjara sampai mati secara alamiah," kata Mudzakkir kepada JawaPos.com, Rabu (16/2).  Lebih lanjut, Mudzakkir menilai vonis seumur hidup kepada Herry sudah tepat. Sebab, pasal yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang hukuman maksimalnya bukan pidana mati.  "Tentang hakim yang tidak menjatuhkan pidana kebiri, itu masalah tersendiri, karena banyak yang kontra dan yang pro," imbuhnya.  Mudzakkir menilai, perilaku seksual Herry bersifat adiktif atau candu. Kondisi yang dikhawatirkan yakni saat Herry menjalani masa hukuman di penjara lalu tidak tersalurkan hasrat seksualnya maka bisa berubah menjadi perilaku seksual menyimpang sesama jenis.  "Yang jadi korban adalah para napi. Sebaiknya harus dipikirkan bagi petugas pemasyarakatan dan perlu kerja sama dengan psikolog dan seksolog agar mencegah terjadinya viktimisasi kepda para napi lainnya di masa yang akan datang," pungkasnya.  Sebelumnya, Herry Wirawan divonis hukuman pidana penjara seumur hidup atas kasus pencabulan kepada 21 santriwati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memilih menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena alasan keadilan. Herry pun terhindar dari tuntutan JPU untuk dihukum kebiri kimia.  “Majelis hakim perlu memberikan keadilan bagi para korban, maka didapatkan manfaat dan keadilan bagi korban terdakwa dan masyarakat,” kata Ketua Majelis Hakim, Yohanes Purnomo, di PN Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2)  Menurut hakim, hukuman penjara seumur hidup sudah cukup untuk menjauhkan Wirawan dengan para korban. Pasalnya menurut hakim para korban mengalami trauma sangat besar terhadap WIrawan.  “Kontak dalam bentuk apapun, di mana pun, kapan pun, akan memungkinkan timbulnya trauma, oleh karena itu adalah baik antara terdakwa dan anak korban dan terdakwa tidak bertemu atau bertatap muka,” kata hakim.  “Menimbang bahwa hidup manusia adalah adalah suci, maka majelis hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi terdakwa bertemu dengan para anak korban,” tambah hakim.

Arti Vonis Penjara Seumur Hidup yang Diberikan Kepada Herry Wirawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SIDANG-PLEDOI-AZIS-SYAMSUDDIN_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Terdakwa Azis Syamsuddin saat menjalani sidang pledoi kasus dugaan suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/1/2022). Dalam pledoi" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Azis Syamsuddin saat menjalani sidang pledoi kasus dugaan suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/1/2022). Dalam pledoi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin akan menjalani sidang pembacaan vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/2). KPK berharap, putusan terhadap Azis sesuai tuntutan Jaksa.  "Hari ini, Senin 14/2/2022 sesuai agenda persidangan adalah pembacaan putusan Majelis Hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.  KPK berharap putusan majelis hakim dengan terdakwa Azis Syamsuddin tersebut sepenuhnya mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat bukti yang dihadirkan oleh tim jaksa. Sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana tuntutan tim jaksa.  "Kami pun berharap bahwa seluruh bantahan terdakwa yang tidak mengakui terus terang perbuatannya juga dikesampingkan oleh majelis hakim," tegas Ali.  Menurutnya, dengan putusan yang adil dari majelis hakim, akan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Hal ini bertujuan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.  "Sehingga tidak mencederai harapan publik yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi," ucap Ali. Azis Syamsuddin dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara oleh JPU KPK. Azis juga dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.  Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Pidana ini dibebankan setelah Azis menjalani pidana pokok.  Jaksa KPK meyakini, Azis Syamsuddin menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis Syamsuddin Hadapi Vonis Hakim, KPK Harapkan Sesuai Tuntutan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201119_232245.jpg" alt="Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra (kiri) selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/1" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra (kiri) selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol, Djoko Tjandra meyakini, hakim akan memutusnya dengan korban penipuan. Dia mengaku ditipu oleh mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari.  "Memang faktanya itu kan penipuan. Bukan saya mencari. Itu keyakinan dan fakta di persidangan kan begitu," kata Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/3).  Meski demikian, Djoko Tjandra tidak resah akan divonis hakim pada pekan depan yakni 5 April 2021. "Santai sajalah, sesuai fakta hukum saja apa yang terjadi dalam persidangan tadi," ujar Djoko.  Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis menyampaikan, vonis terhadap Djoko Tjandra akan dibacakan pada 5 April 2021. Hakim menunda persidangan selama satu pekan.  "Ditetapkan kembali (sidang vonis) pada Senin tanggal 5 April pada pukul 10.00 WIB dengan acara untuk putusan," kata Hakim Damis.  Damis menyebut, ada beberapa petimbangan hingga akhirnya memutuskan persidangan ditunda selama sepekan. Salah satunya, terkendala kegiatan pekerjaan di luar kota.  "Mohon waktu hari Senin Pak, tanggal 5 karena gini Pak alasannya. Pada tanggal 30 dan 31, sampai tanggal 1 April itu saya ada kegiatan dengan Mahkamah Agung dan kemungkinan akan berdinas di luar kantor. Itu penyebabnya," tandas Damis.  Djoko Tjandra dituntut hukuman empat tahun pidana penjara. Djoko Tjandra dinilai terbukti terlibat kasus suap penghapusan red notice dan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA),  "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Zulkipli membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/3).  Djoko Tjandra diyakini menyuap mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Djoko memberikan suap ke Irjen Napoleon senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.  Sedangkan Brigjen Prasetijo, diduga menerima USD 100 ribu dari Djoko Tjandra. Pemberian uang suap itu melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi yang juga terseret dalam perkara ini.  Aliran suap itu diberikan agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kedua jenderal polisi itu juga turut terseret dalam kasus ini.  Selain itu, Djoko Tjandra juga diyakini memberikan USD 500 ribu kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemberian uang itu agar Pinangki mengurus status hukum Djoko Tjandra yang saat itu terjerat hukuman dua tahun pidana penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.  Djoko Tjandra juga diyakini melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Jaksa meyakini, ada perjanjian uang senilai USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.  Djoko Tjandra dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.  Selain itu, melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dHj_tIuxZcU

Soal Vonis Hakim, Djoko Tjandra Yakin Diputus Sebagai Korban Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apes dialami Moharja alias Vika, 46. Selain tidak mendapatkan uang usai melayani tamunya berhubungan badan, kini waria yang biasa mangkal di Jalan Mahendradata, Denpasar, itu harus meringkuk di dalam jeruji besi. Waria asal Banyuwangi, Jawa Timur, itu diganjar empat tahun penjara oleh majelis hakim PN Denpasar.  “Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 800 juta subsider tiga bulan penjara,” tegas hakim Esthar Oktavi yang memimpin persidangan seperti dikutip Jawa Pos Radar Bali, Rabu (23/10).  Dalam amar putusannya, hakim menilai Vika terbukti memiliki sabu-sabu seberat 0,31 gram. Perbuatan Vika melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.  Hukuman hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU I Gede Arthana. Sebelumnya, JPU Arthana menuntut Vika pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp 800 juta subsider empat bulan penjara.  “Saya menerima, Yang Mulia,” ujar Vika dengan nada kemayu. Sementara JPU Arthana belum menetukan sikap. “Kami pikir-pikir, Yang Mulia,” kata jaksa Kejati Bali, itu.  Ada cerita menarik di balik penangkapan Vika. Pria yang yang kesehariannya bekerja di sebuah salon di Denpasar, itu ditangkap usai melayani tamunya (masih DPO).  Pada Kamis (20/6) terdakwa sedang mangkal di Jalan Mahendrata. Vika sengaja mencari pelanggan pria penyuka sesama jenis.Saat menunggu datanglah salah satu pelanggannya   (DPO) mengendarai motor menghampiri terdakwa. Sang pelanggan  menawari dan mengajak berkencan Vika.  Namun, pelanggannya ini mengaku tidak punya uang. “Sebagai pengganti uang terdakwa akan diberi imbalan berupa sabu-sabu,” beber JPU.  Tawaran itu diterima terdakwa. Setelah sepakat mereka menuju ke salon Viona pukul 03.00. Di waktu menjelang subuh itulah mereka indehoi.  Usai berhubungan badan, sang pelanggan  pulang mengambil sabu-sabu. Ahmad kembali ke salon Viona sekitar pukul 08.00 dengan membawa dua paket sabu-sabu.  Sabu itu diterima terdakwa dan disimpan di dashboard sepeda motornya. Nah, saat di parkiran salon tersebut, Vika langsung dicokok polisi.Vika pun tak berdaya dan pasrah saat digiring ke kantor polisi. Sementara si pelanggan masih dalam kejaran polisi.

Terima Sabu Sebagai Ongkos Kencan, Vika Kena Vonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/MARZUQI-KUDUS.jpg" alt="KELUARGA MENANGIS: Marzuqi dikelilingi keluarganya sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>KELUARGA MENANGIS: Marzuqi dikelilingi keluarganya sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi divonis tiga tahun penjara dan denda senilai Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia dinilai bersalah dan terbukti menyuap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang nonaktif Lasito untuk permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam kasus dana bantuan politik PPP tahun 2011 dan 2012. Hal ini terungkap dalam sidang beragendakan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (03/09).  Sementara itu, Lasito divonis lebih berat daripada Marzuqi. Yakni empat tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider hukuman pidana kurungan selama tiga bulan. Vonis ini dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim yang dipimpin Aloysisius Priharnoto Bayuaji didampingi dua hakim anggota Dr Robert Pasaribu dan Widji Pramajati.  Dalam amarnya, hakim Aloysisius Priharnoto Bayuaji menyatakan, Ahmad Marzuqi dinilai bersalah dan terbukti menyuap Lasito untuk permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam kasus dana bantuan politik PPP tahun 2011 dan 2012. Majelis juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.  Vonis Marzuqi dan Lasito lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Sedangkan Lasito dituntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider enam bulan kurungan.  Marzuki dianggap melanggar Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Lasito terbukti melanggar Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  ”Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,"kata Aloysisius dalam amarnya seperti dikutip Jawa Pos Radar Kudus.  Majelis hakim sendiri tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Lasito. Maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda. Adapun salah satu pertimbangannya, disebutkan majelis adalah hal yang memberatkan. Di mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.  Kemudian hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa telah mengembalikan uang Rp 350 juta serta belum pernah dihukum sebelumnya. ”Hukuman yang dikenakan terdakwa bukanlah upaya balas dendam pengadilan terhadap terdakwa, akan tetapi memberikan pembinaan terhadap terdakwa," sebut majelis.  Majelis hakim juga menolak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator (JC). Hal ini dikarenakan Lasito sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Dengan demikian, terdakwa dianggap tak pantas mendapat JC, sehingga harus ditolak. Sedangkan terkait pembelaan Lasito yang menyatakan mantan Ketua Pengadilan Semarang Purwono Edi Santosa bersama dengan terdakwa menerima uang suap dari Ahmad Marzuqi. Menurut majelis hal itu, di dalam dakwaan JPU tidak memunculkan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. ”Sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur penyertaan,” kata hakim.  Majelis juga tidak menerima permintaan terdakwa agar dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kendal. Dengan alasan karena memenjarakan terdakwa di Kendal bukan kewenangan majelis hakim.  Menanggapi putusan majelis hakim, Lasito mempertanyakan kenapa hanya dirinya saja yang harus menerima hukuman sendiri. Mestinya orang yang terkait pada kasus tersebut juga diberi hukuman. ”Saya tidak upaya lagi. Tapi kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan selanjutnya," katanya.  Ia merasa dalam penanganan kasus itu tidak adil, karena hanya dirinya yang diberikan hukuman. Namun demikian, dia cukup puas dan menerima atas vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penutut umum selama lima tahun penjara. ”Saya tetap konsekuen dengan apa yang saya ucapkan di persidangan. Tapi saya menerima putusan, karena saya mengaku bersalah dan itu risiko kesalahan saya," ungkapnya.

Marzuqi Kena 3 Tahun, Hakim Penerima Suap Diganjar Hukuman Lebih Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ratna-Sarumpaet-Divonis-Dua-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ratna Sarumpaet divonis dua tahun penjara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratna Sarumpaet divonis dua tahun penjara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet memutuskan mengajukan banding atas vonis 2 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia berubah pikiran setelah sebelumnya menyatakan tidak akan banding, dengan alasan sudah menjalani hampir setengah masa hukuman.  "Setelah kemarin Ibu Ratna Sarumpaet menilai kita tidak usah ajukan banding, namun setelah kembali kita rembukan, bahwa benih-benih keonaran ini kami menilai tidak relevan," ujar Pengacara Ratna, Insank Nasruddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/7).  Memori banding itu terdaftar di PN Jaksel dengan nomor 63/Akta.pid/2019/PN.Jkt.Sel yang diterima Panitera PN Jaksel Muhtar.  Keputusan ini diambil lantaran pihak Ratna menilai benih keonaran yang dikaitkan dengan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak tepat. Karena di pasal 14 Tidak menyebutkan perihal benih-benih. Sedangkan di pasal 14 ayat (1) dijelaskan vonis hanya dijatuhkan apabila keonaran itu terjadi mutlak. "Inilah yang kami minta kepastian hukumnya," imbuh Insank.  Lebih lanjut, Insank menyebut keputusan ini murni dibuat atas pertimbangan Ratna bersama tim kuasa hukum, tidak diskusi bersama keluarga. Ditetapkan bersama tadi malam. "Anak-anak tidak dalam posisi memberikan nasihat. Tapi mereka lebih dalam posisi mensupport apapun yang diputuskan Bu Ratna," tegasnya.  Di sisi lain, tim kuasa hukum tidak takut keputusan banding ini akan menjadi bumerang kepada kliennya. Karena mereka yakin vonis tidak sesuai dengan pasal yang dikaitkan. "Justru kami menilai dua tahun (vonis) ini, kenapa kami mengajukan banding bukan semata dari kepentingan hukum Bu Ratna, tapi keputusan ini nantinya akan jadi yurisprudensi," tambah Insank.  "Kalau yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) itu adalah keonaran, terus kita tarik lagi, kita kaitkan lagi dengan benih keonaran, maka dikhawatirkan ini sangat berbahaya sekali," tukasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-PLEDOI-RATNA-SARUMPAET-Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoax), Ratna Sarumpaet saat membacakan pleidoi. (Salman Toyib/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoax), Ratna Sarumpaet saat membacakan pleidoi. (Salman Toyib/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoax), Ratna Sarumpaet saat membacakan pleidoi. (Salman Toyib/Jawa Pos)  Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis untuk Ratna Sarumpaet dengan kurungan dua tahun penjara. Vonis tersebut karena Ratna dianggap terbukti melakukan penyebaran berita bohong (hoax).  “Mengadili, menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemberitahaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Joni saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/9).  Putusan terhadap Ibunda artis Atiqah Hasiholan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya JPU menuntut Ratna dengan enam tahun penjara. Dalam tuntutan itu disebutkan Ratna sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Pada wajah lebam itu Ratna mengaku menjadi korban penganiayaan.  Rangkaian kebohongan dilakukan Ratna melalui pesan WhatsApp yang menyebar viral. Dalam pesan itu terdapat foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Kisah hoax penganiayaan ini berawal dari tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift ) atau pengencangan kulit muka Ratna Sarumpaet. Padahal Ratna menjalani rawat inap di RS Bina Estetika pada 21-24 September 2018.  Dari vonis tersebut, aktivis kemanusiaan ini sempat berujar tidak akan mengajukan banding kasusnya sebelum akhirnya diralat. Dia akan menjalani masa hukuman yang diberikan oleh hakim. "Dari sisi ibu (Ratna), kami penasehat hukum bahwa terhadap kasus ini, tidak akan mengajukan banding dulu," ujar kuasa hukum Ratna, Desmihardi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/7).

Berubah Pikiran, Ratna Sarumpaet Ajukan Banding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis hakim

Berita Terkini