<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/IMG-20230825-WA0014-1412193446.jpg" alt="Ferdy Sambo saat tiba di Lapas Salemba." width="100%">
<figcaption>Ferdy Sambo saat tiba di Lapas Salemba.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) telah memperbaiki hukuman untuk Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Semula dia dihukum mati, kini menjadi pidana penjara seumur hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Kasasi memiliki beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini.&nbsp;Salah satu alasannya&nbsp;adalah Sambo sudah mengabdi sebagai anggota Polri selama 30 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air," demikian petikan pertimbangan hukum dalam salinan putusan kasasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertimbangan lainnya yakni, Sambo sudah mengakui kesalahannya. Dia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses sidang yang cukup panjang juga dianggap menimbulkan rasa penyesalan bagi Sambo. "Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana," tulis Majelis Kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pertimbangan itu, hukuman Sambo diubah dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup," tulis Majelis Kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MA telah selesai menggelar sidang kasasi terhadap Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hasilnya, Hakim MA memutuskan mengabulkan kasasi Ferdy&nbsp;Sambo. Sehingga hukuman&nbsp;Sambo&nbsp;diubah menjadi pidana seumur hidup tidak lagi pidana mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak kasasi penuntut umum dan tidak dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melekukan pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya ygan dilakukan bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan, P2, P3 disenting opinion (DO), " kata Kabiro Hukum dan Humas MA Sobandi kepada wartawan, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama,&nbsp;Putri&nbsp;Candrawathi juga mendapat pengurangan hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. "Amar putusan kasasi, tolak kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun," kata Sobandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dengan Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dikurangi masing-masing 5 tahun. Ricky menjadi 8 tahun penjara dan Kuat menjadi 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang kasasi ini dilaksanakan oleh 5 hakim MA. Mereka yakni Suhadi sebagai Ketua Majelis. Sedangkan empat anggota terdiri dari Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.</div>

"Bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Polri dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara".

Alasan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo jadi Penjara Seumur Hidup: Berjasa kepada Negara

<div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan segera memasuki babak baru. Para terdakwa yang mengajukan banding akan dibacakan putusannya beberapa hari lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Putusan tingkat banding dalam perkara pidana atas nama para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah dipersiapkan Majelis Hakim tingkat banding untuk dibacakan," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pakpahan Pamopo kepada wartawan, Sabtu (8/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pembacaan putusan banding akan digelar pada Rabu, 12 April 2023. Sidang digelar secara terbuka untuk umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk persiapan sidang yang terbuka untuk umum," jelas Binsar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J memutuskan banding atas vonisnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terdakwa yang banding adalah Ferdy&nbsp;Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01440996/putusan-banding-sambo-dkk-akan-dibacakan-pada-12-april">Putusan Banding Sambo Dkk Akan Dibacakan pada 12 April</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, para terdakwa pembunuhan berencana almarhum Yosua yaitu FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini,&nbsp;Sambo&nbsp;dijatuhi vonis mati. Lebih berat dari tuntutan penjara seumur hidup Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan Putri divonis 20 tahun penjara dari 8 tahun tuntutan jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Ricky divonis 13 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun. Dan terakhir Kuat divonis 15 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Pebruari 2023," imbuh Djuyamto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01436899/richard-terima-putusan-ferdy-sambo-dkk-banding-atas-vonis-berat-hakim">Richard Terima Putusan, Ferdy Sambo Dkk Banding Atas Vonis Berat Hakim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang menyatakan tidak banding usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan 12 tahun jaksa.&nbsp;</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Sidang pembacaan putusan banding akan digelar pada Rabu, 12 April 2023. Sidang digelar secara terbuka untuk umum.

Rabu Depan Putusan Banding Ferdy Sambo Dkk Dibacakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung menjelaskan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas perkara Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan Brigadir J lainnya.<br /> <br /> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa upaya hukum ini untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.<br /> <br /> "Banding ini menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Ketut seperti dikutip<em> Antara</em>, Selasa (21/2).<br /> <br /> Dalam banding oleh terdakwa berupaya untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis majelis hakim. Sementara itu, banding oleh JPU untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.<br /> <br /> Ia mengatakan bahwa JPU akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding.<br /> <br /> Upaya hukum ini, kata dia, agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. JPU, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan.<br /> <br /> "Argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodasi pada saat mengajukan upaya hukum kasasi," terangnya.<br /> <br /> Menurut Ketut, JPU mengajukan banding walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman kelima terdakwa diperberat dalam vonis pengadilan. JPU, kata dia, menerapkan prinsip equality before the law (kesamaan di depan hukum) dalam proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman).<br /> <br /> Namun, lanjut Ketut, ketika keputusan pengadilan tinggi mengabulkan seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.<br /> <br /> Dasar pertimbangan pengajuan banding lainnya, kata dia, yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."<br /> <br /> "Upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf k dan l," kata Ketut.<br /> <br /> Dalam Pedoman Jaksa Agung huruf K menyebutkan dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.<br /> <br /> Huruf l berbunyi: "Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Alasan JPU Ajukan Banding Perkara Ferdy Sambo dkk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi_bauksit.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo IST" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo IST</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari vonis terhadap para terdakwa pembunuhan berencara terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kepala negara meminta semua pihak menghormati vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kepada lima terdakwa dalam kasus tersebut.<br /> <br /> Diketahui, terdakwa Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawathi 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, Bripka Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer alias Bharada E 1,5 tahun penjara.<br /> <br /> “Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semuanya harus menghormati keputusan yang ada,” kata Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).<br /> <br /> Jokowi menuturkan, vonis terhadap Ferdy Sambo Cs merupakan wilayah pengadilan. Dia menyatakan, pemerintah tidak bisa intervensi ranah hukum.<br /> <br /> “Itu wilayahnya Yudikatif. Wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur,” tegas Jokowi.<br /> <br /> Kepala negara menilai, vonis itu sudah berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Ia menghormati sepenuhnya putusan hakim tersebut.<br /> <br /> “Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, Pertimbangan bukti-bukti,” ucap Jokowi.<br /> <br /> Menurut Jokowi, kesaksian para saksi menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk menjatuhkan vonis kepada lima terdakwa. Karena itu, pemerintah tak bisa berkomentar lebih jauh soal putusan hakim tersebut.<br /> <br /> "Saya kira kesaksian dari pra saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat, tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar,” pungkas Jokowi.

Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Hormati Vonis Ferdy Sambo Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hotman-paris-antara.jpg" alt="hotman paris antara" width="100%">
<figcaption>hotman paris antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara kondang Hotman Paris geleng-geleng kepala melihat pasal demi pasal dalam KUH Pidana yang baru. Terlebih, saat membahas Pasal 100 KUH Pidana tentang pidana mati.<br /> <br /> Konten yang dibagikan akun @hidupbatakcomm menandai @hotmanparisofficial tersebut mendadak ramai usai vonis terhadap Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sebagaimana diketahui, dalam sidang putusan kemarin Senin (13/2), mantan Kadiv Propam Polri itu divonis pidana mati.<br /> <br /> Namun, putusan hukum ini tentu belum final karena ada kemungkinan upaya hukum lain yang ditempuh pihak Ferdy Sambo. Di sisi lain, ada Pasal 100 KUH Pidana baru, dimana terbuka kemungkinan terpidana mati bisa lolos dari eksekusi.<br /> <br /> "Aduh makin setiap pasal saya baca di KUH Pidana yang baru ini gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang?" kata Hotman.<br /> <br /> "Nih Pasal 100 nih, di Pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun apakah dia berubah berkelakuan baik," lanjutnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/InShot_20230214_215310143-e1676386495488.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <br /> <br /> Menurut Hotman, pasal ini bisa menjadi jalan keluar bagi terpidana mati untuk lolos dari hukuman. Asalkan, bisa mendapat surat kelakuan baik dari Kepala Lapas. Hotman pun menduga, banyak orang yang akan mau mempertaruhkan apapun agar tidak dihukum mati.<br /> <br /> Lebih lanjut, Hotman juga menyayangkan proses peradilan yang sudah memakan waktu hingga putusan final, jika akhirnya terpidana mati itu bisa lolos dengan mendapatkan surat kelakuan baik. Yang mana surat ini dikeluarkan oleh Kepala Lapas.<br /> <br /> "Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik," ujar Hotman.<br /> <br /> "Whooo.. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi Kepala Lapas Penjara," pungkasnya.

Sambo Bisa Lolos Hukuman Mati, Hotman Paris Mau Lamar jadi Kalapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perdebatan mengenai hukuman mati terhadap Ferdy Sambo masih terjadi di ruang publik. Terlebih ada KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026 mendatang. Dalam KUHP baru terdapat ketentuan hukuman mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan ketentuan tertentu.<br /> <br /> Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan, apabila hukuman mati Sambo telah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkracht masih bisa terjadi transisi pemberlakuan KUHP baru. Dengan catatan, Sambo belum dieksekusi mati pada 2026 mendatang.<br /> <br /> "Secara umum, bagi terpidana mati yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap sebelum awal Januari 2026 nanti, tetapi masih belum dilaksanakan eksekusinya, maka berlakulah ketentuan pasal 3 KUHP Nasional (lex favor reo)," kata Albert kepada wartawan, Selasa (14/2).<br /> <br /> "Yang menyatakan dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama menguntungkan bagi pelaku," imbuhnya.<br /> <br /> Pasal 3 ayat (1) KUHP baru berbunyi, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.<br /> <br /> Hal ini didasarkan pada paradigma pidana mati dalam KUHP nasional sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sesuai Pasal 67 KUHP Nasional. Sifat pidana mati itu untuk menjadi jalan tengah bagi kelompok yang pro (retentionis) dan kontra (abolitionis) terhadap pidana mati.<br /> <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ComJztISlOg/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"><br /> <div style="padding: 16px;"><br /> <p style="text-align: left;"></p><br /> <br /> <div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div><br /> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div><br /> </div><br /> </div><br /> <div style="padding: 19% 0;"></div><br /> <div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;"></div><br /> <div style="padding-top: 8px;"><br /> <div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">Lihat postingan ini di Instagram</div><br /> </div><br /> <div style="padding: 12.5% 0;"></div><br /> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><br /> <div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div><br /> </div><br /> <div style="margin-left: 8px;"><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div><br /> <div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"></div><br /> </div><br /> <div style="margin-left: auto;"><br /> <div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div><br /> <div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div><br /> </div><br /> </div><br /> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div><br /> <div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div><br /> </div><br /> &nbsp;<br /> <p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/p/ComJztISlOg/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">Sebuah kiriman dibagikan oleh Jawa Pos (@jawapos)</a></p><br /> <br /> </div></blockquote><br /> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script><br /> <br /> Pasal 67 KUHP baru berbunyi, pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.<br /> <br /> "Oleh karena itu, terhadap para terpidana mati yang belum dieksekusi saat berlakunya KUHP Nasional akan berlaku ketentuan transisi yang nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk menghitung masa tunggu yang sudah dijalani dan juga assesment yang dipergunakan untuk menilai adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana mati tersebut," jelas Albert.<br /> <br /> Meski begitu, Albert mrmastikan, berlakunya KUHP baru tidak akan begitu saja menghapuskan pidana mati. Sebab, segala sesuatunya tetap akan dinilai secara objektif melalui assesment yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<br /> <br /> "Saat KUHP Nasional berlaku nanti membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada presiden. Jikalau permohonan grasi terpidana mati itu ditolak dan pelaksanaan eksekusinya belum juga dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, maka dengan keputusan presiden, pidana mati tersebut dapat menjadi seumur hidup (pasal 101)," pungkas Albert.<br /> <br /> Aturan mengenai pidana mati dalam KUHP baru tertuang dalam Pasal 98 hingga Pasal 102. Dalam pasal 99 ayat (1) dijelaskan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.<br /> <br /> Kemudian Pasal 100 ayat (1) dijelaskan Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan:<br /> <em>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;</em><br /> <em>b. peran terdakwa dalam tindak pidana; atau</em><br /> <em>c. ada alasan yang meringankan.</em><br /> <br /> <em>Pasal 100 ayat (2) berbunyi Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pada ayat (3) dijelaskan Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</em><br /> <br /> <em>Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</em><br /> <br /> <em>Lalu pada ayat (5) menjelaskan terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</em><br /> <br /> <em>Dan pasal 101 berbunyi ika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.</em><br /> <br /> Sebelumnya, Ferdy Sambo divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana mati," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/1).<br /> <br /> Sambo dianggap secara sah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1. Sambo juga dianggap bersama melakukan pidana tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya sesuai Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jika Tak Dieksekusi Sampai 2026, Ferdy Sambo Bisa Lolos Hukuman Mati?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ibu-Yoshua-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Tangis ibunda Brigadir Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, pecah saat mendengarkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2023). Mantan Kadiv Propam Po" width="100%">
<figcaption>Tangis ibunda Brigadir Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, pecah saat mendengarkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2023). Mantan Kadiv Propam Po</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Saat Ferdy Sambo divonis hukum pidana mati, ibunda Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, hadir di ruang sidang utama PN Jaksel. Dia histeris sambil mengelus-elus potret mendiang sang putra begitu mendengar putusan hakim. Vonis tersebut sesuai dengan harapan dia dan keluarga.<br /> <br /> <strong>Di sini Ibu disediakan kursi paling depan, apakah itu pertimbangan keluarga?</strong><br /> <br /> Tentu kami hadir di sini ingin menyaksikan vonis hukuman terakhir Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo. Kami, keluarga, fokus mendengarkan vonis dari Bapak Hakim Yang Mulia.<br /> <br /> <strong>Bagaimana respons Ibu setelah mendengar putusan untuk Ferdy Sambo?</strong><br /> <br /> Hadir semua Tuhan di persidangan. Puji Tuhan, tetesan darah anakku, darah anakku yang bergelimang. Tuhan nyata, Tuhan menyatakan keajaibannya. Tiada hebatnya kami, apalah kami. Terima kasih. Begitu juga semua media. Terima kasih media selalu mendukung kami, meng-upload semua peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Sesuai dengan harapan kami.<br /> <br /> <strong>Setelah vonis Ferdy Sambo, selanjutnya apa harapan keluarga terhadap putusan terdakwa lainnya?</strong><br /> <br /> Saya yakin kepada hakim. Karena hakim datang, hakim lurus tegakkan pengadilan. Semoga menyatakan hukuman yang maksimal kepada terdakwa pasal 340 pembunuhan berencana karena mereka mengetahui pembunuhan, menginginkan kematian anakku Yosua. Tentunya sesuai dengan unsur dakwaan atau unsur pembunuhan yang sudah terpenuhi. Semoga nanti hakim bisa memutuskan, memberikan hukuman dua kali lipat daripada tuntutan JPU (jaksa penuntut umum).<br /> <br /> <strong>Termasuk hukuman untuk Putri Candrawathi?</strong><br /> <br /> Dia adalah pemicu dan biang kerok permasalahan pembunuhan yang sangat sadis kepada anak saya, almarhum Yosua. Dia wujudnya manusia, tapi hatinya hati iblis.<br /> <br /> <strong>Untuk Bharada E, bagaimana Ibu?</strong><br /> <br /> Buat Bharada E, semoga kejujuran dia penuh mengalir dari hati dan jangan ada lagi Eliezer (lain) yang dimanfaatkan pejabat, (pejabat) yang menyalahkan anak-anak muda. Jangan sampai terkena proses hukum yang merugikan orang lain seperti Eliezer. Buat Eliezer, biarlah majelis hakim yang menentukan. Jangan ada lagi anak-anak muda atau manusia yang dimanfaatkan polisi, terlebih polisi yang menjadi pelaku kejahatan. Yang memanfaatkan kekuasaan atas jabatannya.

Ibunda Yosua Hutabarat: Terima Kasih, Tuhan Hadir di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat.<br /> <br /> Pun, terhadap perbuatan istri Sambo, Putri Candrawathi. Dengan pertimbangan itu, majelis hakim menjatuhkan vonis mati bagi Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri.<br /> <br /> Vonis tersebut lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Sambo dan penjara delapan tahun untuk Putri.<br /> <br /> Dalam sidang di ruang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin (13/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso menyatakan bahwa perbuatan Sambo telah memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana. ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Sambo, Red) oleh karena itu dengan pidana mati,” tegas Wahyu.<br /> <br /> Menurut majelis hakim, Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Selain itu, Sambo divonis melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.<br /> <br /> Melalui vonis tersebut, majelis hakim PN Jaksel menegaskan bahwa Sambo telah merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Yosua. Hal itu diperoleh dari barang bukti dan keterangan para saksi di muka sidang. ”Bahwa terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut,” imbuhnya. Tidak hanya itu, Sambo disebut bisa memilih lokasi, memilih alat, dan menggerakkan orang lain untuk membantu dirinya menghabisi Yosua.<br /> <br /> Sambo bahkan menyusun skenario tembak-menembak setelah Yosua kehilangan nyawa. Mantan jenderal bintang dua Polri itu membuat seakan-akan kejadian sebelum dan sesudah penembakan menjadi tembak-menembak sebagai tindakan membela Putri Candrawathi dan membela diri bagi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. ”Yang semuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik, tenang, tidak tergesa-gesa, atau tiba-tiba. Tidak pula dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi,” bebernya.<br /> <br /> Karena itu, majelis hakim menilai unsur merencanakan terlebih dahulu secara nyata telah terpenuhi. Dari barang bukti senjata api serta keterangan saksi dalam persidangan, hakim Wahyu menyatakan secara tegas bahwa Sambo turut menembak Yosua. ”Berdasar keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Hutabarat,” kata dia. Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam saat melakukan penembakan itu.<br /> <br /> Berselang sekitar satu jam dari sidang putusan Sambo, hakim Wahyu bersama dua hakim anggota menyidang Putri. Sidang putri dimulai sekitar pukul 17.00. Serupa dengan suaminya, Putri dinyatakan bersalah turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sesuai dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun,” kata Wahyu.<br /> <br /> Majelis hakim menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan Putri. Mereka juga tegas menyatakan tidak ada hal yang meringankan untuk ibu empat anak tersebut. Sebaliknya, hakim membeber beberapa hal yang memberatkan Putri. Di antaranya, saat peristiwa pembunuhan berencana terjadi, Putri merupakan istri seorang kepala Divisi Propam Polri sekaligus pengurus di Bhayangkari.<br /> <br /> Di organisasi istri-istri polisi itu, Putri bertugas sebagai bendahara umum. ”Seharusnya menjadi teladan dan contoh anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami,” ungkap hakim. Perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim, mencoreng nama baik organisasi Bhayangkari.<br /> <br /> Bukan hanya itu, Putri dinilai berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan. ”Sehingga menyulitkan jalannya persidangan,” jelas Wahyu.<br /> <br /> Hal lain yang memberatkan Putri adalah tidak mengakui kesalahan dan memosisikan diri sebagai korban. ”Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak, baik materiil maupun moril, bahkan memutus masa depan banyak personel kepolisian,” kata dia.<br /> <br /> Sidang pembacaan putusan untuk Sambo dan Putri tersebut turut dihadiri keluarga Yosua. Ibunda Yosua, Rosti Hutabarat, yang mendengar hakim membacakan vonis untuk Putri sontak bereaksi. ”Putri, ini Yosua yang kaubunuh. Derita anakku itu. Mana ajudanmu yang terbaik itu, Putri?” teriak Rosti.<br /> <br /> Sejak putranya meninggal, Rosti begitu terpukul. Dia tidak berhenti menangis histeris saat mendapati Yosua telah meninggal. Pun ketika Yosua dimakamkan pascaekshumasi tahun lalu.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Putri-Candrawathi-Dery-Ridwansah-3-750x550.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi bersiap menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Putri Candrawathi dengan hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Putri Candrawathi dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)<br /> <br /> Sementara itu, Arman Hanis, penasihat hukum Sambo, menyatakan bahwa putusan yang telah dibacakan untuk kliennya sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. ”Tapi, ada beberapa pertimbangan menurut kami itu tidak berdasar keputusan, berdasar asumsi, dan kami melihat hakim dalam tekanan,” ungkap dia.<br /> <br /> Pihaknya belum bisa merespons putusan tersebut. Termasuk terkait upaya mengajukan banding ke pengadilan tinggi. ”Nanti kami pertimbangkan semua itu,” jelas dia.<br /> <br /> Menurut Arman, pihaknya belum menerima salinan putusan secara lengkap. Dia menyatakan, sejak awal pihaknya tidak berharap banyak terhadap sidang yang berjalan di PN Jaksel tersebut. Dalam putusan kemarin juga banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.<br /> <br /> Meski demikian, lanjut Arman, Sambo sudah siap dengan risiko tertinggi atas perbuatannya. Khusus untuk putusan Putri, Arman mengungkapkan bahwa kliennya kecewa. ”Tidak ada yang meringankan itu jadi pertanyaan juga buat kami,” ujarnya.<br /> <br /> Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi putusan yang telah dibacakan majelis hakim terhadap Sambo. ”Kami mengapresiasi pertimbangan dan fakta hukum yang kami sajikan dalam surat tuntutan dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim,” katanya.<br /> <br /> Saat ini kejaksaan menunggu langkah yang akan ditempuh terdakwa. ”Kami masih menunggu upaya-upaya (hukum) berikutnya dari terdakwa,” imbuh dia.<br /> <br /> Pada bagian lain, dalam pandangan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, putusan kemarin merupakan rasa keadilan di masyarakat yang ditangkap majelis hakim. Namun, Sambo masih punya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum berikutnya.<br /> <br /> Bahkan, dalam persidangan, majelis hakim tidak melihat ada penyesalan dari Sambo atas tindakannya terhadap Yosua. ”Karena itu, hukumannya maksimal (pidana) mati,” ungkap Fickar.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menuturkan, vonis hukuman mati terhadap Sambo tersebut memang harus dihormati. Namun, putusan tersebut memang problematik. ”Majelis hakim sama sekali tidak memasukkan hal-hal meringankan seperti sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagainya,” terangnya.

Kesamaan Vonis Ferdy Sambo-Putri, Tidak Ada Alasan Meringankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Vonis pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo, membuat syok keluarga terdakwa. Meski begitu, keluarga mantan Kadiv Propam Polri itu berharap masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh dan meringankan hukuman.<br /> <br /> "Kami hanya berharap bahwa mungkin di persidangan-persidangan tingkat pengadilan banding dan kasasi, kita berharap (hukumannya) bisa terkoreksi. Mudah-mudahan bisa terkoreksi," kata adik Ferdy Sambo yang enggan menyebutkan namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).<br /> <br /> Dia mengakui, keluarga merasa terguncang mendengar vonis pidana mati yang dibacakan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski begitu, keluarga tetap menghormati putusan majelis hakim.<br /> <br /> "Hakim punya pertimbangan, ya kita serahkan hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Jangankan mewakili keluarga besar, Anda punya teman, kemudian teman Anda punya teman lagi, kemudian dapat putusan, pasti syok," tukasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ferdy Sambo divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana mati," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/1).<br /> <br /> Sambo dianggap secara sah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1. Sambo juga dianggap bersama melakukan pidana tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya sesuai Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Keluarga Ferdy Sambo Berharap Hukuman Terkoreksi di Tingkat Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SIDANG-DUPLIK-FERDY-SAMBO_MIFTAHUL-HAYAT-5.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. FOTO:MIFTAHUL HAYAT" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. FOTO:MIFTAHUL HAYAT</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan layak menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi. Menurut Didik, perjalanan kasus Sambo dan segala dinamikanya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkam putusan.<br /> <br /> "Jika kita mencermati secara seksama perjalanan kasus Sambo, mulai dari dinamika penyidikan, penyelidikan, proses persidangan serta fakta-fakta persidangan, serta segala dinamikanya hakim layak untuk menjatuhkan hukuman yang maksimal kepada Sambo," kata Didik kepada wartawan, Senin (13/2).<br /> <br /> Politikus Partai Demokrat ini menyebut, hakim bisa mempertimbangkan tiga aspek penting dalam menjatuhkan putusan. Pertama, keadilan (<em>ex aequo et bono</em>), kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Pertimbangan tersebut dapat dilakukan setelah melewati tahapan pembuktian pada proses pemeriksaan.<br /> <br /> "Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil," ungkap Didik.<br /> <br /> Kedua, pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Ketiga, adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.<br /> <br /> Selain itu, petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili. Sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan.<br /> <br /> "Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Putusan hakim pada akhirnya harus mengandung putusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya," tegas Didik.<br /> <br /> Aspek lain yang perlu dipertimbangkan hakim, lanjut Didik, yakni faktor yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis berkaitan Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus Sambo. Sementara non yuridis, adanya desakan publik agar Ferdy Sambo dihukum berat. "Jika mencermati semua rangkaian proses tersebut, maka Sambo layak divonis dengan hukuman maksimal," pungkas Didik.<br /> <br /> Dalam kasusnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dianggap bersalah melakukan dua pelanggaran dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir J. Pelanggaran pertama yakni terkait pembunuhan berencana, dan kedua adalah merintangi penyidik atau obstruction of justice.<br /> <br /> “Kami penuntut umum, menuntut memohon agar Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Terdakwa Ferdy Sambo agar menyatakan terdakwa Ferdy Sambo secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana seumur hidup,” ucap Jaksa, Selasa (17/1) lalu.<br /> <br /> Hal-hal yang memberatkan, Sambo yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan duka keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya sebagaimana penegak hukum dan kedudukannya sebagai petinggi Polri, tindakan Sambo mencoreng institusi Polri, dan banyak anggota Polri menjadi terlibat. Sedangkan hal meringankan tidak ada.<br /> <br /> Ferdy Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sementara itu, Putri Candrawathi dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa meyakini, Putri terlibat pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat.

Hakim PN Jaksel Dinilai Layak Jatuhkan Hukuman Maksimal ke Ferdy Sambo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis ferdy sambo

Berita Terkini