<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-vonis-nihil-dimas-kanjeng-pengamat-ini-putusan-model-terbaru_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng Taat Pribadi dikawal petugas di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng Taat Pribadi dikawal petugas di PN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis nihil kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Rabu (5/12). Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Abdul Fatah menilai, hal tersebut dapat saja terjadi meski tergolong baru di Indonesia. Menurut undang-undang dan aturan hukum yang termuat dalam KUHAP, vonis nihil dapat dijatuhkan dengan beberapa syarat. Pertama, ada lebih dari satu perkara yang digelar terhadap satu terdakwa. Kedua, ada vonis maksimal 20 tahun yang sudah dijatuhkan pada salah satu perkara. Sehingga, perkara yang lain memang harus diputus nihil. "Undang-undang tidak memperbolehkan kumulatif hukuman melebihi 20 tahun. Walaupun secara praktik di Indonesia, bisa jadi putusan ini model terbaru," kata Abdul Fatah kepada JawaPos.com, Rabu (5/12). Namun, vonis nihil bukan berarti memberi angin segar bagi Dimas Kanjeng. Menurut Abdul, Dimas Kanjeng tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai terpidana. Dimas wajib bertanggung atas dampak atau kerugian dari tindakan kriminalnya. "Bukan bebas. Nihil. Putusan nihilnya tidak menghapus kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul," kata Abdul. Sementara itu, pengamat hukum Universitas 17 Agustus Hufron menilai, memang ada sistem hukum yang namanya absorbsi. Yakni, pemidanaan berdasarkan pilihan atas perkara yang telah mencapai hukuman 20 tahun penjara. Namun, hakim perlu mempertimbangkan putusannya jika memvonis nihil kepada terdakwa. Menurut Hufron, ada yang namanya sistem hukum penggabungan. Yakni, jika terdakwa terlibat pada lebih dari satu perkara dan salah satunya telah divonis 20 tahun, maka hakim tetap dapat menjatuhkan vonis dengan membagi masa hukuman terhadap perkara. "Jadi harus ditinjau kembali untuk vonis 20 tahun (terhadap Dimas Kanjeng) pada perkara sebelumnya (pembunuhan). Harus ada penjatuhan sanksi jika memang melakukan tindak pidana. Harusnya bisa lebih dari 20 tahun," kata Abdul.

Soal Vonis Nihil Dimas Kanjeng, Pengamat: Ini Putusan Model Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasasi-dimas-kanjeng-sang-dukun-pengganda-uang-ditolak-ma_m_214589.jpeg" alt="MA tolak kasasi Dimas Kanjeng, Sang Dukun Pengganda Uang" width="100%">
<figcaption>MA tolak kasasi Dimas Kanjeng, Sang Dukun Pengganda Uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dimas Kanjeng, dukun sang pengganda uang kembali menjadi sorotan. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya. Alhasil dia tetap menjalani hukuman selama 18 tahun penjara. Selain dari pihak Dimas Kanjeng, kasasi atas vonis kasus pembunuhan Abdul Ghani itu juga diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Putusan MA tersebut menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Krakasan dan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang menjatuhkan vonis untuk dukun pengganda uang tersebut selama 18 tahun. "Benar sudah diputus, menolak terdakwa dan JPU," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dikonfirmasi, Selasa (22/5). Putusan kasasi terhadap Dimas Kanjeng termuat dalam informasi perkata yang telah diunggah di situs MA. Dalam situs tersebut tertulis amar putusan untuk perkara nomor 104 K/PID/2018, tolak. Dalam perkara ini kasasi tersebut diajukan oleh JPU dan terdakwa pembunuhan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/01/148020/lakukan-pembunuhan-berencana-dimas-kanjeng-divonis-18-tahun-penjara" target="_blank">Dimas Kanjeng Taat Pribadi</a> bin Mustain pada 6 Februari 2018. Putusan dikeluarkan pada 21 Februari 2018. Namun proses keseluruhan hingga putusan belum diunggah seluruhnya ke situs MA. Tiga majelis Hakim yang mengadili perkara kasasi itu, Margono, Wahidin, dan Andi Ayyub Saleh. Ketua majelis hakim perkara tersebut Andi Ayyub Saleh. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/04/141838/dimas-kanjeng-dituntut-seumur-hidup" target="_blank">Dimas Kanjeng Taat Pribadi</a> dikenal publik karena kasus penggadaaan uang. Dia terjerat dua perkara, yakni pembunuhan pengikutnya Abdul Ghani dan kasus penipuan. Untuk informasi, PN Kraksaan Probolinggo menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Dimas Kanjeng pada 1 Agustus 2017 dalam kasus pembunuhan. Sedangkan di kasus penipuan, Dimas Kanjeng dijatuhi vonis dua tahun penjara oleh PN Kraksaan. Jaksa dan Dimas Kanjeng sama-sama mengajukan banding atas putusan perkara pembunuhan pada 16 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya memutuskan untuk menguatkan vonis Dimas Kanjeng. Sementara dalam kasus penipuan, Dimas Kanjeng juga mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menambah hukuman Dimas Kanjeng menjadi tiga tahun penjara. Putusan banding kasus penipuan dikeluarkan pada 29 Januari 2018.

Kasasi Dimas Kanjeng Sang Dukun Pengganda Uang Ditolak MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lakukan-pembunuhan-berencana-dimas-kanjeng-divonis-18-tahun-penjara_m_148020.jpeg" alt="Dimas Kanjeng divonis 18 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana" width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng divonis 18 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dimas Kanjeng Taat Pribadi akhirnya divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (1/8). Dalam sidang tersebut, Dimas Kanjeng terbukti menjadi dalang perencanaan pembunuhan terhadap pengikutnya Abdul Gani dan Ismail Hidayah. &nbsp; Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut taat dengan hukuman penjara seumur hidup. Sidang yang dipimpin oleg Ketua Majelis Hakim Basuki Wiyono itu juga dihadiri oleh keluarga korban. "Terdakwa secara sah terbukti menganjurkan pembunuhan berencana terhadap korban," ucap Basuki mengetok palunya. &nbsp; Bagi pihak Dimas Kanjeng, putusan tersebut sedikit melegakan karena mereka menargetkan junjungannya divonis 20 tahun. Meskipun demikian, kuasa hukum Dimas Kanjeng masih menyayangkan vonis yang dilayangkan untuk kliennya tersebut. &nbsp; "Seharusnya klien kami bisa bebas karena keempat saksi yang dihadirkan selama ini tidak bisa membuktikan keterlibatan Taat," kata pengacaraa Taat, M. Soleh yang dihubungi JawaPos.com usai persidangan. &nbsp; Menurut Soleh, majelis hakim selama ini terlanjur terpengaruh dengan opini publik yang berkembang masif. Yaitu Dimas Kanjeng membunuh dua orang mantan pengikutnya karena takut kedoknya terbongkar. "Ada keraguan pada diri Ketua Majelis Hakim," imbuhnya. &nbsp; Mengenai langkah yang akan diambil selanjutnya, Soleh memutuskan untuk banding terhadap vonis tersebut. Ini sesuai pembicaraan dengan kliennya sebelumnya. "Mau 20 tahun, 15 tahun, kami udah sepakat untuk banding sejak awal. Karena kami yakin seharusnya Taat bisa bebas," lanjut Soleh. &nbsp; Selain bersyukur vonisnya lebih ringan daripada bayangan sebelumnya, pihak kuasa hukum berterima kasih karena memutuskan untuk mengembalikan motor Harley Davidson milik Dimas Kanjeng. Jaksa penuntut umum menjadikan motor tersebut sebagai alat bukti atas dasar untuk menutupi pembunuhan. &nbsp; "Jadi, mereka (JPU) menganggap motor ini sengaja dinyalakan untuk mengaburkan suara saat pembacokan itu terjadi. Padahal itu tidak cukup kuat. Kami berterima kasih majelis hakim mau mengembalikannya sesuai fakta yang ada," tegasnya. &nbsp; Akibat perbuatan perencanaan pembunuhan itu, dua orang perempuan menjadi janda. Saat ini istri Abdul Ghani dan Ismail Hidayah harus berjuang sendiri. &nbsp; Pasca putusan diketok, keluarga korban sempat tak terima. Lantaran mereka yakin bahwa Dimas Kanjeng adalah otak utama dari pembunuhan. Bahkan istri Ismail, Bibi Rasemjan sempat berteriak pasca sidang. Dia mengkritisi keputusan hakim. "Apa hakimnya tidak punya anak istri? Hakim tidak memikirkan kondisi keluarga korban," teriaknya.

Lakukan Pembunuhan Berencana, Dimas Kanjeng Divonis 18 Tahun Penjara