<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapat respons positif dari banyak pihak. Sebagian berharap agar Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mengajukan banding meski putusan itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi termasuk yang menyampaikan harapan itu.  ’’Kami apresiasi putusan majelis hakim dan kami berharap jaksa tidak melakukan upaya banding sebagai bentuk penghargaan kepada Eliezer,” katanya. Menurut Edwin, kejujuran Eliezer telah membuat terang perkara tersebut.  Di sisi lain, Kejagung menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Meski vonis untuk Eliezer jauh di bawah tuntutan JPU, majelis hakim telah menyatakan Eliezer bersalah sesuai dakwaan dan tuntutan mereka. Selanjutnya, mereka akan mempelajari putusan itu secara lebih terperinci. ”Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.  Ketut memastikan instansinya akan mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat secara mendalam. Pun pemberian maaf dari keluarga Yosua kepada Eliezer.  Kemarin (15/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut menyaksikan siaran langsung pembacaan vonis tersebut. Menurut dia, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sangat berani dalam mengambil putusan. ”Suara masyarakat didengarkan. Rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Majelis hakim, kata Mahfud, menyampaikan seluruh fakta persidangan. Mulai yang memojokkan sampai mendukung Eliezer. ”Sehingga saya lihat putusannya menjadi logis,” imbuhnya.  Putusan itu dinilai progresif oleh Mahfud. ”Menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat,” tuturnya. Para hakim memutus perkara itu tanpa pengaruh opini publik. ”Tapi, dia memperhatikan public common sense,” imbuhnya.  Karena itu, Mahfud menyatakan bahwa dirinya dan masyarakat berterima kasih kepada para hakim yang telah bekerja dengan baik tersebut.

Mahfud MD soal Vonis Eliezer, Hakim Sudah Dengarkan Suara Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><h3>Sidang Kode Etik Polri Tunggu Putusan Inkracht</h3> JawaPos.com – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak mampu membendung air mata saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membacakan vonis untuknya kemarin (15/2) siang.  Dia divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jauh lebih rendah ketimbang tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Oleh majelis hakim, Eliezer ditetapkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC). Karena itu, hukumannya jauh lebih ringan daripada para terdakwa lain.  Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama PN Jaksel itu, hakim ketua Wahyu Iman Santoso menyatakan bahwa Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ungkap dia di muka sidang.  Putusan tersebut disambut baik oleh sebagian besar masyarakat yang hadir di PN Jaksel kemarin. Terutama para pendukung Eliezer. Apalagi, dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ”Menetapkan terdakwa sebagai saksi yang bekerja sama atau justice collaborator,” lanjut Wahyu. Hukuman untuk Eliezer, kata hakim, dikurangi masa penahanan.  Putusan untuk mantan anak buah Ferdy Sambo itu jauh lebih ringan daripada terdakwa lain dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya, Eliezer berperan sebagai JC, belum pernah dihukum, masih muda, berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan telah dimaafkan keluarga Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Untuk pertimbangan pemberat, Eliezer dianggap tidak menghargai hubungan dengan Yosua hingga seniornya itu meninggal.  Melalui putusan kemarin, majelis hakim membeber pertimbangan menetapkan Eliezer sebagai JC. Rekomendasi LPSK yang menjadikan Eliezer sebagai terlindung sekaligus JC masuk pertimbangan majelis hakim. Karena itu, meski turut menembak Yosua, Eliezer dinilai bukan pelaku utama. Menurut hakim anggota Alimin Ribut Sujono, pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Ferdy Sambo.  Lebih dari itu, majelis hakim menilai Eliezer telah membantu membuat terang peristiwa pembunuhan berencana Yosua. Menurut Alimin, Eliezer memberikan keterangan secara jujur, konsisten, logis, dan bersesuaian dengan alat bukti lain. ”Meskipun itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang membahayakan jiwanya,” kata dia.  Meski demikian, Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Total ada lima unsur dalam pasal tersebut. Yakni, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana, unsur menghilangkan nyawa, dan unsur turut serta melakukan. Menurut majelis hakim, unsur-unsur itu telah terpenuhi dan Eliezer dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut.  Setelah sidang, Ronny Talapessy, penasihat hukum Eliezer, menyatakan bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan harapan. Baik harapan tim penasihat hukum maupun harapan Eliezer. Karena itu, pihaknya tidak akan mengajukan banding. ”Kami akan ikhlas, kami akan terima,” ujarnya. ”Dia (Eliezer, Red) ikhlas, dia terima,” tambahnya.  Ronny juga menyampaikan keinginan Eliezer untuk kembali berdinas di Korps Brimob Polri. Menurut Ronny, keinginan itu sudah tergambar dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan Eliezer. ”Bahwa dia bangga menjadi anggota Brimob,” imbuhnya. Terlebih, Eliezer merupakan tulang punggung dan harapan keluarga. ”Yang kami harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri,” ungkap dia.  Pada bagian lain, Mabes Polri turut menanggapi vonis terhadap Bharada Richard Eliezer yang dinilai ringan. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, semua pihak diharapkan menghormati putusan hakim. Memang, hingga kemarin Eliezer dan Ricky Rizal Wibowo belum menjalani sidang kode etik. Sidang kode etik keduanya belum bisa dipastikan. ”Menunggu informasi dari Divpropam,” terangnya. Sebelumnya, Dedi menyebutkan, sidang kode etik untuk keduanya akan digelar setelah putusan pidana mereka inkracht.  Terpisah, ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, menyampaikan bahwa keluarga menyerahkan putusan secara penuh kepada majelis hakim. Dia menyatakan, majelis hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Yosua. ”Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan,” ungkap dia seraya meneteskan air mata. Sepanjang sidang kemarin, Rosti duduk sambil memeluk potret putranya.

Setelah Vonis, Eliezer Ingin Berdinas Kembali di Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E kini berstatus terpidana setelah mendapat vonis ringan dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.  Akan tetapi nasibnya di kesatuan Polri hingga masih aktif, karena belum menjalani sidang kode etik profesi Polri (KEPP). Lantas bagaimana nasib tamtama Brimob ini selanjutnya?  Pengamat Kepolisian dari Institute Strategic for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan, ketentuan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri diatur dalam dua regulasi. Yakni Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana direvisi menjadi Perkap Nomor 7 Tahun 2022 dan PP 1/2003 tentang pemberhentian personel Polri.  Di Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana direvisi menjadi Perkap Nomor 7 Tahun 2022 menyebut, sanksi PTDH bisa dilakukan untuk personel yang mendapatkan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan divonis 3 tahun hingga berketatapan hukum atau inkracht.  "Perkap tersebut bertolak belakang dengan PP 1/2003 tentang pemberhentian personel Polri yang hanya menyebut sanksi PTDH berlaku pada personel yang divonis pidana, tanpa batasan waktu," kata Bambang kepada JawaPos.com, Kamis (16/2).  Nah, nasib Bharada E tergantung majelis kode etik menggunakan sandaran hukum yang mana. Menurut Bambang, secara perundang-undangan, maka peraturan pemerintah (PP) berkedudukan lebih tinggi dibanding Perkap.  "Di sisi lain, bila tidak dilakukan PTDH, artinya Polri sebagai organisasi penegak hukum akan dianggap permisif pada tindak pelanggaran hukum oleh anggotanya," kata Bambang.  "Kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak? Kalau taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni, artinya kita permisif pada pelanggaran dan jauh dari semangat membangun polisi profesional," imbuhnya.  Bambang menilai perintah atasan yang melanggar hukum tentu harus diabaikan, karena bukan dalam situasi perang atau operasi keamanan. Artinya, dalam kondisi normal menjalankan perintah atasan tanpa berpikir pada aturan tetap tak bisa dibenarkan pada anggota Brimob sekalipun.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.  "Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).  Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Adapul hal-hal yang meringankan adalah status justice collaborator (JC) Richard yang membantu pengungkapan kasus terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihikum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak dikemudian hari, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.  Sedangkan hal yang memberatkan yakni hubungan akrab antara Richard dan Yosua tidak dihargai oleh terdakwa sehingga terjadi pembunuhan.

Regulasi Ini Tentukan Nasib Eliezer di Polri setelah Divonis Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pedukung-Eliezer-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan pendukung terdakwa Richard Eliezer merayakan vonis ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat" width="100%">
<figcaption>Ratusan pendukung terdakwa Richard Eliezer merayakan vonis ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan (Jaksel) terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yakni Bharada Richard Eliezer, berupa vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dianggap adil oleh banyak pihak. Orang tua Eliezer pun bisa bernapas lega lantaran putra mereka urung dihukum 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU)  Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (15/2) sore, ibunda Richard Eliezer yakni Rynecke Alma Pudihang menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung dan mendoakan mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut. "Syukur pada Tuhan kami bisa melewati masa-masa sulit sampai pada hari ini kami bisa sampai pada putusan sidang Icad (Richard Eliezer). Semua itu karena Tuhan," ucap Rynecke didampingi kuasa hukum Eliezer, Ronny Talapessy.  Lebih lanjut, Rynecke menyampaikan rasa terima kasihnya pada majelis hakim yang telah memberikan keadilan kepada Bharada Richard Eliezer. Sehingga dari tuntutan JPU selama 12 tahun menjadi vonis 1 tahun 6 bulan. "Kami percaya majelis hakim bekerja keras sampai hari ini," katanya.  Ibunda Eliezer juga mengucapkan terima kasih pada para pendukung, yang terus mendoakan bahkan sampai meluangkan waktu menghadiri persidangan di PN Jakarta Selatan. "Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberikan orang-orang baik di tengah-tengah kehidupan Icad, di tengah-tengah pergumulan Icad, sehingga dia bisa melewati pergumulan ini," ucapnya.  Teruntuk orang tua Brigadir Yosua (alm), Rynecke pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. "Kami sangat berterima kasih kepada orang tua dari Almarhum Yosua, Bapak Samuel bersama dengan Ibu Rosti, yang sudah menerima permintaan maaf dari Icad, sudah memaafkan dengan tulus Icad," ungkap Rynecke yang juga didampingi oleh suami, Junus Lumiu.  Keduanya juga berterima kasih kepada keluarga besar Almarhum Yosua yang telah memaafkan Eliezer. Tak lupa mereka juga memberikan apresiasi kepada pengacara dari pihak Yosua.  Selanjutnya, Rynecke mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas perlindungannya terhadap Eliezer serta mati-matian berjuang mempertahankan status Justice Collaborator (JS) Bharada RE. Orang tua Eliezer pun menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo, karena telah menjamin keamanan Eliezer dari awal hingga sidang akhir putusan.  "Kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kami tahu suara hati kami sampai ke telinga Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati beliau dalam tugas memimpin bangsa dan negara," ucap Rynecke.  Keluarga Eliezer pun menyampaikan terimakasih kepada Kabareskrim Polri, Kabaintelkam Polri, Irwasum Polri, serta Dankor Brimob. "Pak Dankor yang ada di Mako Brimob terima kasih telah memfasilitasi kami keluarga selama di Mako Brimob 4 bulan," kata Rynecke.  Ucapan terima kasih selanjutnya dia sampaikan kepada media, Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae), serta tak ketinggalan Menkopolhukam Mahfud MD. "Terima kasih banyak Bapak, karena Bapak juga berjuang mencari keadilan untuk Icad. Terima kasih karena selama kami mengikuti, melihat melalui media, Bapak begitu semangat memperjuangkan keadilan buat Icad," ucapnya.  "Terima kasih Pak Mahfud, kiranya Tuhan juga akan selalu membalas kebaikan dari bapak semuanya," pungkasnya.

Ungkapan Terima Kasih Ortu Eliezer pada Ayah-Ibu Yosua hingga Presiden