<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/NADIA-26-3814924928.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim PN Banyuwangi I Made Trisna Wijaya memvonis Rina Septiyana, warga Kecamatan Kabat yang juga seorang Bhayangkari di Polres Banyuwangi tiga tahun penjara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim PN Banyuwangi I Made Trisna Wijaya memvonis Rina Septiyana, warga Kecamatan Kabat yang juga seorang Bhayangkari di Polres Banyuwangi tiga tahun penjara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kasus penggelapan uang senilai Rp 1,6 miliar di PT Danau Emas Gadai Jawa Timur akhirnya memasuki agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin (25/8). Terdakwa Rina Septiyana, warga Kecamatan Kabat yang juga seorang Bhayangkari di Polres Banyuwangi, divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim PN Banyuwangi. Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Made Trisna Wijaya di ruang sidang Cakra. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Putusan yang dijatuhkan majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut hukuman lima tahun penjara. Majelis hakim menjelaskan beberapa pertimbangan yang meringankan terdakwa. Diantaranya, terdakwa telah mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif, belum pernah dipidana, dan masih memiliki anak yang masih kecil. &ldquo;Terdakwa sah dan terbukti bersalah telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dengan total kerugian yang dialami oleh investor sebesar Rp 1,4 miliar,&rdquo; ujar I Made Trisna Wijaya. Trisna memaparkan, fakta-fakta di persidangan mengungkap terdakwa telah melakukan penggelapan dengan memanipulasi laporan keuangan. Antara lain melalui mark-up nilai sewa kantor di Muncar dan Rogojampi, insentif karyawan, hingga pelatihan petugas keamanan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/NADIA-26-B-3061236473.jpg" alt="Terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP , Rina Septiyana, didampingi kuasa hukumnya, Eko Sutrisno (kiri), saat menghadap JPU di Kejari Banyuwangi, Jum" width="100%">
<figcaption>Terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP , Rina Septiyana, didampingi kuasa hukumnya, Eko Sutrisno (kiri), saat menghadap JPU di Kejari Banyuwangi, Jum</figcaption>
</figure> &ldquo;Terdakwa menduduki jabatan selaku Kepala Unit merangkap Kepala Cabang PT Danau Emas Gadai Jawa Timur sejak tahun 2023 hingga 2024. Uang investasi dari korban ditransfer langsung ke rekening pribadi terdakwa dengan alasan percepatan pencairan dana,&rdquo; tambah Trisna. Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu kepada JPU maupun terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Eko Sutrisno, untuk melakukan upaya banding atau menerima. &ldquo;Kita memutuskan pikir-pikir. Kita diberi waktu selama tujuh hari untuk melakukan upaya banding atau menerima,&rdquo; ujar Eko. Ia menambahkan, pihaknya masih memprioritaskan pemenuhan hak-hak kliennya selama menjalani proses hukum. &ldquo;Kita hanya memastikan klien kami mendapatkan haknya. Sebab, klien kami juga masih memiliki anak yang masih kecil,&rdquo; tegasnya. Seperti diketahui, kasus penggelapan yang dilakukan Kepala Cabang dan Kepala Unit PT Danau Emas Gadai Jawa Timur ini ditangani langsung oleh Polda Jatim sejak September 2024. Total kerugian akibat tindak pidana tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.

Terdakwa Rina Septiyana yang juga seorang Bhayangkari di Polres Banyuwangi, divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim PN Banyuwangi.

Gelapkan Uang Perusahaan, Anggota Bhayangkari Banyuwangi Divonis 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sudah-salah-ngeyel-lagi-hakim-vonis-terdakwa-tppo-9-tahun-penjara_m_133841.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Diana Aman alias Chia alias Mama Diana akhirnya dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Selasa (30/5).&nbsp; Dalam amar putusan, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO (dakwaan primer).&nbsp; Selain pidana penjara, majelis hakim yang diketuai Nuril Huda didampingi hakim anggota, Fransiska Paula Nino dan Jimmy Tanjung juga membebani terdakwa yang kini buron, untuk membayar denda sebesar Rp 120 juta subsider tiga bulan penjara. Sanksi yang dijatuhi majelis hakim ini, setahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya dalam putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan, &nbsp;yakni adanya restritusi dari terdakwa kepada ahli waris &nbsp;korban yang meninggal dan kepada korban yang masih hidup.&nbsp; Sedangkan hal yang memberatkan, yakni terdakwa tidak kooperatif, karena tidak hadir sejak tuntutan sampai putusan. Padahal saat mengajukan permohonan pengalihan penahanan, saksi menyatakan untuk hadir dalam persidangan dan tidak menghindar dari panggilan. Humas PN Kupang yang juga hakim anggota dalam perkara ini, Jimmy Tanjung saat dikonfirmasi seputar polemik kasus Diana Aman, mengatakan, sesuai aturan dalam hukum acara, yang berkewajiban menghadirkan terdakwa adalah penuntut umum. &nbsp; Sebab majelis hakim dalam hukum acara tidak ada kewajiban untuk menghadirkan terdakwa. "Jangan dibalik. Dan secara kode etik, hakim dilarang untuk bertemu para pihak, baik penasihat hukum dan terdakwa, apalagi majelis hakim sampai mencari alamat terdakwa. Itu kewajiban dari penuntut umum," katanya sebagaimana dilansir Timor Ekspress (Jawa Pos Group), Rabu (31/5). Jimmy kembali menegaskan perihal pengalihan penahanan terhadap terdakwa Diana, dari kurungan badan ke tahanan kota. Menurutnya, pengalihan penahanan dilakukan karena majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan kemanusiaan.&nbsp; Sebab sebagaimana permohonan yang disampaikan penasihat hukum, Diana dinyatakan sakit yang dibuktikan dengan bukti surat keterangan dari dokter. Dengan demikian, tidak ada alasan-alasan lain, selain alasan sakit. &nbsp; "Pengalihan penahanan dilakukan karena majelis hakim obyektif mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Kalau tidak dialihkan, bisa muncul masalah baru lagi kalau kesehatan terdakwa memburuk. Jadi kita tidak melihat alasan yang lainnya," ungkapnya.(r2/sam/nas/JPG)

Sudah Salah Ngeyel Lagi, Hakim Vonis Terdakwa TPPO  9 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9275_26820_jurnalis-inggris-hl.jpg" alt="Pengadilan Negeri Batam Vonis Bersalah 2 Jurnalis Inggris" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Batam Vonis Bersalah 2 Jurnalis Inggris</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Kasus keimigrasian yang menjerat dua jurnalis asal Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser, segera berakhir. Mereka akan menghirup udara bebas setelah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau, Selasa (3/11). Mereka divonis bersalah dan diganjar hukuman 2 bulan 15 hari penjara. Namun, setelah dipotong masa tahanan, sisa hukuman penjara keduanya tinggal dua hari. Vonis itu disambut gembira oleh Natalie Prosser, saudara kandung Rebecca Bernadette Margaret Prosser atau yang akrab disapa Becky. Dia tidak kuasa membendung air mata. Lima menit kemudian, Natalie beranjak keluar ruang sidang. &#39;&#39;Saya senang sekali,&#39;&#39; katanya sambil terisak. Dalam amar putusan yang dibacakan hakim, dua terdakwa itu dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan unsur pasal 112 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. &#39;&#39;Menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum,&#39;&#39; kata Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo. Dua terdakwa tersebut terbukti melanggar izin tinggal. Neil dan Becky menggunakan visa kunjungan wisata dan budaya sosial, bukan untuk bekerja. Padahal, mereka bekerja membuat film dokumenter atas pemintaan dari Wall to Wall Media Limited, London. Sejumlah barang bukti yang dihadirkan selama sidang tidak seluruhnya dirampas dan dimusnahkan. Barang bukti berupa peralatan yang mendukung kegiatan jurnalis seperti kamera video, kamera SLR, dan Go Pro dikembalikan kepada terdakwa. Sementara itu, memory card dan flashdisk menjadi barang bukti yang dirampas. Parang dan sebo menjadi barang bukti yang dimusnahkan. Selain hukuman penjara, dua terdakwa tersebut dikenai denda Rp 25 juta per orang. Jika tidak menyanggupi, hukuman tersebut dapat digantikan dengan menjalani kurungan penjara selama sebulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya 5 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. &#39;&#39;Kami menyatakan pikir-pikir dan menunggu hasil dari keputusan pimpinan,&#39;&#39; kata Bani, jaksa penuntut. Dua jurnalis asal Inggris itu ditangkap petugas TNI-AL saat syuting film dokumenter di perairan Belakangpadan, Batam. Mereka membuat film dokumenter tentang aktivitas perompakan di Selat Malaka. (ceu/cr15/JPG/c15/ca)&nbsp; &nbsp;

Pengadilan Negeri Batam Vonis Bersalah 2 Jurnalis Inggris

vonis bersalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis bersalah

Berita Terkini

Gelapkan Uang Perusahaan, Anggota Bhayangkari Banyuwangi Divonis 3 Tahun Penjara

Sudah Salah Ngeyel Lagi, Hakim Vonis Terdakwa TPPO 9 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Batam Vonis Bersalah 2 Jurnalis Inggris

Download Aplikasi JawaPos.com