<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/20230413_214109-2877185197.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengakui dirinya diberi tugas untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga setelah bertemu Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). "Tadi saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo ditunjuk untuk membantu beliau untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi," kata Viva Yoga seusai pertemuan. Viva menjelaskan, pihaknya akan bertugas membangun integrasi nasional dalam rangka pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. "Negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan diberikan pekerjaan diberikan rumah agar apa, agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud," ucap Viva. Selain itu, Viva memastikan pihaknya akan membantu pemerintah dalam pengembangan kedaulatan pangan dan food estate alias lumbung pangan. Ia pun mengaku, PAN mendapat tiga jatah wakil menteri di Pemerintahan Prabowo selain dirinya, yakni Bima Arya dan Zita Anjani. "Saya, Bima Arya, dan Zita Anjani," pungkas Viva.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui dirinya diberi tugas untuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi Mengaku Ditugaskan Prabowo jadi Wakil Menteri Transmigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/20230413_214109-2877185197.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. "Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin saja," kata Viva dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/10). Menurut Viva Yoga, pencalonan putra sulung Presiden RI Joko Widodo sebagai bakal cawapres pada Pemilu 2024 merupakan pilihan rasional dan objektif. "Mencalonkan Mas Gibran didasarkan pada rasa cinta, bukan karena keterpaksaan, tekanan, dan intimidasi dari siapa pun dan dari pihak mana pun. Ini pilihan rasional dan objektif," ujar Viva Yoga. Viva Yoga juga menyebut pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres merupakan hasil keputusan yang diambil secara kekeluargaan dan berdasarkan asas musyawarah mufakat, serta kolektif kolegial. "Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi objektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Orientasinya agar menang pilpres. Selanjutnya agar dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan sekarang sembari melakukan transformasi seiring dengan dinamika masyarakat," tuturnya. Untuk itu, Viva Yoga menegaskan soliditas KIM terlepas dari berbagai isu yang menerpa. "Partai politik di KIM memiliki rasa soliditas dan spirit kejuangan yang tinggi. Tidak akan terpecah walau ada angin topan menerjang atau badai mengguncang kekompakan KIM," ungkap Viva Yoga. Terakhir, Viva Yoga mengajak pihak-pihak yang berkontestasi pada Pemilu 2024 untuk mewarnai pesta demokrasi itu dengan pertarungan ide, pemikiran, dan gagasan. "Menjadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang mencerdaskan, menyehatkan, dan menggembirakan," ucapnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud MD diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurut Viva Yoga, pencalonan putra sulung Presiden Jokowi sebagai bakal cawapres pada Pemilu 2024 merupakan pilihan rasional dan objektif.

Soal Rumor Ada Tekanan dalam Pencalonan Gibran sebagai Bakal Cawapres Prabowo, PAN: Ya Dijogetin Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya meyakini, MK akan memutus dengan mempertahankan marwah sebagai pengawal hukum dan demokrasi. Viva masih meyakini jika urusan usia bukan perkara konstitusional. &rdquo;Saya meyakini MK akan berpikir jernih bahwa ini open legal policy,&rdquo; ujarnya dalam diskusi di kawasan Pejaten, Jakarta. Apakah PAN terancam dengan Gibran? Viva menepis asumsi tersebut. Bagi dia, munculnya nama Gibran dalam bursa cawapres adalah hal baik. Sebab, tidak banyak anak muda yang bisa masuk dalam bursa selama ini. Namun, hingga saat ini, Viva menyodorkan sosok Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo. Alasannya, Erick dinilai lebih komplet dan bisa menunjang kemenangan. Lalu, bagaimana jika MK mengabulkan gugatan dan Prabowo memilih Gibran? Viva menegaskan, tidak ada masalah sepanjang keputusan itu diambil bersama. &rdquo;Siapa pun pasangannya, PAN tetap berkhidmat di Koalisi Indonesia Maju (KIM),&rdquo; tegasnya. Politikus PDIP Deddy Sitorus menuturkan, apa pun putusan MK secara kebijakan politik tidak akan memengaruhi PDIP dan Ganjar Pranowo. PDIP bakal tetap berjalan sesuai dengan visi. &rdquo;Apa pun yang diputuskan MK nggak ada urusan dengan PDIP dan koalisinya,&rdquo; ujarnya di lokasi yang sama. Meski demikian, Deddy prihatin dengan akrobatik politik yang terjadi belakangan. Sejumlah pihak disebutnya telah berupaya menghancurkan kewibawaan MK. Tak pelak, saat ini muncul meme yang memelesetkan nama MK menjadi Mahkamah Keluarga dan sebagainya. Dia berharap MK dapat memutus secara objektif. &rdquo;Ini yang dipertaruhkan kepercayaan publik pada institusi negara,&rdquo; tegasnya. Deddy juga kasihan kepada keluarga Jokowi. Dia menilai bahwa keluarga Jokowi terjebak orkestrasi politik sehingga akhirnya dicap sebagai dinasti politik. Dia juga mengkritik pihak-pihak yang mempraktikkan politik tanpa etika. Jika hendak melamar Gibran, semestinya berkomunikasi dengan PDIP selaku partai asal. &rdquo;Harusnya ke rumahnya dong,&rdquo; katanya beranalogi. (far/lum/c14/c6/oni)

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo Pilih Gibran atau Erick, PAN Yakin KIM Tetap Solid, PDIP Sebut Putusan MK Tak Berpengaruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/Golkar-PAN-PKB-Resmi-Dukung-Prabowo-Miftahul-Hayat-4-3993501004.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat mendeklarasikan dukungannya kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat mendeklarasikan dukungannya kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemanfaatan Museum Proklamasi sebagai tempat deklarasi parpol mendukung Prabowo Subianto beberapa waktu lalu belakangan disoal. Alasannya, museum tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan politik. Terlebih, tempat itu lekat dengan nilai historis. Menanggapi tudingan tersebut, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada pelanggaran Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dalam acara dukungan untuk Prabowo sebagai bacapres di Museum Proklamasi itu. &rdquo;Acara itu legal formal. Ada izin dari staf museum. Tidak ilegal,&rdquo; ujarnya kemarin (17/8). Kenapa di Museum Proklamasi? Menurut Viva, pihaknya ingin mengingatkan spirit kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub di pembukaan UUD 1945 sebagai tugas dan perjuangan yang harus dikerjakan tanpa batas waktu. Dia menegaskan, pemilu presiden bukan sebatas mekanisme dan prosedur demokrasi formal. Tapi juga sebagai tanggung jawab untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik. Karena itu, lanjut Viva, tidak ada sejarah yang diselewengkan, dibelokkan, atau dimanipulasi. Kalau ada yang berpendapat demikian, itu sudah terlalu jauh. Dia menyatakan, acara dukungan tersebut bukan kampanye. Kegiatan itu merupakan wujud tanggung jawab dan sosialisasi parpol kepada masyarakat. Sebab, parpol adalah lembaga milik publik yang dibentuk UU. Selain itu, saat ini tahapan pemilu juga belum masuk masa kampanye. Viva menyarankan agar tim kandidat lain bertarung ide, gagasan, dan pemikiran tentang persoalan bangsa. Bukan menyoal hal-hal yang tidak substantif, kemudian menjadikannya sumber konflik antarkandidat. &rdquo;Sangat tidak edukatif dan tidak rasional,&rdquo; cetusnya. (lum/c9/hud)

Pemanfaatan Museum Proklamasi sebagai tempat deklarasi parpol mendukung Prabowo Subianto beberapa waktu lalu belakangan disoal.

PAN Jawab Tudingan Politisasi Museum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/20230413_214109-2877185197.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi tak mempermasalahkan, jika uji materi ketentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut-sebut untuk mengakomodasi&nbsp;figur Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebab, pada akhirnya penentuan pasangan capres-cawapres berada di partai politik yang memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dikaitkan dengan orang per orang, secara politis boleh saja. Tetapi apakah memenuhi kriteria-kriteria formal angka numerik sesuai dengan salah satu syarat dari partai politik? Nah itu tergantung partai politik," kata Viva di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viva menjelaskan, untuk menjadi capres dan cawapres di Indonesia relatif berat. Pertama, capres dan cawapres harus diusung atau didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua, harus didukung oleh partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR RI," ucap Viva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, lanjut Viva, partai politik umumnya menjadikan hasil survei popularitas, tingkat kesukaan, dan elektabilitas sebagai faktor utama menentukan pasangan capres-cawapres. Terlebih, partai politik sebagai peserta pemilu dan masyarakat pemilih, sudah rasional dalam mengusung dan memilih pasangan capres-cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, politik di Indonesia ini sudah sangat rasional, sudah tidak terjebak pada mistifikasi karena ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif itu dengan hasil survei itu bisa dikuantitatifkan dalam bentuk angka dan numerik," tegas Viva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, ketentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sedang diuji materi di MK. Pasal yang diuji adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji materi ini diajukan oleh tiga pihak dengan pokok permohonan agar batas usia minimal capres dan cawapres 35 tahun. Ketiga pihak tersebut, pertama, diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi, dengan Michael selaku kuasa hukum. Gugatan ini terdaftar sejak 9 Maret 2023 dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan kedua diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sebagai pemohon dan Desmihardi dan&nbsp; Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum. Gugatan tersebut didaftarkan sejak 2 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan ketiga dilayangkan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman. Gugatan dilayangkan pada 5 Mei 2023 dan terdaftar dengan nomor perkara 55/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji materi ini santer dikabarkan untuk mengakomodasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang&nbsp; didorong maju menjadi cawapres. Namun, Gibran terkendala dengan batas usia cawapres yang diatur dalam UU Pemilu, yakni 40 tahun. Sementara saat ini, Gibran baru berumur 35 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Uji materi ini santer dikabarkan untuk mengakomodasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang  didorong maju menjadi cawapres.

Uji Materi soal Batas Usia Cawapres Disebut untuk Akomodasi Gibran, PAN Tegaskan yang Penting Ambang Batas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah perbaikan didorong Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menolak perubahan sistem proporsional di UU Pemilu. Amanat MK itu perlu ditindaklanjuti legislatif dan eksekutif dalam merevisi UU Pemilu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kemarin (16/6). Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera mengingat Pemilu 2024 semakin dekat. "Revisi dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan dan pelantikan lembaga legislatif hasil Pemilu 2024," terangnya kepada Jawa Pos. Menurut Viva, DPR dan pemerintah mulai bisa menyiapkan naskah akademik (NA) perubahan UU Pemilu. Namun, Viva mendorong agar revisi tersebut tidak sekadar berdasar isu yang termaktub di putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. Viva meminta dilakukan revisi atas presidential threshold (PT). Syarat pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dinilai terlalu tinggi. Seharusnya, kata dia, PT tidak membatasi secara ekstrem peluang calon pemimpin nasional untuk maju dalam pilpres. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap UU Pemilu. Salah satunya soal sistem pemilu. &rsquo;&rsquo;Bagaimana praktik antara pemilu proporsional terbuka dan tertutup tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan MK banyak memberikan panduan dalam melakukan reformasi hukum pemilu dan partai politik Indonesia. Di antaranya, bagaimana memastikan rekrutmen caleg yang berbasis kaderisasi dan antikorupsi, lalu pengaturan untuk mengeliminasi praktik politik uang, dan demokrasi internal partai. "Serta inovasi untuk mengurai kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak," jelasnya. MK juga menyebut evaluasi atas sistem pemilu harus pula menjaga koherensi antara keberadaan partai politik dan kedaulatan rakyat. Titi memandang, semestinya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan agar partai leluasa mengusung kader terbaiknya. "Rakyat bisa mendapatkan kandidat unggul kader-kader terbaik bangsa yang dicalonkan partai politik peserta pemilu," jelasnya. Selanjutnya, evaluasi keserentakan juga mendesak dilakukan. Model keserentakan saat ini tidak kompatibel bagi penguatan sistem kepartaian dan iklim demokratisasi. Model saat ini juga bertentangan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat permanen lima tahun. (lum/c7/bay)

Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera.

UU Pemilu Dianggap Layak Direvisi, Presidential Threshold Diminta Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PAN-Zulkifli-Hasan-Saat-Mendaftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi mendaf" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi mendaf</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (8)  JawaPos.com – Partai Amanat Nasional (PAN) berambisi meraih banyak kursi legislatif. Tapi, mereka juga tak mau kehilangan peluang untuk menang dalam pemilihan presiden (pilpres). Karena itulah, PAN merancang serangkaian strategi pemenangan.  Sampai sekarang, PAN masih mengutamakan jalur kader untuk memilih calon anggota legislatif (caleg). Wakil Ketua Umum DPP PAN <a href="https://www.jawapos.com/tag/viva-yoga-mauladi/">Viva Yoga Mauladi</a> menyebut kader partainya sebagai pasukan yang berada di garis terdepan pemenangan. ”Dalam benak para kader itu sudah tertanam ideologi partai,” tuturnya beberapa waktu lalu.  Namun, politikus yang sering disapa Mas Yoga itu menyatakan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pan/">PAN</a> tidak lantas menutup pintu bagi jalur nonkader. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat juga tetap berpeluang untuk menjadi caleg PAN. Demikian juga kalangan profesional seperti atlet ataupun artis. Yoga mengingatkan bahwa PAN selektif dalam memilih caleg.  Untuk 2024, PAN menargetkan 11 persen kursi di DPR RI. Angka itu setara dengan 64 kursi. Saat ini PAN menguasai 44 kursi di DPR RI. Untuk DPRD provinsi, kabupaten dan kota, target capaian PAN sama dengan periode sebelumnya.  Belakangan, PAN semakin mengakomodasi generasi muda. Khususnya, generasi milenial dan generasi Z. Beberapa acara dihelat dengan tujuan memikat suara anak-anak muda itu. Misalnya, konser K-pop saat rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada akhir Agustus lalu. Yoga menegaskan bahwa para pemilih muda itu punya potensi besar untuk ikut membangun bangsa.  ”Milenial ini juga concern terhadap <a href="https://www.jawapos.com/tag/isu-lingkungan/">isu lingkungan</a>,” kata Yoga. Untuk itu, PAN mengangkat isu konservasi dan lingkungan. Menurut dia, belum ada partai yang betul-betul memberikan perhatian soal lingkungan.

PAN Kedepankan Isu Lingkungan untuk Pikat Pemilih Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Mendag-Zulkifli-Hasan-Tinjau-STOCK-POINT-MINYAK-GORENG-MURAH-RAKYAT_FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="MENDAG TINJAU STOCK POINT MIGOR MURAH : Usai meninjau titik penjualan (stock point) Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Mendag Zulhas berkeliling mengecek harga minyak goreng curah yang berada di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). --FOTO" width="100%">
<figcaption>MENDAG TINJAU STOCK POINT MIGOR MURAH : Usai meninjau titik penjualan (stock point) Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Mendag Zulhas berkeliling mengecek harga minyak goreng curah yang berada di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). --FOTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil  Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pesan Presiden Jokowi (Jokowi) kepada Mendag Zulhas agar fokus bekerja adalah sesuatu yang wajar. Hal itu juga sesuai dengan harapan seluruh kader PAN se-Indonesia.  Menurut dia, partainya percaya dan yakin Zulhas akan bekerja serius, fokus, dan terencana sesuai tugas pokok dan fungsinya. ”Sebagaimana yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi,” ucapnya.  Terkait acara pembagian minyak goreng dan ajakan untuk memilih Futri, Viva menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni acara PAN. Zulhas datang sebagai ketua umum PAN. Selain itu, acara tersebut dilaksanakan pada hari libur. ”Jadi, itu murni acara partai, Bang Zul sebagai ketua umum PAN,” ujarnya.  Viva menambahkan, konsolidasi dan program PAN akan tetap berjalan secara sistematis, organisatoris, dan digitalis. Tidak akan mengganggu Zulhas sebagai menteri perdagangan untuk fokus bekerja sesuai amanat undang-undang dan penugasan dari presiden. Menurut dia, Zulhas akan bertemu dengan kadernya secara fisik pada hari libur, Sabtu dan Minggu, atau seusai jam kantor secara formal.  Acara partai tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri. Intinya, Zulhas tidak akan melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. ”Mohon doa dan support masyarakat agar menteri perdagangan dapat menjalankan tugas dari Pak Presiden Jokowi dengan baik, lancar, dan dapat memberi manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

PAN Klaim Kehadiran Zulkifli Hasan di Lampung sebagai Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/viva-yoga-PAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut bahwa PAN pernah bermain politik dua kaki. Kritik itu pun langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi.  Viva membantah partainya telah bermain dua kaki pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya saat menjelang Pilpres 2019 lalu terdapat perbedaan dalam pilihan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang itu PAN mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  "Pada saat menjelang pilpres 2019, ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon capres, cawapres. Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," ujar Viva kepada wartawan, Senin (30/8).  Mengenai adanya kritik yang dilakukan oleh PAN terhadap Presiden Jokowi, menurut Viva Yoga hal itu adalah lumrah dalam iklim demokrasi seperti ini.  "PAN melakukan kritik di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota DPR. Yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting, dan controlling atau pengawasan," katanya.  Viva Yoga menuturkan, kritik kepada pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya dilakukan oleh PAN. Melainkan partai-partai lain juga melakukan hal sama. Hal itu lantaran sebagai fungsi check and balance.  "Dalam praktik berdemokrasi, kita menyaksikan beberapa anggota fraksi DPR pendukung pemerintah justru bersuara dan mengkritik keras kementerian atau pemerintah. Hal itu justru menjadi kewajiban dari parpol pendukung pemerintah agar pemerintahan berjalan bersih, bermanfaat, taat hukum, dan melayani rakyat," ungkapnya.  Karena itu, Viva juga mengajak kepada partai koalisi pemerintah terutama Perindo dan PSI untuk bekerjasama membantu pemerintah dalam situasi sulit seperti ini. Termasuk fokus supaya lolos ambang batas parlemen.  "PAN mengajak kepada partai koalisi pemerintah, terutama Perindo dan PSI untuk bekerja bersama-sama membantu pemerintah dan lebih serius untuk fokus di program agar partainya dapat lolos parliamentary threshold dan mendudukan kadernya di DPR RI," tuturnya.  Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni mengigatkan agar PAN tidak main dua kaki seperti yang pernah dilakukannya pada periode pertama Jokowi menjadi kepala negara.  "Saya juga ingin memberikan imbauan moral saya kepada teman-teman PAN, mengingat ada preseden masa lalu di mana PAN ini seperti main dua kaki," ujar Antoni.  Antoni menjelaskan, saat PAN berada di dalam kabinet dan diberikan posisi menteri. Namun partai yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan ini malah sering menyerang Presiden Jokowi. Sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi PSI.  Oleh sebab itu, Antoni berharap di periode kedua ini PAN bisa benar-benar berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jangan lagi bermain pada posisi dua kaki.

Partai Satu Koalisi Sebut PAN Main Dua Kaki, Viva Yoga Buka-Bukaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/viva-yoga-PAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menambah deretan partai politik yang menjadi pendukung pemerintah. Bergabungnya PAN ini setelah elitenya diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengaku partai berlogo matahari ini sudah lama menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dia mengatakan, sejak 2020 atau PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan telah menegaskan menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah.  "PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah. Ikut sebagai partai koalisi," ujar Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (26/8).  Viva Yoga mengaku dalam pertemuan antara elite politik dengan Presiden Jokowi tersebut tidak membahas mengenai perombakan atau reshuffle kabinet. Sebab PAN sadar bahwa itu menjadi kewenangannya kepala negara.  "Tidak berbicara soal kabinet. Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," katanya.  Viva menuturkan, elite PAN yang diundang melakukan diskusi dengan Presiden Jokowi adalah Ketua Umumnya Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. "Jadi, hadir di istana bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi," ungkapnya.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut PAN telah resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan. Hadirnya PAN akan menambah gagasan dan ide bagi pemerintah.  "Sahabat baru kami dalam koalisi (PAN-Red) maka semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia," ujar Johnny.  Johnny menuturkan semua ketua umum partai politik pendukung pemerintah menyambut baik bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Kita berharap setelah PAN bergabung (ke koalisi pemerintah-Red) semakin banyak gagasan yang beragam bagi jalannya pemerintahan," katanya.  Dalam pertemuan tersebut, Johnny menuturkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah diundang dan diajak bergabung dalam koalisi. PAN juga siap memberikan masukan-masukan yang diperlukan bagi pemerintah.

PAN Sebut Sejak 2020 jadi Partai Koalisi Pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#viva yoga mauladi

Berita Terkini