<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa jabatan 270 Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 tak jadi habis pada akhir 2024, namun akan berakhir pada saat Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik. Hal ini berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024. Putusan ini merupakan Putusan atas Permohonan judicial review Pasal 201 ayat (7), (8), (9) UU PILKADA terhadap sejumlah pasal di UUD 1945, yang diajukan VISI LAW LAW OFFICE sebagai Kuasa Hukum 13 (tiga belas) Kepala Daerah. &ldquo;Menyatakan Pasal 201 ayat (7) UU PILKADA yang semula menyatakan, &ldquo;Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024&rdquo;, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan,&rdquo; demikian bunyi petikan amar putusan sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon, Rabu (20/3). Menanggapi adanya putusan tersebut kuasa hukum dari Visi Law Office Febri Diansyah, mengatakan jika pihaknya bersama dengan Para Kepala Daerah selaku Pemohon menghormati dan mengapresiasi MK-RI, yang melalui putusan tersebut di atas telah memberikan kesempatan kepada 270 Kepala Daerah, untuk memaksimalkan masa jabatannya, hingga dilantiknya Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024; &ldquo;Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada, Kepala Daerah yang dipilih pada tahun 2020 harus berhenti pada akhir Tahun 2024. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka masa jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2020 tidak berakhir di akhir Tahun 2024,&rdquo; kata Febri dalam siaran persnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (21/3). Febri berharap, berharap di sisa masa jabatannya, 270 Kepala Daerah tersebut dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang dipimpin. &nbsp;Adapun para pemohon yang mengajukan permohonan pada (26/1) ini terdiri dari Gubernur Jambi, Al Haris; Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi; Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura; Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Ma&rsquo;mun Amir; Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal; Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak S.H., M.H; Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi M.M; Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M; Bupati Rokan Hulu, Sukiman; Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto; Wali Kota Bontang, Basri Rase; Wali Kota Bukittinggi, H. Erman Safar, S.H. &nbsp; &nbsp;

Febri berharap, berharap di sisa masa jabatannya, 270 Kepala Daerah tersebut dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah

Gugatan Dikabulkan Sebagian, 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak jadi Berhenti pada Akhir 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Audiensi-Korban-KSP-Indosurya-4140458269.jpg" alt="Kejaksaan Agung RI telah menemui 1057 orang korban KSP Indosurya yang diwakili oleh kantor hukum VISI LAW OFFICE dan 15 orang korban yang hadir secara langsung." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung RI telah menemui 1057 orang korban KSP Indosurya yang diwakili oleh kantor hukum VISI LAW OFFICE dan 15 orang korban yang hadir secara langsung.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sebanyak 1.057 Korban KSP Indosurya meminta 180 unit mobil mewah seperti Rolls Royce, Volkswagen, Mercedes Benz hingga uang puluhan miliar miliknya dikembalikan. Hal ini berdasarkan putusan dan tuntutan perkara tersebut, dimana hakim menyatakan sejumlah aset agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban. &ldquo;Terdapat sejumlah aset yang dinyatakan hakim agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban, yaitu Mobil : 180 Unit (Rolls Royce, Volkswagen, Mercedes Benz, dll, properti : seperti 202 Unit (Ruko, Villa, Gedung, Rumah, Tanah, dan Bangunan), rekening bank : Rp. 43.677.195.255,65,- (Estimasi), dan uang tunai : Rp. 9.707.118.261,- (berdasarkan info dari Tim Jaksa pada audiensi, dana ini telah disetorkan ke Rekening penampungan),&rdquo; &nbsp;ujar Febri Diansyah, Kuasa Hukum Korban dari VISI LAW OFFICE saat beraudiensi dengan pihak Kejaksaan Agung, Selasa (19/9). Atas permintaan tersebut, pihak Kejaksaan yang hadir seperti Kepala PPA, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tim Pidana Umum, dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan terdakwa Henry Surya, menyambut baik usulan mekanisme pengembalian kerugian yang disampaikan perwakilan korban. Kepala PPA Kejaksaan Agung RI mengimbau, para korban agar dapat menjalin koordinasi dengan LPSK dalam rangka verifikasi data kerugian Para Korban. Oleh karena itu, langkah berikutnya VISI LAW OFFICE bersama dengan 1057 korban KSP Indosurya, akan segera mengagendakan pertemuan audiensi dengan Pihak LSPK guna berkoordinasi lebih lanjut. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga menyampaikan dalam audiensi ini bahwa masih terdapat sejumlah aset barang bukti yang belum berada di bawah penguasaan pihak kejaksaan selaku eksekutor, namun telah dilakukan pengamanan secara administrasi terhadap sejumlah aset tersebut. Serta pihak Kejaksaan hingga saat ini juga masih melakukan tracing asset yang berkaitan dengan perkara KSP Indosurya. &ldquo;Kami, VISI LAW OFFICE bersama dengan 1.057 korban, menaruh harapan penuh pada proses eksekusi yang akan ditangani dan diproses oleh Pihak Jaksa Eksekutor dan PPA Kejaksaan Agung demi pemulihan kerugian korban KSP Indosurya. Kami juga berharap, bahwa eksekusi putusan ini dapat dijalankan dengan segera, guna mencapai tujuan hukum yang sejatinya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para korban&rdquo;, tutup Donal Fariz, Kuasa Hukum Korban dari VISI LAW OFFICE yang turut hadir dalam audiensi. Untuk diketahui, dalam audiensi ini, Kejaksaan Agung menemui 15 orang perwakilan dari 1.057 orang korban KSP Indosurya. Pertemuan ini merupakan respon dari surat VISI LAW OFFICE yang telah dikirimkan sebelumnya pada tanggal 7 September 2023. Pada pertemuan yang dilaksanakan sekitar dua jam tersebut dari Kejaksaan Agung RI hadir Kepala PPA, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tim Pidana Umum, dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan terdakwa Henry Surya. &ldquo;Pada dasarnya Kami mewakili 1057 orang korban KSP Indosurya ingin menyampaikan terimakasih pada Tim Jaksa yang sejak awal menangani perkara ini, sekaligus menyampaikan harapan agar setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, pengembalian kerugian korban dapat segera dilakukan&rdquo;, tandas Febri Diansyah. Febri melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, VISI LAW OFFICE telah menyerahkan rekapitulasi nama dan kerugian korban untuk dapat diproses lebih lanjut. Selain itu juga diserahkan Pendapat Hukum berupa usulan mekanisme hukum pengembalian kerugian korban pasca Putusan No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dengan terdakwa Henry Surya. Pada dasarnya, pendapat hukum tersebut menguraikan adanya tiga tahap utama mekanisme pengambalian kerugian korban, yaitu: verifikasi korban, identifikasi aset dan lelang, serta distribusi hasil lelang pada para korban. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kepala PPA Kejaksaan Agung RI mengimbau, para korban agar dapat menjalin koordinasi dengan LPSK dalam rangka verifikasi data kerugian

Bertemu Kejagung, 1.057 Korban KSP Indosurya Minta 180 Mobil Mewah-Uang Puluhan Miliar Miliknya Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Sidang-Vonis-Skema-Ponzi-Emas-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim PN Tangerang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Korban Skema Ponzi Rp1 Triliun. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan pidana selama 13 tahun, dan denda Rp2 Miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim menolak seluruh eksepsi pihak tergugat.  “Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan Majelis Hakim menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp53 Miliar pada 8 orang korban yang menggugat,” kata Managing Partner VISI LAW OFFICE, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/7) malam.  Selain memerintahkan agar tergugat membayar ganti rugi, majelis hakim juga memerintahkan agar barang bukti aset yang disita dari nomor 265 sampai dengan 287 dikembalikan pada 22 orang korban secara proporsional. Rincianya: 22 orang korban ini terdiri dari 16 korban yang masuk dalam berkas perkara dan 6 korban tambahan yang diajukan menggunakan Gugatan Pasal 98 KUHAP.  "Penegasan pada pertimbangan hakim dan amar putusan tersebut kami sambut baik. Kami di VISI LAW OFFICE berharap putusan menjadi inspirasi bagi seluruh penegak hukum untuk lebih serius memperhatikan hak para korban kejahatan,” tambah Febri Diansyah.  Putusan yang menggabungkan perkara perdata dan pidana tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pk15.00 WIB hari ini (20/7) dengan majelis Hakim FATHUL MUJIB, S.H., M.H. (Ketua), RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum. (Anggota I), ARIF BUDI CAHYONO, SH. (Anggota II).  Sebelumnya penggabungan gugatan menggunakan Pasal 98 KUHAP ini diajukan oleh 8 orang korban yang didampingi oleh Kantor Hukum VISI LAW OFFICE. Gugatan ini diajukan dengan tujuan, agar proses peradilan pidana lebih serius memperhatikan nasib korban kejahatan.  Dalam amar putusannya, selain mempertimbangkan pembuktian Dakwaan JPU, sesuai Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim membuat uraian terpisah secara rinci sebelum mengabulkan Gugatan Pasal 98 KUHAP.  Dalam salah satu pertimbangannya, hakim menegaskan pemahaman frase "orang lain" pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP, berarti membuka ruang bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa untuk mengajukan gugatan sebelum JPU mengajukan Tuntutan. Namun jika ada korban yang tidak ikut menggugat tentu saja hal itu merupakan pilihan masing-masing korban.  "Kami sambut baik putusan tersebut, semoga ini menjadi terobosan penting di praktik peradilan kita agar posisi korban lebih diperhatikan dan kerugian korban dipulihkan dari aset yang disita," tandas Febri Diansyah.  Di lain pihak, sesuai Hukum Acara (KUHAP) yang berlaku, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada pihak JPU dan Terdakwa/Kuasa Hukum untuk melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (1) KUHP, maka penggabungan perkara pidana dan perdata tersebut juga akan berlangsung dalam tingkat banding.  "Kami akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dan melihat potensi langkah hukum lanjutan yang perlu dilakukan agar pemulihan kerugian korban kejahatan dalam kasus ini bisa secara maksimal dilakukan. Kami harap Mahkamah Agung juga memperhatikan terobosan penting ini agar dapat menjadi sikap bersama lembaga peradilan ke depan", tutup Febri Diansyah.

Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/tidak_mau.jpg" alt="TIGA SERANGKAI: Dari kiri, Donal Fariz, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TIGA SERANGKAI: Dari kiri, Donal Fariz, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Visi Law Office dan Tantangan Kantor Hukum Usung Nilai Antikorupsi  Karena godaannya sangat banyak, Donal Fariz bersama dua mantan personel KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, berusaha saling menjaga. Juga sediakan layanan pro bono dan tanya jawab publik gratis.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ---  TAWARAN itu datang dari seorang direktur perusahaan besar. Nilainya juga jumbo, belasan miliar rupiah.  Namun, karena kasus yang ditawarkan itu kasus korupsi, Donal Fariz dan kawan-kawannya di Visi Law Office menolak. ”Kami (berkomitmen, Red) tidak pegang kasus korupsi. Jadi, kami tidak ambil,” ujar Donal menceritakan pengalamannya tersebut kepada Jawa Pos.  Di kantor hukum Visi Law Office (VLO), tidak membela koruptor memang harga mati yang tidak bisa ditawar. Sekalipun, si calon klien mengiming-imingi imbalan fantastis.  ”Salah satu nilai yang sedang kami bangun (di VLO) adalah tidak akan mendampingi (klien) kasus korupsi,” kata Donal.  Firma hukum yang eksis selama dua tahun terakhir itu juga pernah menolak permintaan untuk menjadi penghubung (konektor) ke hakim. Jenis kasusnya perdata, sengketa tanah.  Si calon klien tersebut meminta Donal dkk untuk memengaruhi putusan hakim pengadilan. ”Godaannya memang banyak. Makanya, sebisa mungkin kami saling menjaga,” tuturnya.  VLO memang tidak membela koruptor. Namun, kantor hukum itu tak lantas tidak mau menangani kasus korupsi. Donal menyebut pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi korban korupsi.  Pendampingan kepada korban korupsi pun akan diberikan. Baik itu pendampingan litigasi maupun nonlitigasi. ”Karena kami prihatin terhadap masyarakat yang menjadi korban korupsi atau kejahatan yang lain,” ujarnya.  Di VLO, Donal tidak sendiri. Ada dua pengacara lain yang bergabung. Salah satunya, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Juga eks Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.  Kantor hukum VLO sejatinya resmi berdiri sejak 1 Januari 2022. Namun, eksistensi Febri dkk dimulai dua tahun terakhir. Sebelumnya, firma hukum yang berkantor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, itu bernama Visi Integritas Law Office. Dalam perjalanannya, transformasi kelembagaan dilakukan.  ”Awalnya itu kami pakai Visi Integritas Law Office. Namun, ada kemiripan dengan PT Visi Integritas Nusantara yang didirikan teman-teman alumnus ICW (Indonesia Corruption Watch),” jelas Febri.  Agar klien tidak bingung, diputuskanlah transformasi kelembagaan. ”Jadi, PT dan law office tersebut dua entitas yang berbeda. Namun, dalam beberapa pekerjaan, kami tetap berkolaborasi,” kata mantan peneliti ICW tersebut.  Bendera VLO praktis baru berkibar kurang dari empat bulan. Meski masih seumur jagung, kantor hukum itu dipercaya menjadi pendamping klien/korporasi kakap. Misalnya, menjadi pengacara retainer (kontrak waktu tertentu) Susi Air milik Menteri Kelautan dan Perikanan 2014–2019 Susi Pudjiastuti.  ”Hampir setahun kami mendampingi (Susi Air) sebagai retainer untuk korporasinya,” terang Febri.  Selain Susi Air, Febri dkk diminta mendampingi PT Telkom. Serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan alat kesehatan. Baru-baru ini VLO juga bekerja sama dengan perusahaan konsultan GCG (good corporate governance) asal Prancis.  Secara prinsip, kantor hukum besutan Febri dkk itu sejatinya tidak jauh berbeda dengan firma hukum lain. Namun, sejak awal berdiri, Febri cs punya komitmen kuat mengusung tiga nilai utama dalam menjalankan VLO. Yakni, integritas (integrity), kepercayaan (trust), dan kesetaraan (fairness).  Sebagai jebolan KPK, Febri dan Rasamala akrab betul dengan tiga nilai tersebut. Donal juga demikian. Selama berkarier di ICW, advokat asal Sumatera Barat (Sumbar) itu juga bertahun-tahun menerapkan prinsip integritas dan nilai-nilai antikorupsi. ”Kantor ini (VLO) lahir dari spirit dan nilai yang sama,” kata Donal.  Donal dkk menyadari tidak mudah menerapkan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi dalam pekerjaan advokat. Terlebih, masyarakat jamak menganggap pengacara kerap ”main perkara” dengan penegak hukum. Pengacara juga dinilai kerap ”berdiri di atas dua kaki.”  Ada pula stigma bahwa pengacara hanya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Anggapan miring terhadap advokat juga berkembang seiring beberapa tokoh figur publik berlatar belakang pengacara yang memamerkan kekayaan di ruang publik.  Menurut Febri, banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab para advokat agar anggapan masyarakat yang telanjur berkembang liar itu bisa dipatahkan. Salah satunya, ya, dengan memegang prinsip-prinsip integritas. ”Kami ingin buktikan bahwa berprofesi hukum dengan prinsip integritas itu bisa,” tutur alumnus UGM tersebut.  Lagi pula, lanjut Febri, ada pasar tersendiri bagi pengacara yang mengusung prinsip integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Biasanya, calon klien dengan segmentasi khusus itu mencari pengacara yang benar-benar bisa dipercaya untuk mendampingi atau menjadi kuasa hukum. Baik di luar maupun di dalam pengadilan. Baik klien perorangan maupun korporasi.  Febri menceritakan, kantornya pernah didatangi calon klien yang merasa ditipu mantan pendampingnya. Pengalaman klien ditipu itu menjadi peluang bagi kantor hukum yang memegang nilai trust. ”Mereka (klien) cari (pengacara) yang bisa dipercaya. Jadi, kami harus jaga kepercayaan itu. Itu konsep trust yang kami usung,” ungkap Febri.  Selain mendampingi klien yang berorientasi profit, VLO pernah menangani kasus pro bono. Semua jasa pelayanan kepada klien pro bono itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Jasa hukum gratis itu diberikan kepada seorang jurnalis di Bekasi yang berselisih dengan perbankan. ”Kami menang di kasus itu. Rumahnya (korban) tidak jadi disita,” ungkap Febri.  VLO juga memberikan konsultasi hukum gratis bagi calon klien. Kebijakan itu diterapkan agar calon klien paham bahwa pengacara tidak selalu berorientasi profit. ”Dalam membela (klien), kami tidak lantas membabi buta. Kami juga tidak hanya menjalankan profesi advokat, tapi juga pelayanan jasa hukum,” tutur Mala, sapaan Rasamala.  Di luar pekerjaan pendampingan hukum, VLO mengembangkan program tanya jawab gratis untuk publik. Judulnya #TheLawyer. Sementara, program itu diperuntukkan publik yang memiliki akses media sosial (medsos). ”Kami akan menjawab pertanyaan warganet yang terpilih,” terang Mala.  Program #TheLawyer didesain untuk membantu publik dalam menghadapi persoalan hukum. Khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan akses pengetahuan tentang hukum. ”Akses terhadap pengetahuan hukum cukup minim dan simpang siur. Informasi hoax juga masif,” kata Febri.  Di balik komitmen memegang nilai-nilai antikorupsi, Febri dkk bercita-cita membangun komunitas advokat berintegritas. Mereka meyakini masih banyak pengacara yang memiliki nilai-nilai tersebut. Hanya, kebanyakan di antara mereka terbentur dinding birokrasi yang sulit didobrak. ”Kalau bikin komunitas, kami bisa buktikan bahwa pasar untuk orang-orang berintegritas itu besar,” ujar Febri.  VLO juga bercita-cita menyelenggarakan pendidikan advokat yang bernuansa antikorupsi. Yang dapat membantu penegak hukum memberantas korupsi. Harapannya ke depan, advokat yang lahir dari pendidikan itu bisa berperan membangun integritas dalam penegakan hukum. ”Semoga bisa terealisasi,” tandas Donal.

Tidak Mau Dampingi Koruptor, tapi Buka Ruang untuk Korban Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Febri-dan-Rasamala-di-Sidang-Skema-Ponzi-Visi-Law-Office.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus skema ponzi emas Rp 1 Triliun kembali dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Dalam sidang yang digelar pada Senin (4/4) kemarin, saksi M Ibadi yang tak lain merupakan kuasa hukum terdakwa sebelumnya, mengatakan bahwa sekitar Maret - April 2021, dirinya pernah membuat daftar aset terdakwa. Saat itu kata saksi, banyak korban sedang menuntut kerugian pada terdakwa. Hal itu dikatakan saksi M Ibadi, saat dicecar kuasa hukum 8 orang korban, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang.  Dalam sidang tersebut, saksi M Ibadi juga mengaku pernah mendatangi toko emas terdakwa yang berlokasi di BSD, bersama terdakwa dan 2 orang lainnya. Pada saat itu saksi melihat emas ditimbang dengan total 40 kg dan diserahkan pada Zam dan Buyung. Namun Saksi mengakui tidak mengikuti ke mana emas dibawa. Hal ini karena saksi diturunkan di tengah jalan dekat Cilandak Town Square (Citos) sekitar pukul 03.00 dini hari. Saksi menyebut ada 20 kg emas yang lebih lanjut diserahkan pada Ali Boy yang juga masih keluarga terdakwa.  “Dalam persidangan ini mulai terungkap ada 40 kg emas yang belum disita dan seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian korban,” ujar Rasamala Aritonang Selasa (5/4). Namun tetap menjadi pertanyaan, kemana aset terdakwa yang lain, padahal seharusnya berjumlah lebih banyak agar dapat mengganti kerugian seluruh korban.  Selain terungkapnya fakta baru keberadaan emas 40 kg tersebut, Rasamala mengatakan, Visi Law Office juga mengapresiasi majelis hakim yang telah membuka ruang yang luas bagi para korban , dalam persidangan perkara penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Harapannya memang sikap majelis hakim seperti ini dapat memperkuat semangat untuk bisa memulihkan kerugian korban secara adil.  Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum korban diberikan kesempatan menggali secara mendalam fakta-fakta melalui keterangan saksi dan melakukan pengecekan bukti-bukti yang diajukan terdakwa.  Mengacu pada Hukum Acara Perdata, kuasa hukum korban juga mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset terdakwa yang sebelumnya diduga dialihkan pada pihak lain. “Mohon izin yang mulia, kami ajukan sita jaminan untuk emas 40 kg yang telah terungkap sebagai fakta hukum di persidangan ini,”pinta Febri Diansyah menyampaikan secara lisan di persidangan.  Pengajuan tersebut mengacu pada Pasal 227 HIR, karena dalam sidang penggabungan gugatan ganti kerugian ini, Pasal 101 KUHAP mengatur ketentuan hukum acara perdata berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.  Sidang dengan agedan pemeriksaan saksi ini, akan dilanjutkan pada Rabu, (6/4) dengan agenda keterangan terdakwa.  Untuk diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa Budi Hermanto sejak Januari 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Bahkan ditaksir ratusan korban yang telah tertipu, jika ditotal mengalami kerugian lebih dari Rp 1 trilun.

Fakta Pengambilan Emas 40 KG Terungkap di Sidang Skema Ponzi Rp 1 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/emas-antam-logam-mulia.jpg" alt="MUDAH DIJUAL: Logam mulia memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Emas batangan produk PT Antam menjadi salah satu yang disarankan sebagai instrumen investasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MUDAH DIJUAL: Logam mulia memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Emas batangan produk PT Antam menjadi salah satu yang disarankan sebagai instrumen investasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara kasus penipuan dan pencucian uang dengan skema ponzi dalam perdagangan emas, diprediksi bakal lebih besar nilai kerugiannya, dari kasus investasi bodong yang menjerat dua <a href="https://www.jawapos.com/tag/crazy-rich/">Crazy Rich</a>, <a href="https://www.jawapos.com/tag/indra-kenz/">Indra Kenz</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/doni-salmanan/">Doni Salmanan</a>. Hal ini merujuk besarnya nilai kerugian dan jumlah korban yang mengalami penipuan terdakwa Budi Hermanto.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, delapan dari puluhan korban penipuan yang dilakukan terdakwa Budi Hermanto, korban mengalami kerugian senilai Rp 1 triliun. Hal itu merujuk pada kerugian modal, beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa.  “Secara total indikasi kerugian seluruh korban dalam berkas persidangan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang bernilai lebih dari Rp 1 Triliun,” kata Managing Partner <a href="https://www.jawapos.com/tag/visi-law-office/">Visi Law Office,</a> Febri Diansyah, kepada JawaPos.com, Rabu (16/3).  Untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami para korban, Visi Law Office sebagai kuasa hukum dari delapan korban, melakukan terobosan hukum baru dengan cara mengajukan gugatan pemulihan kerugian korban kejahatan/restitusi yang dialami kliennya.  “Penggunaan mekanisme Pasal 98 KUHAP, diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian para korban kejahatan. Sehingga, proses penegakan hukum tidak saja berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga berkontribusi memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban langsung dari sebuah kejahatan,” kata Febri.  Dengan adanya gugatan tersebut, Febri berharap majelis hakim akan memutus dengan adil. Hal ini mengingat masih ada puluhan korban lain yang menderita dan belum diproses di pengadilan.  “Dalam kasus berjalan saat ini, harapan para korban tertumpu pada Majelis Hakim. Semoga melalui kebijaksaan para hakim, kepentingan para korban diperhatikan serius, agar bisa menjadi tonggak untuk penegakan hukum yang berperspektik korban,” tukas mantan Jubir <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> ini.  Untuk diketahui, Ihwal adanya kasus ini, awalnya terdakwa Budi Hermanto sejak Januri 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Tercatat, dari modal dan keuntungn yang diperkirakan, para korban mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun.

Kasus Penipuan Investasi Emas Skema Ponzi Lebih Besar dari Indra Kenz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-investasi-emas-bodong-ini-ciri-cirinya_c_275141.jpg" alt="Ilustarsi emas bodong harus jadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan investasi di bidang logam mulai" width="100%">
<figcaption>Ilustarsi emas bodong harus jadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan investasi di bidang logam mulai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-hermanto/">Budi Hermanto</a>, terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-penipuan/">kasus penipuan</a> dan pencucian uang dengan skema ponzi dalam perdagangan emas digugat oleh korbannya. Gugatan ini akan dilayangkan kantor firma hukum <a href="https://www.jawapos.com/tag/visi-law-office/">Visi Law Office</a>, dalam persidangan lanjutan Perkara Pidana Nomor: 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang Rabu (16/3).  Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah mengatakan, gugatan pemulihan kerugian korban kejahatan/restitusi yang dilakukan delapan kliennya, merupakan terobosan hukum baru, guna memulihkan kerugian kliennya.  “Penggunaan mekanisme Pasal 98 KUHAP, diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-kejahatan/">korban kejahatan</a>. Sehingga, proses penegakan hukum tidak saja berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga berkontribusi memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban langsung dari sebuah kejahatan,” kata Febri kepada JawaPos.com, Rabu (26/3).  Dengan adanya gugatan tersebut, Febri berharap majelis hakim akan memutus dengan adil. Hal ini mengingat masih ada puluhan korban lain yang menderita dan belum diproses di pengadilan.  “Dalam kasus berjalan saat ini, harapan para korban tertumpu pada Majelis Hakim. Semoga melalui kebijaksaan para hakim, kepentingan para korban diperhatikan serius, agar bisa menjadi tonggak untuk penegakan hukum yang berperspektik korban,” tukas mantan Jubir <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> ini.  Untuk diketahui, Ihwal adanya kasus ini, awalnya terdakwa Budi Hermanto sejak Januri 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Tercatat, dari modal dan keuntungan yang diperkirakan, delapan korban mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun.

Rugi Rp 1 T, Korban Investasi Emas Ponzi Ajukan Gugatan Restitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/edbf52ef-5820-44b0-9ad3-eb5dca129b71.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Susi Air resmi mengirimkan somasi kepada Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa dan juga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus. Somasi dikirimkan setelah tiga pesawat Susi Air, dikeluarkan secara paksa oleh Satpol PP dari hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara.  "Visi Law Office sebagai kuasa hukum secara resmi mengirimkan somasi/teguran pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dan ditujukan kepada dua pihak yakni (1) Sdr. Wempi Wellem Mawa (Bupati Malinau) dan (2) Sdr. Ernes Silvanus (Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau). Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut, karena dinilai paling bertanggungjawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari Hanggar," kata kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz dalam keterangannya, Senin (7/2).  Donal menilai, pengeluaran paksa tiga pesawat Susi Air dengan penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, diduga merupakan tindakan melawan hukum. Karena tidak sesuai dengan tugas Satpol PP sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi.  "Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa, pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009," tegas Donal.  Dia pun menilai, pengerahan anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya, telah diduga melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan.  "Karena memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi. Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP," cetus Donal.  Oleh karena itu, Wempi dan Ernes diminta meminta maaf secara tertulis kepada PT. ASI Pudjiastuti Aviation, atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan Hanggar/pemindahan pesawat, di Hanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Selain itu, diminta untuk mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang. Tuntutan somasi ini diminta untuk dilakukan Wempe dan Ernes dalam tiga hari ke depan.  "Menuntut kepada Wempi Welem Mawa (Bupati Malinau) dan Ernes Silvanus (Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau) dalam jangka waktu tiga hari," ucap Donal menandaskan.  Donal sebelumnya menyatakan, pesawat Susi Air mengaku mengalami kerugian hingga Rp 8,9 miliar akibat pengeluaran paksa tiga pesawat dari hanggar bandara Malinau Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Besarnya kerugian tersebut lantaran hanggar Malinau merupakan tempat perawatan pesawat.  "Kami hitung total Rp 8,9 miliar secara hitungan dari bagian operasional atas kejadian kemarin,” ujar Donal.  Donal menyebut, dampak yang alami dari pengusiran hanggar tersebut mengakibatkan layanan operasional pesawat menjadi terganggu setidaknya selama satu hingga dua pekan. Kerugian lainnya juga berupa SDM dalam hal ini pembayaran lebih untuk pilot, sewa untuk membawa suku cadang perawatan melalui pesawat, penggantian bagian karavan dan sebagainya.  Sementara, pemilik pesawat Susi Air Susi Pudjiastuti mengatakan, terganggunya sistem perawatan pesawat bukan hal yang mudah mengkondisikan kualitas pelayanan berjalan normal. “Semoga Susi Air tidak harus mengorbankan keselamatan, tidak harus mengorbankan pembatalan penerbangan. Tetapi mungkin gangguan schedule pasti,” ucapnya menandaskan.

Susi Air Tutut Ganti Rugi dan Desak Bupati-Sekda Malinau Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Febri-dan-rekan.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Visi Integritas Law Office besutan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bersama mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz, mengubah namanya pada awal tahun 2022. Kini nama firma hukum besutan Febri dan Donald disederhanakan menjadi, Visi Law Office.  "Ya, di awal tahun 2022 ini kami melakukan transformasi kelembagaan. Ada tiga langkah yang dilakukan, dua di antaranya terkait nama dan nilai inti yang akan jadi pegangan bagi kami di VISI LAW OFFICE, yaitu: Integrity - Trust - Fairness. Jadi kata Integritas di nama lama kami perkuat menjadi tiga core value tersebut," kata Febri kepada JawaPos.com, Senin (3/1).  Febri yang juga mantan peneliti ICW ini mengungkapkan, tiga nilai semangat yang diperjuangkan yakni integritas, transparansi atau jujur dan menerapkan prinsip kesetaraan secara adil. Hal-hal tersebut tidak lain merupakan nilai-nilai antikorupsi yang digaungkan Febri bersama Donald.  "Memang menjadi visi kami ke depan agar kantor hukum dibangun dengan tiga pondasi nilai tersebut," ungkap Febri.  Febri tak memungkiri, tidak mudah menjalani profesi advokat dengan menerapkan tiga nilai tersebut. Tetapi dia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen dan memperjuangkan nilai-nilai antikorupsi.  "Memang tidak akan mudah menjalankan profesi hukum sebagai advokat dengan tiga prinsip tersebut, tapi kami berkomitmen penuh untuk memperjuangkannya," tutur Febri.  Febri memandang, kini banyak pihak yang menyadari pentingnya membangun integritas dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Karena itu, setiap kegiatan diharapkan bisa ditekankan dengan nilai-nilai integritas.  "Apalagi Kami menyadari, banyak pihak baik perorangan ataupun korporasi dan instansi sangat peduli dan juga ingin menjalankan kegiatan dengan nilai-nilai integritas tersebut," tegas Febri.  Terlebih kini, mantan Kepala Bagian Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang juga telah resmi bergabung. Dia berujar, bergabungnya Rasamala bisa memperkuat integritas firma hukumnya yang dibangun.  "Latar belakang tiga orang Partner di VISI LAW OFFICE juga memperkuat hal itu. Seperti Rasamala Aritonang yang baru saja bergabung, pengalamannya 13 tahun di Biro Hukum KPK, kami pandang sesuai dengan visi besar firma ini," ujar Febri.  Febri mengharapkan, meski tidak lagi berada di KPK, kinerjanya pada bidang hukum bisa terus menggelorakan semangat antikorupsi. Terkhusus, bisa mencegah terjadinya praktik korupsi.  "Karena kami tidak hanya merencanakan kantor ini sekedar memberikan jasa hukum biasa, tetapi juga berharap bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi dari dunia profesi hukum," papar Febri.  Bahkan, lanjut Febri, pihaknya juga sudah menangani beberapa korporasi. Seperti Susi Air, BPJS Ketenagakerja, Wakita Toll Road hingga Permana Putra Mandiri. Terlebih dalam waktu dekat, Febri mengatakan akan membuka program magang bagi para sarjana hukum.  "Dalam waktu dekat, untuk mendukung upaya melaksanakan tiga nilai inti tersebut kami juga akan undang para sarjana hukum muda untuk belajar di VISI LAW OFFICE dalam program magang," pungkas Febri.  Terpisah, terkait bergabungnya dirinya di kantor hukum milik Febri dan Donald, Rasamala membenarkannya. Dia meyakini, kantor hukum VISI ini akan menjadi kendaraan baru yang tidak kalah hebat untuk memperjuangkan penegakkan hukum yang bersih, adil dan bermanfaat.  "Kami punya visi yang sama soal penegakkan hukum di Indonesia, kami melihat advokat punya peran yang sangat penting dan strategis untuk memperbaiki penegakkan hukum, bahkan lingkupnya lebih besar tidak hanya berkaitan dengan issue anti korupsi tapi juga ketidakadilan hukum dalam arti lebih luas," ucapnya.  "Di dunia advokat, berpraktek hukum dengan bersih dan fair adalah tantangan besar, saya paham, tapi perubahan itu harus dimulai dan kantor hukum kami mengambil tantangan itu dengan segala pertaruhannya," tukasnya.

Ubah Nama Visi Law Office, Febri Gaungkan Antikorupsi Lewat Firmanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Visi Law Office

Berita Terkini