<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/36_agar_1-236579545.png" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Setelah gaung revolusi mental tak lagi terdengar, apakah pidato ini akan juga berakhir jadi basi? POSISI kunci sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan tidak perlu lagi dipertanyakan, dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah pertama dalam mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh, harus diperjelas dulu apa sih visi Indonesia Emas 2045 itu? Visi ini sebenarnya adalah target-target yang dirumuskan oleh pemerintahan Jokowi yang akan dicapai Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan memanfaatkan bonus demografi atau kondisi di mana penduduk usia produktif (usia 15&ndash;64 tahun) lebih besar daripada penduduk tidak produktif (usia 0&ndash;14 dan usia di atas 64 tahun). Target-target ini antara lain mencapai pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia menjadi 30.300 dolar AS, atau setara pendapatan penduduk negara-negara maju pada tahun 2045, dari yang sekarang hanya 4.350 dolar AS. Target lainnya adalah mencapai tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dari sekitar 9,5 persen (26&ndash;27 juta orang) sekarang ini serta ketimpangan antara kelompok miskin dan kaya yang semakin berkurang. Target-target ini sangat ambisius dan bisa dikatakan sangat sulit dicapai dengan melihat bahwa selama sembilan tahun di bawah Jokowi Indonesia hanya jalan di tempat. Memang pendapatan per kapita naik dari sekitar 3.500 dolar AS di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sekitar 4.350 dolar, atau tumbuh sekitar 37 persen. Tetapi, ini adalah peningkatan yang tidak luar biasa dan bisa dikatakan wajar dengan melihat sumber daya alam yang dikuras. Kemudian yang lebih mustahil lagi adalah target turunnya angka kemiskinan di bawah 1 persen (0,5&ndash;0,8 persen) dari kurang lebih 9 persen sekarang ini meskipun pemerintahan Jokowi sendiri selama sembilan tahun terakhir tidak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, atau hanya menurun sekitar 1 persen. Dan bagaimana dengan ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia? Indonesia masih saja termasuk negara dengan kesenjangan tertinggi di dunia. Jadi, apakah visi Indonesia Emas 2045 ini cuma basa-basi Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin besar yang punya visi ke depan dan punya warisan besar? Atau, apakah ini juga akan bernasib seperti konsep revolusi mental yang diusungnya, tetapi sudah terlupakan sebelum dilaksanakan? Butuh Strategi Kelemahan revolusi mental adalah ketidakjelasan konsepnya dan strategi apa untuk mencapainya. Visi Indonesia Emas 2045 lebih jelas rancangannya. Pidato Jokowi yang mengatakan bahwa peningkatan SDM sebagai strategi pertama untuk mencapainya perlu dihargai dan didukung. Inti dari peningkatan SDM adalah pendidikan dan pelatihan. Tetapi, pendidikan dan pelatihan macam apa yang akan mendukung lompatan raksasa mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang sangat ambisius tersebut? Jepang, Korea, dan sekarang Tiongkok sudah membuktikan dan dapat menjadi contoh bahwa pendidikan adalah kunci lompatan peradaban. Pidato Jokowi mengingatkan kita kepada Kaisar Meiji dari Jepang. Ketika kaisar ini mulai memodernisasi Jepang pada 1868, hal pertama yang ia lakukan adalah usaha meningkatkan SDM dan pendidikan Jepang. Ia memusatkan anak muda Jepang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan mengirim ribuan pelajar Jepang ke berbagai negara Barat. Hasilnya? Hanya perlu kurang lebih 30 tahun Jepang menjadi negara industri dan kekuatan militer Asia, bahkan mengalahkan Rusia dalam perang 1905 yang menjadi penanda kali pertama bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa. Lebih dari 60 tahun yang lalu Soedjatmoko, salah satu pemikir terbesar Indonesia, sudah mengingatkan perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta penumbuhan daya cipta atau kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam usaha-usaha pembangunan dan pendidikan. Bagaimana kondisi sekarang? Pelajar Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara dalam hal kemampuan berpikir, matematika, membaca, dan sains. Dari waktu ke waktu Indonesia selalu yang terbawah dalam tes PISA yang mengevaluasi anak sekolah berumur 15 tahun (SMP) dalam mata pelajaran tersebut. Bahkan, survei Bank Dunia 2018 menemukan bahwa saking rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, 55 persen lulusan sekolahnya buta huruf fungsional (functional illiterate) yang berarti tidak mampu mengerti teks atau tulisan yang agak panjang dan kompleks. Jadi, pendidikan macam apa? Mengikuti Kaisar Meiji dan Soedjatmoko, pendidikan yang meleburkan kebebasan berpikir dan kemampuan berpikir kritis dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran macam apa? Mata pelajaran yang fokus pada ilmu-ilmu dasar seperti matematika, bahasa, sains, ilmu-ilmu humaniora, dan pengembangan teknologi terbaru. Semua ini akan percuma jika guru, tulang punggung pendidikan Indonesia, tidak diperhatikan. Kemampuan guru di Indonesia sangat memprihatinkan dan jika mengacu pada kondisi ini mereka tidak mungkin diharapkan dapat menjadi fasilitator alih-alih menjadi inspirasi bagi anak didik. Bagaimana bisa mengajarkan kreativitas dan berpikir kritis jika mereka sendiri tidak mampu berbuat demikian? Dalam hal guru, Vietnam bisa menjadi contoh. Majalah terpandang The Economist menurunkan laporan memuji mutu pendidikan Vietnam sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kuncinya? Penggajian yang adil dan memadai (misalnya, guru yang mengajar di pelosok justru mendapat gaji tertinggi) serta training yang berkelanjutan untuk guru. Jika dikelola dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab, dana 20 persen APBN untuk pendidikan yang tahun ini berarti sebesar 612 triliun rupiah akan lebih dari cukup untuk memperbaiki pendidikan kita, melakukan training terhadap guru dan menggaji mereka secara layak, dan dengan demikian bisa mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Masalahnya adalah jujur, bersih, dan bertanggung jawab justru hal yang juga langka di Indonesia. Hal-hal ini &ndash;yang seharusnya bisa diperbaiki dengan revolusi mental yang sudah terlupakan itu&ndash; bahkan bisa lebih langka daripada pendidikan yang baik itu sendiri. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan novelis &nbsp;

Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi

Agar Visi 2045 Tak Jadi Basi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bayi-Stunting-UNICEF.jpg" alt="Ilustrasi Bayi Stunting (UNICEF)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bayi Stunting (UNICEF)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru-baru ini, dalam pidato Visi Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menekankan penanganan masalah stunting dan gizi ibu hamil. Selain itu, Jokowi juga akan fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini bisa dimulai dari kampus, salah satunya institusi pendidikan kedokteran Indonesia.  Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB kepada JawaPos.com, Rabu (17/7), mengatakan Jokowi harus fokus pada berbagai hal dalam pemberantasan stunting sampai keselamatan ibu hamil saat melahirkan.  "Termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) harus mengatisipasi dan melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif atas arahan Presiden terpilih Jokowi ke depan. Presiden menekankan beberapa hal utama yaitu pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi. Presiden melihat ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tegas dia.  FKUI saat ini, lanjutnya, dengan jumlah peserta didik hampir 5.000 yang terdiri dari mahasiswa S1 fakultas kedokteran, profesi dokter, program pendidikan dokter spesialis 1 dan program pendidikan dokter spesialis 2, program pendidikan magister dan program pendidikan doktor juga terus akan membantu pemerintah untuk program peningkatan kualitas sumber daya.  Menurut Ari, institusi pendidikan kedokteran harus menyiapkan para dokter untuk bisa secara aktif ditengah masyarakat baik dalam pelayanan maupun penyuluhan untuk kesehatan ibu anak. Begitu pula untuk para spesialis khususnya yang para dokter spesialis yang berkompeten untuk mengurus kesehatan ibu,anak, gizi dan persiapan remaja dipersiapkan untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi agar menekan angka kesakitan dan kematian.  Program S3 FKUI yang terdiri dari S3 Kedokteran, Gizi dan Biomedik juga mengarahkan untuk menghasilkan produk untuk memperbaiki kebijaksaan maupun produk2 penyuluhan serta produk inovatif yang meningkatkan kemandirian bangsa. "Untuk pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi memang harus dipersiapkan dari hulu sampai hilir," tegasnya.  Ari menambahkannanak-anak remaja harus disiapkan dengan baik untuk menjadi orang tua dan mendapat amanah untuk hamil, punya anak dan mempersiapkan anak-anak dengan baik. Angka unwanted babby atau perkawinan dini akibat terjadi kehamilan diluar pernikahan harus ditekan sedemikian rupa agar kehamilan dan persalinan dapat dipersiapkan dengan baik.  "BKBBN harus menjadi lembaga yang memegang peranan untuk para keluarga Indonesia bisa merencanakan keluarga dengan baik. Perkawinan dan persalinan harus disiapkan pre marital skrining harus dilakukan, sehingga jika ada masalah kesehatan bisa disiapkan dengan baik," tuturnya.  Selain itu, pendidikan reproduksi sudah harus diperkenalkan sejak anak-anak kita remaja. Sehingga mereka tidak jatuh pada seks bebas. Sarana pelayanan kesehatan terkecil di Puskesmas sampai rumah sakit tersier juga harus siap menjadi pusat pelayanan ibu anak tentu sesuai dengan tingkat pelayanan kesehatan yang ada. Para bidan terutama yang bekerja di daerah kualitasnya juga harus ditingkatkan jumlah penting tetapi kualitas juga penting.  Para bidan musti terampil melakukan antenatal care, perawatan ibu hamil sampai melahirkan. Termasuk juga penyuluhan dan memberikan pelayanan KB bukan saja untuk pemberian pil atau suntik. Tetapi juga terampil melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan pemasangan dan pencabutan susuk KB.  "FKUI telah mempersiapkan modul-modul pelatihan buat para petugas agar bisa memotivasi wanita usia subur untuk ikut pengaturan kehamilan dengan metode kontrasepsi jangka panjang yang reversibel seperti AKDR dan Implant (susuk). Selain itu staf FKUI juga turut membantu mengembangan aplikasi yang dapat di download untuk mempermudah dalam pelayanan keluarga berencana yaitu KLOP KB (Kriteria KeLayakan Medis KOntrasePsi) dan beberapa aplikasi lain. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini informasi bisa di share melalui gadget," papar Ari.  Fokus Menekan Angka Stunting  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Jokowi-Tak-Butuh-Oposisi.jpg" alt="Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan." width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan.</figcaption>
</figure> Bayi Stunting (UNICEF)  Persoalan stunting, kata Ari, stunting bukan saja masalah asupan dan intake makanan tetapi yang penting adalah stunting bicara soal kemiskinan, kemampuan untuk membeli makanan yang bergizi baik untuk ibu atau calon ibu dan asupan makan untuk balita. Bahkan bukan saja untuk makanan yang bergizi untuk mendapatkan makan sehari-hari saja mungkin juga susah. Maka masalah kemiskinan juga harus diatasi.  "Stunting juga bicara soal kematangan ibu saat menikah dan hamil. Karena memang segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik," ujarnya.  Selain itu stunting juga berhubungan dengan fasilitas kesehatan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Bagaimana kondisi si calon ibu, baik sebelum menikah, saat menjadi ibu hamil, dan juga proses melahirkan sampai perawatan bayi baru lahir termasuk program imunisasinya.  "Jadi semua permasalahan bangsa yang menjadi perhatian pemerintah saat ini harus dilakukan dari hulu dan hilir dengan tujuan mempersiapkan perkawinan, kehamilan, persalinan dan perawatan 1000 kehidupan dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Akademisi Kedokteran Tanggapi Visi Jokowi Soal Stunting dan Gizi Bumil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-VISI-INDONESIA-JOKOWI-MARUF-FED-12.jpg" alt="Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu poin penting dalam Pidato Visi Indonesia Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah memperkuat ideologi Pancasila. Sebagai akar yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa yang harus terus diperkuat.  Dalam hal ideologi Pancasila, Jokowi menegaskan ‎tidak ada toleransi bagi mereka yang berupaya mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.  Ke depan, kata Jokowi, tidak ada lagi yang mempermasalahkan Pancasila, tidak ada lagi orang Indonesia yang tak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan.  "Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain dan etnis lain," ujar Jokowi.  Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan, ada pesan penting yang disampaikan oleh Jokowi‎. Karena saat ini muncul gejala-gejala pihak-pihak yang ingin menganti ideologi Pancasila. Sekaligus, pidato itu juga menegaskan tentang pra-syarat utama tegaknya kemajuan bangsa, yaitu ideologi Pancasila.  "Karena dengan Pancasila kita telah menyatukan diri dalam negara Indonesia yang majemuk ini. Pancasila merupakan perekat bangsa, ini pesan pentingnya," ujar Ace.  Oleh karena itu, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, penguatan pilar ideologi bangsa yakni Pancasila mutlak dan sangat penting untuk kokohnya Indonesia.  "Dengan kokoh dan tegaknya bangsa kita, maka bangsa ini dapat melakukan program-program seperti yang disampaikan Pak Jokowi," pungkasnya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, menjadi pemimpin itu harus kokoh dalam prinsip, terlebih ketika berkaitan dengan Pancasila dan Kebhinnekaan Indonesia. Pemimpin juga harus memegang teguh konstitusi dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya.  "Prinsip itulah yang ditegaskan Pak Jokowi. Syarat bagi Indonesia Satu adalah Pancasila yang dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Hasto.  Sikap tegas Presiden Jokowi itu yang tidak memberikan ruang sedikitpun terhadap bagi pihak-pihak yang mengganggu Pancasila. Sehingga seluruh lembaga negara, seluruh aparat penegak hukum dan seluruh jajaran kementrian negara untuk menjalankan kebijakan yang ideologis tersebut.  Hasto mengatakan, dengan menjadikan Pancasila hidup dalam seluruh gerak kehidupan berbangsa, maka Indonesia yang satu, berdaulat, berkemajuan, adil dan makmur bisa diwujudkan.  "Di dalam Indonesia yang satu itulah, setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama, setara, dan menjadi warga yang memiliki kesadaran untuk terus berjuang bagi kejayaan bangsanya," pungkasnya.

Golkar Yakin Ada Pesan Penting di Balik Pidato Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/VISI-INDONESIA-JOKOWI-MARUF-FED-6.jpg" alt="Presiden terpilih Joko Widodo saat menyampaikan Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Joko Widodo saat menyampaikan Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program-program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan mulai tergambar. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi andalan. Begitu juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan investasi.  Visi pemerintah tersebut tampak dalam pidato politik yang disampaikan Joko Widodo tadi malam. Pernyataan itu disampaikan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.  Di hadapan ribuan pendukungnya, Jokowi (sapaan Joko Widodo) menyampaikan lima program kerja prioritas. Pertama, dia berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur. "Yang besar sudah kita bangun. Ke depan akan kita lanjutkan lebih cepat," ujar dia.  Program kedua adalah pembangunan SDM. Jokowi menganggap hal itu sebagai kunci Indonesia ke depan. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, tidak boleh ada lagi stunting, kematian ibu, atau kematian bayi yang meningkat. "Tugas besar kita di situ," ucap dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-VISI-INDONESIA-JOKOWI-MARUF-FED-12-750x516.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin didampingi istri menyampikan Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Selanjutnya, Jokowi juga akan memberikan perhatian terhadap kualitas pendidikan. Vocational training sangat penting. Begitu juga vocational school. Mantan wali kota Solo itu menerangkan, diaspora yang bertalenta tinggi harus diberi dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. "Kita akan menyiapkan lembaga khusus. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global," ungkap dia.  Prioritas kerja selanjutnya adalah mengundang investasi masuk Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan membuka peluang investasi seluas-luasnya untuk memperlebar lapangan kerja. Untuk itu, lanjut Jokowi, yang menghambat investasi akan dipangkas. Misalnya perizinan yang lambat dan berbelit serta pungutan liar (pungli).  "Hati-hati, ke depan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena itu adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," tegasnya.  Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar lembaga semakin sederhana, sim­pel, dan lincah. Dia mewanti-wanti, birokrasi yang pola pikirnya tidak berubah akan dipangkas. Menurut Jokowi, kecepatan melayani dan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dia berjanji mengecek dan mengontrol sendiri.  Jika melihat ada yang tidak efektif dan efisien, Jokowi menegaskan bakal memangkas dan mencopot pejabatnya. Jika ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, dia akan membubarkannya. Kare­na itu, kata ayah tiga anak tersebut, pemerintahannya membutuhkan menteri-menteri yang berani.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Grafis-visi-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jokowi menegaskan, tidak ada lagi pola pikir lama; kerja-kerja yang hanya rutinitas, monoton, dan yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona nyaman. "Kita harus berubah, sekali lagi harus berubah," tandasnya. Harus dibangun nilai-nilai baru dalam bekerja. Yaitu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan Indonesia yang kompetitif.  Program prioritas yang terakhir adalah menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menambahkan, mimpi-mimpi besar hanya bisa terwujud jika semua bersatu, optimistis, dan percaya diri.  Sementara itu, wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin yang mendampingi Jokowi mengajak semua pihak merawat dan menjaga Indonesia. Bukan hanya dari sisi politik, tapi juga ekonomi. "Karena visi Indonesia ke depan harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Harus dinikmati kita semua tanpa terkecuali," tuturnya.  Sandiaga Minta Pendukungnya Move On  Dua hari berturut-turut, Sandiaga Salahuddin Uno seakan menegaskan sikap politiknya pascapilpres. Dia menyatakan siap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. "Saya akan merasa sangat terhormat menjadi oposisi," kata Sandiaga saat menghadiri acara Melati Putih Indonesia Milenial (MPIM) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut dia, harus ada peran oposisi dalam setiap rezim pemerintahan. Tujuannya, oposisi bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan begitu, kualitas demokrasi semakin meningkat. "Kalau oposisi, tidak ada yang berani mecat. Tapi, kalau menteri, bisa dipecat," tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin. Dia berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf konsisten merealisasi semua janji kampanye. "Janji harus ditepati," ujar Sandiaga.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_ERICK-THOHIR-BERTEMU-SANIAGA-UNO_MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sandiaga Uno saat bertemu Erick Thohir di Kemang Village, Sabtu (13/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Bagaimana jika ada tawaran menjadi menteri? Mantan ca­wapres pasangan Prabowo Subianto itu mengungkapkan, tidak pernah ada tawaran politik kepada dirinya. Termasuk ajakan bergabung untuk mengisi kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Sampai saat ini tidak ada tawaran seperti itu," ucapnya.  Dia juga meminta pendukungnya untuk segera move on. Caranya, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ini. "Tanpa duduk di pemerintahan, kita tetap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara," paparnya. Sandiaga lantas menyinggung program yang akan dilakukannya. Yaitu, menyiapkan gerakan OK OCE dan Rumah Siap Kerja. Sasaran program itu adalah mengurangi angka pengangguran usia muda. Terutama di usia 17 tahun sampai 25 tahun. Dia memasang target lima tahun ke depan akan menciptakan 2 juta entrepreneur muda. "Saya yakin bisa lakukan itu. Kita lihat saja," tegasnya, kembali mendapat tepuk tangan peserta.  Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, pertemuan Prabowo dan Jokowi harus diapresiasi. Prabowo hadir di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Sabtu lalu untuk memenuhi undangan silaturahmi. "Setelah berkontestasi, masak tidak silaturahmi," kata Riza. Pertemuan itu, ungkap Riza, tidak boleh dimaknai terjalinnya koalisi. Namun lebih pada menghadirkan suasana sejuk dan mengurangi ketegangan akibat pilpres. Momen itu, tambah dia, juga dijadikan Prabowo untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan saran untuk pemerintahan ke depan.  Adakah kemungkinan koalisi? Politikus yang menjabat wakil ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan, hingga kemarin arah kebijakan partai belum diputuskan. Hal tersebut akan dibicarakan tersendiri dalam forum khusus yang melibatkan dewan pengawas, dewan pakar, dewan pertimbangan, dewan penasihat, dan seluruh unsur DPP. Jajaran DPD juga akan diundang untuk membicarakan arah kebijakan partai. "Yakinlah, Pak Prabowo itu terbuka dan demokratis. Semua akan dibicarakan," paparnya.  Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menambahkan, sikap resmi partai akan diputuskan setelah mendengar aspirasi dari bawah. Terutama pengurus dan kader DPD se-Indonesia. "Pertemuan pasti dilakukan dalam waktu dekat," kata Supratman. Ketua Baleg DPR itu memastikan bahwa Prabowo tak akan mengambil keputusan sebelum mendengar aspirasi kadernya. Bahkan, saat kembali maju sebagai capres, Prabowo tetap meminta masukan dan pendapat arus bawah. "Untuk urusan-urusan krusial seperti itu, Pak Prabowo pasti minta pendapat DPD," paparnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo membuka kans Gerindra untuk menyeberang ke kubu pemerintah. Namun, prosesnya tidak akan mudah. Sebab, akan terjadi gejolak di internal kedua kubu.  Di kubu Prabowo, lanjut dia, tidak semua menyambut baik pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Apalagi, hingga saat ini banyak pihak dari kubu 02 yang masih menjalani proses hukum. "Misal, HRS (Habib Rizieq Shihab, Red) gagal kembali, banyak yang tersangka, masih banyak yang diperiksa polisi. Itu membuat kubu 02 secara psikologis belum menerima pertemuan itu karena masih ada luka," ujarnya.  Karena itu, jika Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, perlu ada konsolidasi dan komunikasi panjang di internal 02. Juga, itu bukan hal mudah. "Harus dibicarakan dengan pendukung. Selama ini mereka sangat loyal kepada Prabowo. Harus dikomunikasikan pelan. Butuh waktu, penjelasan riil," katanya.

Jokowi Sampaikan 5 Program Prioritas: Pungli Saya Kejar, Saya Hajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Jokowi-di-Sentul.jpg" alt="Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan." width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi birokrasi menjadi salah satu poin perhatian pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024. Pada periode keduanya, mantan wali kota Solo itu berjanji akan meninggalkan cara-cara yang lama.  Terlebih soal investasi, dirinya akan melakukan kontrol secara khusus jika terdapat pungli dalam setiap perizinan. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Jokwo juga mengancam para pejabat yang masih coba-coba melakukan pungli.  "Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit, apa lagi ada punglinya. Hati-hati ke depan saya pastikan akan saya kejar," kata Jokowi dalam acara 'Visi Indonesia' di Sentul Indonesia Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini masuknya investasi ke Indonesia dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat.  "Tidak ada lagi hambatan investasi karena ini kunci membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya," tegas Jokowi.  Oleh karena itu, Jokowi siap melakukanreformasi birokrasi total. Sebab perubahan birokrasi dapat mempercepat aspek perubahan ekonomi untuk masyarakat.  "Kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita, akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien, tidak efektif, saya pastikan akan saya copot pejabatnya," tandasnya.  Untuk diketahui, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin hingga sejumlah elite politik dan tokoh nasional, seperti Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PSI Grace Natalie, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir.  Reporter: Ridwan

Jokowi Janji Bakal Copot Pejabat yang Kerjanya Tidak Efektif

Visi Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Visi Indonesia

Berita Terkini

Agar Visi 2045 Tak Jadi Basi

Akademisi Kedokteran Tanggapi Visi Jokowi Soal Stunting dan Gizi Bumil

Golkar Yakin Ada Pesan Penting di Balik Pidato Jokowi

Jokowi Sampaikan 5 Program Prioritas: Pungli Saya Kejar, Saya Hajar

Jokowi Janji Bakal Copot Pejabat yang Kerjanya Tidak Efektif

Download Aplikasi JawaPos.com