<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/marbot-umrah2-3804938412.jpg" alt="Sejumlah marbot mengikuti pelepasan program umrah gratis yang disiapkan Pemprov Kalimantan Timur (26/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah marbot mengikuti pelepasan program umrah gratis yang disiapkan Pemprov Kalimantan Timur (26/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah. Selama ini masa aktif visa umrah sepanjang 90 hari. Dalam aturan terbaru, visa umrah hanya berumur 30 hari. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menyampaikan aturan terbaru itu berlaku mulai pekan depan. Dia meminta travel umrah di Indonesia bijak merespons aturan visa umrah terbaru itu. "Kami mengimbau agar seluruh PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) menyesuaikan jadwal pengajuan visa dan keberangkatan jemaah secara tepat waktu," katanya di Jakarta, Sabtu (1/11). Ichsan mengatakan, travel umrah jangan ajukan visa terlalu jauh sebelum keberangkatan jika jamaah belum siap diberangkatkan. Baginya disiplin dalam jadwal akan melindungi jemaah dan mencegah pembatalan otomatis akibat masa berlaku visa yang singkat. Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa tinggal di Arab Saudi agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal (overstay). Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Saudi agar hak-hak jemaah Indonesia tetap terlindungi. "Serta ibadah umrah dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai regulasi," imbuhnya. Ichsan juga menekankan bahwa kebijakan dan langkah Kemenhaj akan selalu bersifat adaptif. Serta kompatibel terhadap dinamika kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi. "Kemenhaj akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan tata laksana penyelenggaraan umrah agar sejalan dengan sistem dan kebijakan terbaru Arab Saudi, tanpa mengurangi aspek perlindungan jemaah Indonesia," tegasnya. Untuk diketahui berdasarkan pengumuman otoritas terkait dan sejumlah laporan media Arab Saudi, masa berlaku visa umrah sebelum keberangkatan (pre-entry validity) kini dipersingkat dari tiga bulan menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, visa umrah akan otomatis dibatalkan apabila jemaah tidak memasuki Kerajaan Arab Saudi dalam waktu 30 hari sejak visa diterbitkan. Sedangkan masa tinggal jemaah setelah tiba di Arab Saudi tidak berubah, yakni tetap tiga bulan (90 hari) sejak kedatangan. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif minggu depan. Serta hanya berlaku bagi visa yang diterbitkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Visa yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sesuai ketentuan lama.

Penting mengingat kepatuhan terhadap aturan masa tinggal di Arab Saudi agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal (overstay).

Pemerintah Arab Saudi Perpendek Masa Aktif Visa Umrah Indonesia jadi 30 Hari, dari sebelumnya 90 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/IMG_20250131_123015-3799600069.jpg" alt="Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah. Selama ini masa aktif visa umrah sepanjang 90 hari. Di aturan terbaru, visa umrah hanya berumur 30 hari. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menyampaikan aturan terbaru itu berlaku mulai pekan depan. Dia meminta travel umrah di Indonesia bijak merespon aturan visa umrah terbaru itu. &ldquo;Kami mengimbau agar seluruh PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) menyesuaikan jadwal pengajuan visa dan keberangkatan jemaah secara tepat waktu," katanya di Jakarta (1/11). Ichsan mengatakan travel umrah jangan ajukan visa terlalu jauh sebelum keberangkatan jika jemaah belum siap diberangkatkan. Baginya disiplin dalam jadwal akan melindungi jemaah dan mencegah pembatalan otomatis akibat masa berlaku visa yang singkat. Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa tinggal di Arab Saudi agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal (overstay). Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Saudi agar hak-hak jemaah Indonesia tetap terlindungi. "Serta ibadah umrah dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai regulasi," imbuhnya. Ichsan juga menekankan bahwa kebijakan dan langkah Kemenhaj akan selalu bersifat adaptif. Serta kompatibel terhadap dinamika kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi. &ldquo;Kemenhaj akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan tata laksana penyelenggaraan umrah agar sejalan dengan sistem dan kebijakan terbaru Arab Saudi, tanpa mengurangi aspek perlindungan jemaah Indonesia," tegasnya. Untuk diketahui berdasarkan pengumuman otoritas terkait dan sejumlah laporan media Arab Saudi, masa berlaku visa umrah sebelum keberangkatan (pre-entry validity) kini dipersingkat dari tiga bulan menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, visa umrah akan otomatis dibatalkan apabila jemaah tidak memasuki Kerajaan Arab Saudi dalam waktu 30 hari sejak visa diterbitkan. Sedangkan masa tinggal jemaah setelah tiba di Arab Saudi tidak berubah, yakni tetap tiga bulan (90 hari) sejak kedatangan. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif minggu depan. Serta hanya berlaku bagi visa yang diterbitkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Visa yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sesuai ketentuan lama.&nbsp;

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah dari  90 hari menjadi 30 hari.

Saudi Keluarkan Aturan Visa Umrah Terbaru, Masa Aktif Hanya 30 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655892644247.jpg" alt="Ilustrasi haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Musim haji 2025 sudah di depan mata. Rencananya jamaah Indonesia mulai diterbangkan ke Arab Saudi awal bulan depan. Menyambut musim haji, pemerintah Saudi resmi menutup penerbitan visa umrah per 13 April mendatang.&nbsp; Kebijakan Saudi menutup sementara pengajuan visa umrah itu mendapatkan respon positif dari pemerintah Indonesia. Wakil Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kebijakan terbaru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan sementara penerbitan visa kunjungan. Termasuk visa umrah, bisnis, dan keluarga, bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.&nbsp; Kebijakan itu akan diberlakukan mulai 13 April 2025 hingga setelah puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya Saudi dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan haji. Kemudian juga untuk meningkatkan aspek keamanan, serta memastikan kapasitas layanan tetap optimal dan sesuai regulasi. Penangguhan itu juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa non haji dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena bisa berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan. Dahnil menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola haji yang berkualitas sebagaimana menjadi komitmen BP Haji. &ldquo;Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat," katanya di Jakarta pada Rabu (9/4). Dia menegaskan upaya itu sejalan dengan masukan BP Haji yang kami sampaikan secara langsung dalam kunjungan diplomatik dengan menteri dan wakil menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Desember lalu. Saat itu BP Haji menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.&nbsp; "Prinsip EMAN yang diusung BP Haji menjadi bagian dari arus pemikiran bersama demi pelayanan terbaik bagi seluruh tamu Allah dari berbagai penjuru dunia,&rdquo; tambahnya. Di dalam negeri, Dahnil juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait kerjasama dalam Pengawasan terhadap jemaah haji ilegal yang menggunakan visa selain Visa haji Resmi. Untuk diketahui penangguhan visa umrah dan lainnya itu mencakup negara-negara seperti India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Indonesia, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya. Warga negara dari daftar tersebut yang telah mengantongi visa yang masih berlaku tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Kemudian diminta untuk keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi paling lambat tanggal 29 April 2025. BP Haji mengimbau kepada seluruh calon jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu. Serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah haji.&nbsp;

Pemerintah Arab Saudi hentikan penerbitan visa umrah mulai 13 April 2025 demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Jelang Musim Haji, Pemerintah Saudi Stop Menerbitkan Visa Umrah Per 13 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengingatkan kepada jamaah umrah asal Indonesia bahwa visa umrah musim ini atau 1445 Hijriah hanya dapat digunakan hingga 15 Zulkaidah atau bertepatan 23 Mei 2024. Oleh karena itu, para jamaah umrah diimbau segera kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda mengatakan, pihak Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa visa umrah hanya berlaku tiga bulan sejak tanggal penerbitan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemenag imbau agar jamaah mematuhi ketentuan Arab Saudi ini dan kembali ke tanah air sebelum habis masa berlaku visa,&rdquo; kata Widi, Kamis (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014657138/cara-kerja-bikin-gaduh-publik-kpu-dapat-kritik-dari-perludem">Cara Kerja Bikin Gaduh Publik, KPU Dapat Kritik dari Perludem</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Widi juga kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (PIHU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain visa haji, visa umrah, dan lain-lain itu tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014657127/7-tanda-anda-memiliki-kepribadian-magnetis-menurut-psikologi-percaya-diri-tetapi-tidak-sombong">7 Tanda Anda Memiliki Kepribadian Magnetis Menurut Psikologi, Percaya Diri Tetapi Tidak Sombong</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, memasuki hari keempat operasional haji, jamaah secara bertahap diberangkatkan ke Madinah. Berdasarkan data PPIH Arab Saudi, pada 14 Mei 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) atau Rabu 15 Mei 2024 pukul 01.00 WIB, jamaah haji yang sudah tiba melalui bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah berjumlah 19.354 orang yang terbagi dalam 49 kelompok terbang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jamaah haji akan tinggal di Madinah selama lebih kurang sembilan hari. Ada sejumlah aktivitas yang dilakukan jamaah selama di Madinah. Selain salat berjamaah di Masjid Nabawi, jamaah juga mendapat kesempatan berziarah ke Raudhah dan Makam Rasulullah.</div>

Kemenag mengingatkan kepada jamaah umrah asal Indonesia bahwa visa umrah musim ini atau 1445 Hijriah hanya dapat digunakan hingga 23 Mei.

Masa Visa Umrah Segera Habis, Jamaah yang Masih di Arab Diminta Segera Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/jemaah-haji-2179609977.jpg" alt="SELEPAS MAGRIB: Jemaah menunggu waktu salat Isya di area luar Masjidilharam pada Rabu (14/6) malam." width="100%">
<figcaption>SELEPAS MAGRIB: Jemaah menunggu waktu salat Isya di area luar Masjidilharam pada Rabu (14/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru mengenai visa umrah. Di dalam aturan yang baru, masa berlaku visa umrah dipatok sepanjang 90 hari atau tiga bulan. Jauh lebih lama dibandingkan selama ini yang hanya berdurasi 30 hari masa tinggal. Pemerintah Arab Saudi tidak hanya memperpanjang durasi masa aktif visa umrah. Ketentuan dimulainya penghitungan masa aktif visa umrah juga diubah. Sebelumnya, perhitungan dimulai ketika jemaah umrah masuk ke Arab Saudi. Sedangkan di aturan yang baru, durasi masa aktif visa dimulai sejak visa umrah diterbitkan. Aturan baru mengenai visa umrah itu mendapat respons dari pelaku usaha travel di Indonesia. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, visa umrah diterbitkan untuk umat Islam sedunia yang ingin melakukan ibadah umrah. &rdquo;Aturan yang baru sekarang juga bisa digunakan untuk di luar ibadah umrah,&rdquo; kata Syam saat diwawancarai kemarin (17/4). Dia mengatakan, dengan berbekal visa umrah, seseorang bisa berkunjung ke beberapa wilayah lainnya. Seperti ke Kota Al Ula yang menjadi salah satu kawasan arkeologi paling penting di dunia. Di Al Ula ini, pengunjung bisa melihat Jabal Al Fil, sebuah lanskap di padang pasir yang memiliki formasi bebatuan menyerupai gajah raksasa. Batuan ini terbentuk secara alami. Selain itu, juga bisa berkunjung hingga ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Syam menambahkan, perpanjangan masa aktif visa umrah itu memiliki beberapa dampak positif bagi Saudi. Antara lain, jemaah umrah bisa lebih lama tinggal di Saudi. Sehingga mereka bisa lebih banyak mengeluarkan uang di sana. Selama ini jemaah umrah hanya berkutat di Jeddah, Makkah, dan Madinah saja. (wan/c17/oni)

Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru mengenai visa umrah. Di dalam aturan yang baru, masa berlaku visa umrah berlaku 90 hari.

Aturan Baru, Visa Umrah Berlaku hingga Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggara umrah (muassasah). Padahal, pada bulan ini jemaah umrah sedang banyak-banyaknya. Penghentian penerbitan visa umrah tersebut disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan, informasi penghentian penerbitan visa umrah itu diterima kemarin (8/5). &rsquo;&rsquo;Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebab, sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan, di Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah pada Syawal ini. Dia berharap pemerintah Indonesia melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi agar visa umrah bisa kembali diterbitkan. Menurut Wawan, setiap tahun Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi, penutupannya tidak pernah terjadi pada Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan Zulkaidah atau sebulan sebelum bulan haji (Zulhijah). "Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 Hijriah sudah selesai," katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji atau masuk tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebenarnya baru akan menghentikan penerbitan visa umrah mulai 14 Zulkaidah atau 3 Juni. Namun, sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana mulai menghentikan penerbitan visa umrah. Alasannya, mereka ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif, mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya. (wan/c19/oni)

Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah.

Jelang Musim Haji, Penerbitan Visa Umrah Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/jamaah.jpg" alt="AKHIRNYA KE TANAH SUCI: Jamaah umrah antre sebelum berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Soekrano-Hatta, Tangerang, kemarin. Sebanyak 253 jamaah terbang dengan Saudia Airlines. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA KE TANAH SUCI: Jamaah umrah antre sebelum berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Soekrano-Hatta, Tangerang, kemarin. Sebanyak 253 jamaah terbang dengan Saudia Airlines. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Berlaku Empat Hari, untuk Penerbangan Transit</h3> JawaPos.com – Pemerintah Arab Saudi kembali mengeluarkan kebijakan kemudahan berumrah. Kali ini para pelancong tidak perlu mengurus <a href="https://www.jawapos.com/tag/visa-umrah/">visa umrah</a>. Cukup dengan visa transit sudah bisa dipakai untuk umrah. Tapi, Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan visa transit tersebut tidak bisa dipakai untuk berhaji.  Kebijakan baru itu disampaikan pihak maskapai Arab Saudi, Saudia Airlines, pada Kamis (2/2) malam waktu Saudi atau kemarin (3/2) dini hari WIB. Dengan sistem baru tersebut, visa transit sudah otomatis bundling atau sepaket dengan tiket penerbangan. Jadi, tidak perlu mengurus visa untuk transit maupun visa umrah.  Sebagai contoh, pelancong dari Jakarta ingin pelesir ke Eropa menggunakan maskapai Saudia Airlines.  Saat melakukan pemesanan, dia bisa memilih paket tiket penerbangan sekaligus visa transit. Kota transit yang dipilih bisa Jeddah, memudahkan akses ke Masjidilharam untuk beribadah umrah.  Durasi visa transit ini ditetapkan selama empat hari (96 jam). Waktu empat hari itu sangat cukup untuk umrah, bahkan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Kota Madinah.  Dalam keterangannya di ArabNews, CEO Saudia Airlines Capt Ibrahim Koshy mengatakan, integrasi tiket dan visa transit itu mendukung visi Saudi, yaitu 100 juta kunjungan pada 2030. ’’Peluncuran visa persinggahan (transit) yang inovatif ini adalah yang pertama di industri penerbangan dan tonggak penting dalam program transformasi digital kami,’’ ucapnya.  Dengan adanya layanan baru itu, jumlah jemaah umrah diprediksi semakin banyak. Wisatawan dari Asia yang semula hanya bertujuan ke Eropa atau Amerika, atau sebaliknya, bisa mampir ke Saudi untuk umrah. Kegiatan seperti itu juga bisa dilakukan pelaku bisnis atau yang lainnya. Biro travel pariwisata yang biasanya menjual paket perjalanan ke Eropa atau Amerika bisa juga menambah titik persinggahan, yaitu umrah.  Sementara itu, Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Zaki Zakariya mengungkapkan, visa transit atau gratis umrah dengan maskapai <a href="https://www.jawapos.com/tag/saudia-airlines/">Saudia Airlines</a> (SV) sejatinya sudah ada sejak lama. ’’Dulu biasanya dua hari, sekarang jadi empat hari. Dulu kalau mau umrah bulan Syawal, pakai visa transit,’’ ungkapnya.  Zaki mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/visa-transit/">visa transit</a> dengan rute pendaratan di Jeddah bukan dijadikan tujuan akhir. Artinya, jika berniat mengerjakan ibadah umrah, tetap lebih hemat menggunakan visa umrah seperti selama ini.  Dia menyebut, tarif visa umrah berkisar USD 175–180 per orang. Ada juga yang menjual visa umrah sampai USD 200 per orang. Menurut Zaki, menggunakan visa transit untuk umrah jatuhnya lebih mahal. Karena dihitung dari harga tiket sampai tujuan terakhir. Misalnya dari Jakarta, tujuannya ke Eropa atau Amerika. ’’Kalau tujuan umrah tapi pakai visa transit, bujetnya akan semakin mahal,’’ jelasnya. Selain itu, durasinya hanya empat hari. Berbeda dengan paket umrah umumnya yang berdurasi sembilan hari.  Dengan perhitungan tersebut, adanya paket visa transit gratis untuk umrah tidak akan menggerus konsumen umrah di Indonesia. Sebab, mayoritas jemaah umrah di Indonesia terbang ke Saudi hanya untuk umrah. Bukan melanjutkan penerbangan ke negara-negara di Eropa atau Amerika.  Kemenag ikut merespons kebijakan Saudi menerbitkan visa transit elektronik bundling tiket pesawat tersebut. Kemenag memastikan visa itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk umrah. Tetapi, tidak bisa digunakan untuk ibadah haji.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyatakan, pemegang visa transit dapat tinggal di Arab Saudi selama empat hari dan durasi visanya adalah tiga bulan. Visa itu gratis dan dikeluarkan secara instan bersamaan tiket penerbangan maskapai nasional Arab Saudi, yakni Saudi Arabian Airlines dan Flynas.  Menurut dia, layanan baru tersebut diterbitkan sebagai bagian dari strategi Saudi mencapai visi 2030. Dia juga melihat layanan itu cukup memudahkan. ’’Jemaah yang akan bepergian ke berbagai negara dan transit di Jeddah kini punya pilihan untuk tinggal empat hari terlebih dahulu. Itu bisa dimanfaatkan untuk umrah dan ziarah Madinah,’’ ujarnya.  Hilman juga mengatakan, saat ini sarana prasarana transportasi antara Jeddah, Makkah, dan Madinah sudah memadai. Yaitu, dengan adanya kereta cepat sehingga praktis dan efisien. Pelancong tidak perlu rombongan sewa bus menempuh perjalanan berjam-jam dari Makkah ke Madinah.  Hilman menegaskan, visa transit tidak bisa digunakan untuk berhaji. Menurut dia, penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada pasal 18 dijelaskan visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. ’’Untuk haji, secara regulasi, kita hanya mengenal dua jenis visa, yaitu visa kuota haji dan visa mujamalah,” tegas Hilman.  Dia mengingatkan, tahun ini sudah disepakati visa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Visa haji ini tentunya diterbitkan Saudi berdasar jumlah kuota suatu negara.  Tentang visa mujamalah, lanjut Hilman, itu berlaku bagi penerima undangan dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Saudi setiap tahun menerbitkan undangan visa haji mujamalah kepada sejumlah pihak di berbagai negara pengirim jemaah. Termasuk ada juga warga Indonesia yang mendapatkannya.  "Regulasi mengatur bahwa keberangkatan jemaah dengan visa mujamalah wajib melalui penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan melaporkan kepada menteri agama," sebutnya.  Regulasi tersebut sejalan juga dengan ketentuan Arab Saudi. Otoritas setempat menetapkan bahwa layanan penyelenggaraan ibadah haji hanya tersedia bagi pemegang visa haji, warga Saudi (KTP), dan ekspatriat yang tinggal di Saudi (kartu iqama).  Sementara itu, pemegang visa lainnya dilarang beribadah haji. Misalnya visa kunjungan Saudi, visa turis, visa kunjungan komersial, visa kunjungan keluarga, visa kunjungan pribadi, visa transit, beberapa kunjungan visa, visa kunjungan tunggal, visa kedatangan, visa umrah, dan visa sementara.

Pelancong Pakai Saudia Airlines Gratis Visa Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pilih-umrah-1.jpg" alt="PROSEDUR KETAT: Dari Jedddah, jamaah menuju hotel di Makkah dan menjalani karantina tiga hari. (DOKUMENTASI AMPHURI)" width="100%">
<figcaption>PROSEDUR KETAT: Dari Jedddah, jamaah menuju hotel di Makkah dan menjalani karantina tiga hari. (DOKUMENTASI AMPHURI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Arab Saudi memberikan sejumlah kemudahan bagi penyelenggaraan umrah. Kemudahan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah saat bertemu dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (24/10).  Salah satu kemudahan tersebut adalah Saudi menghapus syarat mahram bagi jemaah perempuan. Kemudian, masa berlaku visa umrah diperpanjang menjadi 90 hari. ’’<a href="https://www.jawapos.com/tag/visa-umrah/">Visa umrah</a> bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi. Tidak hanya Makkah dan Madinah,’’ kata Tawfiq.  Tawfiq juga menyinggung soal syarat vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah. Dia menegaskan bahwa tidak ada persyaratan kesehatan apa pun bagi jemaah umrah. ’’Dan tidak ada syarat umur,’’ ujarnya.  Tawfiq juga menyampaikan bahwa pemerintah Saudi sudah menyiapkan platform Nusuk. Dengan aplikasi Nusuk tersebut, setiap orang bisa memilih paket umrah yang ada. Lalu, dia juga menyampaikan bahwa visa umrah bakal keluar tidak lebih dari 24 jam.  Menteri Agama <a href="https://www.jawapos.com/tag/yaqut-cholil-qoumas/">Yaqut Cholil Qoumas</a> menyambut baik beragam kemudahan umrah tersebut. Dia juga menanyakan soal batasan usia maksimal 65 tahun untuk haji serta kuota haji 2023. ’’Kami berharap setelah pandemi membaik, kuota (haji) akan kembali normal,’’ katanya.  Menanggapi usulan tersebut, Tawfiq mengatakan bahwa pemberlakuan syarat usia maksimal jemaah haji 65 tahun adalah dalam konteks situasi pandemi Covid-19. Ketika tahun depan ada perbaikan kondisi pandemi, pemerintah Saudi tentu akan meninjau ulang kebijakan pembatasan usia tersebut. ’’Saya yakin kalau sudah normal kondisinya, akan ada kelonggaran,’’ ujarnya.  Sementara itu, di tengah kondisi ekonomi terkini, termasuk kenaikan kurs dolar terhadap rupiah, jumlah jemaah umrah semakin turun. Situasi tersebut diungkapkan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi.

Visa Umrah Bisa Selesai 1 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647150520213.jpg" alt="Rombongan umrah pada Februari, berdoa sebelum berangkat. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rombongan umrah pada Februari, berdoa sebelum berangkat. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Nasrullah Jasam menegaskan, proses penerbitan visa umrah jamaah Indonesia masih menggunakan skema Business to Business atau B to B. Hal itu dipastikan dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Saudi di Jeddah, pada 20 September 2022.  Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Abdul Aziz Wazzan, Direktur Administrasi Layanan Jemaah Umrah Misy’al, Administrasi Layanan Jemaah Umrah Samiah, Kepala Kantor Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Aiman. Dari Kantor Urusan Haji, hadir Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH 2) Muhammad Luthfi Makki dan Sekretariat Teknis Urusan Haji Asmoni Abdurrahman.  "Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait dengan penerbitan visa umrah bagi jamaah umrah dari Indonesia masih tetap B to B," kata Nasrullah, Jumat (23/9).  "Seluruh jamaah umrah harus sudah divaksin Covid-19 sebanyak 2 kali sebelum masuk ke Arab Saudi," sambungnya.  Nasrullah menuturkan, penggunaan aplikasi tawakalna dan etamarna masih diberlakukan bagi jamaah yang akan melaksanakan umrah dan masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi.  "Masa berlaku visa umrah selama 90 hari, dan dapat digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi dengan pengawasan dari Muassasah/Syarikah Arab Saudi yang mengeluarkan visa," jelasnya.  Terkait guide atau pemandu jamaah umrah, Nasrullah mengatakan bahwa itu dianjurkan menggunakan jasa orang Saudi yang sudah berpengalaman. Pemandu bisa juga menggunakan jasa warga Indonesia yang langsung menyertai jamaah sejak dari Indonesia.  "Tidak dibenarkan menggunakan jasa mukimin Arab Saudi yang status pekerjaannya bukan sebagai guide," tegasnya.  Teknis Urusan Haji, kata Nasrullah, telah meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah agar mengimbau Muassasah atau Sayarikah Arab dan penyelenggara Ibadah Umrah agar mengatur pergerakan jamaah dari hotel ke airport pada saat kepulangan. Pergerakan jamaah agar memperhatikan rentang waktu yang wajar dengan jadwal penerbangan.  "Kami minta agar penyelenggara umrah menertibkan jemaahnya saat transit di kota Jeddah agar tidak berkerumun di pinggir pertokoan Corniche Balad dan tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya.  "Kementerian Haji dan Umrah siap memberikan informasi berkala kepada Teknis Urusan Haji jika dibutuhkan terkait statistik dan pergerakan jemaah umrah dari Indonesia dan dari negara-negara lainnya selama berada di Arab Saudi," tandasnya.  Sebagai informasi, lebih dari 200 ribu jamaah umrah dari Indonesia sudah datang ke Arab Saudi dalam rentang Agustus sampai September 2022. Tahun ini, Pemerintah Indonesia menargetkan ada sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta jamaah yang menuanaikan ibadah umrah.

Visa Umrah Jamaah Indonesia Masih Gunakan Skema B to B

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puncak penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina telah selesai pada 12 Juli 2022. Selang dua hari, Pemerintah Arab Saudi membuka telah resmi kembali membuka pengajuan visa umrah.  Diketahui, memasuki hari kedua pemulangan, jemaah haji reguler yang telah tiba di tanah air sebanyak 5.133 orang. Untuk jemaah haji khusus sebanyak 1.319 orang.  "Alhamdulillah, saya sudah mendapat konfirmasi bahwa pengajuan visa umrah sudah dibuka per 14 Juli 2022," terang Direktur Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin kepada wartawan, Senin (18/7).  Meski demikian, musim umrah untuk peziarah dari dalam dan luar kerajaan Saudi baru akan dimulai pada 30 Juli 2022. "Jadi pengajuan visa dibuka dari sekarang. Keberangkatan, mulai akhir bulan," jelasnya.  Persyaratan pengajuan visa, kata Nur Arifin, antara lain, jemaah harus sudah menyelesaikan vaksinasi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh otoritas resmi negara masing-masing.  Info selengkapnya terkait syarat pengajuan umrah, dapat dilihat melalui situs web https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

Resmi, Arab Saudi Buka Pendaftaran Visa Umrah Sejak 14 Juli 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#visa umrah

Berita Terkini