<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/gubernur-bali-wayan-koster-antara.jpg" alt="Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu (kanan) dan Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu (kanan) dan Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin merespons keras usulan Gubernur Bali I Wayan Koster untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga Ukraina. Dia mengaku kecewa.  Pasalnya, berdasar data yang dia miliki dalam empat tahun terakhir, tak banyak warganya yang tersangkut masalah hukum. Hanya delapan warga Ukraina yang dideportasi dari Indonesia, sedangkan yang ditahan hanya lima orang. Itu pun bukan kejahatan besar seperti membunuh atau bersinggungan dengan narkotika.  Jadi, menurut dia, hal itu tak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk mencabut VoA seluruh warganya. ”Hanya delapan orang Ukraina yang dideportasi dari Indonesia. Bukan 800. Bukan pula 80. Delapan. Sekarang di penjara Indonesia hanya ada lima orang Ukraina. Lima orang Ukraina. Bukan 500,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (16/3).  Karena itu, Hamianin meminta Wayan Koster menyajikan data statistik yang menunjukkan bahwa warga Ukraina kerap melakukan kejahatan dan mengganggu di Bali. Sebab, dari data yang dimilikinya, warganya justru membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dengan menanam makanan sehat, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga menyediakan layanan IT. Dia pun berkenan untuk bertemu langsung dengan gubernur Bali guna membahas hal itu.  Hamianin mempertanyakan, mengapa dalam pernyataannya gubernur Bali menyandingkan warga Ukraina dengan Rusia.

Dubes Ukraina Sesalkan Rencana Pencabutan VoA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/gubernur-bali-wayan-koster-antara.jpg" alt="Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu (kanan) dan Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu (kanan) dan Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali.  "Saya sudah bersurat kepada Menkumham tembusan kepada Menlu untuk mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," kata Wayan Koster saat menggelar konferensi pers di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Minggu (12/3).  Kebijakan tersebut, kata Koster, penting mengingat maraknya laporan bahwa warga negara asing dari dua negara tersebut melakukan pelanggaran di Bali dengan memakai kedok untuk melakukan kunjungan wisata ke Bali. Selain itu, kondisi negara yang sedang berkonflik membuat warga dari dua negara ingin mencari kenyamanan di Bali.  "Karena dua negara lagi perang, mereka enggak nyaman di negaranya. Mereka pun ramai-ramai datang ke Bali, termasuk orang yang tidak berwisata juga kembali untuk mencari kenyamanan, termasuk juga untuk bekerja," kata dia.  Selain itu, tingginya angka pelanggaran oleh warga dari dua negara tersebut menjadi alasan bagi Gubernur Bali Wayan Koster saat menyurati Menteri Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. "Negara lain tidak melakukan itu karena pelanggarannya tidak sesignifikan oleh WNA dari dua negara ini," kata dia.  Saat ini, Pemprov Bali masih menunggu jawaban dari Kemenkumham RI untuk selanjutnya dieksekusi agar wisatawan yang datang ke Bali menghormati hukum dan adat istiadat masyarakat Bali.  Wayan Koster mengatakan bahwa pencabutan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) bagi warga negara asing kemungkinan tidak hanya berlaku bagi warga dari dua negara tersebut.  "Kemenkumham akan membicarakan dengan Menlu apakah dua negara ini saja yang dikenai kebijakan baru atau beberapa negara karena sekarang ada 86 negara yang diberikan visa on arrival," kata Wayan Koster.  Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bali Anggiat Napitupulu mengatakan bahwa usulan Gubernur Bali Wayan Koster merupakan suatu usulan yang wajar sebagai bentuk evaluasi terhadap pemberlakuan visa on arrival yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.  "Pak Gubernur sebagai kepala daerah boleh saja karena bentuk kepedulian kepada daerahnya dan evaluasi. Akan tetapi, fasilitas bebas wisata juga kebijakan nasional sehingga nanti evaluasi dari daerah dievaluasi di pusat ada enggak provinsi lain mengajukan evaluasi yang sama," kata Anggiat.  Meskipun visa on arrival dikeluarkan oleh Kemenkumham, menurut dia, kebijakan tersebut merupakan kebijakan lintas sektor kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta para kepala daerah.  &nbsp;  Oleh karena itu, kata Anggiat, untuk mencabut atau meninjau kembali pemberlakuan visa on arrival, butuh masukan dari Kemenlu dan Kemenparekraf agar tidak menimbulkan efek pada sektor lain setelah aturan tersebut dicabut.  "Visa on arrival ini dikeluarkan oleh Kemenkumham, tetapi masukkannya dari Kemenlu, Kemenparekraf, dan dari daerah. Jadi, enggak serta-merta ada evaluasi Kemenkumham juga terima. Ajak juga Kemenlu dan Kemenparekraf bagaimana ini ada evaluasi dari pimpinan daerah," kata dia. (*)

Gubernur Bali Usulkan Cabut Visa on Arrival untuk Warga Rusia-Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Kepala-Kantor-Imigrasi-Kelas-IIA-TPI-Atambua-KA-Halim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyarankan orang asing pemegang Visa on Arrival (VoA) atau visa kunjungan saat kedatangan agar mengurus perpanjangan izin tinggal satu minggu sebelum masa berlaku habis, dikutip dari ANTARA.  "Kami sarankan agar melakukan perpanjangan izin tinggal lima atau tujuh hari sebelum izin tinggalnya habis," kata Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Yunidar Pramella Pasaribu melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/11).  Pemohon yang telat mengurus perpanjangan izin tinggal maka dikenakan denda sebesar Rp 1 juta per harinya.  Setiap orang asing pemegang VoA bisa tinggal lebih lama di Indonesia dengan melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi terdekat.  Orang asing pemegang VoA bisa tinggal lebih lama yakni 60 hari dengan syarat harus mengajukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi tempat mereka berada. Terkait biaya perpanjangan izin tinggal tersebut, setiap orang asing pemegang VoA dikenakan Rp 500 ribu.  "Pemegang VoA diberi izin untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan bisa memperpanjang izin tinggalnya selama 30 hari ke depan dengan memperpanjang izin tinggalnya," ucap dia  Mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu pemohon wajib datang ke kantor imigrasi terdekat dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan izin tinggal, mengisi formulir yang disediakan di kantor imigrasi, paspor asli dan bukti VoA, serta tiket kembali. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan kode billing untuk pembayaran di bank.  Setelah melakukan pembayaran, pemohon akan menjalani proses pengambilan foto dan sidik jari. Jika proses perpanjangan izin tinggal sudah selesai, pemohon dapat mengambil paspornya kembali.

Imigrasi: Urus Perpanjangan Izin Tinggal Seminggu Sebelum Habis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661833532880.jpg" alt="Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Keimigrasian meluncurkan program baru terkait pengurusan visa on arrival (VoA). Kini visa khusus tersebut tidak harus diurus ketika sampai di bandara. Warga negara asing (WNA) bisa mengurusnya secara online sebelum berangkat ke Indonesia dan mendapatkan VoA elektronik (e-VoA).  Kebijakan tersebut dibuat untuk mempermudah WNA yang hendak berkunjung. Namun, VoA hanya dikhususkan untuk dua jenis kunjungan. Yakni, kunjungan wisata dan kunjungan dinas dari pemerintah negara lain.  ”Untuk urusan bisnis tidak bisa,’’ ujar Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Wawan Anjaryono, Senin (14/11).  Wawan mengakui tingkat kunjungan WNA ke Indonesia terus meningkat seiring dibukanya beberapa gerbang internasional. Bandara Internasional Juanda salah satunya.  Nah, kebijakan pengurusan VoA secara online bertujuan untuk mengakomodasi tingkat kunjungan WNA yang terus meningkat. Khususnya, kunjungan wisata.  Dalam tiga bulan terakhir, kunjungan WNA ke dalam negeri yang melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencapai 648 orang. Perinciannya, 216 orang masuk pada Agustus, 238 orang pada September, dan 230 orang pada Oktober.  ’’Bulan ini ada lagi. Tapi, belum direkap,’’ kata Wawan.  Sebelum ada kebijakan tersebut, WNA yang datang ke Indonesia diharuskan mengurus VoA di bandara. Namun, hal itu memakan waktu. Jika diurus secara online, WNA tinggal datang dan menunjukkan e-VoA kepada petugas untuk bisa masuk.  Terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Sonny Noor Bhuwono menyatakan, pengawasan terhadap pengguna VoA terus ditingkatkan. Sebab, beberapa pelanggaran keimigrasian yang ditindak juga terkait dengan penyalahgunaan VoA.  ”Peruntukannya kan jelas, untuk wisata atau dinas pemerintahan. Kalau dipakai untuk urusan bisnis, ya melanggar,’’ tegasnya.

Warga Negara Asing Bisa Urus VoA secara Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/066E74BD-445A-452C-9C43-A5EEBE4D5C16.jpg" alt="Tangkapan layar suasana keimigrasian di bandara Ngurah Rai, Bali. Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar suasana keimigrasian di bandara Ngurah Rai, Bali. Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai membantah ada antrean lebih dari lima jam di area imigrasi Bandara Ngurah Rai. Hal itu sebagai tanggapan atas artikel Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups! yang ditulis Sebastian Powell dalam sebuah blog.  Artikel tersebut memuat pendapat Sebastian mengenai lamanya antrean selama lebih dari lima jam pada area imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Sugito menjelaskan kronologi kedatangan Sebastian saat mendarat di Bali. Yang bersangkutan (Sebastian Powell) datang pada Jumat (29/7), dari Bangkok, Thailand dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 14.43 wita.  ”Yang bersangkutan kemudian melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan dan menuju konter BRI untuk membeli Visa on Arrival (VOA),” jelas Sugito seperti dilansir dari Antara.  Berdasar data pada aplikasi perlintasan keimigrasian, Sugito mengungkapkan, Sebastian menjalani pemeriksaan keimigrasian pukul 15.47 wita. Sehingga, total waktu yang dibutuhkan Sebastian mulai dari keluar pesawat, pemeriksaan KKP, pembayaran VOA, hingga penyelesaian pemeriksaan keimigrasian adalah 54 menit.  ”Seiring dengan perluasan kebijakan keimigrasian mengenai penambahan subjek negara Visa on Arrival (VOA) dan pemberian bebas visa kunjungan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, jumlah penerbangan maupun volume kedatangan penumpang yang menuju Bali mengalami peningkatan,” terang Sugito.  Peningkatan jumlah penerbangan juga mengakibatkan jadwal penerbangan internasional mendarat secara berdekatan. ”Hal tersebut tentunya berpotensi menyebabkan kepadatan pada area kedatangan saat jam sibuk (peak time),” papar Sugito.  Meskipun ada potensi kepadatan di area kedatangan, Sugito memastikan pemeriksaan keimigrasian tetap berjalan lancar dan kondusif. ”Kami telah melakukan langkah antisipatif terhadap potensi kepadatan penumpang pada jam sibuk dengan menambah petugas. Dengan komposisi 25 konter di area kedatangan, kami dapat menyelesaikan pemeriksaan 1.500 penumpang per jam,” ujar Sugito.  Dia menambahkan, Kanim Ngurah Rai mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata Bali dengan berkomitmen menjalankan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku.

Kepala Kanim Ngurah Rai bantah Ada Antrean Lima Jam di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kedatangan-internasional.jpg" alt="Terminal 2 Bandara Banyuwangi siap digunakan untuk penerbangan internasional. Termasuk pemberangkatan jemaah umrah." width="100%">
<figcaption>Terminal 2 Bandara Banyuwangi siap digunakan untuk penerbangan internasional. Termasuk pemberangkatan jemaah umrah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di gerbang-gerbang kedatangan internasional. Selain itu, pemberian visa kunjungan saat kedatangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/visa-on-arrival/">visa on arrival</a>) mulai diberlakukan di sejumlah daerah.  Kebijakan tersebut juga berlaku di Jatim. Jalur penerbangan internasional di Bandara Juanda sudah dibuka. Bahkan, tak tertutup kemungkinan kebijakan pemberian visa juga berlaku di provinsi ini.  Situasi tersebut mendapat atensi dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kanwil-kemenkumham-jatim/">Kanwil Kemenkum HAM Jatim</a>. Kemarin di Surabaya, institusi itu menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi terkait dengan pemantauan aktivitas warga asing.  Dalam rakor tersebut, salah satu kebijakan yang digulirkan adalah kembali mengencangkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tim-pengawasanp-orang-asing/">Tim Pengawasan Orang Asing</a> (Tim Pora). ”Kami terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait untuk antisipasi pembukaan gerbang negara secara menyeluruh,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenkum HAM <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jatim</a> Wisnu Nugroho Dewanto yang diwakili Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Junaedi.  Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran pemberian visa kunjungan di sejumlah wilayah. Misalnya, Bali dan Batam. Kebijakan itu berpotensi juga berlaku di Jatim. ”Karena itu, seiring dimulainya kemudahan perizinan, harus diimbangi dengan aspek pengamanan,” katanya.  Saat ini terdapat 8.137 orang asing di Jatim. Lebih dari separo berada di daerah Malang Raya, yakni 4.657 orang. Mayoritas merupakan warga negara Tiongkok (1.478). Diikuti <a href="https://www.jawapos.com/tag/malaysia/">Malaysia</a> (890) dan Korea Selatan (692). Untuk pengungsi internasional, ada 416 orang yang sebagian besar berasal dari Afghanistan.

Gerbang Internasional Buka, Perketat Pemantauan Aktivitas Warga Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/saking_gembiranya.jpg" alt="SIAP LIBURAN: Dua wisatawan mancanegara bersiap mengurus visa on arrival di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, kemarin (7/3). (AGUNG/BALI EXPRESS)" width="100%">
<figcaption>SIAP LIBURAN: Dua wisatawan mancanegara bersiap mengurus visa on arrival di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, kemarin (7/3). (AGUNG/BALI EXPRESS)</figcaption>
</figure>Bali yang Antusias Sambut Penerapan tanpa Karantina dan Visa on Arrival  Para turis asing gembira karena tak perlu dikarantina untuk bisa berlibur di Bali. Kantor <a href="https://www.jawapos.com/tag/imigrasi-ngurah-rai/">Imigrasi Ngurah Rai</a> siapkan 16 konter pelayanan visa on arrival.  RIKA RIYANTI, Denpasar  ---  BALI, bagi Anastasia, adalah destinasi wisata favorit. Jadi, sekalipun diterapkan aturan protokol kesehatan ketat, perempuan asal Ukraina itu akan tetap menyempatkan waktu berkunjung ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pulau-dewata/">Pulau Dewata</a>.  Apalagi ketika aturannya diperlonggar. Misalnya, sekarang ini saat Bali menjadi tempat uji coba penerapan aturan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan visa on arrival (VOA).  ”It’s amazing (ini luar biasa, Red),” katanya tentang kebijakan tersebut kepada Bali Express yang menemuinya di terminal kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemarin (7/3).  Per kemarin, Bali memang resmi <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanpa-karantina/">tanpa karantina</a>. Tentu dengan dibarengi sejumlah syarat. Salah satunya, PPLN harus sudah mendapat vaksin lengkap atau booster.  Pulau Dewata menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya.  Kebijakan itu juga dibarengi penerapan aturan VOA. Ada 23 negara yang warganya mendapat fasilitas pengurusan visa saat kedatangan tersebut.  Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Taufan Yudhistira menjelaskan, untuk VOA, telah disiapkan empat alur dengan delapan konter di bandara. VOA ini diurus setelah penumpang menjalani pengambilan sampel swab PCR dan sebelum menuju ke konter imigrasi.  ”Jadi, begitu selesai swab PCR, mereka langsung mengurus VOA. Setelahnya baru menjalani pemeriksaan imigrasi,” terang Taufan.  Bagi turis seperti Anastasia, kewajiban seperti PCR sama sekali tak memberatkan. Bahkan tak masalah seandainya harus karantina. ”Because we love Bali,” katanya.  Mayoritas perekonomian Bali digerakkan pariwisata. Karena itu, menurut Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, kebijakan bebas karantina dan VOA sangat ditunggu para pelaku industri pariwisata. ”Dua kebijakan tersebut yang teman-teman butuhkan saat ini,” ungkapnya kemarin.  Mantan bupati Gianyar itu meminta dua kebijakan tersebut betul-betul dijalankan dengan baik oleh pelaku pariwisata. Mulai wisatawan tiba di Bandara Ngurah Rai sampai masuk ke hotel.  ”Keluar dari pintu bandara sudah tanggung jawab <a href="https://www.jawapos.com/tag/sektor-pariwisata/">sektor pariwisata</a>. Transpor, hotel, semua harus terlibat. Termasuk kendaraan yang jemput ke hotel sudah ada SOP (standard operating procedure)-nya,” jelas Cok Ace, sapaan akrabnya.  Dia menyebutkan, jumlah wisatawan luar negeri yang datang diperkirakan mencapai 1.500 orang. Sementara, hotel yang telah bersertifikat CHSE menampung 6.000 wisatawan.  ”Meski wisatawan sedikit, hotel-hotel juga harus menyiapkan kamar jika ada wisatawan yang positif. Yang dikarantina di rumah sakit hanya yang berisiko tinggi. Yang tidak terlalu berisiko kami masukkan ke hotel,” paparnya.  Oliver, wisatawan mancanegara lainnya, juga tak kalah gembira menyambut kebijakan tanpa karantina dan VOA. Menurut turis asal Swiss tersebut, dirinya juga tak lantas khawatir berlibur ke Bali. Sebab, lanjut dia, di negara asalnya kenaikan kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> tak jauh berbeda.  ”I’m here for vacation and visit my family here. And I’ll stay here with my mother in Ubud (saya di sini untuk liburan dan mengunjungi keluarga. Dan, saya akan tinggal di sini bersama ibu di Ubud),” katanya.  Kemarin di terminal kedatangan penerbangan internasional ada dua maskapai internasional yang mendarat. Yakni, Singapore Airlines rute SIN–DPS–SIN pukul 11.50 Wita dan Scoot Tiger Air rute SIN–DPS–SIN pukul 18.05 Wita. Untuk planning pax-nya, Singapore Airlines mengangkut 220 penumpang. Sementara, untuk Scoot Tiger Air, Taufan menyatakan bahwa pihaknya belum menerima datanya.  ”Untuk keberangkatan, hari ini (kemarin) yang Singapore Airlines, ada 90-an penumpang. Untuk Scoot Tiger Air, kami belum mendapat informasi,” ujarnya.  Kebijakan VOA didasarkan aturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). ”Sesuai dengan surat edaran dari Plt direktur jenderal imigrasi, aturan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival/VOA) khusus wisata ini berlaku sejak Senin, 7 Maret 2022, dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali,” jelas Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali Jamaruli Manihuruk kemarin.  Menurut dia, persyaratan yang harus dipersiapkan WNA (warga negara asing) untuk mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/voa-khusus/">VOA khusus</a> wisata di konter imigrasi adalah paspor yang masih berlaku minimal selama enam bulan. Juga, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketetapan Satgas Penanganan Covid-19. Tarif PNBP untuk VOA khusus wisata diberlakukan sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, yakni Rp 500 ribu.  Izin tinggal yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata adalah izin tinggal kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Izin itu dapat diperpanjang maksimal satu kali untuk jangka waktu 30 hari di kantor imigrasi sesuai dengan wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia dan tidak dapat dialihstatuskan.  Menanggapi surat edaran tersebut, Kantor Wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkum-ham/">Kemenkum HAM</a> Bali melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah menyiapkan 16 konter. Setiap konter dijaga dua petugas imigrasi.  Taufan mengungkapkan, di kedatangan ada penambahan alur pengurusan VOA. Sebelumnya, ketika mendarat, mereka langsung menjalani pengecekan suhu tubuh, entry system, pengecekan dokumen oleh KKP, kemudian pengambilan sampel swab PCR.  Dia menjelaskan, lantaran VOA sudah diberlakukan, setelah pengurusan VOA barulah penumpang melakukan pengurusan imigrasi, pengambilan bagasi, pemeriksaan oleh bea cukai, dan dilanjutkan konfirmasi booking hotel di meja yang telah disiapkan. ”Nantinya, dari sana, ketika sudah selesai, mereka akan mendapat gelang dan menuju exit point. Lalu, lanjut menuju transportasi yang akan membawa mereka ke hotel yang telah mereka booking,” katanya.  Anastasia menjalani semua alur tersebut dengan gembira. Saking gembiranya, turis yang negaranya tengah diinvasi Rusia itu bilang akan berlibur lama di Pulau Dewata. ”Saya akan berlibur empat bulan di sini,” ujarnya.

Kegembiraan Anastasia: ”Saya Akan Liburan 4 Bulan di Sini"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PERJALANAN-KERETA-ANAK-DIBAWAH-12-TH-WAJIB-PCR_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu per satu syarat perjalanan di masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-dilonggarkan/">pandemi dilonggarkan</a>. Terbaru, pemerintah mencabut kewajiban tes antigen maupun PCR pada pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN). Itu berlaku untuk semua moda transportasi: darat, kereta api, laut, maupun pesawat terbang.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/luhut-binsar-pandjaitan/">Luhut Binsar Pandjaitan</a> menjelaskan, PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap (dua dosis) tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun PCR. ”Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran (SE) yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait dalam waktu dekat,” katanya kemarin (7/3).  Selain PPDN, Luhut menjelaskan beberapa perubahan aturan untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Dalam rapat terbatas (ratas) bersama presiden kemarin, diputuskan dilakukan uji coba <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanpa-karantina/">tanpa karantina</a> bagi PPLN yang datang ke Provinsi Bali sejak 7 Maret 2022.  Namun, ada beberapa kewajiban yang dipenuhi. PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia (WNI). Kemudian sudah <a href="https://www.jawapos.com/tag/divaksin-lengkap/">divaksin lengkap</a> (dua dosis maupun booster) dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai yang sudah ditentukan.  PPLN yang bersangkutan juga harus melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. ”Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a>,” kata Luhut.  Beberapa event internasional yang akan dihelat di Bali selama masa uji coba tersebut bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar G20. Diikuti dengan penerapan visa on arrival (VOA) untuk 23 negara. Pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, itu menyebutkan, saat ini akselerasi vaksin booster di Bali mencapai 30 persen dalam satu minggu ke depan. ”Bila uji coba ini berhasil, kita akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada 1 April 2022 atau lebih cepat,” terang dia.

Perjalanan Domestik Bebas Antigen-PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screen-Shot-2022-01-24-at-10.52.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan aturan pembukaan visa kunjungan kedatangan atau Visa on Arrival (VOA) untuk pariwisata di Bali bagi 23 negara.  Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut memberikan arahan untuk pembukaan VOA lainnya. Daerah yang di maksud adalah Batam dan Bintan.  "Tadi ada arahan dari bapak presiden untuk disiapkan visa on arrival di Batam dan Bintan, seperti yang sudah diberlakukan di Bali," jelas dia dalam telekonferensi pers, Senin (7/3).  Adapun, saat ini di Batam dan Bintan tengah menerapkan kebijakan travel bubble, yakni dengan Singapura. Adapun, aturan ini merupakan kesepakatan dari dua negara atau lebih yang berhasil mengontrol Covid-19, untuk saling membuka perbatasan masing-masing.  Kata Airlangga, kebijakan travel bubble itu akan ditiadakan. Para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) pun dikatakan juga akan menjalani uji coba bebas karantina, sama seperti di Bali yang saat ini baru diterapkan.  "Terkait dengan travel bubble di Batam dan Bintan, ini telah dibuat kebijakan arahan presiden tanpa karantina," imbuhnya.  Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena minat dari wisatawan untuk berkunjung ke Batam dan Bintan sangat besar. Untuk itu, pemerintah membuat keputusan pembebasan karantina dan VOA.  "Jumlah wisatawan yang akan ke Batam Bintan itu per 23 Februari sampai 6 Maret ada 240 orang dan 5 Februari sampai 14 Maret di Bintan ada 519 orang," tandas dia.  Seperti diketahui, terdapat 23 negara yang menggunakan VOA khusus wisata ke Bali, yakni Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina dan Inggris. Disusul Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos dan Malaysia.  Kemudian, ada Myanmar, Perancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Presiden Instruksikan Penerbitan VOA untuk Batam dan Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Puncak-Arus-Penumpang-Bandara-Bali-241221-fik-6.jpg" alt="Ilustrasi penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus mempermudah akses masuk Bali untuk warga negara asing (WNA) atau pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Mulai hari ini, syarat karantina secara resmi dihapus. Dengan demikian, turis asing bisa langsung datang dan berwisata ke Pulau Dewata itu.  ”Sah! Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, Bali akan menjalani uji coba bebas karantina mulai 7 Maret 2022. Bagi PPLN yang telah mendapatkan vaksin lengkap dan juga booster,” tulis Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam akun Instagram-nya Sabtu (5/3).  Sandiaga berharap kebijakan baru itu menjadi kabar baik bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia optimistis makin banyak peluang usaha dan lapangan kerja baru yang akan tercipta. ”Saya berharap ini menjadi kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” katanya.  Selain itu, pemerintah mulai memberlakukan visa on arrival (VOA) pada 23 negara terdaftar yang masuk ke Bali. Surat keputusan yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster memerinci 23 negara tersebut. Antara lain Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, dan Selandia Baru. Lalu Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.  Kebijakan baru itu disambut antusias para pelaku pariwisata. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Provinsi Bali I Made Mendra Astawa memberikan apresiasi kepada gubernur Bali. ”Langkah ini patut diberi acungan jempol. Gubernur Bali Wayan Koster sangat peduli dengan masyarakat yang telah tertatih-tatih selama ini,” katanya seperti dilansir Bali Express kemarin.  Menurut Astawa, pelaku pariwisata, khususnya yang berkecimpung di desa wisata, sangat menanti kebijakan tersebut. ”Ini merupakan salah satu langkah bagaimana mengembalikan pariwisata Bali yang telah mengalami penurunan yang sangat drastis,” katanya. Dia menegaskan, Bali yang hanya bisa hidup dari sektor pariwisata memang butuh kebijakan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan.  Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana juga mendukung kebijakan tersebut. ”Dengan dibukanya dua hal ini (penghapusan karantina dan VOA, Red), saya pastikan recovery Bali akan lebih cepat,” katanya.  Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Taufan Yudhistira menyebutkan, pada hari pertama Bali menerapkan penghapusan karantina, ada dua maskapai internasional yang akan mendarat. Yakni Singapore Airlines rute SIN–DPS–SIN pukul 11.50 Wita dan Scoot Tiger Air rute SIN–DPS–SIN pukul 18.05 Wita.  Pada bagian lain, Jawa Pos Radar Bali melaporkan, cakupan vaksinasi booster di Bali belum mencapai 30 persen. Hingga kemarin, vaksinasi booster baru mencapai 22,31 persen. Daerah yang sudah mencapai target 30 persen adalah Kota Denpasar (34,87 persen), Badung (32,83 persen), dan Gianyar (30,08 persen). Sedangkan Buleleng baru 9,06 persen, Karangasem 10,16 persen, Jembrana 14,45 persen, Tabanan 22,00 persen, Bangli 23,45 persen, dan Klungkung 19,15 persen.  ”Final sudah 7 Maret (hari ini, Red), percepatan vaksinasi booster dengan vaksinasi serentak saya akan pantau terus,” kata Gubernur Wayan Koster. Para wali kota dan bupati se-Bali diminta melaksanakan percepatan vaksinasi booster untuk mencapai target minimum 30 persen paling lambat hari ini.  Koster menjelaskan, Pemprov Bali memberlakukan VOA untuk mencegah munculnya mafia visa. Sebab, para agen perjalanan sering menawarkan harga yang sangat tinggi, jauh dari ketetapan pemerintah. Dengan kebijakan baru ini, Koster memprediksi makin banyak permintaan penerbangan langsung ke Bali yang selama ini terkendala karantina dan visa.  Meski demikian, PPLN yang bebas karantina harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain sudah mengikuti vaksinasi lengkap/booster, negatif tes swab PCR sebelum keberangkatan, memiliki bukti lunas booking hotel minimum empat hari di Bali, serta mengikuti tes swab PCR pada saat kedatangan. ”Apabila hasil tes negatif, PPLN diizinkan melakukan kunjungan ke semua destinasi wisata di Bali,” terangnya. Namun, jika hasil tes positif, PPLN diwajibkan mengikuti isolasi di hotel.  Khusus bagi PPLN yang positif, lanjut usia, dan memiliki komorbid, mereka langsung dirawat di rumah sakit. Kemudian, pada hari ke-3, PPLN berkewajiban mengikuti tes swab PCR. Jika hasil tesnya negatif, pada hari ke-4 diizinkan melakukan perjalanan ke luar Bali. Syarat yang lain, PPLN harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan.  Penerbangan Internasional  Penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah mengalami pertumbuhan. Sejak dibukanya koridor penerbangan internasional, tercatat sebanyak 3.098 penumpang datang maupun berangkat selama Februari. Mereka diangkut dengan 94 pesawat.  Angka tersebut sudah termasuk dalam capaian penumpang yang dilayani Bandara Bali, yakni total sebanyak 387.574 penumpang. Angka ini naik 148 persen dibandingkan periode yang sama pada Februari 2021. Tiga maskapai yang mengangkut penumpang terbanyak adalah Lion Air (131.202 penumpang), Citilink Indonesia (72.845 penumpang), dan Air Asia (48.475 penumpang). ”Kami memastikan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ujar General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Herry A.Y. Sikado kemarin.  Sementara itu, untuk rute asal tujuan terbanyak adalah Jakarta (201.765 penumpang), Surabaya (57.815), dan Ujung Pandang/Makassar (32.093). Rata-rata penumpang pada Februari adalah 13.841 orang per hari. ”Kami optimistis, dengan dibukanya kembali koridor penerbangan internasional menuju Pulau Bali, sektor aviasi dan pariwisata dapat pulih. Sehingga dapat pula membangkitkan sektor ekonomi Bali,” tuturnya.  Satgas Covid-19  Satgas Covid-19 tidak berkomentar soal uji coba PPLN tanpa karantina di Bali. Dalam Surat Edaran (SE) Satgas terbaru Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur soal protokol kesehatan PPLN, tidak disebutkan adanya dispensasi untuk Bali.  Dalam protokol ke-5 poin f subpoin i dan ii, PPLN masih dikenai kewajiban karantina selama 7 x 24 jam bagi mereka yang telah menerima vaksin dosis pertama. Kemudian karantina 3 x 24 jam bagi mereka yang telah menerima vaksin dosis kedua ataupun ketiga (booster).  Hingga berita ini ditulis tadi malam, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menolak memberikan penjelasan mendetail soal tidak tercantumnya dispensasi untuk PPLN Bali dalam SE satgas. Yang jelas, Wiku mengisyaratkan bahwa kewajiban karantina ini masih berlaku, bahkan untuk PPLN dari Bali. ”Kalau sampai ada pengaturan berbeda, pasti akan ada peraturan baru,” jelas dia tadi malam.  Wiku mengatakan, meskipun sifatnya uji coba, semua harus mengikuti aturan yang ada di SE satgas. ”Untuk sementara tunggu saja keputusan resmi pemerintah pusat,” pungkasnya.

Pemerintah Layani Visa on Arrival untuk 23 Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#visa on arrival

Berita Terkini